Selasa, 26 Januari 2010 | 03:38 WIB

Sebanyak 48 Produsen Listrik Swasta Terkendala

Jakarta, Kompas - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Dahlan Iskan mengajukan usulan pemberian bantuan langsung tunai bagi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat lebih menyehatkan PLN dan membuat subsidi langsung bisa lebih tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Dahlan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (25/1). Sebelumnya usulan serupa telah dilontarkan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pertemuan dengan direksi PT PLN.

Tahun lalu PLN mendapat subsidi listrik Rp 49 triliun. ”Subsidi sebesar itu mungkin tidak perlu lagi diberikan kepada PLN, tetapi diberikan kepada masyarakat. Kemudian masyarakat akan membayar listrik dengan harga keekonomian,” ujar Dahlan.

Dengan adanya subsidi langsung, subsidi akan lebih tepat sasaran. ”Mekanismenya belum tahu, tetapi kalau secara teknis, kan, lebih gampang dibandingkan BLT untuk bahan bakar minyak (BBM). Karena kami mengetahui siapa pelanggan yang layak disubsidi, datanya lebih mudah dibandingkan BLT yang dulu. Kalau pelanggan kecil dengan 450 watt, itu kan layak mendapat BLT,” katanya.

Tidak mendidik

Usulan itu ditanggapi beragam oleh para anggota Komisi VII DPR. Sebagian anggota DPR menilai dana BLT itu tidak mendidik dan justru bisa dimanfaatkan untuk hal lain di luar pembayaran tagihan listrik.

Sementara sejumlah anggota DPR lainnya menilai usulan itu bisa menjadi terobosan untuk menyehatkan PLN dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Komisi VII DPR menilai, usulan BLT listrik patut dikaji lebih dalam. Dengan adanya kajian yang komprehensif, diharapkan bisa diketahui sejauh mana kemungkinan konsep pemberian BLT itu bisa direalisasikan.

Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha, menilai, jika PLN ingin subsidi listrik tepat sasaran, bisa dipilih mekanisme pembedaan tarif.

Jadi, pelanggan kelas atas diberlakukan tarif listrik berbeda dengan pelanggan kecil. Sebagai contoh, Pertamina memiliki produk BBM subsidi dan BBM nonsubsidi.

”Sekarang rakyat kaya dan miskin menikmati tarif listrik dengan harga sama, di bawah nilai keekonomian,” ujarnya.

Terkait ketersediaan listrik, PT PLN akan menyelesaikan renegosiasi dengan 48 produsen listrik swasta yang saat ini terkendala. Penuntasan masalah itu ditargetkan selesai dalam waktu satu tahun.

Pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya, A Prasetyantoko, menilai, produsen listrik swasta nasional perlu didorong untuk mengembangkan proyek listrik. (EVY)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/26/03384439/pln.usul.blt.listrik