Jumat, 31 Juli 2009 | 09:43 WIB

BLITAR, KOMPAS.com — Keluarga miskin harus menunda dulu keinginannya mendapatkan keturunan. Pemkab Blitar telah memangkas dana bantuan persalinan ibu hamil dari keluarga miskin sehingga warga miskin yang mendapat bantuan juga berkurang.

“Kebijakan anggaran pemkab aneh karena pasangan suami istri keluarga miskin (gakin) sepertinya dilarang hamil,” ujar anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Blitar, Achmad Dardiri, ketika mencermati usulan perubahan anggaran dari jajaran pemkab, khususnya dinas kesehatan.

Menurut anggota FKB ini, dalam usulan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2009, dinkes justru memangkas pos anggaran bantuan perawatan ibu miskin hamil yang hanya dialokasikan sebesar Rp 55,6 juta, dari anggaran semula Rp 99,8 juta. Selain itu, anggaran untuk pertolongan ibu miskin hamil dari alokasi semula Rp 44,5 juta, dipangkas menjadi Rp 23,3 juta.

Ironisnya, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan untuk mencukupi alokasi anggaran Asuransi Kesehatan (Askes) bagi PNS di jajaran pemkab sebesar Rp 639 juta. Padahal, berdasarkan data yang dimiliki Panggar, alokasi anggaran Askes telah menjadi temuan audit BPK pada APBD 2008.

“Besarnya temuan dalam audit BPK sama dengan besarnya usulan anggaran Askes dalam PAK senilai Rp 639 juta. Kami menduga, anggaran tersebut untuk menutupi hasil temuan tersebut,” tuturnya.

Selain pos bantuan perawatan ibu miskin hamil, beberapa pos lain di dinkes juga dipangkas untuk mencukupi anggaran sebesar Rp 639 juta yang menjadi temuan BPK dan harus disetorkan kembali ke kas daerah.

Secara terpisah, Kepala Dinkes Kabupaten Blitar dr Kuspardani ketika dikonfirmasi melalui ponselnya mengaku tidak tahu mengenai pemangkasan tersebut karena sampai saat ini pembahasan PAK APBD 2009 belum disahkan. Dia menduga, karena bantuan kesehatan bagi gakin sudah dialokasikan melalui Jamkesmas sehingga bantuan persalinan ibu dari gakin dikurangi. (ais)

http://regional.kompas.com/read/xml/2009/07/31/09431376/gila.orang.miskin.dilarang.hamil