Kamis, 6 Agustus 2009

METRO (Lampost): Pemadaman listrik yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menunjukan bukti manajemen perusahaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Kenaikan tarif listrik oleh PLN yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada konsumen ternyata nol besar.

Hal itu dikatakan praktisi hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) Azmi Syah Putra, di ruang kerjanya, Rabu (5-8).

Menurut Azmi, PLN sebagai perusahaan BUMN yang diberikan kewenangan oleh negara sebagai pemegang kuasa kelistrikan harus bertanggung jawab terhadap kepentingan konsumen. Yaitu, menentukan tarif listrik yang terjangkau masyarakat luas, menjamin ketersediaan jasa kelistrikan, dan kualitas kelistrikan yang andal.

Faktanya, saat ini pemadaman listrik yang dialami warga, khususnya di Metro, dalam sehari mencapai 2--3 kali terjadi pemadaman.

"PLN harus membuat standardisasi dalam fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Pemadaman listrik yang terjadi dengan alasan debit air kurang, jangan lagi dijadikan alasan klise. Hal ini seharusnya sudah diantisipasi sejak awal," kata dia.

Untuk itu, Azmi meminta semua pengaduan masyarakat terkait masalah kelistrikan harus menjadi bahan evaluasi bagi PLN. paling tidak, ke depan, akan memperbaiki standardisasi pelayanan.

PLN sebagai BUMN pemerintah, ujar Azmi, sebenarnya harus terpadu mendukung program pemerintah. Namun, bila pemadaman sering dilakukan dan tidak dapat diantisipasi, artinya PLN menyumbang kegagalan program pemerintah.

"Banyak pengaruh akibat sering matinya listrik. Terlebih, di tengah gencarnya pemerintah mengampanyekan menarik investor dan wisata ke Lampung. Dengan sering matinya listrik, tentu akan merugikan perusahaan dan usaha-usaha kecil tidak dapat beroperasi dan terbakarnya rumah penduduk akibat penggunaan lilin," kata dia. n EDI/D-3

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009080600524719