Minggu, 22 November 2009 | 20:13 WITA

JAKARTA, TRIBUN - Satu masalah tersisa dalam penyelesaian proyek Banjir Kanal Timur (BKT) adalah pembebasan tanah. Sampai saat ini masih ada 7 titik lahan yang belum dibebaskan yang masuk jalur BKT.

Demikian diungkap Kepala Balai Besar Ciliwung - Cisadane Pitoyo Subandrio saat mengunjungi proyek BKT bersama Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. "Yang paling rumit adalah masalah sosial, bukan tekniknya," katanya saat rombongan berhenti di Pintu Air Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (22/11).

Lokasi BKT yang lahannya masih bermasalah adalah di daerah Cipinang, Duren Sawit, Bambu Duri, Pondok Kopi, di daerah sekitar Universitas Dharma Persada, Pulo Gebang dan di Ujung Menteng.

Dalam waktu dekat persoalan lahan ini akan selesai. Sebagai contoh, lahan untuk BKT yang belum dibayar di daerah Duren Sawit milik Pak Napitupulu akan dibayar pada Senin (23/11). Di lahan tersebut berdiri 16 rumah.

Sedangkan lahan di Bambu Duri di mana terdapat menara Sutet akan mulai dibongkar tanggal 30 November 2009. "Proyek ini akan mengurangi bahaya banjir ratusan ribu orang, jika ada 1-2 orang menghalangi maka akan kita beri tindakan tegas. Kita akan mengedepankan kepentingan yang lebih besar," ungkap Foke, sapaan Gubernur, mengomentari beberapa lahan yang belum dibebaskan.

Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai target penyelesaian proyek BKT pada akhir tahun ini. "31 Desember 2009 air mengalir di BKT ini menuju ke laut. Masalah tanah bisa diselesaikan. Dan saya percaya selesai," ujar Foke.

Namun, ia mengingatkan bahwa BKT bukan penyelesaian final untuk seluruh masalah banjir di Jakarta. Ada strategi lain yang diterapkan misalnya perbaikan saluran air dan pompa penyedot air. Selain itu, ia pun menekankan perlunya perubahan perilaku masyarakat supaya tidak lagi membuang sampah sembarangan.

"Ini contoh perbuatan yang tercela. Saluran sebaik apapun akan mubazir jika masyarakat tetap membuang sampah," ucap Foke sambil menunjuk sampah yang menumpuk di BKT Cipinang.

Proyek yang masuk dalam agenda 100 hari kerja Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini memiliki lebar 70 meter atau 100 meter dengan jalur hijau. Kedalamannya bervariasi, mulai dari 4 meter sampai 7 meter. Sedangkan panjangnya mencapai 23,575 kilometer, dari Jembatan Kebon Nanas sampai ke laut.

Pada kesempatan itu pula Foke sempat menegur kontraktor PP yang sedang mengerjakan proyek BKT di daerah Malaka Sari Jaktim. Karena dampak dari pengerjaan proyek jalan raya di daerah itu menjadi kotor oleh tanah dan membahayakan pengguna jalan.

"PP punya kewajiban untuk membersihkan jalan. Saya juga mengimbau para pesepeda motor untuk tidak ngebut," tukas Foke.(*)

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/59280