Monday, 31 May 2010 15:08

MAKASSAR - Korban tabung gas elpiji terus berjatuhan, macam arisan saja. Hampir setiap hari terdengar insiden tabung gas elpiji meledak, tapi tidak ada tuntutan kuat untuk menyeret pembuat tabung celaka itu ke pengadilan.

Kali ini, ledakan serupa menghancurkan rumah di Blok B 4 nomor 10 Minasaupa, kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (30/5).

Informasi dari lokasi kejadian, ledakan sekitar pukul 04.00 Wita itu membuat para penghuni rumah di kawasan tersebut, berhamburan keluar.

"Kami dan sejumlah warga sekitar sini berusaha melarikan diri, karena mengira ada gempa. Warga lainnya menduga ledakan itu timbul karena jatuhnya meteor, seperti yang selama ini diberitakan di televisi," jelas Masnawi, penghuni rumah tersebut.

Masnawi asal kabupaten Selayar ini mengaku sangat bersyukur karenak tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. "Kebetulan saat kejadian ada 15 orang di rumah. Kami baru saja mengadakan aqiqah keluarga kami," lanjutnya.

Editor: ANGGRAINI LUBIS
(dat07/pas)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=118813:tabung-elpiji-meledak-lagi&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91

Kamis, 3 Juni 2010 | 07:49 WITA

* Ledakan Bisa Akibat Gesekan Pintu Rumah

Atas Permintaan Kementerian ESDM ; Diduga Ada Tabung Palsu yang Beredar ; Polisi Teliti 17 Kasus Ledakan Elpiji di Makassar ; Konversi Minyak Tanah ke Gas di 9 Daerah di Sulsel Dihentikan Sementara Mulai 1 Juni

Makassar, Tribun - PT Pertamina (Persero) menghentikan sementara pembagian tabung gas elpiji tiga kilogram kepada masyarakat yang bakal terkena program konversi minyak tanah ke gas elspiji mulai Selasa (1/6).

Informasi yang dihimpun Tribun dari beberapa agen elpiji di Makassar, Rabu (2/6), menyebutkan, mereka mendapat pengurangan pasokan dari Pertamina dalam dua hari terakhir.
Penghentian pembagian gas tersebut menyusul instruksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI kepada Pertamina menyusul banyaknya kasus ledakan elpiji, termasuk di Makassar.
Manager Gas Domestik Region V Pertamina, R Zulfikar, yang ditemui di Makassar, kemarin, membenarkan adanya instruksi pelarangan sementara pembagian gas elipiji tiga kilogram kepada masyarakat.
Namun dia tak mau mengaitkan pelarangan pembagian tersebut terkait dengan maraknya kasus ledakan gas elpiji tersebut, termasuk di Makassar.
"Kalau soal itu, saya tidak berkomentar. Tapi ini memang isntruksi dari kementerian ESDM dan BP Migas. Kita tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau konsumen soal bagaimana memelihara tabung gas dan perangkat selang regulaturnya agar tidak mudah meledak," jelasnya,
Sementara Kepala Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri, Cabang Makassar Kombes Polisi, Gatot Harun, yang ditemui terpisah, mengungkapkan, pihaknya sementara meneliti 17 kasus ledakan di Makassar yang terjadi sejak Januari lalu dengan korban tewas tiga orang.
Puslabfor sudah mengamankan sejumlah valve (yang menghubungkan antara tabung gas dan selang) yang diambil dari lokasi kejadian lalu dikirim ke Balai Besar Bahan Barang Teknik (B4T) di Bandung untuk ditelititi lebih lanjut.
Hasil penyelidikan inilah yang akan diserahkan ke Polda Sulsel untuk disidik dan kepada pihak Pertamina selaku lembaga yang menjual gas elpiji kepada masyarakat.
Kemungkinan Juli
Beberapa agen elipiji mengungkapkan, mereka mengalami pengurangan pasokan gas elpiji kemasan tiga kilogram dalam dua hari terakhir dengan alasan Pertamina tidak melakukan pengisian elpiji ke tabung tiga kilogram.
Khusus di Sulsel, hingga saat ini program konversi minyak tanah ke sudah rampung di 15 kabupaten/kota. Sementara sembilan kabupaten lainnya yang belum melaksanakan konversi, di antaranya, Pinrang, Luwu Timur, Luwu Utara, Tana Toraja, dan Toraja Utara.
Program di daerah ini akan dilaksanakan setelah instruksi kembali untuk menjalankan program tersebut. Zulfikar optimistis konversi bakal dilanjutkan, Juli mendatang.
"Tahun ini kita target konversi gas elpiji sebesar 330 ribu paket dan saat ini 205 ribu paket sudah terealisasi. Kita harapkan program ini dapat rampung dalan dua bulan ke depan," kata Zulfikae di dalam Orientasi Wartawan Migas 2010 di Hotel Banua Makassar.
Dikonfirmasi apakah penghentian tersebut terkait dengan maraknya ledakan gas elpiji sehingga terjadi penarikan paket tabung gas, Zulfikar membantah hal itu. Dia kembali menegaskan bahwa penghentian konversi tersebut murni karena instruksi dari kementerian ESDM dan BP Migas.
Pasokan Lancar
Zulfikar juga menambahkan bahwa tak akan terjadi kelangkaan gas elpiji di daerah-daerah. "Meski di awal bulan permintaan meningkat, namun pasokan gas tetap lancar, baik yang 12 kilogram maupun tiga kilogram. Kebutuhan gas elpiji di Sulsel pada kisaran 380 metrik ton (MT) hingga 400 MT," katanya.

Pemilik Toko Central Jaya, Jl cendrawasih No 375 C, Suriyanto juga mengatakan tak ada kelangkaan penyediaan gas. "Tak ada kelangkaan, semuanya lancar-lancar saja," katanya.
Sementara itu, menyusul peningkatan kebutuhan gas seiring dengan program konversi minyak tanah ke gas elpiji, juga direncanakan akan membangun Tangki Timbun di Sulsel berkapasitas 10 ribu MT.
Dikatakan, pembangunan tangki storage ini dimaksudkan memperkuat tempat penampungan bahan bakar gas di Sulsel yang saat ini hanya memiliki kapasitas 1.000 MT.
Palsu
Di Jakarta, PT Pertamina menyatakan tabung gas elpiji ukuran tiga kg dari PT Tabung Mas Mumi (TMM) terindikasi palsu.
Tabung gas yang diduga palsu dari distributor ini sudah beredar di masyarakat. Pertamina pun memutuskan tabung TMM tidak masuk dalam paket perdana konversi energi dari minyak tanah ke gas elpiji yang telah didistribusikan.
Bahkan ada sekitar 200 ribu tabung yang diduga palsu yang diedarkan. Namun tidak disebutkan di mana saja tabung tersebut diedarkan.
"Mereka (TMM) memang salah satu dari vendor yang menjadi pemasok tabung gas elpiji tiga kilogram untuk pengadaan tahun 2010, sebelumnya tidak pernah. Jadi sampai sekarang, kami masih belum menerima tabung dari produksi mereka," kata Vice President Communications Pertamina Basuki Trikora Putra.
Menurut dia, peredaran tabung di luar pengadaan paket konversi energi secara resmi sebelumnya masuk ke stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBBE) sehingga kemudian beredar luas di masyarakat. (cr4/ali/mel)

mengapa elpiji meledak
* Terjadi kebocoran di bagian karet tabung atau di selang regulator
* Gas mengendap di bagian bawah/lantai karena lebih berat dari udara sekitar
* Gas tidak dapat keluar ruangan karena ventilasi bangunan berada di bagian atas
* Pemicu ledakan bisa hal sepele seperti gesekan pintu yang dibuka/tutup, alat elektronik di sekitar tabung, obat nyamuk, percikan api, dan lainnya

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/108723/Pertamina-Stop-Elpiji-3-Kg

Kamis, 27 Mei 2010 - 10:31 WIB

JAKARTA – Pengurus Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga gas elpiji.

“Sebaiknya pemerintah tidak menaikkan harga elpiji 12 kg,” ungkap Ketua Umum DPP Hiswana Migas, Errie Purnomohadi, kepada Pos Kota, kemarin.

Seberapapun kecilnya kenaikan harga tetap akan memukul masyarakat. Apalagi mereka dalam waktu tidak lama harus menguras kantong untuk biaya sekolah/kuliah anak. (setiawan/B)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/05/27/pemerintah-harus-batalkan-kenaikan-harga-gas-12-kg

Kamis, 27 Mei 2010, 09:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ledakan gas yang mengguncang Apartemen Riverside di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara membuat seorang ibu dan anaknya terluka. Kedua korban kini sudah berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Belum diketahui seberapa parah luka yang diderita korban. Kabarnya, kedua korban kini berada di RS Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Ledakan ini terjadi pagi tadi dan sedikitnya merusak dua unit apartemen.

Ledakan bersumber dari tabung gas 20 kilogram yang bocor. Semburan gas itu kemudian tersulut api kompor sehingga membuat kedua unit apartemen itu porak-poranda. Kerusakan unit apartemen di lantai 11 itu tampak terlihat jelas dari luar apartemen.

Dinding di dekat sumber ledakan terlihat jebol dan membuat jendela kaca pecah berantakan hingga berserakan di lantai dasar. Puing-puing dinding yang ambrol itu bahkan membuat dua mobil yang sedang di parkir di lantai dasar ringsek. Saat ini polisi masih menyelidiki kejadian itu.

Red: Budi Raharjo

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/05/27/117385-ibu-dan-anak-jadi-korban-ledakan-gas-apartemen-riverside

Rabu, 26/05/2010 15:39 WIB

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews

Makassar - Ledakan tabung gas elpiji kembali terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Peristiwa tersebut menyebabkan 3 rumah warga Perumahan Puri Taman Rahmala rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut.

Informasi yang dihimpun detikcom, tabung elpiji yang meledak tersebut milik Andi Suriani, warga perumahan Puri Taman Rahmala Blok 3 C, Sudiang, Makassar, Rabu (25/5/2010). Ledakan terdengar sangat keras dan menyebabkan atap rumah Andi Suriani jebol. Demikian juga dengan beberapa bagian dinding rumah.

Untungnya saat peristiwa tersebut terjadi, rumah Andi Suriani sedang kosong sehingga tidak ada korban luka. Meski demikian, tak urung peristiwa ini menyebabkan rumah 2 tetangga Andi Suriani rusak. Tembok kedua rumah tersebut juga tampak mengalami keretakan.

Sejumlah anggota Polsek Biringkanaya yang menerima informasi tentang peristiwa tersebut langsung menuju lokasi kejadian. Beberapa anggota Labfor Polda Sulselbar juga ikut melakukan pemeriksaan TKP.

Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya, Iptu Muhammad Jufri, mengatakan kejadian tersebut diduga akibat kebocoran tabung gas elpiji 12 Kg di rumah Andi Suriani. Rumah tersebut sudah dua hari ditinggal pergi pemiliknya.

"Karena tidak ada ventilasi rumah di Suriani dan kondisinya tertutup selama 2 hari, gas yang bocor itu berkumpul di dalam rumah. Pemicu ledakannya diduga dari listrik," pungkas Jufri.

(djo/djo)

http://www.detiknews.com/read/2010/05/26/153938/1364554/10/tabung-elpiji-meledak-lagi-3-rumah-rusak-di-makassar?881103605

Rabu, 26 Mei 2010 | 15:20 WIB

JAKARTA - SURYA- Terkait kasus tabung gas palsu 3 kilogram yang diedarkan PT TMM (Tabung Murni Mas). Tabung yang diproduksi banyak kelemahan. Salah satunya adalah masa pakai tabung gas itu.
“Harusnya 5 tahun tapi dari perusahaan itu masa awetnya hanya satu tahun,” kata Kasat Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, AKBP Eko Saputro, Rabu (26/05/2010).
Ketebalan tabung gas tersebut juga tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang seharusnya 225mm, Namun PT.TMM memproduksi tabung gas dengan ketebalan 220 mm.
PT TMM memang sudah memiliki izin dari Dinas Perindustrian dan perdagangan dan memiliki sertifikat SNI namun ijin itu dikantongi setelah mereka sudah memproduksi tabung gas tersebut. Polisi akhirnya menyita mesin produksi dan 200 tabung gas di pabrik tersebut.
“Ijin dan sertifikatnya keluar tanggal 25 Mei 2010, namun sejak tanggal 5 Agustus 2009 mereka sudah memproduksi,” ujar Eko.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama, Kartono, Direktur Operasional, Henda, Direktur Teknis yakni Yudho, PT Tabung Murni Mas (TMM) akhirnya ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sebelumya mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gas palsu. Saat dilakukan pemeriksaan serta dikonfrontir siapa penanggung jawab produksi, mereka saling lempar tanggung jawab
Direktur Utama menjadi tersangka karena sebagai penanggung jawab perusahaan, Dir Ops karena yang bertanggung jawab terhadap produksi dan pemasaran tabung gas, sedangkan Dir Teknis karena sebagai penanggung jawab pembuatan tabung gas yang tidak sesuai standar.
Pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni tentang pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang tidak sesuai standar atau mutu dan tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat 1 Jo pasal 8 ayat 1a, pasal 9 ayat 1c, d UU No 8 thn 99 tentang perlindungan konsumen dan pasal 26 UU No 5 1984 tentang industri.

ferdinand_ws/johnson/tribunnews

http://www.surya.co.id/2010/05/26/polisi-tutup-pabrik-tabung-gas-karena-tidak-berstandar-sni.html

Senin, 3 Mei 2010 06:25 WIB

Yogyakarta (ANTARA News) - Lembaga Konsumen Yogyakarta menilai dalam program konversi minyak tanah ke kompor gas pemerintah seharusnya tidak hanya berhenti pada masalah distribusi tetapi harus ada kebijakan lanjutan berupa regulasi untuk menjamin hak-hak konsumen.

"Pemerintah tidak hanya berhenti pada program pengadaan dan distribusi saja, namun harus terus memantau melalui kebijakan terkait masalah keamanan dan penyediaan sumber energi alternatif yang berkelanjutan bagi konsumen," kata Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Widijantoro, Minggu.

Menurut dia, pihaknya beberapa kali melakukan survei dan memang didapati kualitas kompor gas, regulator, selang dan tabung gas ukuran tiga kilogram kurang bagus dan sering menimbulkan kecelakaan seperti tabung yang meledak maupun terjadinya kebakaran.

"Terjadinya kecelakaan ini merugikan konsumen, dan merupakan hak konsumen untuk dijamin keamanan dan keselamatannya," katanya.

Ia mengatakan, kompor gas dan perlengkapannya dalam program konversi ini memang patut dipertanyakan kualitasnya karena merupakan produk massal untuk mengejar target distribusi.

"Kompor gas dan perlengkapannya tersebut dibuat PT Pertamina maupun diimpor hanya untuk memenuhi target distribusi sehingga hanya mengejar sisi kuantitas saja sementara untuk kualitas di bawah standar," katanya.

Widijantoro mengatakan, selain itu saat ini masyarakat yang menerima kompor gas dari konversi tersebut juga banyak yang mengeluh karena ternyata kompor tersebut sudah rusak.

"Masyarakat banyak yang resah karena kompor dari program konversi tersebut mulai rusak dan mereka harus membeli sendiri yang baru dengan harga yang relatif mahal dan tidak sedikit yang tidak mampu membeli akhirnya kembali lagi menggunakan kayu bakar karena untuk memakai kompor minyak harga minyak tanah sangat mahal," katanya.

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah mulai memikirkan agar program konversi kompor gas tidak hanya berhenti pada distribusi saja tetapi bagaimana program ini bisa berlangsung terus dan memberikan pelayanan serta pemenuhan hak para konsumen.

"Seharusnya program konversi tidak berhenti pada pengadaan saja tetapi bagaimana bisa berlangsung terus sehingga masyarakat yang sudah terbantu kemudian tidak terbebani karena harus menanggung beban pemeliharaan yang cukup besar serta ketersediaan gas termasuk hak konsumen atas keamanan," katanya. (V001/K004)

http://www.antara.co.id/berita/1272842707/lky-buat-regulasi-pascakonversi-gas-lindungi-konsumen

Jumat, 5 Pebruari 2010 19:19 WIB

Bojonegoro (ANTARA News) - Semburan gas H2S (hidrogen sulfida) diduga dari lokasi tambang minyak Blok Cepu yang dikelola Mobil Cepu Limited (MCL), meracuni puluhan warga Desa Brabowan, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur.

Ada 50 warga warga Desa Brabowan, Kecamatan Ngasem, yang menghirup bau busuk gas H2S dari lokasi GOSP (gas oil separation plant) dan sebagian di antaranya mengalami muntah-muntah dan pusing, " kata Ketua Forum Masyarakat Blok Cepu, Supolo, Jumat.

Sampai saat ini masih ada dua warga, Marfuah (45) dan Sikin (43), yang masih menjalani perawatan intensif dengan bantuan oksigen karena menderita keracunan serius. "Lainnya ada 20 warga yang menjalani obat jalan," kata Kapolsek Gayam, Iptu Subarata.

Gas meracuni warga ketika api yang ada di atas flare pit di lokasi GOSP Blok Cepu di Desa Katur, Gayam, dan Begadon, mati.

Menurut Supolo, sejak pagi hari sebenarnya warga sudah mencium bau tidak sedap. Namun, bau betul-betul menyengat setelah api pembakaran di atas flare pit mati.

"Angin ketika itu bertiup ke arah barat menuju Desa Brabowan," katanya.

Diperkirakan, matinya api di flare pit dan munculnya bau tidak sedap berlangsung sekitar 1 jam dan setelah api di flare pit menyala kembali, bau menyengat mirip telur busuk tersebut berangsur hilang.

Menurut Supolo, warga tetap dengan tuntutan semula, meminta kompensasi atas keberadaan GOSP yang sering menimbulkan kecemasan di kalangan warga di sekitarnya, karena seringnya muncul bau tidak sedap.

Menurut Iptu Subarata, polisi masih menyelidiki penyebab matinya api di flare pit yang mengakibatkan menyebarnya bau tidak sedap itu. "Kami masih terus melakukan penyelidikan," katanya menjelaskan.

(Ant/S026)

http://www.antaranews.com/berita/1265372343/puluhan-warga-ngasem-keracunan-gas-blok-cepu

Friday, 05 February 2010 23:16

MEDAN - Dalam rangka peringatan bulan K3 (Keselamatan, dan Kesehatan Kerja) tahun 2010, tim HSE (Health, Safety, & Environment) Pertamina Pemasaran Region I terus memberikan sosialisasi pelatihan tata cara penggunaan paket konversi LPG 3 kg yang benar.

“Sosialisasi penggunaan kompor LPG sebagai bentuk kepedulian Pertamina untuk masyarakat. Dengan pengetahuan tentang pentingnya menjaga keselamatan terutama dalam penggunaan elpiji dalam kehidupan sehari hari, maka akan meminimalkan terjadinya bencana yang tidak diinginkan,” ucap asisten customer relation Pertamina Pemasaran BBM Retail Region I, Rustam Aji, kepada Waspada Online, malam ini.

Seperti kemarin, kata Rustam, masyarakat di sekitar lokasi Pertamina, bertempat di gedung Serbaguna kantor Pemasaran Region I mengikuti pelatihan tata cara penggunaan paket konversi LPG 3 kg yang benar. Peserta terlihat antusias menyaksikan secara serius, bagaimana menggunakan gas Elpiji secara aman.

Dijelaskan, pihak dari G-Serve Pertamina juga memperagakan bagaimana cara menggunakan kompor elpiji 3 kg yang baik dan benar. Mulai dari cara pemasangan regulator, selang penghubung, sampai ke penggunaan dasar kompor elpiji, yaitu bagaimana cara menghidupkan dan mematikan kompor secara benar, agar tidak terjadi kecelakaan yang dapat berakibat fatal.

“Jika penggunaannya benar, maka tidak akan ada masalah. Itu sebabnya kita harus mengetahui dengan baik tata cara penggunaan kompor dan tabung elpiji tersebut,” ujarnya.

Peserta juga diberikan penjelasan penanganan jika LPG mengalami kebocoran. “Yang penting jangan panik dan bingung bila tercium bau gas. Segera buka semua ventilasi ruangan, tutup kran regulator, dan lepas regulator dari tabung gas,” jelasnya.

Kegiatan ini adalah bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina kepada lingkungan sekitar. “Program CSR Pertamina difokuskan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.

Editor : SATRIADI TANJUNG
(dat03/wol-mdn)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=87636:csr-pertamina-sosialisasikan-gunakan-lpg-aman&catid=14:medan&Itemid=27

Senin, 1 Februari 2010 | 19:18 WIB

JAKARTA | SURYA Online - Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus berlangsung di sejumlah tempat di Tanah Air. Badan Pelaksana Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat, sepanjang tahun 2009 terdapat 200 kasus penyelewenangan BBM bersubsidi yang sedang diproses secara hukum.

Hal ini disampaikan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (1/2/2010), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Karena itu, Komisi VII DPR RI mendesak BPH Migas dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Apalagi BPH Migas telah membuka peluang swasta atau asing ikut menyalurkan BBM bersubsidi dengan menugaskan PT AKR dan PT Petronas Niaga Indonesia untuk mendampingi PT Pertamina dalam mendistribusikan BBM bersubsidi itu.

Tubagus menyatakan, berdasarkan waktu permintaan keterangan ahli (Januari-Desember 2009) dan proses hukum yang sedang berjalan, terdapat 200 kasus yang telah dilengkapi dengan keterangan ahli dari BPH Migas. Berdasarkan laporan penyidik Polri dan beberapa wilayah, sebanyak 38 kasus telah dinyatakan lengkap, 47 kasus sudah ada di kejaksaan, 12 kasus dalam tahap persidangan, 7 kasus telah mendapat vonis pengadilan, dan 96 kasus masih dalam proses penyidikan.

Kasus yang telah mendapat vonis atau putusan pengadilan antara lain, Pengadilan Negeri Cibinong satu kasus dengan vonis 8 bulan penjara dan denda Rp 500.000 dengan terdakwa Asep Supriyatna dan barang bukti 725 liter minyak tanah bersubsidi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur satu kasus dengan vonis 6 bulan penjara dan denda Rp 10 juta dengan terdakwa Ir Hanura dan barang bukti 1.000 liter solar subsidi.

Sementara Pengadilan Negeri Purworejo satu kasus dengan vonis 5 bulan penjara dan denda Rp 2 juta dengan terdakwa Daniel Sukardi dan barang bukti 450 liter minyak tanah bersubsidi, dan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan ada tiga kasus dengan vonis penjara antara 10 bulan sampai 1 tahun kepada tiga terdakwa. Memang hukuman pidana yang diputuskan hakim masih relatif rendah, ujar Tubagus.

Menurut catatan yang ada, barang bukti dari ratusan kasus yang sedang diproses secara hukum itu mencapai 664.617 liter, dengan rincian 330.474 liter minyak tanah, 299.681 liter minyak solar, 13.442 liter premium, 16.000 liter minyak bakar, dan 5.020 liter minyak solar oplosan.

Sementara itu, perkiraan nilai barang bukti mencapai Rp 2,84 miliar, dengan rincian nilai barang bukti minyak tanah Rp 1,694 miliar, minyak solar Rp 1,043 miliar, premium Rp 55,52 juta, dan minyak bakar Rp 48,49 juta.

“Semua barang bukti BBM yang telah disita adalah dalam kewenangan penyidik Polri dan kejaksaan, sehingga perlakuan barang bukti apakah dilelang atau tetap disimpan masih menunggu hingga keputusan akhir vonis pengadilan dilakukan sepenuhnya oleh kedua instansi tersebut,” kata dia menegaskan.

evy/kcm

http://www.surya.co.id/2010/02/01/awasi-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi.html

Jumat, 29 Januari 2010 | 18:02 WIB

PAMEKASAN | SURYA Online - DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, berencana memanggil Pertamina, terkait banyaknya tabung elpiji yang rusak di wilayah tersebut dalam program konversi minyak tanah.

“Kami masih mengatur jadwal, dan dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak Pertamina,” kata Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi, Jumat (28/1/2010).

Menurutnya, banyaknya laporan tabung elpiji rusak yang didistribusikan pihak Pertamina itu, disampaikan sejumlah warga dan kelompok organisasi kemahasiswaan di Pamekasan.

Di Pamekasan, jumlah kepala keluarga (KK) yang telah menerima program konversi elpiji dari Pertamina sebanyak 77.817 KK tersebar di lima kecamatan. Yakni Kecamatan Galis, Larangan, Kadur, Pegantenan, dan Kecamatan Palengaan dari total 210.771 KK yang akan menerima program konversi.

Dari 77.817 KK yang telah menerima program konversi elpiji itu, sekitar 30 persen di antaranya rusak. Warga umumnya mengaku tidak tahu cara mengembalikan paket bantuan tersebut, sebab saat pendistribusian pihak Pertamina tidak menjelaskan tentang cara pengembaliannya.

Hosnan menjelaskan, kerusakan paket bantuan elpiji tersebut, tidak hanya pada tabung, tapi juga selang hingga kompor gas.

“Akibat paket elpiji rusak itu, sebagian warga terpaksa tidak menggunakan elpiji dan tetap menggunakan kompor minyak tanah,” jelasnya.

Jika terus dibiarkan, maka program konversi minyak tanah ke elpiji oleh pemerintah pusat itu akan sia-sia.

“Oleh karena itu, komisi B perlu melakukan pemanggilan terhadap pihak Pertamina untuk meminta pertanggungjawaban. Sebab harga semua paket elpiji yang diberikan kepada masyarakat itu sama, baik yang rusak ataupun yang tidak,” tegas Hosnan.

Keluhan tentang kerusakan paket bantuan elpiji itu disampaikan warga di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Pamekasan. Seperti di wilayah Kecamatan Larangan, Kadur, dan sebagian di wilayah Kecamatan Pegantenan.

Selain keluhan kerusakan, komisi B juga akan meminta pertanggungjawaban kepada Pemkab Pamekasan tentang pelaksanaan sosialisasi. Sebab sejauh ini banyak masyarakat yang mengaku khawatir menggunakan elpiji karena takut meledak.

“Ketika ini terjadi, kan penyebabnya sudah jelas, karena kekurangan sosialisasi,” ucapnya.

Disatu sisi, kata Hosnan, ketakutan warga akan penggunaan paket elpiji itu karena mengubah kebiasaan dari kompor minyak tanah ke gas.

Namun, sambungnya, jika Pemkab Pamekasan melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga ke lapisan paling bawah maka warga tidak akan merasa ketakutan.

“Oleh sebab itu, selain pihak Pertamina, kami juga akan meminta penjelasan kepada pihak eksekutif selaku penanggung jawab kegiatan ini,” papar Hosnan.

Protes tentang banyak paket elpiji rusak dalam program konversi itu bukan hanya disampaikan warga, juga elemen mahasiswa dari sejumlah Perguruan Tinggi di Pamekasan.

Bahkan beberapa waktu lalu, puluhan aktivis mahasiswa Pamekasan mendatangi kantor DPRD di Jalan Kabupaten, guna menyampaikan sebagian paket elpiji bermasalah tersebut.

ant

http://www.surya.co.id/2010/01/29/elpiji-rusak-dprd-pamekasan-akan-panggil-pertamina.html

Selasa, 26-01-10 | 18:31

Banyak warga mampu turut mendapatkan elpiji yang diperuntukkan bagi warga miskin tersebut. Di pihak lain, beberapa warga miskin yang sebelumnya sudah tercatat justru belum mendapatkan bagian.

Tokoh masyakarat Tanasitolo Wajo, H Maskur, Senin 25 Januari menyatakan pembagian elpiji tersebut tidak tepat sasaran. Warga miskin yang sudah tercatat sebagai penerima, sampai sekarang belum mendapatkan bagian. Anehnya, banyak warga tergolong kaya justru sudah menikmati.

"Pembagian elpiji sudah menyalahi sasaran. Banyak warga mampu telah menerima. Di pihak lain, banyak warga miskin belum mendapatkan. Padahal mereka tercatat sebagai penerima," sesalnya.

Maskur juga mengaku menemukan elpiji beredar di pasaran. Padahal elpiji itu bukan untuk diperjualbelikan. Ada kemungkinan lanjutnya, skenario penyalahgunaan tersebut melibatkan oknum aparat. "Bentuk, warna, dan ukurannya sama persis dengan elpiji yang dibagikan gratis tersebut," ungkapnya.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Wajo, Amran Mahmud mengaku telah berkoordinasi dengan semua camat se-Kabupaten Wajo melakukan pendataan ulang warga miskin penerima elpiji tersebut.

Langkah itu diambil sebagai apresiasi keluhan warga yang menilai pembagian elpiji itu telah salah sasaran.
"Kita sudah berkoordinasi dengan camat untuk melakukan pendataan ulang terkait banyaknya warga yang mengaku belum mendapatkan elpiji. Semua warga miskin dan telah terdaftar harus mendapatkan haknya," tegas Amran. (slm)

http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=80001

25 Januari 2010, 09:34

MEUREUDU – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Paru Cot, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya, dilaporkan sudah tiga pekan terakhir tidak beroperasi. Hingga kini, penyebab tidak beroperasinya stasiun tersebut belum diketahui. “Bukan lagi tiga pekan, mungkin sudah sebulan SPBU itu ditutup. Memang itu hak pemilik, tapi kita masyarakat kan punya hak juga untuk mendapatkan minyak dengan harga yang sedikit murah dibadningkan di agen-agen kecil,” ujar Muhammad, seorang warga Bandar Baru, Minggu (24/1).

Saban hari, Serambi mengamati sejumlah pemilik kendaraan yang sengaja datang untuk mengisi bensin maupun solar di SPBU Paru, kesal. Betapa tidak, sejumlah pengendara mengaku sengaja datang dari jauh-jauh untuk mendapatkan bensin maupun solar, namun para pelanggan selalu dihidang dengan tulisan “Premiun Habis” dan “Solar Habis” di pintu gerbang SPBU.

“Masalahnya, di Pidie Jaya hanya ada tiga SPBU, kenapa di Ulee Gle dan Meurah Dua selalu aktif, sedang SPBU Paru ditutup terus,” jelas pengguna kendaraan lainnya. Serambi sudah beberapa kali meminta keterangan dari pemilik SPBU Paru terkait alasan penutupan stasiun tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, pemilik usaha tersebut masih tidak memberi komentar.

Tidak tebus
Pihak Pertamina di Banda Aceh yang ditanyai Serambi tadi malam mengatakan, tidak beroperasinya SPBU Paru tersebut karena sejak beberapa waktu terakhir pihak pemiliknya tidak melakukan penebusan premium dan solar. “Memang kemarin saya sempat komunikasi dengan pemiliknya. Pemilik melaporkan bahwa untuk sementara ini tidak dilakukan penebusan, baik premium maupun solar,” kata Sales Representatif Pertamina Cabang Banda Aceh, Awan Raharja via ponsel kepada Serambi tadi malam.

Ditanya mengapa pemilik tidak melakukan penebusan, Awan Raharjo mengaku tidak tahu, dan mempersilakan Serambi menanyakan langsung pada pemiliknya, Cut Syarifah. Sementara Cut Syarifah yang dicoba telepon ke nomor ponselnya sekitar pukul 20.25 WIB tadi malam, tidak menangkat teleponnya.(s/usb)

http://www.serambinews.com/news/view/22516/tiga-pekan-spbu-paru-tidak-beroperasi

Sabtu, 23/01/2010 10:58 WIB

Ledakan di Jatiasih

Beben - detikNews

Bekasi - Polisi menyita ratusan tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan puluhan tabung elpiji ukuran 3 kg dari lokasi ledakan di Jatiasih, Bekasi. Tabung-tabung gas tersebut dibawa ke Mapolsek Jatiasih untuk dijadikan barang bukti.

"Kita sita tabung gas ukuran 12 kg sebanyak 38 buah, ukuran 3 kg sebanyak 145 buah," kata Kapolsek Jatiasih, AKP Kusdinar di lokasi kejadian, Perumahan Taman Firdaus IV, Kampung Pondok Benda, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Sabtu (23/1/2010).

Kusdinar juga menegaskan, lokasi ledakan merupakan penampungan gas elpiji ilegal. Darmo, pengontrak rumah sekaligus bos penampungan elpiji tersebut, saat ini juga telah diamankan.

Tetangga Tidak Tahu

Sementara itu Adi Purba, warga yang tinggal di depan lokasi kejadian, mengaku tidak tahu jika rumah di depan rumahnya dijadikan penampungan elpiji ilegal. Sebab selama ini dia tidak pernah melihat ada tabung-tabung elpiji di rumah itu.

"Memang kalau malam sering datang mobil boks ke rumah itu. Tapi saya tidak tahu, apa yang dibawa mereka," ujar Adi.

Menurut Adi, rumah itu dikontrak Darmo baru sekitar 3 bulan. Dan selama ini Darmo tidak tinggal di rumah tersebut. Di rumah itu hanya ada tiga anak buah Darmo, yakni Gumadi, Arifin, dan Yuhanan.

Pantauan detikcom, rumah kontrakan Darmo itu berukuran tipe 36, dengan ruang tamu, 2 buah kamar tidur dan 1 kamar mandi. Rumah tersebut tidak berpagar, namun pintu depannya selalu tertutup rapat.

Sementara bagian belakangnya tertutup rapat dan tidak bisa dilihat orang. Di bagian belakang inilah Darmo menyimpan ratusan tabung elpiji sehingga aktivitasnya tidak terpantau warga atau tetangganya.
(djo/fay)

http://www.detiknews.com/read/2010/01/23/105848/1284431/10/polisi-sita-ratusan-tabung-elpiji-ukuran-3-kg-dan-12-kg?991102605

20 Januari 2010, 08:50

* Stasiun Elpiji Akan Ditambah Satu Lagi

MEDAN - Pelaksanaan program konversi (pengalihan) minyak tanah ke gas di Aceh dijadwalkan pada Februari 2010 nanti. Pertamina sengaja melakukan penundaan karena menunggu kesiapan infrastruktur di Aceh. Menurut keterangan Eksternal Relation PT Pertamina wilayah Sumbagut, Fitri Erika, kepada Serambi, Selasa (19/1), program konversi tersebut sedianya akan dilaksanakan pada Januari ini. Namun belajar pada pengalaman di Sumatera Utara, pelaksanaan terpaksa ditunda.

“Kami belajar dari masalah Sumut dan solusinya adalah mematangkan dulu infrastruktur, yaitu SPBBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji),” kata Erika. Program konversi minyak tanah memang telah diterapkan di Sumatera Utara sejak awal Desember 2008. Namun karena kesiapan SPBBE yang terbatas, menyebabkan terjadinya kelangkaan. Menghindari kericuhan masyarakat, rencana penarikan minyak tanah bersubsidi kemudian ditunda hingga Februari mendatang. Kondisi inilah menurut Erika yang menyebabkan pelaksanaan program konversi di Aceh ditunda.

Tambah SPBBE
Fitri Erika mengatakan, saat ini di Aceh baru terdapat dua SPBBE, yaitu yang di Aceh Besar dan Langsa. Jumlah tersebut dinilai belum mampu untuk memasok jatah gas di Aceh secara merata. Karena itu, menyusul makin meningkatnya kebutuhan masyarakat, keberadaan SPBBE akan terus ditambah. “Dalam waktu dekat ini akan dibuka SPBBE di Lhokseumawe. Jadi tiga SPBBE ini diharapkan mampu memasok kebutuhan gas ke seluruh Aceh,” katanya.

Di luar itu, dia memastikan tidak ada hambatan berarti dalam pelaksanaan program konversi di Aceh, baik kompor maupun tabung gas. Agen juga sudah disiapkan. “Sekarang hanya tinggal memastikan kesiapan di lapangan, agar tidak terjadi ketimpangan seperti di Sumut. Permintaan tinggi, pasokan justru terhambat. Nanti jatah gas Aceh akan dipasok melalui Pangkalansusu,” ucapnya. Sedangkan minyak tanah bersubsidi, baru akan ditarik dari pasaran di saat pembagian perangkat kompor dan tabung gas tiga kilogram telah 100 persen terlaksana. Penarikan tersebut akan dilakukan secara bertahap.(rw)

http://www.serambinews.com/news/view/22162/kompor-dan-tabung-3-kg-dibagikan-februari

Rabu, 20 Januari 2010 , 00:49:00

PONTIANAK. Pemberlakuan program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg di Kota Pontianak sejak pertengahan Agustus tahun lalu memunculkan ratusan bahkan ribuan pengecer. Agar keberadaan pengecer tidak berdampak negatif, pengawasan oleh instansi terkait perlu diperketat.
“Sepengetahuan saya, elpiji itu sudah beredar bebas hingga ke pengecer dan tokoh-toko kelontong,” ucap H Miftah, anggota DPRD Kalbar kepada Equator, kemarin.
Sejauh ini keberadaan pengecer elpiji 3 kg semakin bertambah seiring meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan elpiji ukuran mungil tersebut. “Dampak yang paling utama adalah soal keamanan. Elpiji kan barang yang bisa meledak. Nah, kalau tidak ditangani hati-hati, bisa menimbulkan bahaya. Sedangkan sekarang, belum ada jaminan seluruh pengecer bisa menangani elpiji dengan baik,” ujar Miftah.
Dampak lainnya, lanjut legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, kemungkinan terjadinya kecurangan sangat terbuka. “Bisa saja ada oknum-oknum pengecer yang mengurangi isi gas demi meraih keuntungan sebanyak-banyaknya,” tuturnya.
Seperti diketahui, Provinsi Kalbar merupakan provinsi ke-16 yang mengikuti program konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 Kg. Untuk tahap awal, program konversi dilaksanakan di tiga daerah, meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya (KKR).
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, total jumlah rumah tangga sasaran program konpersi di tiga daerah itu sebanyak 236 ribu kepala keluarga. Namun jumlah itu dipastikan akan segera berubah dalam waktu dekat. Tak heran jika jumlah pengecer pun semakin banyak.
Pantauan Equator di lapangan, pedagang yang berprofesi sebagai pengecer elpiji kian menjamur. Harga per tabung gas elpiji 3 Kg yang mereka tawarkan kepada konsumen bervariasi, mulai Rp 13.500 hingga Rp 14.000.
“Kita tidak tahu apakah pengecer memang diperbolehkan dalam aturan pendistribusian elpiji. Kalau memang tidak, kita berharap pihak Pertamina bisa bertindak tegas demi keamanan dan kepastian takaran di tingkat konsumen,” tuntasnya.
Sales Representatif (SR) Gas Domestik PT Pertamina Rayon VII Kalbar, Valino mengungkapkan, dalam struktur atau aturan distribusi, pihaknya memang tidak mengenal istilah pengecer. Namun ini tidak bisa dijadikan alasan untuk memberantas keberadaan para pengecer tersebut.
“Fakta di lapangan, pengecer sangat membantu konsumen untuk memperoleh elpiji dengan mudah,” ucap Valino saat dikonfirmasi Equator via selularnya, sore kemarin.
Valino mencontohkan, dalam distribusi minyak bersubsidi, pihaknya juga tidak mengenal istilah pengecer. “Namun keberadaan pengecer ini kan tidak bisa kita larang begitu saja. Justru keberadaan mereka juga sangat membantu konsumen,” katanya.
Soal ketakutan akan adanya bahaya ledakan, menurutnya, pihak Pertamina sudah melakukan berbagai upaya pencegahan. Diantaranya, melakukan sosialisasi tentang tata cara penggunaan elpiji yang benar, termasuk lewat media massa. “Kita yakin masyarakat sudah banyak yang mengerti,” ulasnya.
Dalam hal pendistribusian, Pertamina sudah bekerjasama dengan sedikitnya 22 agen yang beroperasi di wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, dan KKR. Agen-agen ini kemudian merekrut pangkalan.
Sesuai perjanjian dengan Pertamina, agen dan pangkalan harus menjual elpiji ukuran 3 Kg seharga Rp 12.750. “Kalau terjadi permasalahan di pangkalan, agen yang akan kita beri saksi,” tandas Valino sembari berharap masyarakat maupun seluruh instansi pemerintahan dapat bekerjasam dengan Pertamina mengawasi pendistribusian elpiji tersebut. (bdu)

http://www.equator-news.com/index.php?mib=berita.detail&id=12165

Sunday, 17 January 2010 08:32

MEDAN – Dengan adanya konversi minyak tanah ke gas, pemerintah dianggap telah gagal dalam penyaluran konversi Minah ke Gas tersebut tersebut ke masyarakat. Hal ini dikarenakan masih banyaknya mafia-mafia konversi yang bermain didalamnya.

Demikian dikatakan Direktur Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat LSM LARaS, Fahrizal, kepada Waspada Online, pagi ini.

Menurut Fahrizal, salah satu kegagalan konversi minah ke gas, yakni terletak pembagian yang tidak merata. Sehingga menimbulkan banyak kekisruhan dan kontropersi dimasyarakat.

Selain itu, katanya, tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintah terhadap program tersebut, juga merupakan salah satu faktor kegagalan pemerintah. Akibatnya, banyak mafia-mafia konversi yang bermain didalamnya.

“Inikan namanya sudah menunjukan lemahnya pengawasan dilapangan,” tandasnya.

Oleh karena itu, katanya, pihaknya meminta pihak terkait, untuk benar-benar serius dalam melaksanakan program yang sudah dicanagkan, serta menangkap para mafia konversi yang membuat rakyat semakin menderita.

“Pemerintah harus menangkap mafia-mafia konversi itu, agar rakyat tidak semakin menderita,” pungkasnya.

(dat04/wol-mdn)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=82221:laras--pemerintah-gagal-terapkan-konversi&catid=15:sumut&Itemid=28

13:30 WIB Karakas, Venezuela

Jumat, 15 Januari 2010 00:00 WIB

PRESIDEN Venezuela Hugo Chavez menunda pemadaman listrik bergilir di ibu kota Venezuela sampai batas waktu yang belum ditentukan. Hal itu disampaikan Hugo Chavez sehari setelah kebijakan pemadaman bergilir diterapkan.

Presiden Hugo Chavez juga sudah memecat Menteri Kelistrikan Angel Rodriguez karena dinilai bersalah dan paling bertanggung jawab terhadap kebijakan pemadaman bergilir itu.

Pengumuman Chavez yang disampaikan Rabu (13/1) malam itu membawa dampak pergeseran strategis yang signifikan.

Tujuannya adalah mencegah penyebaran mati listrik di bulan-bulan yang akan datang melalui pemadaman bergilir hingga 4 jam sehari di seluruh negeri.

"Saya telah meminta agar pemadaman listrik ditunda hanya di Karakas. Karena pemerintah harus mampu mengetahui kesalahan yang terjadi dan memperbaikinya di saat yang tepat," ujar Chavez.

Chavez mengatakan pihak yang berwenang telah melakukan kesalahan dalam pemadaman yang terjadi di Karakas pada Selasa (12/1) tengah malam.

"Saya melihat di satu wilayah terjadi pemadaman berulang tiap beberapa jam sekali," imbuhnya.

Bahkan, lanjutnya, akibat pemadaman yang teledor itu, sejumlah rambu lalu lintas mati.

"Saya katakan cukup, jika ini yang terjadi, saya yakin ada yang salah," tukasnya.

Chavez memastikan tidak akan ada lagi pemadaman hingga proses penghematan energi dievaluasi secara menyeluruh.

Pemerintah mengatakan penjatahan energi listrik sangat penting untuk mencegah penyebaran mati listrik, khususnya apabila level air di dalam Dam Guri yang menyuplai sebagian besar persediaan listrik di Venezuela menurun hingga titik kritis di musim kemarau.

Pemerintah juga mengumumkan kebijakan penurunan produksi sejumlah gas dan bahan bakar minyak selama proses perbaikan penampungan air dilakukan. (MP/AP/I-1)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/01/15/117136/75/19/Presiden-Chavez-Tunda-Pemadaman-Listrik-di-Karakas

Monday, 11 January 2010 18:02

MEDAN – Konversi dari minyak tanah (minah) ke gas tampaknya susah mulai terasa di kota Medan. Hal itu terlihat dari langka, dan mahalnya minah di pasarann di kota Medan.

Namun demikian, elpiji juga langka, dan mahal di kota Medan. Harga elpiji isi 12 kg masih tetap mahal sebesar Rp105.000 per tabung, meski Pertamina mengaku sudah terus menambah pasokan hingga dua kali lipat.

"Harga masih mahal Rp105.000 per tabung dari harga normal Rp75.000-Rp80.000 per tabung dengan alasan pasokan dari distributor terbatas. Dari pada tidak dapat ya dibeli saja meski kesal," kata Dini, warga kawasan Marindal Medan, tadi sore.

Kesulitan mendapatkan gas tabung elpiji, katanya, sudah terjadi dalam dua pekan terakhir ini dengan alasan yang sama, yakni pasokan dari distributor terbatas karena penyaluran dari Pertamina juga ketat. "Kirain akhir pekan ini sudah normal, nyatanya belum juga," katanya.

Atas kondisi itu, asistant customer relation - external relation Pertamina Pemasaran BBM Retail Region I, Rustam Aji, menyebutkan, pihaknya sudah terus menambah pasokan gas elpji 12 kg setelah satu pekan terakhir terjadi kekurangan.

Diakui, kekurangan pasokan 12 kg itu akibat permintaan yang tinggi dari pengguna elpiji 3 kg, dan Pertamina memprioritaskan pasokan untuk elpiji 3 kg.

Lonjakan yang tinggi atas elpiji 3 kg itu diakui terjadi sejak berjalannya program konversi minyak tanah ke elpiji, dan penarikan minyak tanah bersubsidi di daerah-daerah yang konversinya sudah 100 persen.

"Pertamina sedang berupaya memaksimalkan suplai elpiji baik untuk 3 kg, 12 dan 50 kg," katanya.

Pasokan masih terus didatangkan dengan jumlah lebih banyak. Pada Sabtu (9/1), misalnya, Tanker Gas Sumatera membawa 1.300 MT dari Instalasi Tanjung Uban Kepulauan Riau.

Dijelaskan, kebuthan normal elpiji di Sumut sebesar 290 MT dengan rincin per hari elpiji 12 kg dan 50 kg sebanyak 150 MT dan elpiji 3 kg sebanyak 100 MT dan bulk 40 MT.

"Tetapi untuk keamanan, sejak Senin lalu pasokan elpiji sudah dinaikkan Pertamina menjadi 400 MT per hari dan bahkan tanggal 6 Januari suplai mencapai 500 MT," katanya.
(dat07/ann)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80630:harga-elpiji-12-kg-masih-mahal-di-medan&catid=14:medan&Itemid=27

Kamis, 7 Januari 2010 - 1:48 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Pengurus Asosiasi Industri Tabung Baja (Asitab) mensinyalir banyak tabung gas palsu ukuran 3 kilo gram (kg) beredar di masyarakat.

“Perkiraan saya, minimal ada 10 juta tabung gas palsu yang beredar,” ungkap Tjiptadi, Ketua Asitab kepada pers, Rabu (6/1).

Asumsi ini berdasarkan jumlah produksi tabung yang dibuat industri dalam negeri untuk program konversi sejak 2007 hingga 2009 mencapai 54 juta tabung. Ditambah dengan 6 juta tabung yang diimpor Pertamina. Jadi total tabung gas ukuran 3 kg untuk kebutuhan program konversi dari minyak tanah ke gas selama tiga tahun mencapai 60 juta.

Namun kenyataan di lapangan, ia mengungkapkan jumlah tabung yang beredar di masyarakat mencapai 70 juta. Tjiptadi mengaku kemungkinan ada anggotanya yang terlibat dalam pembuatan tabung gas palsu. “Saya tidak menutup mata kemungkinan ada anggota saya yang terlibat,” ucapnya.

Menurut Tjiptadi, produk tabung palsu yang beredar ini sulit dibedakan dengan yang asli. Hanya spek bahan baku yang tidak sesuai dengan standarisasi. “Tabung gas palsu tidak tebal seperti yang asli yang memenuhi standarisasi,” jelasnya.

GELAR OPERASI

Terkait dengan banyaknya tabung gas palsu ini, pihaknya sudah mengirimkan surat keluhan kepada Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMETA) Departemen Perindustrian (Depperin) Anshari Bukhari. “Bahkan Pak Dirjen sudah merespon,” katanya.

Rencananya, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen ESDM, Kejaksaan dan Kepolisian akan menggelar operasi ke lokasi yang diduga membuat tabung gas palsu.

Namun demikian, ia mengemukakan secara pasti kapan operasi gabungan dari berbagai instansi tersebut akan digelar.

Yang jelas, Tjiptadi mengungkapkan peredaraan tabung gas palsu ini sangat membahayakan bagi penggunanya. Di sisi lain aktivitas industri tabung dalam negeri berkurang. “Ini tentunya mengancam nasib ratusan ribu pekerja yang saat ini masih bekerja,” terangnya.

Saat ini mereka yang bekerja di industri tabung gas ada 45 ribu. Sedangkan industri lain seperti kompor, regulator dan selang ada 80 ribu pekerja. (setiawan/sir)

http://www.poskota.co.id/headline/2010/01/07/10-juta-tabung-gas-palsu-beredar-di-pasaran