2009-10-15

[JAKARTA] Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta membantah jumlah bayi rawan penderita gizi buruk di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta mencapai 90 persen. Sementara DPRD akan mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk kesehatan dan kesejahteraan orang miskin pada APBD 2010 yang sedang dalam tahap pembahasan.

"Bayi penderita gizi buruk di Kepulauan Seribu saya kira tidak sebanyak itu. Saya baru sebulan lalu dari sana dan tidak ada laporan gizi buruk. Data itu tidak benar," ujar Kepala Dinkes Provinsi DKI Jakarta, Dien Emmawati kepada SP di Jakarta, Rabu (14/10).

Menurut Dien, bayi di Kabupaten Kepulauan Seribu jauh lebih sehat dibandingkan dengan bayi yang tinggal di darat karena lebih banyak mengonsumsi ikan. Pemprov DKI, katanya, telah menyiapkan Posyandu yang cukup di daerah itu, sehingga tidak ada alasan anak-anak terkena gizi buruk.

"Kami juga mengirimkan makanan tambahan ke sana. Makanan tambahan itu sebagai pendamping air susu ibu (ASI). Selain itu, Dinkes juga selalu memantau perkembangan warga di sana," katanya.

Sebagaimana diberitakan kemarin, 90 persen bayi di Kepulauan Seribu rawan terkena gizi buruk akibat pola hidup masyarakat yang kurang baik. Berdasarkan penelitian dan survei yang dimotori oleh Yayasan Kusuma Buana bekerja sama dengan International Pharmaceutical Manufactures Group (IPMG) sebanyak 28,4% anak usia sekolah dasar (SD) mengalami kurang gizi akut dan 29,3 % kurang gizi kronis.

Status gizi kurang dan buruk anak usia SD yang dihitung menurut umur dan berat badan mencapai 28,4%, tampak pada fisik yang kurus. Sementara status gizi kurang dan buruk menurut umur dan tinggi badan mencapai hingga 29,3%, yang tergolong bersifat kronis.

"Sebagai daerah yang berada di dalam wilayah yang terbatas, masyarakat Kepulauan Seribu saat ini masih sangat tinggi angka penderita kekurangan gizi. Gizi buruk yang diakibatkan minimnya konsumsi dan masukan zat besi juga diindikasikan pada tingginya penderita anemia sebagai gejala awal," kata Adi Sasongko, Dokter Umum Peneliti Kesehatan Masyarakat Yayasan Kusuma Buana (YKB) saat menyampaikan hasil Program Penanggulangan Anemia dan Survei Status Gizi di Kepulauan Seribu, Selasa (13/10).

Belum Tahu

Anggota Komisi E (bidang kesejahteraan rakyat) DPRD Jakarta, Nawawi mengatakan, belum menerima adanya laporan kasus gizi buruk di Kabupaten Kepulauan Seribu. Namun, DPRD akan meminta penjelasan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Kami akan menanyakan hal itu kepada Dinas Kesehatan. Kalau informasi ini benar Pemprov harus segera mencari solusinya," ujar dia kepada SP kemarin. [H-14]

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=11114