04 Agustus 2009

Semarang, kota yang sering disebut beranjak menuju metropolis dalam beberapa tahun terakhir ini makin terlihat ”bleret”. Meski belum masuk kategori ”suram” atau ”seram” tetapi kota ini terlihat tidak semakin riang. Bertahun-tahun soal ”stop banjir” hanya dijadikan bahan kampanye menarik simpati, tetapi tidak pernah berujud dalam dunia nyata. Taman-taman kota juga semakin kering, tidak terawat, dan tentu memperkeruh wajah kota. Kini, kita menyaksikan kota yang semakin gelap. Banyak ruas jalan yang dibiarkan tanpa lampu, sehingga sering mengundang lahirnya kriminalitas, dan kecelakaan lalu lintas. Warga mengeluh, tetapi tampaknya tetap tinggal keluhan.

Kegelapan itu bisa dimaknai banyak hal, misalnya dengan alasan efisiensi energi listrik. Ketika berada di beban puncak, memang pengurangan dua-tiga bolam lampu sudah sangat memberikan arti. Kalau dalam sebuah kota sebesar Semarang, pengurangan beban sebanyak 1.000 bolam lampu misalnya, tentu memberikan gambaran efisiensi yang tinggi. Konsekuensi dari pilihan ini tentu saja kota menjadi lebih muram, dan apakah hal seperti itu tepat untuk sebuah keberadaan kota besar ? Menjadi lebih muram lagi, karena ternyata pernik-pernik kecantikan kota sudah banyak tidak tertemukan lagi di sini. Jadilah, seperti kota tua tak berpenghuni.

Sementara itu pungutan yang diberi label Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) tetap berjalan dan diyakini angkanya terus membengkak. Kalau tidak berimbang, maka Pemerintah Kota hanya bersemangat meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi mengabaikan pelayanan. Jika ini terjadi, tentu saja tidak adil karena pemerintah hanya mau menang sendiri. Di sisi lain, kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan jalan dan minimnya penerangan menjadi meningkat. Apakah model yang seperti ini menjadi pilihan untuk sebuah kota yang beranjak menuju metropolis ? Membiarkan kota berada dalam kesuraman pada malam hari, hanya akan memberi peluang meningkatnya kejahatan.

Bukan hanya Gubernur Bibit Waluyo saja yang mengeluh soal stagnasi Semarang, tetapi juga banyak kalangan. Kota makin gelap, jalanan makin rusak, taman-taman tidak terawat, fasilitas kota sangat minim, ruang terbuka juga tidak tersedia menunjukkan kota ini mengalami kemunduran. Sekarang ditambah lagi kekisruhan di pemerintahan kota yang ditandai dengan pencopotan Sekda Soemarmo HS. Di tengah situasi seperti ini, semakin terbukalah mata masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kota yang dicintainya ini. Seolah tidak ada lagi dari kota ini yang bisa ditampilkan secara membanggakan, yang bisa diperbincangkan sisi-sisi baiknya.

Dengan memperhatikan perkembangan yang ada, kita yakini pemerintah kota belum memiliki manajemen penerangan kota yang baik. Indikator yang biasanya dipakai untuk mengukur kemajuan sebuah kota adalah, ia memiliki malam yang lebih panjang. Artinya, kota berada dalam keadaan aktivitas tinggi sampai larut. Bandingkan antara Semarang dengan Solo misalnya. Pada pukul 21.00 WIB Semarang sudah mulai sepi, masih harus ditambah dengan kegelapan. Sementara Solo, berdenyut sampai menjelang pagi. Dan, Solo semakin sumringah di bawah kepemimpinan Djoko Widodo karena dia memiliki kemampuan mengemas kota tua dalam suasana metropolis.

Amat disayangkan memang Sukawi Sutarip yang memiliki dua kali kepemimpinan ternyata tidak mampu dan tidak banyak berbuat memajukan Semarang. Dia tidak banyak mengubah kota ini. Termasuk, kota ini tidak pernah sekali pun memenangkan penghargaan Pemda Pro-Investasi tingkat Provinsi Jawa Tengah meski memiliki infrastruktur yang lengkap. Padahal masyarakat memiliki ”katresnan” yang tinggi terhadapnya seperti tercermin dalam dua kali kepemimpinannya. Bukankah itu modal yang sangat cukup untuk bergerak lebih leluasa. Akhirnya yang terjadi mungkin adalah, Sukawi kurang mampu memanfaatkan momentum dari amanah yang diberikan kepadanya.

http://www.suaramerdeka.com/