Rabu, 20 Januari 2010 | 8:49 WIB

SURABAYA - SURYA- DPRD Kota Surabaya mempersoalkan pembangunan Gedung SMP 5, SMP 9, SMP 41 dan SD Sawahan yang menggunakan dana Blok Grand, karena dinilai tidak berkualitas.

Anehnya, pembangunan tersebut tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Pemkot Surabaya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Sachiroel Alim Anwar mengatakan, keberadaan proyek tersebut kini tidak ada kejelasan bahkan bangunan setengah jadi itu sekarang mangkrak.

“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan, karena kondisi bangunan mangkrak justru membahayakan siswa di sekolah penerima program Blok Grand dari APBN,” kata Alim dalam hearing dengan Bappeda Jatim, Bappeko dan Diknas Kota Surabaya, Selasa (19/1).

Oleh karena itu, lanjut Alim, pihak-pihak terkait harus secepatnya mencari solusi terkait mangkraknya proyek tersebut. Bahkan jika diperlukan, dewan siap melakukan penelusuran ke Pemerintah Pusat terkait bantuan APBN yang tidak diketahui itu.

Dewan menduga terjadi ketidakberesan dari proyek Blok Grand ini, karena terdapat sejumlah penyimpangan dari konstruksi yang digunakan dalam pembangunan yang terkesan kurang memenuhi standar.

“Makanya dewan merekomendasi agar proyek tersebut dievaluasi keseluruhan oleh Bappeko. Apalagi ternyata tidak diketahui siapa yang melakukan pengawasan atas program itu,” tandas Alim.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap bangunan Blok Grand yang dimulai sejak tahun 2000 itu. Dari evaluasi tersebut, jika konstruksi bangunan dinilai tidak memenuhi standar, maka akan dirobohkan, tapi bila konstruksi bangunan cukup baik dan memenuhi standar, akan dilanjutkan Pemkot Surabaya.

“Itu nanti yang akan kami lakukan. Pilihannya cukup sulit antara keselamatan dengan ketersediaan anggaran,” kata Tri Rismaharani.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Sahudi mengungkapkan, pihaknya tidak mengetahui sama sekali soal proyek Blok Grand bantuan dari APBN. Oleh karena itu jika ditanya soal tersebut, maka tidak ada jawaban sama sekali. “Tetapi kami akan melakukan pengecekan dengan Bappeko terhadap bangunan dimaksud untuk menyelesaikan permasalahannya,” tutur Sahudi. naru

http://www.surya.co.id/2010/01/20/aneh-diknas-tak-tahu-pembangunan-gedung-sd-dan-smp.html