SAYA bisa bayangkan pagi hari 17 Agustus 1945 itu, di halaman sebuah rumah di Jalan Pegangsaan, Jakarta: menjelang pukul 09:00, semua yang hadir tahu, mereka akan melakukan sesuatu yang luar biasa.
Hari itu memang ada yang menerobos dan ada yang runtuh. Yang runtuh bukan sebuah kekuasaan politik; Hindia Belanda sudah tak ada, otoritas pendudukan Jepang yang menggantikannya baru saja kalah. Yang ambruk sebuah wacana.
Sebuah wacana adalah sebuah bangunan perumusan. Tapi yang berfungsi di sini bukan sekadar bahasa dan lambang. Sebuah wacana dibangun dan ditopang kekuasaan, dan sebaliknya membangun serta menopang kekuasaan itu. Ia mencengkeram. Kita takluk dan bahkan takzim kepadanya. Sebelum 17 Agustus 1945, ia membuat ribuan manusia tak mampu menyebut diri dengan suara penuh, ”kami, bangsa Indonesia”–apalagi sebuah ”kami” yang bisa ”menyatakan kemerdekaan”.
Agustus itu memang sebuah revolusi, jika revolusi, seperti kata Bung Karno, adalah ”menjebol dan membangun”. Wacana kolonial yang menguasai penghuni wilayah yang disebut ”Hindia Belanda” jebol, berantakan. Dan ”kami, bangsa Indonesia” kian menegaskan diri.
Sebulan kemudian, 19 September 1945, dari pelbagai penjuru orang mara berduyun menghendaki satu rapat akbar untuk menegaskan ”kemerdekaan” mereka, ”Indonesia” mereka. Bahkan penguasa militer Jepang tak berdaya menahan pernyataan politik orang ramai di Lapangan Ikada itu.
Dua tahun kemudian, meletus pertempuran yang nekat, sengit, dan penuh korban, ketika ratusan pemuda melawan kekuatan militer Belanda yang hendak membuat negeri ini ”Hindia Belanda” kembali. Dari medan perang itu Pramoedya Ananta Toer mencatat dalam Di Tepi Kali Bekasi: sebuah revolusi besar sedang terjadi, ”revolusi jiwa—dari jiwa jajahan dan hamba menjadi jiwa merdeka….”.
Walhasil, sebuah subyek (”jiwa merdeka”) lahir. Agaknya itulah makna dari mereka yang gugur, terbaring, tinggal jadi ”tulang yang berserakan, antara Krawang dan Bekasi”, seperti disebut dalam sajak Chairil Anwar yang semua kita hafal. Subyek lahir sebagai sebuah laku yang ”sekali berarti/sudah itu mati”, untuk memakai kata-kata Chairil lagi dari sajak yang lain. Sebab subyek dalam revolusi adalah sebuah tindakan heroik, bukan seorang hero.
Dalam hal ini Tan Malaka benar: ”Revolusi bukanlah suatu pendapatan otak yang luar biasa, bukan hasil persediaan yang jempolan dan bukan lahir atas perintah seorang manusia yang luar biasa.”
Tan Malaka menulis kalimat itu dalam Aksi Massa yang terbit pada 1926. Dua puluh tahun kemudian memang terbukti bahwa, seperti dikatakannya pula, ”Revolusi timbul dengan sendirinya sebagai hasil dari berbagai keadaan.”

Itulah Revolusi Agustus.

Tapi kemudian tampak betapa tak mudahnya memisahkan perbuatan yang heroik dari sang X yang berbuat, yang terkadang disambut sebagai ”hero” atau ”pelopor”. Sebab tiap revolusi digerakkan oleh sebuah atau sederet pilihan + keputusan, dan tiap keputusan selalu diambil oleh satu orang atau lebih. Dan ketika revolusi hendak jadi perubahan yang berkelanjutan, ia butuh ditentukan oleh satu agenda. Ia juga akan dibentuk oleh satu pusat yang mengarahkan proses untuk melaksanakan agenda itu.
Sekitar seperempat abad setelah 1945, Bung Karno, yang ingin menegaskan bahwa Revolusi Agustus ”belum selesai”, mengutarakan sebuah rumus. Ia sebut ”Re-So-Pim”: Revolusi-Sosialisme-Pimpinan. Bagi Bung Karno, revolusi Indonesia mesti punya arah, punya ”teori”, yakni sosialisme, dan arah itu ditentukan oleh pimpinan, yakni ”Pemimpin Besar Revolusi”.
Tan Malaka tak punya rumus seperti itu. Tapi ia tetap seorang Marxis-Leninis yang yakin akan perlunya ”satu partai yang revolusioner”, yang bila berhubungan baik dengan rakyat banyak akan punya peran ”pimpinan”.
Bahwa ia percaya kepada revolusi yang ”timbul dengan sendirinya”, hasil dari ”berbagai keadaan”, menunjukkan bagaimana ia, seperti hampir tiap Marxis-Leninis, berada di antara dua sisi dialektika: di satu sisi, perlunya ”teori” atau ”kesadaran” tentang revolusi sosialis; di sisi lain, perlunya (dalam kata-kata Tan Malaka) ”pengupasan yang cocok betul atas masyarakat Indonesia”.
Di situ, ada ambiguitas. Tapi ambiguitas itu agaknya selalu menghantui agenda perubahan yang radikal ke arah pembebasan Indonesia.

I I I

TAK begitu jelas, apa yang dikerjakan Tan Malaka pada Agustus 1945. Yang bisa saya ikuti adalah yang terjadi sejak proklamasi kemerdekaan bergaung.
Beberapa pekan setelah 17 Agustus 1945, di Serang, wilayah Banten, Tan Malaka bertemu dengan Sjahrir. Mungkin itulah buat pertama kalinya tokoh kiri radikal di bawah tanah itu berembug dengan sang tokoh sosial demokrat. Tan Malaka dan Sjahrir secara ideologis berseberangan; seperti halnya tiap Marxis-Leninis, Tan Malaka menganggap seorang sosial-demokrat sejenis Yudas.
Tapi seperti dituturkan kembali oleh Abu Bakar Lubis —orang yang menyatakan pernah dapat perintah Presiden Soekarno untuk menangkap Tan Malaka—dalam pertemuan di Serang itu Tan Malaka mengajak Sjahrir untuk bersama-sama menyingkirkan Soekarno sebagai pemimpin revolusi. Menurut cerita yang diperoleh A.B. Lubis pula, Sjahrir menjawab: jika Tan Malaka bisa menunjukkan pengaruhnya sebesar 5 persen saja dari pengaruh Soekarno di kalangan rakyat, Sjahrir akan ikut bersekutu.
Ada sikap meremehkan dalam kata-kata Sjahrir itu. Konon ia juga menasihati agar Tan Malaka berkeliling Jawa untuk melihat keadaan lebih dulu sebelum ambil sikap.
Jika benar penuturan A.B. Lubis (saya baca dalam versi Inggris, dalam jurnal Indonesia, April 1992), pertemuan di Serang itu lebih berupa sebuah perselisihan: sang ”radikal” tak cocok dengan sang ”pragmatis”.
Tan Malaka tampaknya hendak menjalankan tesis Trotsky tentang ”revolusi terus-menerus”. Bagi Trotsky, di sebuah negeri seperti Rusia dan Indonesia—yang tak punya kelas borjuasi yang kuat—revolusi sosialis harus berlangsung tanpa jeda. Trotsky tak setuju dengan teori bahwa dalam masyarakat seperti Rusia dan Indonesia revolusi berlangsung dalam dua tahap: pertama, tahap ”borjuis” dan ”demokratis”; kedua, baru setelah itu, ”tahap sosialis”.
Bagi Trotsky, di negeri yang ”setengah-feodal dan setengah-kolonial”, kaum borjuis terlampau lemah untuk menyelesaikan agenda revolusi tahap pertama: membangun demokrasi, mereformasi pemilikan tanah, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Maka kaum proletarlah yang harus melaksanakan revolusi itu. Begitu tercapai tujuannya, kelas buruh melanjutkan revolusi tahap kedua, ”tahap sosialis”.
Ini tentu sebuah pandangan yang terlampau radikal—bahkan bagi Rusia pada tahun 1920-an, di suatu masa ketika Lenin terpaksa harus melonggarkan kendali Negara atas kegiatan ekonomi, dan kelas borjuis muncul bersama pertumbuhan yang lebih pesat. Di Indonesia agenda Trotskyis itu bisa seperti garis yang setia kepada gairah 1945. Dilihat dari sini, niat Tan Malaka tak salah: ia, yang melihat dirinya wakil proletariat, harus menggantikan Soekarno, wakil kelas borjuis yang lemah.
Tapi Sjahrir, sang ”pragmatis”, juga benar: pengaruh Tan Malaka di kalangan rakyat tak sebanding dengan pengaruh Bung Karno. Dunia memang alot. Di sini ”pragmatisme” Sjahrir (yang juga seorang Marxis), sebenarnya tak jauh dari tesis Tan Malaka sendiri. Kita ingat tesis pengarang Madilog ini: revolusi lahir karena ”berbagai keadaan”, bukan karena adanya pemimpin dengan ”otak yang luar biasa”.
Tapi haruskah seorang revolusioner hanya mengikuti ”berbagai keadaan” di luar dirinya? György Lukács, pemikir Marxis yang oleh Partai Komunis pernah dianggap menyeleweng itu, membela dirinya dalam sebuah risalah yang dalam versi Jerman disebut Chvostismus und Dialektik, dan baru diterbitkan di Hungaria pada 1996, setelah 70 tahun dipendam.
Dari sana kita tahu, Lukács pada dasarnya dengan setia mengikuti Lenin. Ia mengecam ”chvostismus”. Kata ini pernah dipakai Lenin untuk menunjukkan salahnya mereka yang hanya ”mengekor” keadaan obyektif untuk menggerakkan revolusi. Bagi Lenin dan bagi Lukács, revolusi harus punya komponen subyektif.
Tentu, ada baku pengaruh antara dunia subyektif dan dunia obyektif; ada interaksi antara niat dan kesadaran seorang revolusioner dan ”berbagai keadaan” di luar dirinya. Tapi, kata Lukács, di saat krisis, kesadaran revolusioner itulah yang memberi arah. Penubuhannya adalah Partai Komunis.
Tapi seberapa bebaskah ”kesadaran revolusioner” itu dari wacana yang dibangun Partai itu sendiri? Saktikah Partai Komunis hingga bisa jadi subyek yang tanpa cela, sesosok hero?
Ternyata, sejarah Indonesia menunjukkan PKI juga punya batas. Partai ini harus mengakui kenyataan bahwa ia hidup di tengah ”lautan borjuis kecil”. Agar revolusi menang, ia harus bekerja sama dengan partai yang mewakili ”borjuis kecil” itu. Ia tak akan berangan-angan seperti Tan Malaka yang hendak merebut kepemimpinan Bung Karno. Di bawah Aidit, PKI bahkan akhirnya meletakkan diri di bawah wibawa Presiden itu.
Pada 1965 terbukti strategi ini gagal. PKI begitu besar tapi kehilangan kemandirian dan militansinya. Ia tak melawan pada saat yang menentukan, tatkala militer dan partai ”borjuasi kecil” yang selama ini jadi sekutunya menghantamnya. PKI terbawa patuh mengikuti jalan Bung Karno, sang Pemimpin Besar Revolusi, yang mementingkan persatuan nasional.
Terkurung di bawah wacana ”persatuan nasional”, agenda radikal tersisih dan sunyi. Terutama dari sebuah Partai yang mewakili sebuah minoritas—yakni proletariat di sebuah negeri yang tak punya mayoritas kaum buruh. Tan Malaka sendiri mencoba mengelakkan ketersisihan itu dengan tak hendak mengikuti garis Moskow, ketika pada 1922 ia menganjurkan perlunya Partai Komunis menerima kaum ”Pan-Islamis”—yang bagi kaum komunis adalah bagian dari ”borjuasi”—guna mengalahkan imperialisme.
Tapi ia juga akhirnya sendirian. Sang radikal, yang ingin mengubah dunia tanpa jeda tanpa kompromi, bergerak antara tampak dan tidak. Ia muncul menghilang bagaikan titisan dewa. Sejak Agustus 1945, Tan Malaka adalah makhluk legenda.
Sebuah legenda memang memikat. Tapi dalam pembebasan mereka yang terhina dan lapar, sang pahlawan sebaiknya mati. Revolusi tak pernah sama dengan dongeng yang sempurna.

Jakarta, 7 Agustus 2008.

By: Goenawan Mohamad
Source: Majalah Tempo Edisi 25/XXXVII/11-17 Agustus 2008

Membaca artikel Sabam Siagian, ”Tentang Tan Malaka” (Kompas, 12/7) yang menanggapi tulisan saya, ”Tan Malaka dan Kebangkitan Nasional” (Kompas, 7/07), ada hal-hal yang ingin dikesankan mantan Dubes RI untuk Australia itu.
Pertama, politik diplomasi Syahrir seolah tak bermasalah bagi TNI dan pejuang sehingga kombinasi politik diplomasi dan pertahanan disimpulkan telah melahirkan Indonesia merdeka.
Kedua, negara memiliki legitimasi mengeksekusi Tan Malaka atas nama keadaan darurat perang guna ”memikul wibawa penuh Panglima Besar Letjen Sudirman”.

Dwitunggal
Adam Malik dalam buku Mengabdi Republik menyatakan, dwitunggal tidak hanya satu pasang—Soekarno-Hatta—tetapi ada dua pasang lagi: Sjahrir-Amir Sjarifuddin dan Tan Malaka-Sudirman.. Saya ulas pasangan ketiga, Tan Malaka-Sudirman.
Bagi Tan Malaka, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah harga mati. Kompromi para pemimpin politik menghadapi Belanda adalah naif dan melelahkan. Maka, Tan Malaka bersama 139 organisasi (Masyumi, PNI, Parindra, PSI, PKI, Front Rakyat, PSII, tentara, dan unsur laskar) menggelar Kongres Persatuan Perjuangan di Purwokerto, 4-5 Januari 1946. Sudirman hadir sebagai unsur tentara.
Setelah mempelajari gagasan Tan Malaka, kongres yang dilanjutkan di Solo, 15-16 Januari, dengan 141 organisasi mengesahkan rancangan Tan Malaka yang disebut ”Minimum Program”.
Program itu untuk mengatasi aneka masalah, seperti pertentangan antara pimpinan negara dan pemuda/rakyat, konflik antarpejuang, dan sikap Inggris yang mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia. Sebutlah itu konsolidasi para pejuang. Kehadiran Sudirman dalam kongres itu adalah poin utama hubungan politik Tan Malaka-Sudirman. Tan Malaka mencatat ucapan Sudirman saat itu, ”Lebih baik kita di atom daripada merdeka kurang dari 100 persen.”
Sudirman dikenal tegas, melindungi anak buah, dan tidak kenal kompromi. Ketidaksetujuannya pada diplomasi tergambar pada sikap tetap bergerilya daripada menyerah meski kesehatan Sudirman sakit parah. Sikap menyerah Soekarno dan Hatta kepada Belanda oleh sebagian orang dinilai cara taktis menghadapi diplomasi internasional. Namun, itulah yang membedakan kedua pasang pemimpin itu. Bagi Tan Malaka, kemerdekaan adalah 100 persen dan bagi Sudirman ”tentara tidak kenal menyerah”.
Bagi keduanya, tidak ada lagi penjajahan Belanda dengan segala siasatnya. Perundingan adalah siasat Belanda seperti terjadi dalam hasil Perjanjian Linggarjati dan Renville. Dan Belanda tetap menekan pemerintah dengan Agresi Militer I (13 Juli 1947) dan II (18 Desember 1948). Akibatnya, TNI harus hijrah dari satu tempat ke tempat lain, meninggalkan kantong pertahanan, yang amat menjengkelkan Sudirman.
Saat di pemerintahan pengungsian Yogyakarta muncul kemelut antarpemimpin, saat itu juga terjadi penangkapan terhadap kelompok Persatuan Perjuangan dan Barisan Banteng yang dilakukan Pesindo (kelompok Syahrir) pada 17 Maret dan 16 Mei 1946. Hubungan dwitunggal itu berlanjut saat Sudirman menugaskan Mayjen Sudarsono membebaskan tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan dan Barisan Banteng: Tan Malaka, Adam Malik, Chairul Saleh, Muwardi, Abikusno, M Yamin, Sukarni, dan lainnya. Semua dibebaskan. Atas perintah lisan Sudirman, Mayjen Sudarsono menangkap Sutan Sjahrir dan dilepaskan 1 Juli 1946 karena campur tangan Soekarno.
Tuduhan kudeta lalu diarahkan ke kelompok Tan Malaka saat terjadi peristiwa 3 Juli 1946, di mana Mayjen Sudarsono mendatangi Soekarno-Hatta di Yogya, mendesak agar memecat Syahrir. Soekarno-Hatta menolak dan Amir Syarifuddin (Menteri Pertahanan) menangkap Tan Malaka/Persatuan Perjuangan termasuk Mayjen Sudarsono.
Meski tuduhan kudeta tidak terbukti di Mahkamah Agung Militer, dan Jenderal Sudirman ikut bersaksi. Tidak adanya pembelaan Sudirman kepada Tan Malaka dan kawan-kawan merupakan tanda tanya. Namun, ini tidak dapat ditafsirkan Sudirman meninggalkan teman-temannya. Kemungkinan, Sudirman tunduk kepada sumpah prajurit, patuh kepada Panglima Tertinggi APRI Soekarno dan pengaruh intelektual Hatta.

Tak sekeji itu
Saya tidak percaya uraian Sabam bahwa karena pengumuman Darurat Perang Panglima Besar Sudirman, maka Surachman dan Sukotjo mengeksekusi Tan Malaka (21 Februari 1949). Sudirman tidak sekeji itu. Juga tidak diyakini, Hatta bagian komplotan itu. Diyakini, yang terjadi adalah panafsiran berbeda di antara faksi-faksi tentara di lapangan. Juga penafsiran legalisme Sabam tentang kegiatan Tan Malaka yang menjadikan dirinya Pemimpin Revolusi Indonesia setelah Soekarno-Hatta ditangkap dan dibuang ke Sumatera. Dikesankan, Tan Malaka seolah mengesampingkan peran Pemerintahan Darurat RI (PDRI).
Saya tidak yakin semua pemimpin pejuang di lapangan tahu telah dibentuk PDRI begitu Soekarno-Hatta ditangkap. Adalah masuk akal jika inisiatif Tan Malaka mengambil alih pimpinan (jika Sabam benar) untuk menghindari kekosongan kekuasaan berdasar Testamen Politik Soekarno, Oktober 1945 (”…jika saya tiada berdaya lagi, saya akan menyerahkan pimpinan revolusi kepada seorang yang telah mahir dalam gerakan revolusioner, Tan Malaka….”), tindakan Tan Malaka sah menurut logika hukum.
Bung Sabam perlu tahu, TB Simatupang dan dr J Leimena sempat tergugah mengisi kekosongan kekuasaan itu karena tidak tahu bahwa sudah terbentuk PDRI di Sumatera. Komunikasi radio RI saat itu amat terbatas.
Catatan lain adalah pemerintahan Hatta tidak menunjukkan tanggung jawabnya jika benar itu sebuah eksekusi terhadap Tan Malaka. Tan Malaka bukan hewan, dia pemimpin dan pejuang mendahului Hatta dan Soekarno. Rezim bahkan sengaja menutupi kematian Tan Malaka. Ada yang menyebut Tan Malaka dibunuh di pinggir kali lalu dihanyutkan, dan sebagainya. Hingga kini, negara tampak tak ingin mengungkap temuan Harry Poeze tentang kuburan Tan Malaka di Selopanggung, Kediri. Jika negara tidak bertanggung jawab bukankah itu sebuah pembunuhan?
Setelah terjadi pembunuhan terhadap Tan Malaka, Hatta memberhentikan Sungkono sebagai Panglima Divisi Jawa Timur dan Surachmat sebagai Komandan Brigade karena kesembronoan mengatasi kelompok Tan Malaka. Agaknya, fakta ini pula yang mendorong Soekarno mengangkat Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional, 28 Maret 1963.

By: Zulhasril Nasir (penulis, Guru Besar UI)
Source: Kompas, Sabtu, 26 Juli 2008

SEORANG pemuda yang mengenakan helm coklat, berjalan di sebelah Sukarno menuju Lapangan Ikada 19 September 1945. Keduanya berjalan bersama rombongan pemuda yang membawa bambu runcing untuk menggelar pertemuan di Lapangan Ikada. Peristiwa itu dikenal sebagai rapat akbar di Lapangan Ikada.
Rapat akbar karena desakan pemuda itu digelar sebagai demonstrasi untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Karena proklamasi kemerdekaan sendiri sebulan sebelumnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi karena takut diserang Jepang.
Pemuda yang berjalan di sebelah Sukarno itu selama ini tak dikenal, hanya dianggap sebagai pemuda yang mengawal Sukarno. Ternyata pemuda itu adalah Tan Malaka.
Karena saat itu tidak banyak yang menyadari Tan Malaka telah kembali ke Indonesia setelah mengembara di berbagai negara selama 30 tahun.
Harry A. Poeze berhasil mengidentifikasi Tan Malaka yang berjalan di sebelah Sukarno.
"Ini Tan Malaka yang berjalan dengan Sukarno, karena Tan Malaka itu tingginya setelinga Sukarno, dan saya juga mendapatkan salah satu foto Tan Malaka yang mengenakan helm," kata Harry A Poeze sambil menunjuk foto lain Tan Malaka memakai helm coklat yang sedang tertawa.
Dalam foto menuju lapangan Ikada itu juga terlihat Tan Malaka berjalan di belakang Sukarno dan Hatta. Ini menjawab teka-teki selama ini, apakah Tan Malaka hadir dalam rapat itu.
"Ini juga bukti, Tan Malaka berperan besar dalam rapat itu yang meruncingkan perlawanan kepada Jepang," kata Harry.
Menurut Harry A Poeze dalam riwayat hidup Tan Malaka mungkin hanya ada 30 sampai 40 foto, karena gaya hidupnya yang selalu berpindah melintasi beberapa negara dengan banyak nama samaran untuk menghindar kejaran intel dan tentara kolonial.
Harry Poeze mendapatkan foto-foto dari surat kabar lama dan majalah lama, salah satunya foto Tan Malaka muda yang sedang berpose memegang buku dengan potongan rambut di dahi yang belah tengah. Foto itu dibuat saat Tan Malaka baru sampai di Belanda dan foto itu dikirimnya ke kampung halamannya.
Ada juga foto resmi Tan Malaka di sekolah Rijkskweekschool, Belanda dengan pakaian yang sangat necis dan mengenakan topi. Foto ini juga dikirim ke kampung halamannya.
Di Belanda Tan Malaka ikut kesebelasan sepakbola yang kuat, terlihat di foto Tan Malaka bersama teman-teman kesebelasannya. Ia amat mudah dikenali karena kulitnya yang lebih gelap. Selain itu Tan Malaka juga ikut orkestra dan memainkan biola. Dalam foto itu Tan Malaka berada di sudut kanan dan nyaris terpotong.
Ada juga foto Tan Malaka bersama perwakilan partai komunis di berbagai negara, saat ikut kongres partai komunis sedunia pada 1922 di Moskow. Setelah kongres itu, Tan Malaka dikirim partai komunis Rusia ke Asia Tenggara untuk mendirikan partai komunis untuk melawan penjajahan barat.
Setelah itu Tan Malaka selalu diburu polisi rahasia dari Hindia Belanda, Inggris, dan Amerika. Ia harus bersembunyi terus di Muangthai, Hongkong, Filipina, Cina, dengan banyak nama samaran.
Ada foto yang menunjukkan Tan Malaka ditahan polisi di Filipina pada 1927. Waktu itu Filipina dijajah Amerika. Tan Malaka terlihat dikawal polisi Filipina ke ruang pengadilan dan foto Tan Malaka sedang diadili. Foto ini didapat Harry Poeze dari surat kabar lama Filipina, karena itu kualitasnya buruk.
Belakangan Tan Malaka memutuskan hubungan dengan kegiatan komunis dan putus pula hubungan dengan Moskow, Tan Malaka lalu membentuk PARI, Partai Republik Indonesia. Namun karena masih pergi ke sana kemari, Tan Malaka tertangkap polisi Hongkong.
Polisi juga membuat sebuah foto resmi pada 1932 dengan wajah Tan Malaka dan sebuah cermin di sampingnya yang menampakkan raut wajah dari samping.

By: Febrianti
Source: www.padangkini.com, 12 Agustus 2008

Nukilan buku "Tan Malaka" karya Harry A. Poeze (penerbit Pustaka Utama Grafiti) erhasil menyingkap misteri tokoh tan malaka yang hampir separoh masa perjuangannya dilewatkan di luar negeri.

JAUH sebelum Indonesia merdeka, Tan Malaka telah menulis gagasan besar dalam pamfletnya yang terkenal, Naar De Republik Indonesia (Menuju Republik Indonesia). Dan ia tidak sekadar mencetuskan gagasan, tapi juga secara ikhlas dan tabah mengabdikan seluruh hidupnya demi terwujudnya cita-cita tersebut.
Hampir separuh masa perjuangan Tan Malaka dilewatkan di luar negeri. Maka, namanya tak asing bagi tokoh-tokoh pergerakan maupun intel, di Singapura, Hong Kong, Cina, Filipina, dan Negeri Belanda. Bahkan ia mendirikan Partai Republik Indonesia (Pari) di Bangkok.
Maka, tatkala Tan Malaka muncul di Jakarta pada hari-hari sekitar proklamasi, banyak orang yang ditemuinya tidak menyangka bahwa mereka berhadapan dengan tokoh misterius itu. Bekas pejabat Jepang, Nishijima Shigetada, menuliskan pengalamannya dalam buku The Japanese Experience in Indonesia: Selected Memoirs of 1942-1945 sebagai berikut:
"Saya sangat terkesan oleh argumen-argumennya, karena didasarkan pada suatu analisa mengenai situasi internasional. Saya berpikir, 'Bagaimana bisa seorang yang tampak menyerupai petani bisa melakukan analisa begitu tajam?' Dia bukan orang biasa. Sesudah kami berbincang lebih dari dua jam, Subardjo berkata, 'Tuan Nishijima! Inilah Tan Malaka yang benar.' Tidak perlu dijelaskan bahwa semula saya sangat terperanjat ...."
Sejak pertemuan itu, Shigetada, pembina "kolone V" Jepang di Indonesia, sering mengunjungi Tan Malaka. Ia bahkan berencana memprakarsai Tan Malaka melakukan perang gerilya di sekitar Banten, dengan memberinya sebuah kendaraan senjata, fasilitas radio, dan sejumlah bahan makanan.
Itulah sekadar ilustrasi untuk menunjukkan kemisteriusan Tan Malaka. Buku Tan Malaka karya Harry A. Poeze, yang kami nukilkan ini, boleh dikatakan berhasil mencairkan misteri yang menyelubungi sang tokoh. Edisi bahasa Indonesia karya Poeze ini, yang akan segera beredar, diterbitkan oleh Pustaka Utama Grafiti.

Mendirikan Partai di Kuil Budha
DENGAN mulainya tindakan-tindakan kekerasan di Jawa, keadaan bagi Tan Malaka dan kawan-kawan di Singapura, menjadi tidak lebih mudah. Pertengahan Desember, Tamim mendesak supaya mereka meninggalkan Singapura, tapi Tan Malaka ingin menunggu sampai akhir bulan agar dapat membayar ongkos perjalanan dengan upahnya sebulan yang pertama.
Pada 10 Desember 1926, Tan Malaka Tamim, dan Subakat bertemu di pantai Diputuskan Tan Malaka dan Subakat secepatnya berangkat menuju Bangkok.
Sepuluh hari kemudian, Subakat berangkat ke Penang, dan selang empat hari Tan Malaka menyusul. Setelah seminggu Tamim mengirimkan uang untuk perjalanan selanjutnya. Tan Malaka dan Subakat bertemu kembali di perbatasan Muangthai dan Malaka, lalu bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Bangkok. Sementara, Tamim tetap tinggal di Singapura.
Pertengahan Januari, Tan Malaka mengirim Subakat ke Kanton. Tiga bulan kemudian, Subakat berjumpa Alimin dan Muso di Kanton. Ia didesak mereka untuk pergi ke Moskow. Subakat menolak. Ia ingin kembali ke Bangkok.
Dengan persetujuan orang-orang Komintern di Shanghai, Subakat mengambil keputusan bergabung dengan Tan Malaka, yang akan mengembangkan kegiatan-kegiatannya dari Manila. Setelah itu, Mei 1927, Subakat mengirimkan kawat kepada Tan Malaka. Ia menyatakan akan cepat kembali ke Bangkok, dan minta Tan Malaka memanggil Tamim ke Bangkok.
Tamim, setelah menerima kawat Tan Malaka, pertengahan Mei tiba di Bangkok. Seminggu kemudian Subakat bergabung dengan mereka. Mereka menginap di hotel. Tapi keadaan keuangan yang semakin menipis tidak mengizinkan mereka lama-lama tinggal di hotel.
Untung saja, Tamim dapat mengadakan hubungan dengan guru agama Syekh Achmad Wahab, yang bersikap anti-Belanda dan sudah tinggal di sana dalam pembuangan sejak 1908. Syekh Wahab mengenal Tamim dari tulisan-tulisannya di harian-harlan Minangkabau. Mereka dengan cepat menjadi akrab. Kemudian Tan Malaka dan kedua kawannya tinggal di rumah salah seorang murid dari Siam di Tha Chang Wangna, sebelah utara Bangkok.
Di Bangkok, ketiga pelarian politik Hindia Belanda itu mengambil keputusan mendirikan suatu partai baru. Pada 2 Juni 1927, di taman Istana Prachatipak, disaksikan puluhan patung Budha, mereka secara resmi mendirikan Partai Republik Indonesia (Pari).
Adalah penting sekali, kata mereka, suatu partai baru demi kepentingan Indonesia. Karena itu, mereka mendirikan Pari. "Hindia mempunyai masalah sendiri yang mendesak, yang minta suatu penyelesaian. Pari adalah suatu alat yang mencoba menurut pandangannya sendiri menyelesaikan masalah-masalah itu," kata Tan Malaka.
Tan Malaka dan kawan-kawan menjelaskan bahwa mereka tetap termasuk golongan orang-orang internasionalis, tetapi mempunyai pendapat lain dari Komintern (gabungan partai-partai komunis) tentang cara-cara yang harus dipakai untuk mencapai tujuan terakhir. Bukan dari atas ke bawah, tetapi sebaliknya.
Pari, menurut anggaran dasarnya, "suatu partai yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada partai lain, dan bebas dari pimpinan atau pengaruh partai atau kekuasaan lain."
Tujuan Pari: memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secepat-cepatnya. Untuk itu, Pari akan mengikuti suatu politik revolusioner berdasarkan manifesto dan program. Untuk itu, anggota-anggotanya harus memenuhi syarat-syarat yang kuat. Mereka baru diterima setelah melewati masa ujian yang ditetapkan partai.

Apabila seorang anggota tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, membocorkan rahasia Pari, melakukan pengkhianatan atau tidak melindun~gi Pari, maka ia akan dikeluarkan dari partai.
Ketika Tan Malaka dan kedua kawannya masih di Bangkok, sampailah berita pada mereka bahwa orang-orang nasionalis telah mendirikan Perserikatan (kemudian Partai) Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927.
PNI dipimpin Soekarno, dan mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, partai ingin memperkuat kesadaran nasional atas dasar prinsip nonkooperasi dengan pemerintah. Tan Malaka sangat gembira mendengar gagasan tersebut.
Mengenai hal itu, Tan Malaka menulis sebuah brosur berjudul Pari dan Ka~um Intelekt~ual Indonesia. Dalam brosur itu ia mengusulkan untuk berjuang bersama mencapai kemerdekaan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Kaum cendekiawan, katanya, harus memegang pimpinan organisasi massa buruh, petani, pemuda, dan menempanya menjadi organisasi yang berdisiplin dan bersatu.
Awal Agustus, Tamim kembali ke Singapura. Ia menitipkan sejumlah dokumen kepada kakak perempuan Maswan Madjid, yang kawin dengan seorang pemimpin PNI di Jakarta, dan selan~jutnya membagi-bagikannya di sana. Tak heran bila dalam propaganda-propaganda PNI tampak pengaruh tulisan-tulisan Tan Malaka.
Pada waktu yang hampir bersamaan Tan Malaka berangkat ke Amoy. Ia akan menetap di Manila, yang ditinjau dari segala segi memberi peluang kepadanya melakukan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk Pari.
Sementara itu, Subakat tetap tinggal di Bangkok. Syekh Achmad Wahab memakai tenaganya untuk mengajar di sekolahnya, yang dalam soal-soal pendidikan di luar agama masih jauh ketinggalan. Subakat memberikan pelajaran bahasa Inggris, ilmu pasti, dan menggambar.

Diburu-buru Intel di Manila
SELANG tiga bulan datang pukulan pertama buat Pari. Tan Malaka keliru jika menyangka Filipina menyediakan ling~kungan yang tenang untuk bekerja bagi kepentingan Pari.
Sebelumnya, pada 1925 dan 1926, ia bisa tinggal di negara itu selama beberapa bulan tanpa diketahui orang, tapi sejak awal 1927 polisi Filipina rajin mencari jejaknya.
Pada 31 Januari 1927, Konsul Jenderal Amerika di Singapura memberitahukan kepada yang berwenang di Manila bahwa ada kemungkinan Tan Malaka sudah masuk di Filipina. Berdasarkan pemberitahuan itu, polisi lalu mengadakan penyelidikan.
Tan Malaka menjejakkan kaki di Filipina setelah melalui perjalanan yang sulit. Ia masuk memakai paspor palsu dengan nama Hassan Gozali. Tiba di Manila, ia langsung minta bantuan kawannya, jutawan Mariano Santos. Berkat kawannya itu Tan Malaka mendapat makan dan pemondokan secara cuma-cuma di lingkungan Universitas Manila. Semua itu mungkin karena salah seorang pimpinan Universitas Manila, Apolinario de los Santos, adalah abang Mariano.
Selang beberapa waktu Francisco Verona, pemimpin surat kabar El Debate, mengunjungiTan Malaka di kampus Universitas Manila. Ia berjanji memberikan dukunga'n kepada Tan Malaka.

Setelah itu, pada suatu malam Tan Malaka menerima undangan dari seorang redaktur surat kabar agar datang ke kantor redaksi. Orang inilah, menurutnya, yang memberi info mengenai kehadirannya di kantor surat kabar itu kepada polisi.
Tak lama setelah bercakap-cakap dengan tuan rumah, Tan Malaka pergi keluar. Seorang berpakaian sipil bertanya, "Apakah Anda yang bernama Fuentes?" Ketika Tan Malaka mengiakannya, muncul sejumlah agen polisi bersenjata di sekelilingnya, dan menangkapnya. Sebelum sadar tentang apa yang terjadi, ia sudah digelandang ke mobil polisi, dan langsung dibawa pergi. Waktu, ketika itu, kira-kira pukul 22.00.
Di kantor polisi, Tan Malaka sudah ditunggu oleh Kepala Intel, Kolonel Ramos, dan Komisaris Nevins. Kedua perwira polisi itu segera melakukan interogasi secara ketat.
Tan Malaka masih sempat mengatur strategi guna menjawab pertanyaan-pertanyaan polisi. Ia tidak tahu pasti apa yang sudah diketahui pemeriksa mengenal gerak-geriknya pada masa 1925-1927. Sudah tahukah mereka bahwa ia lama tinggal di Singapura, ataukah mereka berpendirian bahwa sudah dua tahun ia tinggal di Filipina?
Tan Malaka memutuskan akan memberi jawaban sesedikit mungkin. Dengan cara demikian ia dapat mengetahui keterangan apa yang sudah ada pada polisi. Ternyata, polisi mengira bahwa ia sudah dua tahun tinggal di Filipina. Karena itu, Tan Malaka berpura-pura seperti orang miskin, tanpa kawan, mengembara di mana-mana, dan tidur di kantor El Debate.
Interogasi itu, menurut Tan Malaka, berlangsung dalam suasana yang baik. Jawaban-jawaban Tan Malaka yang meniadakan dugaan-dugaan tertentu dari pihak polisi secara sportif ditulis.
Sebuah tulisan Tan Malaka dalam El Debate diletakkan di meja. Tan Malaka tidak dapat menyangkal bahwa itu tulisannya. Tapi ia balik bertanya: apakah dalam tulisan itu tersembunyi suatu delik? Kedua pemimpin polisi itu tidak bisa menjawab.
Pertanyaan terakhir untuk Tan Malaka: Kapan dan dengan cara apa ia memasuki wilayah Filipina? Tan Malaka menerangkan bahwa ia masuk sebagai Fuentes, dan tiba di ManilaJuli 1925. Ia tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang paspornya. Interogasi diakhiri kira-kira pukul 01.30-02.00.
Satu hari setelah Tan Malaka ditahan, surat kabar The Philippine Herald memuat berita di halaman depan: "Seorang Jawa yang diduga sebagai seorang agen Bolsyewik, yang selama beberapa waktu diamat-amati polisi sehubungan dengan tersebarnya propaganda Bolsyewik di Filipina, tertangkap malam lalu oleh polisi dan dinas rahasia".
Laporan itu selanjutnya memberitahukan bahwa selama diadakan interogasi "rahasia yang seketat-ketatnya dijaga oleh petugas-petugas pemeriksa. Pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup yang dijaga ketat."
Surat kabar La Vangardia mengemukakan dua alasan yang mungkin ada hubungan dengan penangkapan: permohonan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda atau terlibatnya Tan Malaka dalam kerusuhan-kerusuhan di daerah Islam Filipina.
Hari Senin koran-koran memberitakan bahwa polisi sudah enam bulan mengincar Tan Malaka. Hampir setiap malam petugas-petugas kepolisian mengamati orang yang lalu lalang di dua jembatan penting di Manila, apakah di antara mereka ada yang mirip Tan Malaka.
Berita ini sesuai dengan surat-surat dari Konsul Jenderal Amerika, yang menunjuk kemungkinan adanya Tan Malaka di Filipina. Kemudian dalam minggu itu sumber-sumber resmi membenarkan berita tersebut. Dikabarkan, Konsul Jenderal itu menerima info tersebut sehubungan dengan tertangkapnya beberapa pemimpin pergerakan di Jawa, Januari 1927. Gubernur Jenderal Filipina segera memberi tahu polisi dan dinas keamanan. Tapi Tan Malaka tidak ditemukan.
Tidak ada petunjuk bahwa Belanda berdiri di belakang penangkapan~Tan Malaka. Tapi, menurut Tan Malaka, ada perjanjian bahwa setelah penahannannya ia secara diam-diam akan dibawa ke suatu kapal Belanda yang sudah tersedia.
Perjanjian itu tidak jadi dilaksanakan. Karena, kata Tan Malaka, pendapat umum bisa mencampuri masalahnya.
Polisi rahasia berpendapat, penangkapan Tan Malaka merupakan suatu peristiwa besar: karena menyangkut seorang komunis yang terkenal secara internasional, yang niscaya juga di Filipina telah melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian besar.
Tapi interogasi pertama, Jumat malam, dan juga interogasi-interogasi pada dua hari berikutnya tidak memperoleh bukti-bukti itu. Hanya masuk secara ilegal itulah yang tinggal sebagai perbuatan yang bisa membawa hukuman bagi Tan Malaka.
Karena terlalu bergairah menguber Tan Malaka, pemimpin-pemimpin polisi lalai minta surat perintah sebelum penangkapan itu dilakukan. Mungkin mereka berpendapat hal itu tidak perlu, karena mengenai "orang Bolsyewik Jawa". Tapi kawan-kawan Tan Malaka di negara-negara Anglo Saxon tentu akan menarik banyak keuntungan dari kelalaian itu.
Satu hari setelah penangkapan, Ramos mengatakan bahwa istri Tan Malaka menunggu di luar. Ramos tidak menyebutkan nama wanita itu, dan Tan Malaka menerangkan bahwa ia belum berkeluarga. Tapi dengan demikian Tan Malaka tahu bahwa nasibnya dan tempat ia berada sudah diketahui kawan-kawannya.
Tidak lama kemudian Ramos bertanya apakah Tan Malaka mau menerima seorang pengacara. Tan Malaka mengatakan tldak kenal orang itu, dan minta kepada Ramos supaya mengirimkan pengacara dari Verona untuk membelanya. Verona tidak segera dapat dihubungi.
Sabtu siang, Apolinario de los Santos, yang ditemani Pengacara Mariano Nable, sudah minta polisi membebaskan Tan Malaka. Ia menyatakan kepada pers bahwa ia kenal Tan Malaka sebagai, "seorang yang ramah, pengabdi pada negaranya. Satu-satunya kejahatan yang telah dilakukannya, kalau memang ada, ialah karena ia seorang patriot, dan ia seorang nasionalis kelas satu, tetapi belum pernah ia menjadi seorang Bolsyewik." Waktu itu, bila seseorang dicurigai Bolsyewik, ia bisa diusir dari Filipina.
Tapi, menurut Ramos, dari interogasi yang mereka lakukan diketahui bahwa Tan Malaka punya hubungan erat dengan gerakan-gerakan radikal di Jawa. Tan Malaka, yang selama di Filipina sering melakukan perjalanan ke provinsi-provinsi dan mengunjungi pemimpin-pemimpin serikat buruh dan kaum buruh, mengakul dirinya seorang radikal, tetapi membantah punya hubungan dengan gerakan Bolsyewik.
Kawan-kawannya mengakui bahwa Tan Malaka masuk Filipina secara ilegal, karena sebagai pelarian politik tidak mungkin memiliki paspor. Tan Malaka terpaksa melarikan diri karena menjadi pemimpin Sarekat Rakyat.
Masuk secara ilegal itu akhirnya merupakan satu-satunya perbuatan Tan Malaka yang dapat dihukum, dan atas dasar itu Ramos dan Nevins mengusutnya.
Pengacara Nable, menurut La Vanguardia, melancarkan kritik pedas pada Ramos. Menurut dia, Ramos secara sadar telah merintangi usaha Tan Malaka mendapatkan seorang pengacara. Selain itu, penangkapan dan penahanan dilakukan tanpa surat perintah. Semua itu, menurut Nable, adalah akibat permohonan Batavia untuk mengekstradisikan Tan Malaka.
Berikut ini petikan interogasi Tan Malaka:
Apa pendapat Tuan tentang ajaran-ajaran Bolsyewik?
Bolsyewik itu suatu doktrin yang dapat digunakan kelas buruh mencapai kebebasan sosial dan politik dengan jalan mempersatukan diri, sehingga dapat mengadakan perubahan-perubahan dengan jalan apa pun dalam sistem yang sekarang sedang berjalan.
Apakah Tuan berpegang pada doktrin ini?
Secara teoretis, ya. Tapi tujuan itu harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang terdapat di setiap negeri.
Apa mata pencarian Tuan sebenarnya?
Saya bergantung pada ketiga belas peso yang ada pada saya, dan pada bantuan dari beberapa teman.
Tuankah orang yang terdaftar di manifes penumpang kapal Empress of Rusia, 20 Juli 1925, sebagai Elias Fuentes?
Ya.
Pemeriksa berkesimpulan: Tan Malaka tinggal secara ilegal di Filipina, selain itu ada kemungkinan lantaran pendapatannya kurang ia akan menjadi beban pemerintah. Karena itu, ia harus dikeluarkan dari Filipina.
Tan Malaka mendapat waktu 48 jam untuk naik banding. Tapi Kepala Dinas Pabean Vicente Aldanese sudah menyatakan pengusiran Tan Malaka harus dilaksanakan dalam waktu singkat. Pertimbangan-pertimbangan politik dalam hal ini, katanya, tidak memainkan peran.
Pernyataan Aldanese merupakan senjata bagi Ramos untuk menghadapi persidangan. Maka, ia menentang keras petisi untuk pembebasan sementara Tan Malaka. "Pelarian itu seorang yang amat berbahaya," kata Ramos.
Di pengadilan, Hakim Diaz semula menetapkan uang jaminan sebesar 10.000 peso bagi pembebasan Tan Malaka. Pembela Abad Santos memberitahukan bahwa tidak mungkin Tan Malaka menyediakan uang sebanyak itu. Ia minta pengadilan mengurangi jumlah tersebut sampai 5.000 peso.
Setelah mendenga~rkan alasan-alasan kedua belah pihak, Diaz menetapkan uang Jaminan sebesar 6.000 peso. Uang jaminan itu, menurut sebuah sumber, dibayar oleh bekas Senator Ramon Fernandez dan seorang Filipina yang tak disebutkan namanya. Selain itu, Tan Malaka diwajibkan pula melapor kepada polisi dua kali sehari -- pada pukul 09.00 dan 16.00.
Setelah Hakim Diaz memerintahkan pembebasan sementara, Ramos sekali lagi mengajukan permohonan untuk menangkap Tan Malaka. Tapi ditolak Diaz. Keputusan pengadilan itu ditetapkan pada 17 Agustus.
Tan Malaka dibebaskan kira-kira pukul 20.00, dan langsung mengadakan jumpa pers. Ia membeberkan siapa dia sesungguhnya. Ia, katanya, karena tuduhan-tuduhan palsu dari pihak majikan dipaksa meninggalkan pekerjaan di suatu perkebunan di Sumatera. Setelah itu, ia berangkat ke Jawa dan menjadi ketua Sarekat Rakyat, yang merupakan sayap kiri Sarekat Islam. Setelah suatu pemogokan, ia dibuang ke Negeri Belanda tanpa melalui proses peradilan. Di Negeri Belanda, ia dipilih sebagai anggota Parlemen, tapi terlalu muda untuk menjabat kedudukan itu .
Selama pembuangan ia mengaku terus-menerus dikuntit mata-mata Belanda, tapi tetap berharap, bahkan sudah mengajukan permohonan, bisa kembali ke Hindia Belanda. Melihat dalam kata permohonan itu tersirat suatu jebakan, cepat-cepat ia menambahkan, "karena alasan kesehatan, Juli 1925 saya berangkat ke Filipina."
Tanggal 16 Agustus, sehari sebelum vonis, merupakan hari yang relatif tenang bagi Tan Malaka. Memang ada beberapa surat kabar yang menentukan bahwa terlepas dari pengadilan, Gubernur Jenderal mempunyai wewenang mengeluarkan seorang asing yang tidak diingini. Tapi ia punya hak membela diri terhadap tuduhan-tuduhan yang dilemparkan jaksa, dan untuk pembelaannya paling sedikit harus diberi waktu tiga hari.
Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 68 Administrative Code. Gubernur Jenderal Gilmore, menurut Ramos, memberi waktu tiga hari pada Tan Malaka. Tapi Gilmore menghindari wartawan-wartawan yang ingin bertanya apakah ia ingin mengeluarkan Tan Malaka. "Pengeluaran Tan Malaka dari kepulauan ini sudah diputuskan oleh kantor pabean. Saya juga telah mengeluarkan surat perintah resmi untuk melakukan penangkapan," kata Kepala Pabean Aldancse.
Sesuai dengan hukum, Tan Malaka akan dibawa kembali ke Hong Kong, pelabuhan asal menuju Manila. Setelah itu, ia bebas pergi ke mana saja. "Kami tidak ada kekuasaan untuk memaksakannya dibawa ke Jawa. Kami hanya berurusan dengan pengeluarannya dari kepulauan ini, karena ia tidak memiliki paspor yang memberi hak kepadanya untuk tinggal di Filipina. Hanya itulah tugas kami," tambah Aldanese.
Para petugas pabean siap memberangkatkan Tan Malaka, 22 Agustus, dengan kapal Susana, yang langsung menuju Amoy.
Pengacara Jose Abad Santos menyatakan akan naik banding ke Pengadilan Tinggi atas vonis Hakim Diaz. Kemungkinan untuk sekali lagi membawa perkara Tan Malaka ke pengadilan biasa dilepaskan, karena prosedur yang harus dilalui panjang sekali.
Setelah Hakim Diaz menjatuhkan vonis, Tan Malaka langsung diserahkan kepada polisi. Kemudian polisi menyerahkannya lagi ke petugas pabean untuk ditahan kembali. Setelah kawan-kawannya menemui Aldanese, Tan Malaka dibebaskan dengan uang jaminan 1.000 peso.
Terhadap penangkapan baru oleh pabean dan keputusan untuk mengeluarkan Tan Malaka dari Filipina, Abad Santos juga naik banding. Jadi, ada dua perkara banding Tan Malaka.
Semula orang mengira Aldanese akan menangguhkan keputusan pengusiran sampai hasil banding di Pengadilan Tinggi diketahui. Ternyata, Aldanese tetap pada rencana yang disiapkannya: memberangkatkan Tan Malaka ke Amoy pada 22 Agustus.
Mengenai penangkapan dan pengusirannya dari Filipina, reaksi Tan Malaka sebagai berikut: "Saya menyangkal bahwa saya seorang yang suka mencari huru-hara. Saya sudah tinggal di sini selama lebih dan dua tahun, dan saya menentang setiap orang setiap orang yang berwenang memperlihatkan bukti bahwa saya membawa pengaruh~ yang tidak baik kepada masyarakat di sini dan bahwa kehadiran saya di kepulauan ini merupakan bahaya bagi perdamaian dan ketertiban di negeri ini. Saya tidak pernah mengambil kesempatan selama ada di sini untuk memajukan cita-cita saya sebagai seorang nasionalis."
Sekalipun demikian, Tan Malaka menyatakan akan menerima keputusan pemerintah.
Sementara itu, kawan-kawan Tan Malaka berusaha mengumpulkan dana baginya. Menurut Verona, sebagian besar sumbangan berasal dari kaum buruh, juga dari provinsi. Tetapi,uang yang terkumpul itu masih belum cukup untuk memberi dasar kehidupan yang layak kepada Tan Malaka.
Karena keberangkatan kapal Susana masih belum ditetapkan, Tan Malaka mengunjungi Senator Hadji Butu. Butu ditemani dua anggota Parlemen dari daerah Islam di selatan. Ketiganya mengecam keputusan mengeluarkan Tan Malaka, dan berjanji mengumpulkan uang dalam jumlah besar bagi pelarian politik itu dari distrik pemilihan mereka.
Di samping itu, kawan-kawan Tan Malaka mengirimkan surat permohonan kcpada Aldanese agar mengizinkan Tan Malaka tinggal dua minggu Iagi di Filipina. Dengan demikian, ia punya cukup waktu persiapkan keberangkatannya.
Tapi harapan mereka tidak besar. Karena Gilmore menyatakan berdiri sepenuhnya di belakang keputusan Aldanese: Tan Malaka telah melanggar hukum dan harus segera meninggalkan Filipina. Pertimbangan-pertimbangan politik dikesampingkan.
Ternyata, Aldanese memenuhi permintaan kawan-kawan Tan Malaka itu. Ia memberi izin Tan Malaka tinggal di Filipina dua minggu lagi. Sementara itu, dana yang terkumpul buat Tan Malaka sudah 3.000 peso - cukup untuk biaya hidup setahun.
Tapi pada 22 Agustus Gilmore tiba-tiba memutuskan bahwa Tan Malaka harus berangkat secepatnya. Ia menjelaskan alasan keputusan mendadak yang berlawanan dengan keputusan Aldanese itu. Gilmore memanggil Abad Santos dan memberitahukan, "Hendaknya, untuk kebaikan semua pihak, Tan Malaka segera meninggalkan Kepulauan."
El Debate menulis: "Mengapa Gubernur Jenderal secara tiba-tiba memutuskan mengeluarkan Tan Malaka? Apa keberatannya untuk mengizinkan Tan Malaka, di bawah penjagaan keras, agar tinggal dua minggu lagi? Karena satu-satunya alasan pengeluarannya bahwa Tan Malaka masuk secara ilegal. Tidak betul mengeluarkan Tan Malaka dengan alasan itu"
Kawan-kawan Tan Malaka menerima keputusan Gilmore untuk menghindari konflik-konflik lebih lanjut. Mereka hanya menyesalkan bahwa usaha pengumpulan uang bagi Tan Malaka tidak bisa dilanjutkan. Padahal, usaha itu baru memberi hasil sedikit.
Setelah berunding dengan Aldancse. kawan-kawannya berhasil mengusahakan Tan Malaka sebagai penumpang kelas satu di kapal Susana.
Apa gerangan alasan tersembunyi di balik keputusan Gilmore yang tiba-tiba itu? Manila Daily Bulletin menulis: "Tan Malaka, seorang pelarian Jawa yang ditangkap polisi pada 12 Agustus karena secara ilegal berada di Filipina, termasuk seorang agen Bolsyewik. Dokumen-dokumen tertulis dalam bahasa Inggris an Belanda yang dimiliki polisi mengungkapkan bahwa ia mempunyai hubungan dengan agen-agen Bolsyewik di luar negeri."
Dokumen-dokumen itu, kata petugas kepolisian, ditemukan pada waktu penangkapannya. Terjemahan dari beberapa surat dalam bahasa Belanda memperlihatkan bahwa ia datang ke Filipina dengan bantuan pihak Bolsyewik. Perjalanan-perjalanannya di provinsi selama dua tahun di kepulauan ini, dengan nama palsu, diadakan untuk maksud-maksud Bolsyewik. "Adanya Tan Malaka di kepulauan ipi merupakan suatu ancaman bagi pemerintah Filipina," kata petugas itu.
Tan Malaka menyangkal keras tuduhan-tuduhan itu. Barang bukti yang dipakai dalam tuduhan, katanya, adalah guntingan-guntingan koran yang dipergunakannya untuk menulis artikel. Kawannya, Dr. De los Santos, juga membantah tuduhan-tuduhan polisi itu. Menurut dia, tidak satu pun bukti yang dapat membenarkan tuduhan tersebut.
Pada acara makan malam perpisahan dengan Tan Malaka, yang dihadiri Abad Santos, De los Santos, Verona Nable, dan beberapa kawan, diputuskan untuk tidak mengadakan perlawanan lagi terhadap keputusan pengeluaran Tan Malaka. Bahkan kedua permohonan banding dinyatakan ditarik kembali. Keputusan-keputusan itu mereka beritahukan kepada Aldanese.

Ke Cina dengan Susana
DI hari pemberangkatan, kawan-kawannya dan sejumlah orang yang bersimpati mengantarkan Tan Malaka ke pelabuhan. Aldanese juga menyaksikan keberangkatan pelarian politik itu.
Pada 23 Agustus, Konsul Jenderal Belanda di Manila mengirim kawat ke Batavia tentang sudah dikeluarkannya Tan Malaka dari Filipina. Gubernur Jenderal minta keterangan, pelabuhan-pelabuhan mana yang akan disinggahi kapal Susana. Esoknya, Batavia memberi tahu Konsul Jenderal Belanda di Hong Kong tentang kedatangan Tan Malaka di Amoy.
Selang dua pekan, Gilmore menulis surat ke pada Gubernur Jenderal Belanda di Batavia mengenai kegiatan Tan Malaka selama di Filipina dan tempat yang akan ditujunya di Amoy. Menurut Gilmore, di Amoy Tan Malaka tinggal di rumah Luis P. Uychutin alias Huan Kai-chung, dekan Fakultas Hukum Universitas Amoy.
Selama dalam perjalanan menuju Amoy. Pelarian politik Hindia Belanda yang punya enam nama samaran itu Tan Malaka alias Hassanalias Cheung Kun Tat alias Howard Law alias Elias Fuentes alias Alisio Rivera alias Ibrahim Datu Tuan Malacca -- berusaha menghindarkan diri dari penumpang lainnya. Situasi memang memungkinkan Tan Malaka melakukan itu. Karena nahkoda kapal Susana, Kapten Roco, dan awak kapal lainnya bersimpati kepada Tan Malaka, dan memberi pelarian itu kamar perwira. Pemberian fasilitas istimewa itu dimungkinkan karena Roco dan anak buahnya adalah orang-orang nasionalis.
Mengapa pelarian-pelarian politik dan juga orang-orang dunia hitam memilih Amoy sebagai terminal persinggahan? Karena Amoy mempunyai International Settlement. Pengawasan bagian kota yang dinamakan Kulangsu itu tidak berada di bawah pasukan-pasukan Chiang Kai-sek. Tapi di tangan polisi internasional.
Tak heran bila banyak orang asing, sebagian pelarian dan sebagian polisi, berkeliaran di Amoy. Dan ketika Susana memasuki Amoy, begitu cerita Tan Malaka, kapal Belanda Tjisalak mengawasi kapal yang membawa dirinya secara mencolok. Melihat situasi tak menguntungkan, Tan Malaka buru-buru meninggalkan dek dan langsung masuk ke kamarnya. Ia tetap tak keluar, sekalipun Susana sudah buang jangkar di mulut pelabuhan. Tak lama kemudian kapal kecil petugas pabean berangkat dari Kulangsu. Kulangsu, kata Tan Malaka, sudah diberi tahu tentang kedatangannya. Para petugas ingin menangkapnya di kapal Susana, dal~ kemudian membawanya ke Hindia dengan kapal Tjisalak.
Tiga petugas polisi, di bawah pimpinan seorang Inggris, naik kapal dan melakukan pemenksaan. Tapl Kapten Roco memprotes penyelidikan yang akan dilakukan di kapalnya. Ia mengatakan, orang Inggris tidak berhak menyelidiki sebuah kapal Amerika di perairan Cina tanpa izin penguasa Amerika. Lalu ketiga polisi itu mengakhiri penyelidikan terhadap Tan Malaka.
Setelah petugas-petugas kepolisian itu berangkat, beberapa awak kapal Susana mencari kawan baik Kapten Roco yang bernama P.E.L., di suatu kapal inspeksi Cina. Roco minta dia menyembunyikan Tan Malaka. Cepat-cepat Tan Malaka dipindahkan ke kapal inspeksi itu.
Tak sampai sepuluh menit kemudian, muncul Konsul Jenderal Amerika di kapal Susana, disertai kepala pabean Inggris. Tapi penyelidikan yang kemudian diadakan tidak menghasilkan sesuatu. Tan Malaka sudah lolos.
Tan Malaka bersembunyi selama dua hari di kapal inspeksi itu. Tapi di luaran muncul desas-desus, Tan Malaka menghindarkan diri dari penangkapan dengan meloncat ke laut, dan tenggelam.
Ketika keadaan sudah agak tenang, Tan Malaka, dengan bantuan P.E.L. dan kawannya S, pindah ke sebuah kamar di tingkat tiga sebuah bangunan tinggi di Amoy.
Mengapa teman Kapten Roco yang mau menolong Tan Malaka? P.E.L. dan S sebetulnya adalah orang-orang dunia hitam yang butuh imbalan. P.E.L. adalah anak seorang Cina kaya di Manila. Ia tertangkap basah ketika menyelundupkan candu ke Filipina. Setelah ditahan selama beberapa tahun, ia diusir dari Filipina.
Sedangkan kawannya, S, seorang blasteran yang melarikan diri dari Manila setelah permainannya dengan cek-cek palsu di bank tempat ia bekerja terbongkar.
Imbalan yang mereka minta untuk menolong Tan Malaka adalah sebagian dari uang yang dibawa pelarian politik itu dari Manila. Kata Tan Malaka, uang itu merupakan imbalan kecil bagi jasa mereka. Mereka memerlukan uang itu untuk melarikan diri ke Shanghai, karena terlibat utang di Amoy akibat kalah bermain judi.
Kedatangan Tan Malaka di Amoy sebetulnya sudah diberitahukan Konsul Jenderal Amerika di Hong Kong kepada Dewan Pemerintahan Kulangsu. Mereka diminta untuk menangkap pelarian p~olitik Hindia Belanda itu. Tapi aparat keamanan Cina di Amoy yang dijumpai Dewan Pemerintahan Kulangsu tidak melihat alasan untuk mengambil tindakan terhadap Tan Malaka. Kendati demikian, mereka tidak berkeberatan apabila polisi internasional menangkap penumpang kapal Susana itu di daerah Cina.
Dan Tan Malaka tak pernah tertangkap polisi di Amoy.

Tulisan Prof Zulhasrul Nasir, ”Tan Malaka dan Kebangkitan Nasional” (Kompas, 7/7/2008) merupakan sumbangan menarik untuk memperkaya pengetahuan kita dalam rangka ”100 Tahun Kebangkitan Nasional”.
Namun, ada dua catatan serius yang perlu dikemukakan guna menghindari kesalahpahaman. Pertama, kutipan berikut mencerminkan bias penulis dan juga kurang menguasai fakta. Tulisnya, ”Dia (Tan Malaka) dan pasukannya tetap berperang menghadapi agresi Belanda. Maka, sangat disayangkan TKR waktu itu kemudian membunuhnya di sebuah desa di Kediri (1949) dan menghilangkan jejaknya.”

Kegiatan politik Tan Malaka
Sejarawan Belanda, Dr Harry A Poeze, dalam biografi Tan Malaka, jilid 3–hal 1442 (judul, Verguisd en Vergeten–Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949) secara rinci mengurai kegiatan politik Tan Malaka pada awal 1949 di daerah Kediri setelah tentara Belanda (KL/KNIL) melancarkan Serangan Umum ke-2 pada 19 Desember 1948. Pasukan TNI—Tentara Nasional Indonesia (TKR, Tentara Keselamatan Rakyat sudah ganti nama)—yang diandalkan Tan Malaka adalah batalion Sabarudin yang bertindak independen dan lebih sibuk mendukung dan mengamankan agitasi Tan Malaka ketimbang menghadapi pasukan Belanda.
Tan Malaka mengaitkan diri dengan Gabungan Pemuda Proklamasi (GPP), Rakyat Murba Terpendam, dan menyebarkan pamflet-pamflet dengan mencantumkan sebagai sumbernya: Markas Murba Terpendam.
Baik dalam pamflet-pamflet itu maupun dalam berbagai pidato, Tan Malaka beragitasi: (a) Presiden Soekarno dan Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta setelah ditawan militer Belanda pada 19 Desember 1948 dan dalam tahanan Belanda sudah hilang keabsahannya sebagai pemimpin-pemimpin Revolusi Indonesia. Dialah yang kini berhak sebagai Pemimpin Revolusi Indonesia berdasarkan Testamen Politik yang ditandatangani Soekarno–Hatta di Jakarta, Oktober 1945; (b) tidak mengakui pemerintahan darurat yang dipimpin Sjafrudin Prawiranegara di Sumatera; (c) suatu tentara gerilya rakyat perlu dibentuk yang menolak politik perundingan.
Dalam pertemuan di Desa Prambon (sebelah Utara Kediri) 9 Februari 1949 malam, Tan Malaka dalam suatu pidato panjang menandaskan, peran Soekarno- Hatta telah selesai. Dan, suatu pemerintahan rakyat yang kuat harus segera dibentuk. Sementara itu, mayor Sabarudin dalam berbagai pamflet mengumumkan, presiden Indonesia bukan lagi Soekarno tetapi Tan Malaka.
Kolonel Sungkono, panglima dan gubernur militer Jawa Timur yang memikul wibawa penuh setelah Panglima Besar Letjen Sudirman, menyatakan dalam pidato 19 Desember 1948, hukum darurat perang diberlakukan. Dia menerima laporan dari Surachmad, komandan brigade Kediri, tentang agitasi Tan Malaka berdasar laporan pandangan mata mayor Yonosewojo yang hadir dalam pertemuan di Desa Prambon. Sungkono menugaskan Surachmad untuk menyelesaikan persoalannya.
Penting mengutip butir pertimbangan dalam perintah Mayor Surachmad sebagai komandan Wehrkreisse (Zona Pertahanan) dikeluarkan pada 13 Februari 1949 pukul 10:00 pagi. ”Memerhatikan gerakan yang dipimpin Tan Malaka cs yang telah membahayakan perjuangan Republik Indonesia di bidang politik dan militer, baik di dalam maupun di luar negeri.” Patut diingat, TNI dan rakyat sedang menghadapi agresi umum Belanda yang mendesak ke wilayah Selatan Jawa Timur.
Perintah dasar ini lalu dilaksanakan berdasarkan hukum darurat perang untuk mengeksekusi Tan Malaka. Menurut penelitian Dr Poeze, Tan Malaka dieksekusi pada malam 21 Februari 1948 di desa Selopanggung (dekat desa Madjo), sebelah Tenggara Kediri oleh letnan dua Sukotjo.
Dalam konteks uraian historis ini, kalimat ”... Maka amat disayangkan TKR saat itu lalu membunuhnya di sebuah desa di Kediri...” amat tendensius.

Kombinasi diplomasi
Catatan kedua tentang kutipan, ”Tan Malaka konsekuen dengan sikapnya yang tidak memercayai politik kompromi (diplomasi) yang dijalankan Hatta dan Sjahrir yang hanya menguntungkan Belanda....”
Agaknya penulis mendukung sikap politik demikian tanpa meneliti lebih dulu pemikiran geopolitik Sutan Sjahrir maupun situasi kondisi yang mendorong Wapres/PM Moh Hatta setuju menghadiri Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Agustus-November 1949).
Sebelum Sjahrir menjadi PM pertama RI (November 1945), ia menulis brosur Perjuangan Kita. Di dalamnya Sjahrir menekankan, (a) bentuk geografis RI sebagai negara kepulauan yang amat luas, tetapi Jawa dan Sumatera berdasar demografi dan sumber ekonomi merupakan wilayah jantung; (b) Indonesia berada dalam radius pengaruh Inggris dan Amerika Serikat.
Bung Sjahrir berunding dengan Belanda berdasarkan pandangan geopolitik yang realistik. Perjanjian Linggajati (diparaf November 1946, ditandatangani Maret 1947) mencantumkan Kerajaan Belanda mengakui eksistensi de facto RI di Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera (Pasal I). Delegasi RI berhasil memasukkan kemungkinan ”Arbitrase” kalau dua belah pihak tidak mampu menyelesaikan perselisihan yang timbul (Pasal XVII).
Dua pasal itulah yang menyudutkan Belanda di panggung internasional, saat Belanda melancarkan Serangan Umum Juli 1947 dan melanggar Perjanjian Linggajati. Akibatnya, konflik RI-Belanda diagendakan di Dewan Keamanan PBB. Utusan khusus RI, Sutan Sjahrir, diberi kesempatan bicara di Sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success pada 14 Agustus 1947. Dan, dalil Belanda bahwa konflik RI-Belanda adalah ”masalah dalam negeri” melalui diplomasi Bung Sjahrir yang efektif berhasil dinetralisasi.
Memang dapat dikatakan, Moh Hatta sebagai Ketua Delegasi RI ke KMB di Den Haag seperti memberi konsesi terlalu besar: beban utang yang diwarisi, status quo tentang Irian Barat selama satu tahun. Namun, di sisi positifnya harus dicantumkan: Belanda mengakui eksistensi Indonesia Merdeka yang berdaulat yang meliputi wilayah eks Hindia Belanda. Dan, yang amat penting: utusan RI di Komisi Militer, Dokter Johanes Leimena dan Kol TB Simatupang, berhasil memperjuangkan TNI diakui sebagai satu-satunya organisasi militer dalam Republik Indonesia Serikat.
Dengan demikian, tiap masalah dengan Belanda adalah sengketa antardua negara berdaulat yang jika terpaksa, diselesaikan dengan cara militer. Itulah yang hampir terjadi secara terbuka tahun 1962. Ternyata, kombinasi diplomasi dan perjuangan akhirnya melahirkan Indonesia Merdeka.

By: Sabam Siagian (Redaktur Senior The Jakarta Post)
Source: Kompas, 12 Juli 2008

100 Tahun Kebangkitan Nasional

Ada satu soal yang selalu mengganjal kebanyakan orang apabila membincangkan Tan Malaka, yakni apakah dia seorang nasionalis atau komunis? Jika pertanyaan itu terjawab, sangatlah relevan menghubungkan pemikiran dan sosok Tan Malaka pada hari- hari peringatan Kebangkitan Nasional sekarang ini.
Manusia Tan Malaka adalah contoh pemimpin yang berjuang dan melahirkan gagasan bernas untuk kesejahteraan bangsa tanpa pamrih. Secara sosiologis, Tan Malaka bukanlah seorang komunis, tetapi perantau yang telah dibekali dasar keislaman yang kuat dari alam Minangkabau. Sebagai perantau berpendidikan, ia berpikir dinamis, selalu mempertanyakan dan mencari gagasan baru untuk bangsanya yang sedang dijajah. Mempertanyakan adalah melakukan kritik tentang apa saja di luar logika dan kepatutan, dan karena itu pula Tan Malaka sangat percaya kepada kekuatan dialektika berpikir persoalan kemasyarakatan dapat dipecahkan dengan baik.
Bagi para pelajar Islam di Ranah Minang (Padang Panjang, Bukittinggi, dan Padang) yang gandrung perubahan tahun 1920-an dan masuknya pemikiran modern Islam Muhammad Abduh dan Kemal Ataturk dari Timur Tengah, rasionalitas gagasan Tan Malaka bagai yang ditunggu-tunggu. Pemuda dan pelajar memakainya sebagai upaya menentang penjajahan dan pemikiran kolot. Berpikir maju dan radikal ini bagaimanapun menimbulkan konflik di antara para tokoh pembaru pendidikan sebelumnya dan para pelajar Islam—dan para pakar menyebutnya para pelajar tersebut bagian dari Kiri-Islam dan tentu saja bukanlah berfaham komunis, atau sebagaimana komunisme yang kita persepsikan dewasa ini.
Sebagaimana dikatakan Hassan Hanafi al Yassar al Islam tentang Kiri-Islam, sebenarnya prinsip sosialisme yang ada dalam Al Quran dan Nabi Muhammad telah mengkhotbahkan sejak 12 abad sebelum Marx dilahirkan.
Sambutan luar biasa pelajar Thawalib di Sumatera Barat terhadap Tan Malakaisme tanpa kehadiran sosoknya di sana membuktikan juga adanya benang merah keislaman, keminangkabauan, dan Tan Malaka. Karena itulah Partai Rakyat Indonesia (Pari), Volksfront, Persatuan Perjuangan, adalah bagian sikap perjuangan pemuda di sana.
Ketidaksetujuan Tan Malaka terhadap pemberontakan Silungkang (1927) dan pemberontakan Banten (1926)—yang sesungguhnya adalah gerakan pemuda Kiri-Islam bercampur dengan unsur PKI—menunjukkan Tan Malaka sebenarnya lebih rasional dan bukanlah bagian dari PKI, sebagaimana yang dituduhkan Pemerintah Hindia Belanda.

”Madilog”
Dialektika berpikir itulah yang menjadi landasan berpikir Tan Malaka dalam buku Madilog (Materialisme-Dialektika-Logika). Katanya, logika dan dialektika bergantung pada materialisme, sebaliknya materialisme bersangkut paut dengan dialektika dan logika.
Matter atau benda memiliki sifat bergerak takluk pada hukum gerakan (dialektika) dan hukum berhenti, yakni logika. Dasar berpikir demikianlah yang membuat Tan Malaka berbeda pendapat dengan Stalin. Ia lebih menitikberatkan cara berpikir dalam berjuang. Cara berpikir yang dimaksud adalah dinamika hukum berpikir, suatu yang berubah mengikuti dialektika. Madilog merupakan cara berpikir untuk menjawab persoalan masyarakat tanpa dogma.
Jika Stalin menganggap pan-Islamisme merupakan bentuk kolonialisme, Tan Malaka membantahnya sebagai kekuatan dan ideologi. Menurut Tan Malaka, tidaklah perlu menerjemahkan pan-Islamisme sebagai urusan khalifah di dunia Arab saja, tetapi juga perjuangan kemerdekaan untuk bangsa-bangsa Muslim yang tertindas di mana saja. Bukti praktik cara berpikir itu tampak pula ketika PKI memberontak di Madiun (1948), Tan Malaka dengan Persatuan Perjuangan tetap tidak menjadi bagian dari Muso dan Alimin. Dia dan pasukannya tetap berperang menghadapi agresi Belanda. Maka sangat disayangkan TKR waktu itu kemudian membunuhnya di sebuah desa di Kediri (1949) dan menghilangkan jejaknya dengan sengaja.
Selama 20 tahun berpetualang sebagai orang pelarian dan 10 tahun di Tanah Air, lalu melahirkan gagasan-gagasan brilian, seperti Naar de Republiek Indonesia (1924) yang mendahului Hatta dan Soekarno (Mencapai Indonesia Merdeka, 1930 dan Kearah Indonesia Merdeka, 1932), Madilog, Gerpolek, Merdeka 100%, Dari Penjara ke Penjara, Massa Aksi, Uraian Mendadak, dan puluhan tulisan lainnya, bertumpu pada bagaimana membebaskan bangsanya dari kolonialisme. Tan Malaka tidak hanya bicara, tapi dengan bukti, ia bukanlah pemimpin flamboyan dan gagah di podium, tetapi ia membangun sekolah rakyat di Semarang, Purwokerto, Bandung, Yogyakarta, dan Batavia, selama dua tahun di Jawa sebelum dibuang ke Belanda (1922).
Tan Malaka konsekuen dengan sikapnya yang tidak memercayai politik kompromi (diplomasi) yang dijalankan Hatta dan Syahrir yang hanya menguntungkan Belanda—bagi saya cukup sudah bukti Tan Malaka adalah seorang nasionalis sejati daripada seorang komunis. Kita harus menerimanya bahwa marxisme telah juga dipakai para pejuang yang lain (Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lain-lain) dalam memerdekakan bangsa.
Merdeka 100 persen adalah sikap politik dan ekonomi Tan Malaka yang dapat disarankan menjadi bahan bacaan bagi para pemimpin sekarang ini. Berdaulat sepenuhnya secara politik dan ekonomi, artinya bebas dari intervensi kekuasaan dan kekuatan ekonomi asing sebagaimana yang dinyatakan Persatuan Perjuangan di Purwokerto 5 Januari 1946, 62 tahun lalu.
Rakyat Indonesia jangan terancam kemerdekaan dan kemakmurannya. Barang impor tidak harus menyaingi industri dalam negeri. Kalau perlu dilarang sama sekali. Kekayaan penjajah Belanda yang telah berkuasa selama 350 tahun tidak perlu lagi dihiraukan dengan diplomasi, pemerintah haruslah menyita kekayaan itu bagi kemakmuran rakyat. Karena itulah, untuk mengawasi modal asing, kita harus merdeka 100 persen.
Dalam bidang ekonomi, jelas sekali Persatuan Perjuangan/ Tan Malaka mempertanyakan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu secuil contoh konsep kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi Tan Malaka yang selalu aktual sampai sekarang.
Apakah yang dimaksud dengan ”dikuasai” itu adalah dikelola negara? Kalau begitu, apakah kelak negara akan menerima modal asing memasuki perusahaan yang dikuasai negara? Kalau ya, bagaimana kedudukan modal asing itu terhadap negara?
Sejarah telah membuktikan, era Soekarno tanpa/sedikit modal asing, era Soeharto perekonomian dikuasai ”keluarga” dan kapitalis konco (ersatz capitalism), dan era setelah reformasi ekonomi serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dijual dan dikuasai modal asing. Rakyat di mana? Pikiran-pikiran Tan Malaka tetap masih relevan untuk dirujuk kembali para pemimpin kita.

By: Zulhasril Nasir (Guru Besar UI)
Source: Kompas, 7 Juli 2008

Di tanah air, tidak banyak yang tahu siapa Tan Malaka. Wajar, sebab meski telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah seorang pahlawan nasional pada tahun 1963, rezim Orde Baru berusaha mencoret namanya dari sejarah.
Di berbagai buku bacaan dan pelajaran sejarah, namanya selalu dihilangkan. Sejumlah karyanya yang diterbitkan dalam bentuk buku pun berusaha diberangus, dengan alasan memicu jiwa pemberontak dalam diri pembacanya. Salah satu buku yang berisi buah pikirannya yang sempat dilarang beredar dalah Madilog.
Di kalangan mahasiswa berbagai perguruan tinggi, selama bertahun-tahun, karena kesalahan sejarah, Tan Malaka bahkan dikenal sebagai tokoh beraliran “sesat” yang tak layak disimak keberadaan dan sumbangsihnya pada tanah air. Bahkan, sangat sulit menemukan nama Tan Malaka pada jalan-jalan yang ada di seluruh wilayah di tanah air, seperti nama-nama tokoh pejuang nasional yang diabadikan sebagai nama jalan atau gedung hampir di seluruh wilayah di Indonesia.
Padahal, menurut ahli sejarah Belanda Harry Poeze, jika ditinjau dari perspektif kekinian, pemikiran Tan Malaka yang radikal itu sebenarnya bernuansa sosialisme, sesuai dengan pola kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Namun memang bertolak belakang dengan arus pemikiran kapitalisme yang meraja di Indonesia sebelum kemerdekaan.
Yang lebih mengejutkan, berbeda dengan keberadaannya di Indonesia yang menjadi kontroversi, menurut Harry, Tan Malaka adalah seorang pemikir radikal nasionalis sosialis. Dimana pemikirannya telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Gagasan pembentukan Indonesia sebagai negara Republik, sesungguhnya adalah gagasan Tan Malaka, yang pada saat itu dipandang layak menerima gelar sebagai Bapak Republik oleh M.Yamin. Namun sebutan itu membuat risih dwi tunggal Soekarno-Hatta. Dan akhirnya gelar tersebut dipakai Soekarno untuk dirinya sendiri. Kenyataan ini menjadi ironis. Padahal Tan Malaka pula yang merupakan pencetus perlawanan terhadap kolonialisme, berbeda dengan apa yang dipahami oleh pemimpin Indonesia yang ada pada masa itu, yang lebih memilih jalan damai dan mengikuti apa yang dimaui oleh pemerintah penjajah, dengan harapan diberikan kemerdekaan.

Meluruskan Sejarah
Meski di pentas nasional Tan Malaka adalah adalah sebuah heroisme yang dipandang gagal, ia adalah sosok yang sangat dikagumi di daerah kelahirannya, Sumatra Barat. Pejuang kelahiran Pandan Gadang, Suliki, Kabupaten 50 Kota, Sumbar ini, dianggap sebagai tokoh yang telah memberi inspirasi dan penyeimbang bagi pemikiran para pemimpin dan tokoh nasional pada masanya. Ia dianggap mampu mempengaruhi sejarah dengan pemikirannya yang radikal dan cenderung lurus dan revolusioner.
Untuk meluruskan sejarah dan meluruskan reputasi Tan Malaka yang selama ini berada dalam ruang yang kontroversial, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Tan Malaka, bekerjasama dengan Yayasan Perduli Perjuangan (YPP) PDRI Sumbar, pada Senin (3/1) lalu, mengadakan seminar bertajuk “Ibrahim Datuk Tan Malaka, Putra Bangsa dari Minangkabau yang Terlupakan. Menguak Tabir Sejarah dan Sisi Kepahlawanannya”. Dalam acara ini, hadir beberapa tokoh saksi mata perjuangan dan sejarawan di Sumatra Barat, bahkan Indonesia.
Dalam seminar tersebut, sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam, mengungkapkan sekaligus memprotes dihilangkannya nama Tan Malaka dalam buku-buku pelajaran sekolah. Di dalam buku “Album Pahlawan Bangsa”, tidak terdapat nama Tan Malaka, padahal buku ini diterbitkan tahun 1999, serta diberi kata sambutan oleh Direktur Urusan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan, Departemen Sosial dan Direktur Sarana Pendidikan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menegah Depdikbud. Dengan kata lain, menurut Asvi, pencekalan ini memang setahu, bahkan mungkin, atas anjuran kedua departemen tersebut. Namun, sayangnya, Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah, tidak dapat hadir dalam acara ini.
Pada masanya, menurut Asvi, Tan Malaka adalah sosok misterius yang cukup populer. Ia selalu konsisten dengan apa yang ditulis dan dipikirkannya. Menolak berunding dengan pemerintahan imperialisme Belanda, hanya dengan satu alasan: Indonesia adalah milik bangsa Indonesia, kenapa harus berunding meminta kemerdekaan pada bangsa lain? Meski untuk itu, seumur hidupnya ia harus berkelana hidup dari penjara ke penjara, seperti tajuk buku yang ditulisnya.
Pemikiran inilah yang akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Bukan saja pihak penjajah yang akhirnya memusuhi Tan Malaka, tapi juga tokoh-tokoh pejuang seperjuangan dengannya. Beberapa orang diantaranya, bahkan berusaha menikamnya dari belakang.
Sikap dan pemikiran radikal inilah, yang akhirnya membuat banyak pihak di masanya, merasa terusik dan berkeinginan menghapus keberadaan Tan Malaka dari pentas perjuangan nasional, karena dianggap sebagai nasionalis beraliran kiri dan pemikir revolusioner yang dapat membahayakan kesatuan dan kelangsungan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Alhasil, ia harus terbuang dari tanah air karena dianggap pecundang karena pemikirannya yang dipandang melawan arus.

By: Sri Rahayu Ningsih
Source: Sinar Harapan

Ketika generasi muda kini berani membusungkan dada saat menggunakan kaus bergambar Che Guevara, mungkin mereka lupa jika bangsa ini punya sosok yang bernama Tan Malaka.

Bagi anak muda, Che Guevara tak hanya idola, namun juga “Nabi” yang pantas menjadi panutan. Che Guevara tidak hanya melegenda di Argentina, Bolivia, Kuba ataupun negara Amerika Latin lainnya, namun Ernesto Che Guevara telah menginspirasi jutaan anak muda di berbagai belahan dunia. Kisah perjalaan Che mengelilingi Amerika Latin hingga kisah kematiannya seakan menjadi kisah yang tidak pernah usang. Kisah-kisah seputar Che seakan menjadi kisah “turun temurun” yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Che memang memiliki magnet tersendiri bagi anak muda yang hidup pascakematian Che. Nama Che identik dengan perlawanan, revolusi atau anak muda sekarang lebih suka menggunakan kata rebel. Sepak terjang Che yang dalam Revolusi Kuba hingga pergerakan di Amerika Latin memang bisa menjadi dasar bagi anak muda untuk me-Nabi-kan sosok Che.
Che begitu diagung-agungkan, hingga wajah Che dengan begitu mudahnya dijumpai di setiap sudut kota. Di sepanjang emperan toko Jalan Malioboro, pedagang stiker memajang wajah Che yang sangat khas, berbaret lengkap dengan bintangnya. Atau kaus warna hitam yang bagian depannya menampilkan wajah Che yang telah di-trace warna merah dengan kombinasi kuning di tambah kata Revolution di bawahnya dengan begitu mudahnya ditemukan di toko-toko pakaian. Alhasil, stiker gambar Che dengan mudahnya ditemukan di kamar kos, kampus, sepeda motor hingga pintu WC umum. Dan begitu mudahya kita menemukan anak muda menggunakan kaus bergambar Che, mulai dari mahasiswa yang sedang unjuk rasa, pengamen jalanan hingga gadis seksi yang berjalan lenggak-lenggok di mal-mal.
Ya, kepopuleran Che memang telah dimanfaatkan secara nyata oleh tangan jahil kapitalis. Ribuan stiker dicetak tiap harinya untuk meraup keuntungan. Kaus-kaus bergambar Che terus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan akhirnya sosok Che yang begitu Revolusioner telah menjadi bagian dari budaya pop anak muda ala kapitalisme yang tentunya sangat tidak revolusioner. Namun, apapun itu, Che telah membumi dan itu tidak bisa dipatahkan begitu saja.
Bicara soal sosok revolusioner yang membumi, penulis ingat sosok Tan Malaka yang sangat tidak membumi. Bahkan, sosok yang memiliki nama lengkap Ibahim Datuk Tan Malaka tersebut selama hidupnya selalu dipenuhi dengan misteri. Tan tak berbeda dengan Che, sama-sama revolusioner dalam perjuangan dan sama-sama dipengaruhi oleh paham komunisme. Tak ada maksud untuk membandingkan antara Che dan Tan, namun tak ada salahnya jika membumikan sosok Tan Malaka, bapak bangsa ini yang disebut-sebut Che Guevara dari Asia.
Nama Tan Malaka hampir tidak pernah ditemukan dalam buku sejarah bangsa ini. Sejak belajar di SD hingga perguruan tinggi, nama Tan yang biasa disebut dengan Si Macan tersebut tidak pernah disinggung apalagi dibicarakan. Mungkin karena sejarah adalah milik penguasa, maka Tan Malaka yang memang sempat memimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) ini sengaja dihilangkan dari buku sejarah bangsa ini.
Tan lahir di lembah Suliki, Payakumbuh, Sumatera Barat tahun 1897. Lahir dari keluarga yang Islami, Tan tumbuh besar menjadi anak yang bengal, namun diketahui juga hafal Al Quran. Tahun 1913 menuju negeri Belanda untuk melanjutkan studinya sebagai calon guru. Namun, di negeri itu bukan gelar guru yang diperolehnya. Belanda yang saat itu menjajah Indonesia, telah mengenalkannya pada politik terutama pemikiran komunisme dengan cita-cita utama, kemerdekaan Indonesia.
Tidak lulus dari Rijks Kweekschool di Haarlem, Belanda, Tan kembali ke Indonesia dan menjadi guru sekolah rendah di kawasan perkebunan di Deli, Sumatera Utara. Selama menjadi guru rendah tersebut, mata Tan terbuka lebar akan penindasan yang dialami bangsanya hingga suatu ketika di tahun 1921, Tan berangkat ke Semarang untuk ikut serta dalam arus pergerakan kemerdekaan.
Perkenalannya dengan tokoh-tokoh pergerakan kala itu menjadikan Tan, turut aktif dalam pergerakan, terutama lewat Sarekat Islam (SI). Bahkan, Tan aktif untuk menyatukan SI dengan komunis untuk menghadapi imperialisme Belanda. Pergerakan Tan kala itu membuat takut Belanda dan 13 Februari 1922, Tan ditangkap di Bandung untuk kemudian diasingkan di Belanda.
Dibuang ke Belanda tidak melunturkan semangat Tan, bahkan kala di Negeri Kincir Angin itu, Tan terus bergerak untuk kemerdekaan Indonesia hingga sempat menjadi calon anggota parlemen dengan nomor urut tiga di Partai Komunis Belanda. Dari Belanda, Tan pindah ke Jerman dan sempat mendaftar sebagai legiun asing, namun ditolak. Akhir tahun 1922, Tan pindah ke Moskow untuk mewakili PKI dalam konfrensi Komunis Internasional (Komintern) dan akhirnya Tan diangkat sebagai Wakil Komintern di Asia Timur.
Selama periode 1923 hingga 1942 atau hampir 20 tahun, Tan menjadi seorang pelarian. Selama periode itu, Tan pindah-pindah mulai dari Kanton, Filipina, Singapura, Thailand, kembali ke Filipina, Shanghai, Hongkong, Pulau Amoy, kembali ke Singapura, Burma, ke Singapura lagi dan terakhir Penang, Malaysia sebelum akhirnya masuk ke Indonesia melalui Medan dengan nama Legas Hussein.
Selama pelarian di 11 negara tersebut, Tan Malaka memiliki 23 nama palsu untuk menghindari kejaran inteljen Belanda, Jepang, Inggris dan AS. Sempat beberapa kali ditahan di Filipina atau Hongkong, namun akhirnya tetap bisa lolos. Selama pelariannya itu pula, Tan Malaka sempat menjadi koresponden, wartawan, guru bahasa Inggris, Jerman dan matematika. Selama pelarian itu pula, Tan menulis buku Naar de Reubliek Indonesia dan menjadi orang pertama yang menulis konsep Republik Indonesia serta buku Massa Actie atau Aksi Massa yang menjadi buku panduan dan pegangan Ir Soekarno, Hatta hingga Syahrir untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, tahun 1927, Tan mendirikan Partai Republik Indonesia (Pari) di Bangkok.
Tahun 1942, Tan di Jakarta dan selama depalan bulan menulis buku yang sangat fenomenal Madilog. Tan kemudian menuju Bayah, Banten bekerja di pertambangan batu bara Jepang tahun 1943 dengan mengunakan nama Ilyas Hussein. Meski menjadi orang pertama yang menggagas konsep Republik Indonesia, namun Tan Malaka justru malah terlambat mengetahui Proklamasi 17 Agustus 1945. Hal itu sangat ironis. Perkenalannya dengan tokoh pemuda seperti Sayuti Melik, Chaerul Saleh hingga BM Diah membuahkan Rapat Raksasa di Lapangan Ikada. Tan disebut-sebut orang di belakang dari rapat akbar yang dihadiri 200 ribu orang tersebut.
Soekarno yang mengetahui kehadiran Tan Malaka, memeritahkan Sayuti Melik untuk melakukan pertemuan tertutup empat mata antara Soekarno dan Tan. Dalam pertemuan tersebut, Soekarno sempat mengatakan “Jika nanti terjadi sesuatu pada diri kami (Soekarno-Hatta) sehingga tidak dapat memimpin revolusi, saya harap Saudara yang melanjutkan.”
Pernyataan tersebut diikuti dengan adanya pemberian Testamen politik dan naskah proklamasi dari Soekarno kepada Tan Malaka. Apa yang dilakukan Soekarno tidak disepakati Hatta hingga akhirnya diambil jalan tengah, testamen diberikan kepada empat orang yaitu Tan Malaka, Syahrir, Wongsonegoro dan Iwa Koesoemasoemantri.
Pertalian Tan dengan bapak bangsa lainnya pecah karena kebijakan diplomatik dari Soekrano-Hatta-Syahrir. Tan menentang sepenuhnya jalur perundingan karena hal itu mengurangi kemerdekaan Indonesia 100% seperti apa yang selalu dikatakan Tan yaitu 100% merdeka. Bersama 141 kelompok, Tan membentuk Persatuan Perjuangan bersama Jenderal Soedirman dan memilih bergelilya untuk menangkal agresi Belanda.
Tan yang teguh untuk melawan tanpa lewat perundingan, akhirnya dijebloskan ke penjara, 17 Maret 1946 di Madiun. Dua tahun lebih, Tan baru dibebaskan dan tetap melanjutkan perjuangan lewat gerilya di Jawa Timur. Perlawanan Tan tanpa pernah mau berkompromi akhirnya berakhir pada kematiannya yang tragis, tewas di ujung senapa tentara republik yang digagasnya.
Kematian Tan sempat kontroversial. Banyak orang meyakini, Tan tewas ditembak di tepi Kali Brantas, Kediri. Namun, sejarawan Harry Poeze yang telah meneliti Tan Malak selama 36 tahun meyakini Tan tewas dieksekusi oleh pasukan Batalion Sikatan di Dusun Selopanggung, Semen, Kediri pada 21 Februari 1949.
Selama ini, Tan dikenal sebagai tokoh kemerdekaan paling misterius. Tokoh yang disebut Soekarno dengan istilah “Seorang yang mahir dalam revolusi” telah menjadi bapak bangsa yang terlupakan. Tidak banyak anak muda mengetahui sepak terjang Tan seperti mereka mengenal sepak terjang Che.
Tidak banyak anak muda yang mengerti tentang perjalanan Tan di 11 negara seperti mereka mengenal Che yang berkeliling Amerika Latin dengan sepeda motor. Tidak banyak anak muda yang mengenal kisah cinta Tan Malaka dengan Syarifah Nawawi yang bertepuk sebelah tangan, seperti mereka mengenal kisah cinta Che. Sudah saatnya melawan pelupaan, saatnya anak muda bangga kala menggunakan kaus bergambar Tan Malaka dan berani meneriakkan perlawanan, seperti apa yang telah dikatakan Tan Malaka dalam Dari Penjara ke Penjara jilid II ,”Ingatlah bahwa dari dalam kubur suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi.”

Source: angscript.wordpress.com, 16 Agustus 2008

Revolusi Prancis, yang diperingati setiap 14 Juli, merupakan revolusi yang memakan anaknya sendiri. Tokoh-tokoh yang mencetuskan revolusi itu akhirnya tewas dalam pergolakan sengit di masa revolusi. Demikian pula di Indonesia, revolusi fisik 1945-1950 telah memakan anak-anaknya sendiri. Antara lain, Menteri Negara Oto Iskandar di Nata, yang tewas pada Desember 1945 karena diculik sekelompok pemuda. Tan Malaka ditembak tentara Indonesia pada 1949. Selain itu, yang tidak kalah tragisnya adalah kematian Amir Sjarifuddin pada 1948.
Amir Sjarifuddin Harahap adalah Perdana Menteri RI yang dieksekusi bangsanya sendiri tanpa proses hukum. Pada 19 Desember 1948 tengah malam di Desa Ngaliyan, Solo, sebanyak 20 orang penduduk desa disuruh tentara menggali lubang sedalam 1,7 meter. Amir--berpiyama putih-biru, bercelana panjang warna hijau dan membawa buntelan sarung--bertanya kepada kapten yang ada di situ, "Saya ini mau diapakan?" Amir Sjarifuddin bersama 10 orang lainnya ditembak satu per satu. Penulis Kristen cenderung mengatakan ia dibunuh sambil memegang Al-Kitab, sedangkan pengamat kiri menyebutkan ia menyanyikan lagu Internationale.
Tanggalnya masih dipersoalkan apakah 27 Mei atau 27 April, tapi yang jelas ia lahir seabad silam di Medan. Amir Sjarifuddin (dan Sjahrir) adalah tokoh yang berjasa mempertahankan eksistensi negara Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada 1945 sampai Januari 1948 keduanya menjadi perdana menteri. Mereka diangkat untuk menangkis tuduhan Belanda bahwa pemerintah Indonesia adalah boneka Tokyo karena Soekarno-Hatta berkolaborasi dengan "saudara tua dari Negeri Matahari Terbit". Sjahrir dan Amir berjuang di bawah tanah semasa pendudukan Jepang.
Ir Setiadi Reksoprojo, 86 tahun, Menteri Penerangan dalam kabinet Amir Sjarifuddin pada 1947, memberikan kesaksian 13 halaman tulisan tangan kepada saya yang menjelaskan jasa Amir dalam mengefektifkan angkatan bersenjata Indonesia. Sejak November 1945 sampai Januari 1948, Amir Sjarifuddin berturut-turut menjadi Menteri Keamanan Rakyat/Menteri Pertahanan. Saat itu Indonesia berhasil membantu pemulangan ribuan pasukan Jepang dan internir Belanda.
Pada awal masa kemerdekaan, unsur tentara terdiri dari berbagai kelompok terlatih (eks didikan Belanda/Jepang) dan laskar. Dalam masa transisi, menurut Amir diperlukan Tentara Masyarakat. Tentara itu juga butuh pendidikan politik. Pandangan ini bertentangan dengan Hatta, yang melakukan rasionalisasi tentara dari 400 ribu menjadi 60 ribu. Perbedaan kebijakan itu antara lain yang di lapangan memicu timbulnya Peristiwa Madiun 1948, tempat Amir menjadi salah seorang korbannya.
Jenjang karier Amir menarik karena berkebalikan dengan yang sering terjadi sekarang. Ia ditahan Jepang dan masih mendekam di penjara Malang sampai 1 Oktober 1945 sebelum dibebaskan dan diberangkatkan ke Jakarta untuk dilantik menjadi Menteri Penerangan. Sementara perjalanan hidup Amir "dari penjara ke kabinet", yang terjadi kini pada elite politik adalah "dari kabinet ke penjara".
Amir berasal dari keluarga Batak Islam bercampur Kristen. Kakeknya, Ephraim, adalah seorang jaksa beragama Kristen. Ayahnya, Soripada, juga menjadi jaksa dan beralih ke agama Islam ketika menikah dengan seorang gadis Batak muslim. Amir sempat menempuh pendidikan sekolah menengah di Negeri Belanda mengikuti jejak saudara sepupunya, T.S.G Mulia. Pergaulan semasa di Eropa dan setelah kembali ke tanah air pada 1927 menyebabkan ia tertarik pada agama Kristen dan dibaptis pada 1935. Ia sering membaca Al-Kitab dalam berbagai kesempatan dan membawakan khotbah dalam kebaktian Minggu.
Dalam bidang politik, ia menjadi bendahara panitia persiapan Kongres Pemuda II 1928, yang kemudian melahirkan apa yang disebut Sumpah Pemuda. Pada 1931 ia aktif dalam Partai Indonesia (Partindo), yang didirikan Bung Karno. Kemudian ketika tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir diasingkan Belanda dari Pulau Jawa, Amir menggagas Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia). Organisasi ini cukup maju dalam mendefinisikan kewarganegaraan berdasarkan kediaman (tempat lahir), bukan ras. Rekan Amir dalam organisasi ini adalah Dr A.K. Gani, yang tahun ini diusulkan sebagai pahlawan nasional. Pada 1938-1941 Amir menjadi redaktur majalah sastra Poedjangga Baroe. Selanjutnya, Amir juga aktif pada GAPI (Gabungan Politik Indonesia) bersama M.H. Thamrin.
Amir Sjarifuddin adalah seorang pemimpin yang memiliki prinsip seperti dikisahkan Fransisca Fanggidae (82 tahun, kini eksil di Belanda), yang ikut dalam pelarian pada 1948. Di suatu desa, anak buahnya mengambil buah kelapa milik warga, Amir mengeluarkan tembakan peringatan dan memarahi mereka. "Tentara harus melayani rakyat, bukan mengambil kepunyaan rakyat," ujarnya.
Dari empat tokoh nasional yang menduduki jabatan tertinggi (presiden, wakil presiden, dan perdana menteri) yang pertama di Indonesia, tiga orang (Soekarno, Hatta, dan Sjahrir) menjadi pahlawan nasional. Sedangkan yang satu lagi, jangankan diberi bintang jasa, biografinya pun tidak boleh beredar semasa Orde Baru. Pada 1984 penerbit Sinar Harapan sempat mencetak tesis Frederick Djara Wellem di Sekolah Tinggi Theologi Jakarta berjudul "Amir Sjarifuddin, Pergumulan Imannya dalam Perjuangan Kemerdekaan". Namun, buku tersebut terpaksa dimusnahkan karena Jaksa Agung tidak berkenan. Dalam sejarah Indonesia, Amir Sjarifuddin tak hanya dibuang dan dilupakan, tapi juga tidak diakui. Mari kita ambil hikmah dari revolusi yang terjadi pada masa lalu.

By: Asvi Warman Adam (Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia)

Wawancara dengan Dr Harry Albert Poeze

Kematian Ibrahim Datuk Tan Malaka ibarat sejarah yang hilang. Bertahun-tahun tidak ada yang bisa memastikan perjalanan hidup hingga akhir hayat tokoh sosialis asal Suliki, Pandan Gadang, Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, itu.
Misteri kematian itu membuat Dr Harry Albert Poeze tergerak menelitinya. Lebih dari 36 tahun, Direktur Penerbitan Institut Kerajaan Belanda untuk studi Karibia dan Asia Tenggara, Leiden, Belanda, ini menelusuri jejak langkah lelaki penulis buku Madilog itu.
Jerih payahnya membuahkan hasil. Hasil penelusurannya ia bukukan setahun lalu dengan judul Vurguisden Vergeten, Tan Malaka, De linkse Beweging en Indonesische Revolution 1945-1949 (Tan Malaka, Dihujat dan Dilupakan, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia 1945-1949).
Dalam buku setebal 2.200 halaman itu, Poeze memastikan Tan Malaka ditembak mati di Dusun Selopanggung, Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, pada 21 Februari 1949.
Akhir Juli lalu, Poeze dan kerabat Tan Malaka datang ke Selopanggung untuk memastikan makam Tan Malaka. Wartawan Tempo, Dwidjo U. Maksum, yang turut dalam ekspedisi di lereng Gunung Wilis itu, mewawancarainya di sepanjang perjalanan. Petikannya:

Apa yang mendorong Anda datang kembali ke Selopanggung?
Saya ingin memastikan makam Tan Malaka benar-benar di sini. Saya datang bersama kerabat Tan Malaka: Zulfikar Kamarudin (keponakan Tan Malaka), Ibarsyah Ishak (kerabat Tan Malaka), dan Hutomo Amarun (sesepuh Partai Murba).

Anda yakin Tan Malaka dimakamkan di Selopanggung?
Saya melakukan penelitian sejak 1970-an. Data dan kesaksian yang saya peroleh selama 36 tahun sangat lengkap dan sangat mendukung keyakinan saya ini.

Keluarga juga yakin, makam Tan Malaka di Selopanggung?
Persis. Keyakinan mereka seperti keyakinan saya. Untuk pastinya, akan dilakukan penggalian secepatnya untuk dilakukan tes DNA.

Jika benar, apakah makam akan dipindah?
Keluarga lebih senang jika Tan Malaka tetap dikuburkan di sini, namun mereka meminta kepada pemerintah Indonesia agar makamnya dipugar dan dibikin lebih layak seperti makam pahlawan lainnya.
Warga sekitar makam juga berkeberatan jika kuburan (Tan Malaka) dipindah dari desa mereka. Pemerintah perlu melengkapinya dengan pusat studi dan dokumentasi. Sejarah perjuangan Tan Malaka sangat monumental dan perlu dipelajari lebih dalam. Banyak buku tulisan Tan Malaka, pustaka, dan peninggalan dia yang perlu diketahui.

Menurut keluarga Tan Malaka, Soekarno pernah mengeluarkan keputusan yang mengukuhkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional.
Ya, saya kira itu benar. Tak ada salahnya pemerintah Indonesia memberi perhatian kepada Tan Malaka. Ia adalah sebuah sejarah yang dahsyat dan luar biasa. Sangat bijaksana jika pemerintah Indonesia membangun pusat studi dan dokumentasi tentang Tan Malaka di dekat makamnya di Selopanggung ini agar generasi bangsa Indonesia memahami sejarah pahlawannya.
(Sebelum bertolak ke Jakarta untuk meneruskan perjalanan pulang ke Belanda, Poeze dan rombongan menyempatkan diri mampir di sejumlah tempat yang diharapkan memiliki sangkut paut dengan keberadaan Tan Malaka di Kediri. Ia juga menemui sejumlah saksi hidup).

Kapan makam Tan Malaka akan dibongkar?
Jika tidak ada halangan, kemungkinan besar kami akan melakukan pembongkaran pada Oktober mendatang. Nanti saya akan kembali lagi ke Kediri.

Berapa kali Anda datang ke Selopanggung?
Ini adalah kedatangan saya yang ketiga. Pertama pada 1990, kedua sekitar 1992, dan Juli 2008 ini ketiga kalinya. Saya tetap akan datang lagi untuk melanjutkan dan mempersiapkan penerjemahan buku saya dalam dalam bahasa Indonesia.

Dari hasil penelitian Anda, kapan dan siapa sebenarnya pembunuh Tan Malaka?
Tan Malaka ditembak mati di Selopanggung pada 21 Februari 1949. Dia ditembak pasukan tentara. Tan Malaka bukan ditembak mati di tepi Sungai Brantas seperti cerita yang ada selama ini.

Apa dasar keyakinan Anda itu?
Saya meneliti secara tuntas delapan versi. Bertahun-tahun melacak Tan Malaka, seolah-olah saya seorang detektif. Sangat sulit dan penuh tantangan.

Menurut Anda, Tan Malaka itu sosok seperti apa?
Dia sosok yang dahsyat, luar biasa, tapi juga ironis. Pemerintah harus mendorong generasi sekarang untuk terus melakukan penelitian tentang dia. Tan Malaka seperti Che Guevara (pejuang revolusi Marxis Argentina dan seorang pemimpin gerilya Kuba).

BIODATA
Nama: Dr Harry Albert Poeze
Lahir: Loppersum, Groningen, Belanda, 20 Oktober 1947
Jabatan: Direktur Penerbitan Institut Kerajaan Belanda untuk studi Karibia dan Asia Tenggara (KITLV Press), Leiden, Belanda.
Istri: Henny, warga Belanda
Anak: Eelco Poeze (meraih gelar master antropologi dari Universiteit Van Amsterdam) dan Wieger Poeze (pernah meneliti suporter Persebaya, Bonek)
Alamat: Reuvensplaats 2, Po Box 9515, 2300 RA Leiden, Belanda