Senin, 03-08-09 | 22:45

Maju kena mundur kena, begitu agaknya kondisi RAPBN 2010 yang akan dihadapi pemerintahan baru mendatang. Di satu sisi ada tuntutan konservatif anggaran, sementara di sisi lain menghendaki agar anggaran 2010 harus ekspansif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Yang menuntut konservatif mengajukan argumentasi yang kuat. Utang pemerintah sudah pada lampu kuning. Untuk membayarnya pun harus menerbitkan surat utang baru. Gali lubang tutup lubang. Bukan hanya soal utang saja, persoalan ketidakefisienan dan efektivitas penggunaan anggaran juga dipertanyakan.

Departemen-departemen, kementerian dan lembaga pemerintah menyusun anggaran setiap tahun selalu naik. Namun program yang dijalankan tidak membumi. Menkeu Sri Mulyani bahkan sempat mengkritik keras dan mencibir ikhwal masih banyaknya kementerian, departemen dan lembaga yang terlalu banyak meminta anggaran hanya untuk seminar dan rapat-rapat kerja.

Masyarakat sebenarnya sudah lama mengkritik bahkan sudah pada taraf mendongkol melihat perilaku departemen, dan lembaga pemerintah serta kementerian itu, yang bertubi-tubi membuat seminar dan raker.

Rakyat merasakan juga bahwa seminar, raker atau studi banding (baca, jalan-jalan) itu, adalah hanya untuk menghabiskan anggaran dan akhirnya anggaran yang harusnya disalurkan langsung pada program rakyat, hanya jadi kertas-kertas seminar yang kosong tanpa realisasi.

Belum lagi persoalan duplikasi anggaran. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Mulia Nasution sendiri mengakui banyak duplikasi anggaran di kementerian/lembaga tersebut sampai pada taraf yang membebani keuangan negara dan menimbulkan inefisiensi. Duplikasi angggaran ini juga memiliki efek sangat rawan terhadap korupsi.

Maka dari itu, sebelum pemerintah hendak menambah anggaran setiap kementerian dan departemen, menurut kelompok pendukung anggaran konservatif, harus dilakukan audit dengan saksama terlebih dahulu. Juga mengetatkan koordinasi antar departemen serta penyusunan program berdasar kinerja.

Kutub yang lain menghendaki pemerintah harus menyusun sebuah rencana anggaran yang cukup progresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus berani merencanakan angaran belanja dan pembangunan yang bersifat ekspansif. Sebuah rencana anggaran yang mampu menstimulasi gairah ekonomi dalam negeri.

Maklum saja ada dorongan itu. Sebelum Bom Marriott jilid II saja, suku bunga perbankan tak kunjung turun, kendati BI sudah menurunkan suku bunga acuannya. Apalagi sesudah ada bom itu, tingkat risiko bisnis meningkat yang tentunya menaikkan premi risiko. Padahal dunia usaha butuh dana untuk meningkatkan produksi.

Dorongan ini juga karena kondisi ekonomi Indonesia yang tetap positif di saat negara lain justru minus. Jika dunia usaha diberikan stimulasi yang cukup, maka momentum pertumbuhan ini akan lebih mendorong maju ekonomi Indonesia di saat resesi dunia berakhir.

Memang sebuah kondisi yang sulit. Jika ekspansif kemungkinan utang baru terpaksa akan dilakukan, untuk membiayai defisit anggaran. Kalau demikian pemerintah harus kembali berhitung. Utang baru boleh saja asalkan terjadi transfer positif. Dalam artian, pokok utang haruslah lebih besar dari cicilan pokok utang lama.

APBN yang tahun ini sudah sebesar Rp 1.000 triliun dengan defisit tambahan sekitar Rp 22 triliun jika pemerintah dan DPR jadi mengesahkan anggaran tambahan. Tentu anggaran tersebut akan bertambah paling tidak 10 persen hingga 20 persen, karena kehidupan bangsa pasti terus berkembang. Bertambah sebesar itu atau lebih kecil dari itu, yang jelas pemerintah saat ini harus segera mengaudit semua penggunaan APBN. Agar penggunaannya mendatang langsung dirasakan rakyat. (**)

http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=65773