Showing posts with label Bureaucracy. Show all posts
Tak Bayar Raskin, 13 Camat Terancam Pidana
10:04:00 AM
Tuesday, 19 January 2010 22:57
MEDAN - Sebanyak 13 camat di kota Medan terancam dikenakan sanksi pidana bila tak melunasi tunggakan raskin untuk tahun 2009 sejumlah Rp223.830.000, hingga akhir Januari ini.
Berdasarkan data di bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, sejumlah kecamatan yang menunggak raskin yakni, Medan Timur, Medan Johor, Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Tembung, Medan Petisah, Medan Barat, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Baru, Medan Amplas dan Medan Area.
Menjawab hal ini, asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Medan, Harmes Jhony menyampaikan, persoalan tunggakan raskin oleh 13 kecamatan inilah yang menjadi kendala untuk penyaluran raskin di 2010.
Untuk itu Harmes menegaskan, bagi 13 kecamatan yang belum membayarkan tunggakan raskin ini, harus bisa melunasinya pada akhir Januari. Sebab, bila tidak dilunasi buntutnya bisa ke arah pidana.
"Tentu ada sanksinya, bisa ke arah pidana. Kami juga akan turunkan inspektorat agar persoalan raskin ini dituntaskan,"kata harmes yang juga Koordinator Penyaluran Raskin Kota Medan kepada Waspada Online, malam ini.
Dibeberkannya, penyaluran raskin di kota Medan untuk tahun 2010 ini ada skala penurunan, dari angka sekitar 82 ribu menjadi 79 ribu rumah tangga miskin sebagai penerima. Angka ini juga menunjukkan terjadinya penurunan di tingkat nasional.
Namun, untuk sistem penyalurannya, kata Harmes, ada perbedaan dari tahun sebelumnya. “Pada 2010 ini sistem penyalurannya hanya berlangsung 10 bulan. Pada Oktober, rumah tangga miskin mendapatkan 21 Kg, sedangkan pada bulan lainnya mendapatkan 15 Kg,”jelasnya.
Dihubungi terpisah, camat Medan Johor, Pulungan Harahap mengakui di kecamatannya ada sejumlah Rp700 ribu tunggakan raskin yang belum dilunasi. Hal ini, katanya, diakibatkan beras yang ada belum laku terjual. "Di kecamatan saya bukan tunggakan, tapi berasnya belum laku,"ucapnya.
Dia berjanji, dalam dua hari mendatang pihaknya akan melakukan pembayaran raskin ini. Bahkan, pihaknya akan membuat sistem pembayaran dengan menurunkan pihak aparatur kelurahan. Sehingga, kelurahan juga bisa segera melunasinya.
(dat04/wol-mdn)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=82982:tak-bayar-raskin-13-camat-terancam-pidana&catid=77:fokusutama&Itemid=131
MEDAN - Sebanyak 13 camat di kota Medan terancam dikenakan sanksi pidana bila tak melunasi tunggakan raskin untuk tahun 2009 sejumlah Rp223.830.000, hingga akhir Januari ini.
Berdasarkan data di bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, sejumlah kecamatan yang menunggak raskin yakni, Medan Timur, Medan Johor, Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Tembung, Medan Petisah, Medan Barat, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Baru, Medan Amplas dan Medan Area.
Menjawab hal ini, asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Medan, Harmes Jhony menyampaikan, persoalan tunggakan raskin oleh 13 kecamatan inilah yang menjadi kendala untuk penyaluran raskin di 2010.
Untuk itu Harmes menegaskan, bagi 13 kecamatan yang belum membayarkan tunggakan raskin ini, harus bisa melunasinya pada akhir Januari. Sebab, bila tidak dilunasi buntutnya bisa ke arah pidana.
"Tentu ada sanksinya, bisa ke arah pidana. Kami juga akan turunkan inspektorat agar persoalan raskin ini dituntaskan,"kata harmes yang juga Koordinator Penyaluran Raskin Kota Medan kepada Waspada Online, malam ini.
Dibeberkannya, penyaluran raskin di kota Medan untuk tahun 2010 ini ada skala penurunan, dari angka sekitar 82 ribu menjadi 79 ribu rumah tangga miskin sebagai penerima. Angka ini juga menunjukkan terjadinya penurunan di tingkat nasional.
Namun, untuk sistem penyalurannya, kata Harmes, ada perbedaan dari tahun sebelumnya. “Pada 2010 ini sistem penyalurannya hanya berlangsung 10 bulan. Pada Oktober, rumah tangga miskin mendapatkan 21 Kg, sedangkan pada bulan lainnya mendapatkan 15 Kg,”jelasnya.
Dihubungi terpisah, camat Medan Johor, Pulungan Harahap mengakui di kecamatannya ada sejumlah Rp700 ribu tunggakan raskin yang belum dilunasi. Hal ini, katanya, diakibatkan beras yang ada belum laku terjual. "Di kecamatan saya bukan tunggakan, tapi berasnya belum laku,"ucapnya.
Dia berjanji, dalam dua hari mendatang pihaknya akan melakukan pembayaran raskin ini. Bahkan, pihaknya akan membuat sistem pembayaran dengan menurunkan pihak aparatur kelurahan. Sehingga, kelurahan juga bisa segera melunasinya.
(dat04/wol-mdn)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=82982:tak-bayar-raskin-13-camat-terancam-pidana&catid=77:fokusutama&Itemid=131
Pupuk Subsidi Dijual Melebihi HET
9:31:00 AM
Selasa, 19 Januari 2010
GEDONGTATAAN (Lampost): Komisi B DPRD Pesawaran menemukan indikasi penyimpangan penjualan pupuk bersubsidi yang dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET).
Akibatnya, petani kesulitan memenuhi kebutuhan pupuk karena para petani tidak memiliki cukup uang untuk membeli pupuk yang dijual dengan harga mahal.
Anggota Komisi B DPRD Pesawaran Febi Arisma, kemarin (18-1), mengatakan indikasi ini didapati setelah komisi mendapat pengaduan dari puluhan keluarga kelompok tani (gapoktan) di Kecamatan Negerikaton dan Kecamatan Tegineneng. Kedua kelompok ini melaporkan adanya penjualan pupuk subsidi yang melampaui harga eceran tertinggi. Akibatnya, banyak petani yang menjerit karena tidak mampu membeli pupuk subsidi karena dijual dengan harga tinggi.
"Kami sedang mendalami pengaduan dari gapoktan ini. Kalau memang benar-benar ada indikasi penyimpangan pupuk subsidi, ini jelas sebuah penyimpangan serius," kata Febi.
Dia juga menyinyalir penjualan pupuk bersubsidi ini dilakukan oleh sejumlah oknum yang memang sengaja memanfaatkan momen kelangkaan pupuk dan musim tanam dengan menjual pupuk bantuan secara serampangan.
Dia mengaku prihatin jika ada oknum yang sengaja mempermainkan harga pupuk bersubsidi dengan mengorbankan petani yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Di sisi lain dia melihat instansi terkait terkesan tidak peduli dengan nasib para petani yang mengalami kelangkaan pupuk karena adanya permainan harga tersebut.
Sejumlah petani yang sempat menemui Komisi B DPRD Pesawaran untuk mengadukan adanya indikasi penjualan pupuk subsidi ini mengaku tidak berdaya berhadapan dengan para pedagang yang menjual pupuk secara semaunya.
"Mau ke mana lagi kami mengadu? Pupuk yang sudah jelas-jelas bersubsidi justru dijual dengan harga yang mahal. Kalau seperti ini, bagaimana kami bisa menanam padi?" kata Supratikno, petani warga Negerikaton.
Berlangsung lama
Ia dan petani lainnya juga menambahkan penjualan pupuk subsidi di atas harga rata-rata ini sudah berlangsung sejak lama.
Dampaknya, para petani yang tergabung dalam gapoktan terpaksa membeli pupuk dengan cara yarnen (bayar setelah panen, red)) karena tidak memiliki uang untuk membeli pupuk.
"Karena tak ada cara lain. Risikonya hampir setengah dari hasil panen habis hanya untuk membayar utang pupuk," ujar dia.
Kepada DPRD setempat, para keluarga gapoktan di dua kecamatan berharap wakil rakyat dapat memberikan solusi maupun mengambil tindakan terhadap oknum-oknum yang bermain dalam penjualan pupuk bersubsidi. "Cuma kepada wakil rakyat kami mengadu," kata Supratikno.
Di tempat terpisah, tak ada satu pun pihak dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pesawaran yang mau memberikan komentar terkait dengan adanya indikasi penjualan pupuk subsidi dengan harga yang tinggi.n SWA/D-1
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010011908015733
GEDONGTATAAN (Lampost): Komisi B DPRD Pesawaran menemukan indikasi penyimpangan penjualan pupuk bersubsidi yang dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET).
Akibatnya, petani kesulitan memenuhi kebutuhan pupuk karena para petani tidak memiliki cukup uang untuk membeli pupuk yang dijual dengan harga mahal.
Anggota Komisi B DPRD Pesawaran Febi Arisma, kemarin (18-1), mengatakan indikasi ini didapati setelah komisi mendapat pengaduan dari puluhan keluarga kelompok tani (gapoktan) di Kecamatan Negerikaton dan Kecamatan Tegineneng. Kedua kelompok ini melaporkan adanya penjualan pupuk subsidi yang melampaui harga eceran tertinggi. Akibatnya, banyak petani yang menjerit karena tidak mampu membeli pupuk subsidi karena dijual dengan harga tinggi.
"Kami sedang mendalami pengaduan dari gapoktan ini. Kalau memang benar-benar ada indikasi penyimpangan pupuk subsidi, ini jelas sebuah penyimpangan serius," kata Febi.
Dia juga menyinyalir penjualan pupuk bersubsidi ini dilakukan oleh sejumlah oknum yang memang sengaja memanfaatkan momen kelangkaan pupuk dan musim tanam dengan menjual pupuk bantuan secara serampangan.
Dia mengaku prihatin jika ada oknum yang sengaja mempermainkan harga pupuk bersubsidi dengan mengorbankan petani yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Di sisi lain dia melihat instansi terkait terkesan tidak peduli dengan nasib para petani yang mengalami kelangkaan pupuk karena adanya permainan harga tersebut.
Sejumlah petani yang sempat menemui Komisi B DPRD Pesawaran untuk mengadukan adanya indikasi penjualan pupuk subsidi ini mengaku tidak berdaya berhadapan dengan para pedagang yang menjual pupuk secara semaunya.
"Mau ke mana lagi kami mengadu? Pupuk yang sudah jelas-jelas bersubsidi justru dijual dengan harga yang mahal. Kalau seperti ini, bagaimana kami bisa menanam padi?" kata Supratikno, petani warga Negerikaton.
Berlangsung lama
Ia dan petani lainnya juga menambahkan penjualan pupuk subsidi di atas harga rata-rata ini sudah berlangsung sejak lama.
Dampaknya, para petani yang tergabung dalam gapoktan terpaksa membeli pupuk dengan cara yarnen (bayar setelah panen, red)) karena tidak memiliki uang untuk membeli pupuk.
"Karena tak ada cara lain. Risikonya hampir setengah dari hasil panen habis hanya untuk membayar utang pupuk," ujar dia.
Kepada DPRD setempat, para keluarga gapoktan di dua kecamatan berharap wakil rakyat dapat memberikan solusi maupun mengambil tindakan terhadap oknum-oknum yang bermain dalam penjualan pupuk bersubsidi. "Cuma kepada wakil rakyat kami mengadu," kata Supratikno.
Di tempat terpisah, tak ada satu pun pihak dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pesawaran yang mau memberikan komentar terkait dengan adanya indikasi penjualan pupuk subsidi dengan harga yang tinggi.n SWA/D-1
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010011908015733
Jerman Larang Pemakaian Internet Explorer
10:48:00 AM
Sabtu, 16 Januari 2010 | 15:29 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Internet Explorer bikinan Microsoft kembali mendapat ganjalan. Kalau dulu, dipersoalkan gara-gara dianggap monopoli, sekarang pemerintah Jerman melarang penggunaan IE di kantor instansi. Hanya, larangan ini tidak permananen. Hanya sampai Microsoft mengeluarkan rilis yang menutup lubang keamanan pada IE.
IE terbaru diketahui memiliki lubang yang bisa dimanfaatkan oleh hacker untuk menyuntikkan kode berbahaya saat pengguna berselancar. Lubang ini biasa digunakan oleh "Operation Aura" yang juga pernah membobol Google dan perusahaan lainnya dalam beberapa hari terakhir.
Pernyataan larangan ini dikeluarkan oleh BSI, lembaga keamanan internet Jerman. "IE tak aman, bahkan meskipun saat pengguna menggunakan mode terproteksi," kata siaran pers BSI.
Larangan ini mungkin tak akan berdampak pada pangsa pasar perambang. Di pasar ini peramban IE memang masih nomor satu, disusul Mozilla Firefox, Opera, dan Google Chrome. Larangan ini setidaknya akan mengurangi dominasi IE di Jerman.
Anda bisa membaca laporan adanya lubang IE ini di sini. Di sana disebutkan "publicly exploited vulnerability in Internet Explorer.” Atau dengan kata lain, IE bermasalah dan hacker tahu cara memanfaatkan lubang tersebut.
BS | TheNextWeb
http://www.tempointeraktif.com/hg/it/2010/01/16/brk,20100116-219523,id.html
TEMPO Interaktif, Jakarta - Internet Explorer bikinan Microsoft kembali mendapat ganjalan. Kalau dulu, dipersoalkan gara-gara dianggap monopoli, sekarang pemerintah Jerman melarang penggunaan IE di kantor instansi. Hanya, larangan ini tidak permananen. Hanya sampai Microsoft mengeluarkan rilis yang menutup lubang keamanan pada IE.
IE terbaru diketahui memiliki lubang yang bisa dimanfaatkan oleh hacker untuk menyuntikkan kode berbahaya saat pengguna berselancar. Lubang ini biasa digunakan oleh "Operation Aura" yang juga pernah membobol Google dan perusahaan lainnya dalam beberapa hari terakhir.
Pernyataan larangan ini dikeluarkan oleh BSI, lembaga keamanan internet Jerman. "IE tak aman, bahkan meskipun saat pengguna menggunakan mode terproteksi," kata siaran pers BSI.
Larangan ini mungkin tak akan berdampak pada pangsa pasar perambang. Di pasar ini peramban IE memang masih nomor satu, disusul Mozilla Firefox, Opera, dan Google Chrome. Larangan ini setidaknya akan mengurangi dominasi IE di Jerman.
Anda bisa membaca laporan adanya lubang IE ini di sini. Di sana disebutkan "publicly exploited vulnerability in Internet Explorer.” Atau dengan kata lain, IE bermasalah dan hacker tahu cara memanfaatkan lubang tersebut.
BS | TheNextWeb
http://www.tempointeraktif.com/hg/it/2010/01/16/brk,20100116-219523,id.html
Pembuatan KTP Nasional Repotkan Warga
9:29:00 PM
Jumat, 08-01-10 | 09:57
KUNINGAN -- Lantaran masih kurangnya sosialisasi, pemberlakuan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasional, mulai Januari 2010 di Kabupaten Kuningan, malah membuat warga kerepotan.
Pasalnya, warga belum tahu prosedur birokrasi yang harus dilewati untuk membuat KTP nasional. Bahkan, petugas di kecamatan pun belum tahu mekanismenya. Dampaknya, warga seperti diping-pong untuk mengurus kartu identitas itu.
Seperti dialami Ansori (45), warga Cilebak. Saat dia ke kecamatan, petugs menolaknya. Dia disuruhlangsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kuningan. Untuk ke kabupaten, jelas membutuhkan ongkos trnsport. "Masa sih saya harus buat KTP langsung ke kabupaten. Ongkosnya saja sudah berapa. Ini sangat merepotkan," keluh dia kepada Radar Cirebon, 7 Januari.
Dia cerita, baru mengetahui aturan tersebut saat ini. Ayah beranak dua itu tidak pernah mendengar adanya sosialisasi prosedur pembuatan KTP baru, atau KTP nasional, baik dari desa, kecamatan, maupun kabupaten. Begitupula para tetangganya saat ditanya, mereka tidak tahu.
Dikonfirmasi masalah itu, Kepala Bidang Kependudukan Disdukcapil, H Djehra menyatakan telah melakukan sosialisasi pada Juli 2009. Namun, saat itu pemberlakuan KTP nasional ditangguhkan karena pihak kecamatan mengusulkan agar pembuatan KTP tetap di kantor kecamatan. Bupati, katanya, sudah mengusulkan ke Depdagri, tapi Depdagri menolaknya dan meminta pelaksanaan KTP nasional disesuaikan dengan ketentuan yang ada.
Disebutkan, Djehra biaya KTP Nasional Rp10.000, begitupula biaya pembuatan kartu keluarga (KK). Pihaknya tidak mungkin melakukan pungli di luar biaya tersebut. "Kami takut melakukan pungli karena kami pasti jadi sorotan," kata dia. Dijelaskan pula, prosedur pembuatan KTP nasional masih seperti biasa. Diawali permohonan ke tingkat RT, RW, desa/kelurahan, dan kecamatan. Nah, dari kecamatan diajukan secara kolektif ke Disdukcapil oleh petugas kecamatan.
"Jadi warga pemohon tidak perlu ke Disdukcapil, tapi jauhnya cukup sampai ke kecamatan. Kita sudah mengoordinasikan prosedur itu ke semua kecamatan. Bahkan untuk pengajuan kolektifnya, kami buatkan jadwal. Kalau sekaligus, khawatir petugas kami di sini kelabakan," kata dia.
Apa yang dibeberkan Djehra tampaknya belum terlihat di lapangan. Menurut cerita Jhonli (38), warga Windusengkahan, seperti biasa, ia memroses pembuatan KTP ke kelurahan. Namun, saat sampai ke tingkat kecamatan, petugasnya menyuruh dia langsung ke Disdukcapil. Tapi saat ke Disdukcapil, da kembali disuruh mengurusnya dulu ke tingkat kecamatan.
"Parah, saya dilempar ke sana ke sini. Mau buat KTP sekarang benar-benar capek lima kali," keluh dia. Jonli mempertanyakan sosialisasi pembuatan KTP nasional ini. Ia mensinyalir Disdukcapil tidak pernah melakukan sosialisasinya kepada masyarakat. Hal itu terbukti dengan adanya saling lempar di tingkat kecamatan dan Disdukcapil. "Sejauh ini, saya sendiri pun tidak pernah mendengar adanya sosialisasi KTP nasional di Kuningan," akunya.
Masyarakat harus mengetahui prosedur pembuatan KTP baru sedetilnya, termasuk biaya, lamanya pembuatan, hingga penjelasan lainnya. "Itu penting supaya masyarakat tidak dibodohi. Misalkan biaya KTP baru cuma Rp10.000, tapi oleh oknum aparat, baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun Disdukcapil tiba-tiba menjadi lebih tinggi," ujar dia. (jpnn)
http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=78320
KUNINGAN -- Lantaran masih kurangnya sosialisasi, pemberlakuan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasional, mulai Januari 2010 di Kabupaten Kuningan, malah membuat warga kerepotan.
Pasalnya, warga belum tahu prosedur birokrasi yang harus dilewati untuk membuat KTP nasional. Bahkan, petugas di kecamatan pun belum tahu mekanismenya. Dampaknya, warga seperti diping-pong untuk mengurus kartu identitas itu.
Seperti dialami Ansori (45), warga Cilebak. Saat dia ke kecamatan, petugs menolaknya. Dia disuruhlangsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kuningan. Untuk ke kabupaten, jelas membutuhkan ongkos trnsport. "Masa sih saya harus buat KTP langsung ke kabupaten. Ongkosnya saja sudah berapa. Ini sangat merepotkan," keluh dia kepada Radar Cirebon, 7 Januari.
Dia cerita, baru mengetahui aturan tersebut saat ini. Ayah beranak dua itu tidak pernah mendengar adanya sosialisasi prosedur pembuatan KTP baru, atau KTP nasional, baik dari desa, kecamatan, maupun kabupaten. Begitupula para tetangganya saat ditanya, mereka tidak tahu.
Dikonfirmasi masalah itu, Kepala Bidang Kependudukan Disdukcapil, H Djehra menyatakan telah melakukan sosialisasi pada Juli 2009. Namun, saat itu pemberlakuan KTP nasional ditangguhkan karena pihak kecamatan mengusulkan agar pembuatan KTP tetap di kantor kecamatan. Bupati, katanya, sudah mengusulkan ke Depdagri, tapi Depdagri menolaknya dan meminta pelaksanaan KTP nasional disesuaikan dengan ketentuan yang ada.
Disebutkan, Djehra biaya KTP Nasional Rp10.000, begitupula biaya pembuatan kartu keluarga (KK). Pihaknya tidak mungkin melakukan pungli di luar biaya tersebut. "Kami takut melakukan pungli karena kami pasti jadi sorotan," kata dia. Dijelaskan pula, prosedur pembuatan KTP nasional masih seperti biasa. Diawali permohonan ke tingkat RT, RW, desa/kelurahan, dan kecamatan. Nah, dari kecamatan diajukan secara kolektif ke Disdukcapil oleh petugas kecamatan.
"Jadi warga pemohon tidak perlu ke Disdukcapil, tapi jauhnya cukup sampai ke kecamatan. Kita sudah mengoordinasikan prosedur itu ke semua kecamatan. Bahkan untuk pengajuan kolektifnya, kami buatkan jadwal. Kalau sekaligus, khawatir petugas kami di sini kelabakan," kata dia.
Apa yang dibeberkan Djehra tampaknya belum terlihat di lapangan. Menurut cerita Jhonli (38), warga Windusengkahan, seperti biasa, ia memroses pembuatan KTP ke kelurahan. Namun, saat sampai ke tingkat kecamatan, petugasnya menyuruh dia langsung ke Disdukcapil. Tapi saat ke Disdukcapil, da kembali disuruh mengurusnya dulu ke tingkat kecamatan.
"Parah, saya dilempar ke sana ke sini. Mau buat KTP sekarang benar-benar capek lima kali," keluh dia. Jonli mempertanyakan sosialisasi pembuatan KTP nasional ini. Ia mensinyalir Disdukcapil tidak pernah melakukan sosialisasinya kepada masyarakat. Hal itu terbukti dengan adanya saling lempar di tingkat kecamatan dan Disdukcapil. "Sejauh ini, saya sendiri pun tidak pernah mendengar adanya sosialisasi KTP nasional di Kuningan," akunya.
Masyarakat harus mengetahui prosedur pembuatan KTP baru sedetilnya, termasuk biaya, lamanya pembuatan, hingga penjelasan lainnya. "Itu penting supaya masyarakat tidak dibodohi. Misalkan biaya KTP baru cuma Rp10.000, tapi oleh oknum aparat, baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun Disdukcapil tiba-tiba menjadi lebih tinggi," ujar dia. (jpnn)
http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=78320
Gratis Dulu, Aturan Belakangan
8:47:00 PM
Senin, 11 Januari 2010 | 8:12 WIB
KLOJEN-SURYA- Meski retribusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berobat di Puskesmas sudah digratiskan, Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ternyata belum direvisi. Payung hukum bagi penggratisan layanan kesehatan di puskesmas untuk sementara menggunakan peraturan wali kota (Perwali).
Seperti diketahui, sejak Januari 2010 retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas di Kota Malang digratiskan. Retribusi itu sebelumnya sebesar Rp 3.000 per pasien. Program berobat gratis di puskesmas itu baru pada retribusi untuk pemeriksaan dan obat, sedang untuk tindakan medis dan uji laboratorium pasien masih tetap dibebani biaya.
Asisten I Sekkota bidang Administrasi Pemerintahan, Drs Wahyu Setianto MM, saat dikonfirmasi, Minggu (10/1) mengatakan, revisi Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan itu sangat mendesak. Sebab, penggratisannya sudah dilakukan, sedangkan salah satu pasal di Perda terkait retribusi belum direvisi. “Rencananya Senin (11/1) ini revisi Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan akan dibahas bersama dewan,” jelas Wahyu.
Diungkapkan Wahyu, Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan itu merupakan salah satu dari 16 rencana peraturan daerah (Raperda) yang dibikin eksekutif. Selain, Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan, Raperda lain yang mendesak dibahas adalah tentang revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang (RPJM), dan Raperda Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurut Wahyu, seiring berlakunya UU No 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pada 2011 BPHTB harus dipungut sendiri oleh pemkot. “Karena itu, perda tentang BPHTB harus rampung tahun ini,” jelas Wahyu.
Ditambahkan Wahyu, 16 Raperda yang akan diluncurkan ke dewan selama 2010 antara lain tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Penyelenggaraan Kesehatan, Pengelolaan Sampah, Amdal Lalin, Penyelenggaraan Pariwisata, Pengaturan Menara Telekomunikasi, Retribusi Parkir, Retribusi Pariwisata , RPJM, RTRW, KORPRI, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya.ekn
http://www.surya.co.id/2010/01/11/gratis-dulu-aturan-belakangan.html
KLOJEN-SURYA- Meski retribusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berobat di Puskesmas sudah digratiskan, Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ternyata belum direvisi. Payung hukum bagi penggratisan layanan kesehatan di puskesmas untuk sementara menggunakan peraturan wali kota (Perwali).
Seperti diketahui, sejak Januari 2010 retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas di Kota Malang digratiskan. Retribusi itu sebelumnya sebesar Rp 3.000 per pasien. Program berobat gratis di puskesmas itu baru pada retribusi untuk pemeriksaan dan obat, sedang untuk tindakan medis dan uji laboratorium pasien masih tetap dibebani biaya.
Asisten I Sekkota bidang Administrasi Pemerintahan, Drs Wahyu Setianto MM, saat dikonfirmasi, Minggu (10/1) mengatakan, revisi Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan itu sangat mendesak. Sebab, penggratisannya sudah dilakukan, sedangkan salah satu pasal di Perda terkait retribusi belum direvisi. “Rencananya Senin (11/1) ini revisi Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan akan dibahas bersama dewan,” jelas Wahyu.
Diungkapkan Wahyu, Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan itu merupakan salah satu dari 16 rencana peraturan daerah (Raperda) yang dibikin eksekutif. Selain, Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan, Raperda lain yang mendesak dibahas adalah tentang revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang (RPJM), dan Raperda Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurut Wahyu, seiring berlakunya UU No 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pada 2011 BPHTB harus dipungut sendiri oleh pemkot. “Karena itu, perda tentang BPHTB harus rampung tahun ini,” jelas Wahyu.
Ditambahkan Wahyu, 16 Raperda yang akan diluncurkan ke dewan selama 2010 antara lain tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Penyelenggaraan Kesehatan, Pengelolaan Sampah, Amdal Lalin, Penyelenggaraan Pariwisata, Pengaturan Menara Telekomunikasi, Retribusi Parkir, Retribusi Pariwisata , RPJM, RTRW, KORPRI, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya.ekn
http://www.surya.co.id/2010/01/11/gratis-dulu-aturan-belakangan.html
Pembangunan Belum Mengakar
7:36:00 PM
Jumat, 8 Januari 2010 | 12:58 WITA
GUBERNUR NTT, Drs. Frans Lebu Raya, Kamis (7/1/2010), menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Satker tiap kabupaten/kota.
Usai penyerahan DIPA dilanjutkan dengan rapat kerja dengan para bupati/walikota untuk membahas pengelolaan anggaran agar sesuai peruntukannya.
Sebagaimana diberitakan (Pos Kupang, 7/1/2010), pada penyerahan DIPA itu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mendapatkan dana alokasi umum (DAU) untuk tahun anggaran 2010 sebesar Rp 404.411.568.000.
Kabupaten lainnya berkisar antara Rp 181 miliar lebih hingga Rp 350 miliar lebih. Sedangkan total DAU untuk Propinsi NTT mencapai Rp 6.485.893.817.000 (Rp 6,4 triliun).
Penyerahan DIPA pada tiap tahun itu sebagai tanda dimulainya tahun anggaran yang baru. Yang menjadi titik tekanan adalah bagaimana agar dana itu terserap dan bermanfaat bagi masyarakat.
Penyerahan DIPA pun telah melalui sejumlah tahap. Terakhir dilakukan asistensi anggaran untuk tiap kabupaten/kota di pemprop yang dihadiri Satker dan DPRD setempat. Asistensi dilakukan untuk mengetahui usulan anggaran tiap kabupaten/kota, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak.
Dari berbagai pengalaman, banyak usulan anggaran dari kabupaten/kota dipangkas dengan alasan menyalahi ketentuan. Tetapi, ada pula kabupaten/kota yang tetap mempertahankan alasan mengapa anggaran itu diajukan. Yang penting argumentatif dan bisa dipertanggungjawabkan.
Kita semua mafhum. Ketentuan itu dibuat di Jakarta. Latar belakang pembuat aturan itu adalah mereka yang selama ini bertugas di luar NTT dengan berbagai kelebihannya. Ketika aturan ini diaplikasikan di NTT, maka banyak hal yang tidak pas dengan kondisi di daerah. Karena itu tak salah bila ketentuan yang ada disesuaikan dengan kondisi di daerah.
Sebenarnya pemerintah tidak boleh kaku pada aturan. Harus bijaksana dengan memahami kondisi riil wilayah NTT. Dengan kondisi NTT yang kering kerontang, curah hujan cuma tiga bulan, sarana transportasi darat, laut dan udara yang masih terbatas, kemiskinan yang masih membelenggu serta sejumlah persoalan yang tak pernah sepi sepanjang tahun, maka butuh terobosan- terobosan kreatif untuk menanggulanginya.
Namun terobosan yang dilakukan harus benar-benar demi kepentingan umum. Sebab, seringkali muncul kebijakan yang mengatasnamai masyarakat, namun terimplisit kepentinga pribadi atau kelompok tertentu saja.
Bagi kita, bila pemerintah pusat, propinsi dan tiap kabupaten/kota mengganggarkan dana miliaran sampai triliunan rupiah untuk pembangunan, maka mestinya kita dapat merasakan perubahan-perubahan. Saat ini perubahan itu berjalan di tempat. Kemiskinan masih menjadi bagian hidup masyarakat di NTT. Kesehatan masyarakat masih menjadi masalah.
Yang menyolok adalah munculnya orang kaya baru. Atau perubahan itu seringkali muncul pada kelompok- kelompok tertentu saja.
Mengapa kerapkali masyarakat melakukan protes? Ini merupakan indiktor bahwa pembangunan itu belum sampai ke bawah. Pembangunan belum mengakar. Para pejabat pun hanya beretorika. Hanya mengumbar kata- kata. Pejabat hanya memberi janji.
Kita patut bersedih tatkala melihat perangai pejabat kita seperti ini. Ada pejabat yang pandai berdiplomasi. Mengumbar senyum dan tak pernah sepi mengunjungi masyarakat. Tapi hasilnya pun sama; kemiskinan masih merajalela.
Kritik ini kita sampaikan karena banyak hal yang belum berubah, terutama perilaku para pejabat kita. Di saat berkuasa, mereka memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan untuk mempertahankan posisi. Kroni-kroni diperkuat dan masyarakat hanya mendapat janji-janji.
Kembali kepada penggunaan DAU. Dana ini diberikan kepada tiap kabupaten/kota sesuai jumlah penduduk, luas wilayah, pendapatan per kapita per tahun dan sejumlah kriteria lainnya. Sekarang sedang diperjuangkan agar luas lautan, juga menjadi salah satu indikator besarnya alokasi DAU. Dengan demikian bila hal ini dipenuhi maka diharapkan DAU tiap kabupaten/kota di NTT akan meningkat.
Kita harus jujur mengatakan bahwa selama ini DAU yang ada hanya pas untuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan kebutuhan rutin lainnya. Sisanya tak seberapa untuk kegiatan pembangunan. *
http://www.pos-kupang.com/read/artikel/41449/pembangunan-belum-mengakar
GUBERNUR NTT, Drs. Frans Lebu Raya, Kamis (7/1/2010), menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Satker tiap kabupaten/kota.
Usai penyerahan DIPA dilanjutkan dengan rapat kerja dengan para bupati/walikota untuk membahas pengelolaan anggaran agar sesuai peruntukannya.
Sebagaimana diberitakan (Pos Kupang, 7/1/2010), pada penyerahan DIPA itu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mendapatkan dana alokasi umum (DAU) untuk tahun anggaran 2010 sebesar Rp 404.411.568.000.
Kabupaten lainnya berkisar antara Rp 181 miliar lebih hingga Rp 350 miliar lebih. Sedangkan total DAU untuk Propinsi NTT mencapai Rp 6.485.893.817.000 (Rp 6,4 triliun).
Penyerahan DIPA pada tiap tahun itu sebagai tanda dimulainya tahun anggaran yang baru. Yang menjadi titik tekanan adalah bagaimana agar dana itu terserap dan bermanfaat bagi masyarakat.
Penyerahan DIPA pun telah melalui sejumlah tahap. Terakhir dilakukan asistensi anggaran untuk tiap kabupaten/kota di pemprop yang dihadiri Satker dan DPRD setempat. Asistensi dilakukan untuk mengetahui usulan anggaran tiap kabupaten/kota, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak.
Dari berbagai pengalaman, banyak usulan anggaran dari kabupaten/kota dipangkas dengan alasan menyalahi ketentuan. Tetapi, ada pula kabupaten/kota yang tetap mempertahankan alasan mengapa anggaran itu diajukan. Yang penting argumentatif dan bisa dipertanggungjawabkan.
Kita semua mafhum. Ketentuan itu dibuat di Jakarta. Latar belakang pembuat aturan itu adalah mereka yang selama ini bertugas di luar NTT dengan berbagai kelebihannya. Ketika aturan ini diaplikasikan di NTT, maka banyak hal yang tidak pas dengan kondisi di daerah. Karena itu tak salah bila ketentuan yang ada disesuaikan dengan kondisi di daerah.
Sebenarnya pemerintah tidak boleh kaku pada aturan. Harus bijaksana dengan memahami kondisi riil wilayah NTT. Dengan kondisi NTT yang kering kerontang, curah hujan cuma tiga bulan, sarana transportasi darat, laut dan udara yang masih terbatas, kemiskinan yang masih membelenggu serta sejumlah persoalan yang tak pernah sepi sepanjang tahun, maka butuh terobosan- terobosan kreatif untuk menanggulanginya.
Namun terobosan yang dilakukan harus benar-benar demi kepentingan umum. Sebab, seringkali muncul kebijakan yang mengatasnamai masyarakat, namun terimplisit kepentinga pribadi atau kelompok tertentu saja.
Bagi kita, bila pemerintah pusat, propinsi dan tiap kabupaten/kota mengganggarkan dana miliaran sampai triliunan rupiah untuk pembangunan, maka mestinya kita dapat merasakan perubahan-perubahan. Saat ini perubahan itu berjalan di tempat. Kemiskinan masih menjadi bagian hidup masyarakat di NTT. Kesehatan masyarakat masih menjadi masalah.
Yang menyolok adalah munculnya orang kaya baru. Atau perubahan itu seringkali muncul pada kelompok- kelompok tertentu saja.
Mengapa kerapkali masyarakat melakukan protes? Ini merupakan indiktor bahwa pembangunan itu belum sampai ke bawah. Pembangunan belum mengakar. Para pejabat pun hanya beretorika. Hanya mengumbar kata- kata. Pejabat hanya memberi janji.
Kita patut bersedih tatkala melihat perangai pejabat kita seperti ini. Ada pejabat yang pandai berdiplomasi. Mengumbar senyum dan tak pernah sepi mengunjungi masyarakat. Tapi hasilnya pun sama; kemiskinan masih merajalela.
Kritik ini kita sampaikan karena banyak hal yang belum berubah, terutama perilaku para pejabat kita. Di saat berkuasa, mereka memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan untuk mempertahankan posisi. Kroni-kroni diperkuat dan masyarakat hanya mendapat janji-janji.
Kembali kepada penggunaan DAU. Dana ini diberikan kepada tiap kabupaten/kota sesuai jumlah penduduk, luas wilayah, pendapatan per kapita per tahun dan sejumlah kriteria lainnya. Sekarang sedang diperjuangkan agar luas lautan, juga menjadi salah satu indikator besarnya alokasi DAU. Dengan demikian bila hal ini dipenuhi maka diharapkan DAU tiap kabupaten/kota di NTT akan meningkat.
Kita harus jujur mengatakan bahwa selama ini DAU yang ada hanya pas untuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan kebutuhan rutin lainnya. Sisanya tak seberapa untuk kegiatan pembangunan. *
http://www.pos-kupang.com/read/artikel/41449/pembangunan-belum-mengakar
Sehatkan PLN, Pemerintah Ajukan Perubahan APBN 2010
12:36:00 PM
Wednesday, 30 December 2009 09:53
JAKARTA - Pemerintah siap mengajukan perubahan APBN 2010 untuk mengakomodir kebutuhan penyehatan PT PLN (Persero) sekira Rp32 triliun. Dana tersebut diperlukan untuk menutup kebutuhan investasi listrik secara keseluruhan.
"APBNP akan kami usulkan karena ada perubahan kebijakan untuk menutup kebutuhan pasokan listrik," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu di Jakarta, hari ini.
Nantinya, dana sebesar Rp32 triliun tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kehandalan listrik nasional dengan mengganti perlengkapan yang kurang namun di luar dari alokasi subsidi listrik.
Adapun untuk memenuhi kebutuhan penyehatan PLN sebesar Rp32 triliun akan diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang nantinya akan dipinjamkan kepada PLN dengan bunga nol persen. Sehingga dana tersebut menjadi pinjaman lunak. Pembiayaan dari SBN sendiri diperkirakan akan mencapai Rp10 triliun.
Untuk itu, pemerintah akan mengajukan kenaikan margin bagi PT PLN (Persero) dari lima persen menjadi delapan persen pada 2010 kepada DPR. Sekretaris Menteri BUMN Said Didu mengatakan bahwa pada kesepakatan awal margin yang diberikan kepada PLN hanya sebesar lima persen.
Angka itu dikombinasikan dengan tiga kebijakan pemerintah kepada PLN di antaranya dengan percepatan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Namun dengan meminta kenaikan margin PLN menjadi delapan persen ini, pemerintah tidak perlu lagi menaikkan TDL. "Margin dinaikkan delapan persen dan tidak perlu ada kenaikan TDL" ujar Said.
Dengan kenaikan margin sebesar satu persen, akan meningkatkan kemampuan PLN untuk mencari pinjaman sebesar Rp7 triliun. Dengan kenaikan margin PLN tiga persen lagi, maka PLN akan mampu mencari pinjaman sebesar Rp21 triliun lagi.
(dat07/kez)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77698:-sehatkan-pln-pemerintah-ajukan-perubahan-apbn-2010&catid=18:bisnis&Itemid=95
JAKARTA - Pemerintah siap mengajukan perubahan APBN 2010 untuk mengakomodir kebutuhan penyehatan PT PLN (Persero) sekira Rp32 triliun. Dana tersebut diperlukan untuk menutup kebutuhan investasi listrik secara keseluruhan.
"APBNP akan kami usulkan karena ada perubahan kebijakan untuk menutup kebutuhan pasokan listrik," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu di Jakarta, hari ini.
Nantinya, dana sebesar Rp32 triliun tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kehandalan listrik nasional dengan mengganti perlengkapan yang kurang namun di luar dari alokasi subsidi listrik.
Adapun untuk memenuhi kebutuhan penyehatan PLN sebesar Rp32 triliun akan diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang nantinya akan dipinjamkan kepada PLN dengan bunga nol persen. Sehingga dana tersebut menjadi pinjaman lunak. Pembiayaan dari SBN sendiri diperkirakan akan mencapai Rp10 triliun.
Untuk itu, pemerintah akan mengajukan kenaikan margin bagi PT PLN (Persero) dari lima persen menjadi delapan persen pada 2010 kepada DPR. Sekretaris Menteri BUMN Said Didu mengatakan bahwa pada kesepakatan awal margin yang diberikan kepada PLN hanya sebesar lima persen.
Angka itu dikombinasikan dengan tiga kebijakan pemerintah kepada PLN di antaranya dengan percepatan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Namun dengan meminta kenaikan margin PLN menjadi delapan persen ini, pemerintah tidak perlu lagi menaikkan TDL. "Margin dinaikkan delapan persen dan tidak perlu ada kenaikan TDL" ujar Said.
Dengan kenaikan margin sebesar satu persen, akan meningkatkan kemampuan PLN untuk mencari pinjaman sebesar Rp7 triliun. Dengan kenaikan margin PLN tiga persen lagi, maka PLN akan mampu mencari pinjaman sebesar Rp21 triliun lagi.
(dat07/kez)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77698:-sehatkan-pln-pemerintah-ajukan-perubahan-apbn-2010&catid=18:bisnis&Itemid=95
Pungli Oknum Polisi Naik 53,84 Persen
11:54:00 AM
Rabu, 30 Desember 2009 | 01:04 WITA
Jakarta, Tribun - Jumlah oknum polisi yang melakukan pungutan liar di wilayah Jakarta dan sekitarnya meningkat 53,84 persen, atau dari 13 orang pada 2008 menjadi 20 orang pada 2009. Sementara polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba juga naik 5,55 persen, dari 18 orang pada 2008 menjadi 19 orang pada 2009.
Data ini disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Wahyono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (29/1). "Bila dibandingkan dengan jumlah personel polda pada 2009 sebanyak 31.365, persentase anggota yang melakukan pungli dan narkoba adalah 0,063 persen dan 0,06 persen," ujar Wahyono.
Sepanjang tahun 2009, Polda Metro Jaya juga mengajukan 79 personel yang melanggar kode etik ke Komisi Kode Etik Profesi Polri.
Pada sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, 37 personel di antaranya dipecat dengan tidak hormat, enam personel dipecat dengan hormat, enam personel diharuskan meminta maaf, 10 personel harus mengikuti pendidikan ulang, sembilan personel dimutasi, enam orang dinyatakan tidak terbukti bersalah, dan tujuh personel lainnya dinyatakan melakukan perbuatan tercela.
Terkait pengaduan, Wahyono mengatakan, pada tahun ini jumlah pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS Polri, baik secara langsung maupun tidak langsung, menurun menjadi 674 pengaduan. Pada tahun lalu, angka pengaduan mencapai 844 kasus.(*)
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/65718
Jakarta, Tribun - Jumlah oknum polisi yang melakukan pungutan liar di wilayah Jakarta dan sekitarnya meningkat 53,84 persen, atau dari 13 orang pada 2008 menjadi 20 orang pada 2009. Sementara polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba juga naik 5,55 persen, dari 18 orang pada 2008 menjadi 19 orang pada 2009.
Data ini disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Wahyono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (29/1). "Bila dibandingkan dengan jumlah personel polda pada 2009 sebanyak 31.365, persentase anggota yang melakukan pungli dan narkoba adalah 0,063 persen dan 0,06 persen," ujar Wahyono.
Sepanjang tahun 2009, Polda Metro Jaya juga mengajukan 79 personel yang melanggar kode etik ke Komisi Kode Etik Profesi Polri.
Pada sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, 37 personel di antaranya dipecat dengan tidak hormat, enam personel dipecat dengan hormat, enam personel diharuskan meminta maaf, 10 personel harus mengikuti pendidikan ulang, sembilan personel dimutasi, enam orang dinyatakan tidak terbukti bersalah, dan tujuh personel lainnya dinyatakan melakukan perbuatan tercela.
Terkait pengaduan, Wahyono mengatakan, pada tahun ini jumlah pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS Polri, baik secara langsung maupun tidak langsung, menurun menjadi 674 pengaduan. Pada tahun lalu, angka pengaduan mencapai 844 kasus.(*)
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/65718
Pemadaman Listrik Hambat Pelayanan STNK
5:55:00 PM
Jumat, 18-12-09 | 20:01
WATANSOPPENG -- Pemadaman listrik yang masih terus berlanjut berdampak terhadap pelayanan instansi, seperti Kantor Samsat Soppeng. Seringnya terjadi pemadaman jam kantor membuat pelayanan pengurusan STNK sedikit terganggu.
Koordinator Samsat Soppeng, A Mappisona di ruang kerjanya, Kamis 17 Desember mengatakan, pemadaman listrik berdampak terhadap terhambatnya pelayanan ke masyarakat. Jika sebelumnya, pengesahan STNK bisa diselesaikan dalam waktu beberapa jam, kini terkadang bermalam.
"STNK terpaksa dititipkan pemiliknya. Terkadang elayanan berjalan setelah listrik menyala. Di pihak lain, pemilik STNK terkadang tidak tahan menunggu," ujarnya.
Mappisona mengaku sedikit memberi kelonggaran bagi masyarakat yang mengurus STNK bertepatan jatuh tempo. Namun dengan pemadaman listrik sehingga tidak dikenakan denda. "Kita tidak mengenakan denda jika menyetor STNK belum melewati batas akhir jatuh tempo," tambahnya.
Mappisona menjelaskan, kendaraan di Soppeng mencapai 24.534 unit. Jumlah itu terdiri atas motor sebanyak 22.443 unit dan mobil 2.091 unit.
Kormin Samsat Soppeng, Johari menambahkan, pemasukan pajak kendaraan hingga November mencapai Rp 10.4 miliar. Pemasukan tersebut terdiri atas pajak kendaraan bermotor (PKB) sekira Rp 4,6 miliar, biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp 5,8 miliar dan retribusi pelayanan jasa ketatausahaan (RPJK) sebesar Rp 119 juta. (asr)
http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=76463
WATANSOPPENG -- Pemadaman listrik yang masih terus berlanjut berdampak terhadap pelayanan instansi, seperti Kantor Samsat Soppeng. Seringnya terjadi pemadaman jam kantor membuat pelayanan pengurusan STNK sedikit terganggu.
Koordinator Samsat Soppeng, A Mappisona di ruang kerjanya, Kamis 17 Desember mengatakan, pemadaman listrik berdampak terhadap terhambatnya pelayanan ke masyarakat. Jika sebelumnya, pengesahan STNK bisa diselesaikan dalam waktu beberapa jam, kini terkadang bermalam.
"STNK terpaksa dititipkan pemiliknya. Terkadang elayanan berjalan setelah listrik menyala. Di pihak lain, pemilik STNK terkadang tidak tahan menunggu," ujarnya.
Mappisona mengaku sedikit memberi kelonggaran bagi masyarakat yang mengurus STNK bertepatan jatuh tempo. Namun dengan pemadaman listrik sehingga tidak dikenakan denda. "Kita tidak mengenakan denda jika menyetor STNK belum melewati batas akhir jatuh tempo," tambahnya.
Mappisona menjelaskan, kendaraan di Soppeng mencapai 24.534 unit. Jumlah itu terdiri atas motor sebanyak 22.443 unit dan mobil 2.091 unit.
Kormin Samsat Soppeng, Johari menambahkan, pemasukan pajak kendaraan hingga November mencapai Rp 10.4 miliar. Pemasukan tersebut terdiri atas pajak kendaraan bermotor (PKB) sekira Rp 4,6 miliar, biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp 5,8 miliar dan retribusi pelayanan jasa ketatausahaan (RPJK) sebesar Rp 119 juta. (asr)
http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=76463
Cetak KTP di Kecamatan
8:12:00 PM
Kamis, 17 Desember 2009 | 13:53 WIB
Laporan: Ramadalius
PEKANBARU, TRIBUN - Guna melakukan perbaikan pelayanan pembuatan KTP untuk masyarakat Kota Pekanbaru, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (disdukcapil ) kota Pekanbaru, mulai Desember 2009 ini akan serahkan pencetakan KTP pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Disdukcapil pada masing-masing kecamatan di Kota Pekanbaru.
Untuk mewujudkan hal tersebut Disdukcapil telah mengirim surat sejak 19 November lalu kepada Dirjen Adminduk di jakarta. Dirjen Adminduk mengatakan pada Minggu (20/12) akan diantar langsung ke Kota pekanbaru oleh Dirjen Adminduk pada acara pertemuan gubernur se Indonesai di Pekanbaru.
Setelah Minggu (20/120 surat persetujuan dirjen Adminduk diterima disdukcapil, maka dua hari kemudian lansung direalisasikan pada masing-masing UPTD di Kota Pekanbaru. Sebab, seluruh perangkat sudah siap mencapai 90 persen baik komputer, printer print, dan personil. Demikian dikatakan Kepala Disduk Capil M. Nur, melalui kepala bidang data dan informasi kependudukan Muhamad Yani Rabu (16/12) kepada Tribun.
Lebih lanjut Yani menjelaskan, diserahkannya pencetakan KTP kepada masing-masing UPTD kecamatan guna melakukan kemudahan pelayalanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi lama-lama menunggu KTP siap. (ans)
http://www.tribunpekanbaru.com/read/artikel/10531/cetak-ktp-di-kecamatan
Laporan: Ramadalius
PEKANBARU, TRIBUN - Guna melakukan perbaikan pelayanan pembuatan KTP untuk masyarakat Kota Pekanbaru, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (disdukcapil ) kota Pekanbaru, mulai Desember 2009 ini akan serahkan pencetakan KTP pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Disdukcapil pada masing-masing kecamatan di Kota Pekanbaru.
Untuk mewujudkan hal tersebut Disdukcapil telah mengirim surat sejak 19 November lalu kepada Dirjen Adminduk di jakarta. Dirjen Adminduk mengatakan pada Minggu (20/12) akan diantar langsung ke Kota pekanbaru oleh Dirjen Adminduk pada acara pertemuan gubernur se Indonesai di Pekanbaru.
Setelah Minggu (20/120 surat persetujuan dirjen Adminduk diterima disdukcapil, maka dua hari kemudian lansung direalisasikan pada masing-masing UPTD di Kota Pekanbaru. Sebab, seluruh perangkat sudah siap mencapai 90 persen baik komputer, printer print, dan personil. Demikian dikatakan Kepala Disduk Capil M. Nur, melalui kepala bidang data dan informasi kependudukan Muhamad Yani Rabu (16/12) kepada Tribun.
Lebih lanjut Yani menjelaskan, diserahkannya pencetakan KTP kepada masing-masing UPTD kecamatan guna melakukan kemudahan pelayalanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi lama-lama menunggu KTP siap. (ans)
http://www.tribunpekanbaru.com/read/artikel/10531/cetak-ktp-di-kecamatan
Depdiknas Buka Pos Pengaduan
12:58:00 PM
Senin, 14 Desember 2009 | 05:47 WIB
Masyarakat yang memiliki masalah dalam urusan pendidikan tak usah segan-segan mengadukannya ke Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Pasalnya, menjelang tutup tahun 2009 ini, Depdiknas akan membuka pos pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan persoalan pendidikan.
Menteri Pendidikan Nasional M Nuh mengatakan, pengaduan bisa disampaikan melalui pesan layanan singkat (short message service/SMS) melalui telepon seluler atau melalui surat elektronik (e-mail). “Kalau lewat surat pos nggak tekan-tekan,” ujarnya dalam acara silaturahmi dengan wartawan di Wisma Depdiknas, Cisarua, Bogor, Jumat (11/12) malam.
Alamat e-mail dan nomor SMS untuk kotak pengaduan itu akan diumumkan pada akhir Desember 2009. Pada Januari 2010 kotak pengaduan itu sudah bisa dimanfaatkan.
Mendiknas juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berdialog demi membangun pendidikan di Indonesia. Dia menyebutkan, Tekun (Tim Advokasi Korban Ujian Nasional) akan berdialog dengan Depdiknas pada Senin (14/12) ini.
Sekolah lapas
Dalam acara silaturahmi itu juga M Nuh menyatakan akan memperkuat pendidikan untuk anak-anak di lembaga pemasyarakatan (lapas), seperti di Lapas Anak Tangerang. “Konsekuensi dari pendidikan adalah nondiskriminatif, tidak boleh ada perbedaan,” tuturnya.
Program belajar yang diberikan antara lain pendidikan kesetaraan Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (SMA). “Penguatan pendidikan di lapas penekanannya pada daerah-daerah yang belum terlayani,” tutur Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, Fasli Jalal. (tan)
http://www.wartakota.co.id/read/pendidikan/18166
Masyarakat yang memiliki masalah dalam urusan pendidikan tak usah segan-segan mengadukannya ke Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Pasalnya, menjelang tutup tahun 2009 ini, Depdiknas akan membuka pos pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan persoalan pendidikan.
Menteri Pendidikan Nasional M Nuh mengatakan, pengaduan bisa disampaikan melalui pesan layanan singkat (short message service/SMS) melalui telepon seluler atau melalui surat elektronik (e-mail). “Kalau lewat surat pos nggak tekan-tekan,” ujarnya dalam acara silaturahmi dengan wartawan di Wisma Depdiknas, Cisarua, Bogor, Jumat (11/12) malam.
Alamat e-mail dan nomor SMS untuk kotak pengaduan itu akan diumumkan pada akhir Desember 2009. Pada Januari 2010 kotak pengaduan itu sudah bisa dimanfaatkan.
Mendiknas juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berdialog demi membangun pendidikan di Indonesia. Dia menyebutkan, Tekun (Tim Advokasi Korban Ujian Nasional) akan berdialog dengan Depdiknas pada Senin (14/12) ini.
Sekolah lapas
Dalam acara silaturahmi itu juga M Nuh menyatakan akan memperkuat pendidikan untuk anak-anak di lembaga pemasyarakatan (lapas), seperti di Lapas Anak Tangerang. “Konsekuensi dari pendidikan adalah nondiskriminatif, tidak boleh ada perbedaan,” tuturnya.
Program belajar yang diberikan antara lain pendidikan kesetaraan Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (SMA). “Penguatan pendidikan di lapas penekanannya pada daerah-daerah yang belum terlayani,” tutur Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, Fasli Jalal. (tan)
http://www.wartakota.co.id/read/pendidikan/18166
Urus Akte Kelahiran, Paket Cepat atau Lambat?
12:45:00 PM
Rabu, 16 Desember 2009 - 10:12 WIB
KOJA (Pos Kota) -Penawaran paket cepat atau paket biasa. Itulah terjadi saat mengurus akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Adminitrasi Jakarta Utara. Akibat ulah oknum pegawai tersebut, warga Jakarta Utara mengeluh.
“Masak saat saya tiba-tiba langsung ditawari mau paket cepat atau lambat,”jelas Deny,31 warga Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara ketika mengurus akte kelahiran anak pertamanya di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Jakarta Utara.
Dia juga menjelaskan, dalam paket itu oknum petugas juga menawarkan waktu singkat dan lama dalam pengurusan. Jika pihak pengurus meminta cepat dia diminta bayar Rp200 ribu dan jadi hanya satu hingga dua minggu. Tapi jika pakai jalur biasa hanya bayar Rp75 ribu biasanya proses pembuatannya antara dua hingga tiga bulan.
“Pengurusan akte kelahiran itukan biayanya tidak sampai Rp50 ribu, tapi kanapa ini dipatok dengan harga sebesar itu. Kami jadi ogak bikin akte kelahiran, untuk makan sehari-hari saja kurang,”jelasnya sambil menunjukkan akte kelahiran anaknya yang baru dia usai urus di Dinas Ducapil.
Hak senada juga diiyakan oleh Yadi,39, . Bapak dua anak itu terpaksa bolak-balik selama tiga bulan dari rumahnya di daerah Pademangan, Jakarta Utara ke kantor Sudin Ducapil. Menurutnya, dia terpaksa memakai jalur biasa karena tidak ada biaya untuk mengurus akte kelahiran anaknya.
“Saya terpaksa bolak-balik dari rumah ke sini, tapil Alhamdulillah udah jadi,” kata Yadi, saat ditemui usai mengurus akte kelahiran di Ducapil, Jakarta Utara.
Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil, Jakarta Utara Lukman, ketika di konfirmasi mengakui dirinya baru rapat. “Maaf ya, saya baru rapat nanti telepon lagi,”jelasnya.Namun, ketika konfirmasi lagi yang bersangkutan enggan mengangkat telepon selulernya. (wandi/B)
http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/12/16/urus-akte-kelahiran-paket-cepat-atau-lambat
KOJA (Pos Kota) -Penawaran paket cepat atau paket biasa. Itulah terjadi saat mengurus akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Adminitrasi Jakarta Utara. Akibat ulah oknum pegawai tersebut, warga Jakarta Utara mengeluh.
“Masak saat saya tiba-tiba langsung ditawari mau paket cepat atau lambat,”jelas Deny,31 warga Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara ketika mengurus akte kelahiran anak pertamanya di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Jakarta Utara.
Dia juga menjelaskan, dalam paket itu oknum petugas juga menawarkan waktu singkat dan lama dalam pengurusan. Jika pihak pengurus meminta cepat dia diminta bayar Rp200 ribu dan jadi hanya satu hingga dua minggu. Tapi jika pakai jalur biasa hanya bayar Rp75 ribu biasanya proses pembuatannya antara dua hingga tiga bulan.
“Pengurusan akte kelahiran itukan biayanya tidak sampai Rp50 ribu, tapi kanapa ini dipatok dengan harga sebesar itu. Kami jadi ogak bikin akte kelahiran, untuk makan sehari-hari saja kurang,”jelasnya sambil menunjukkan akte kelahiran anaknya yang baru dia usai urus di Dinas Ducapil.
Hak senada juga diiyakan oleh Yadi,39, . Bapak dua anak itu terpaksa bolak-balik selama tiga bulan dari rumahnya di daerah Pademangan, Jakarta Utara ke kantor Sudin Ducapil. Menurutnya, dia terpaksa memakai jalur biasa karena tidak ada biaya untuk mengurus akte kelahiran anaknya.
“Saya terpaksa bolak-balik dari rumah ke sini, tapil Alhamdulillah udah jadi,” kata Yadi, saat ditemui usai mengurus akte kelahiran di Ducapil, Jakarta Utara.
Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil, Jakarta Utara Lukman, ketika di konfirmasi mengakui dirinya baru rapat. “Maaf ya, saya baru rapat nanti telepon lagi,”jelasnya.Namun, ketika konfirmasi lagi yang bersangkutan enggan mengangkat telepon selulernya. (wandi/B)
http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/12/16/urus-akte-kelahiran-paket-cepat-atau-lambat
Anggaran DAK Pembelian Obat Dinkes Binjai Tidak Direalisasi
11:51:00 AM
Wednesday, 16 December 2009 08:54
BINJAI - Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembelian obat-obatan Dinas Kesehatan Binjai 2009 tidak direalisasi.
Kadis Kesehatan Binjai, T Murad El Fuad, pagi ini, membenarkan hal itu. Dikatakan, dana Alokasi Khusus (DAK) yang disediakan pemerintah pusat guna pembelian obat-obat masyarakat sebesar Rp500 juta.
Tidak direalisasi anggaran itu, menurutnya, akibat beberapa hal, sebab jika sekarang mau ditender, tentu sulit, sebab sudah terlambat.
Diakui, anggaran yang tersedia tidak dipergunakan membuat kerugian tersebdiri bagi instansi tersebut. Terutama obat-obatan di Puskesmas dan Puskesmas pembantu.
Mengatasi keperluan obat untuk masyarakat, katanya, pihaknya terpaksa meminta bantuan kepada Dinas Kesehatan Sumatera Utara dan dari Dana Bantuan Bawahan (DBD) dari kantor Gubsu.
“Sekarang obat-obat sudah tersedia di Puskesmas, dan masih dalam batas kewajaran dan mencukupi melayani kesehatan masyarakat,” katanya.
Disisi lain, diakui, penyakit demam berdarah di kota Binjai cukup tinggi, apalagi siklus lima tahunan, sehingga 2010 perlu diwaspadai penyakit demam berdarah.
(dat04/waspada)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74247:anggaran-dak-pembelian-obat-dinkes-binjai-tidak-direalisasi&catid=15:sumut&Itemid=28
BINJAI - Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembelian obat-obatan Dinas Kesehatan Binjai 2009 tidak direalisasi.
Kadis Kesehatan Binjai, T Murad El Fuad, pagi ini, membenarkan hal itu. Dikatakan, dana Alokasi Khusus (DAK) yang disediakan pemerintah pusat guna pembelian obat-obat masyarakat sebesar Rp500 juta.
Tidak direalisasi anggaran itu, menurutnya, akibat beberapa hal, sebab jika sekarang mau ditender, tentu sulit, sebab sudah terlambat.
Diakui, anggaran yang tersedia tidak dipergunakan membuat kerugian tersebdiri bagi instansi tersebut. Terutama obat-obatan di Puskesmas dan Puskesmas pembantu.
Mengatasi keperluan obat untuk masyarakat, katanya, pihaknya terpaksa meminta bantuan kepada Dinas Kesehatan Sumatera Utara dan dari Dana Bantuan Bawahan (DBD) dari kantor Gubsu.
“Sekarang obat-obat sudah tersedia di Puskesmas, dan masih dalam batas kewajaran dan mencukupi melayani kesehatan masyarakat,” katanya.
Disisi lain, diakui, penyakit demam berdarah di kota Binjai cukup tinggi, apalagi siklus lima tahunan, sehingga 2010 perlu diwaspadai penyakit demam berdarah.
(dat04/waspada)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74247:anggaran-dak-pembelian-obat-dinkes-binjai-tidak-direalisasi&catid=15:sumut&Itemid=28
Anggaran DAK Pembelian Obat Dinkes Binjai Tidak Direalisasi
11:51:00 AM
Wednesday, 16 December 2009 08:54
BINJAI - Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembelian obat-obatan Dinas Kesehatan Binjai 2009 tidak direalisasi.
Kadis Kesehatan Binjai, T Murad El Fuad, pagi ini, membenarkan hal itu. Dikatakan, dana Alokasi Khusus (DAK) yang disediakan pemerintah pusat guna pembelian obat-obat masyarakat sebesar Rp500 juta.
Tidak direalisasi anggaran itu, menurutnya, akibat beberapa hal, sebab jika sekarang mau ditender, tentu sulit, sebab sudah terlambat.
Diakui, anggaran yang tersedia tidak dipergunakan membuat kerugian tersebdiri bagi instansi tersebut. Terutama obat-obatan di Puskesmas dan Puskesmas pembantu.
Mengatasi keperluan obat untuk masyarakat, katanya, pihaknya terpaksa meminta bantuan kepada Dinas Kesehatan Sumatera Utara dan dari Dana Bantuan Bawahan (DBD) dari kantor Gubsu.
“Sekarang obat-obat sudah tersedia di Puskesmas, dan masih dalam batas kewajaran dan mencukupi melayani kesehatan masyarakat,” katanya.
Disisi lain, diakui, penyakit demam berdarah di kota Binjai cukup tinggi, apalagi siklus lima tahunan, sehingga 2010 perlu diwaspadai penyakit demam berdarah.
(dat04/waspada)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74247:anggaran-dak-pembelian-obat-dinkes-binjai-tidak-direalisasi&catid=15:sumut&Itemid=28
BINJAI - Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembelian obat-obatan Dinas Kesehatan Binjai 2009 tidak direalisasi.
Kadis Kesehatan Binjai, T Murad El Fuad, pagi ini, membenarkan hal itu. Dikatakan, dana Alokasi Khusus (DAK) yang disediakan pemerintah pusat guna pembelian obat-obat masyarakat sebesar Rp500 juta.
Tidak direalisasi anggaran itu, menurutnya, akibat beberapa hal, sebab jika sekarang mau ditender, tentu sulit, sebab sudah terlambat.
Diakui, anggaran yang tersedia tidak dipergunakan membuat kerugian tersebdiri bagi instansi tersebut. Terutama obat-obatan di Puskesmas dan Puskesmas pembantu.
Mengatasi keperluan obat untuk masyarakat, katanya, pihaknya terpaksa meminta bantuan kepada Dinas Kesehatan Sumatera Utara dan dari Dana Bantuan Bawahan (DBD) dari kantor Gubsu.
“Sekarang obat-obat sudah tersedia di Puskesmas, dan masih dalam batas kewajaran dan mencukupi melayani kesehatan masyarakat,” katanya.
Disisi lain, diakui, penyakit demam berdarah di kota Binjai cukup tinggi, apalagi siklus lima tahunan, sehingga 2010 perlu diwaspadai penyakit demam berdarah.
(dat04/waspada)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74247:anggaran-dak-pembelian-obat-dinkes-binjai-tidak-direalisasi&catid=15:sumut&Itemid=28
Anggaran RS Dadi Paling Besar
11:43:00 AM
Senin, 14-12-09 | 18:36
MAKASSAR -- Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi mendapat alokasi angaran paling besar dalam draf APBD Sulsel Tahun Anggaran 2010. Dari 12 rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan yang dikelola Pemprov Sulsel, RS Dadi, mendapat anggaran Rp 26 miliar lebih.
Dari jumlah itu, sebanyak Rp 13,7 miliar di antaranya akan digunakan untuk pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. Program itu antara lain untuk pengadaan obat-obatan Rp 2,8 miliar, pengadaan makan dan minum pasien Rp 3,8 miliar, serta pengadaan peralatan UGD Rp 2 miliar lebih.
Program lain yang dianggarkan dengan dana cukup besar di RS Dadi adalah peningkatan upaya kesehatan yang mencapai Rp 9,2 miliar. Program ini meliputi dropping pasien, home visite, rekreasi pasien, dan community mental health nursing.
Ada juga program peningkatan kesehatan masyarakat yang dianggarkan Rp 9 miliar lebih. Belum jelas seperti apa program ini. Program pelayanan administrasi perkantoran juga mendapat alokasi yang cukup besar di RS Dadi, yakni Rp 2 miliar lebih.
Selain itu, program peningkatan disiplin aparatur juga memakan anggaran besar, yakni Rp 387 juta lebih. Program ini antara lain berupa pengadaan pakaian dinas Rp 164,5 juta dan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu sebasar Rp 223 juta lebih.
Sementara RS Labuang Baji yang menjadi RS rujukan utama di Makassar hanya mengelola Rp 24,3 miliar. Dari jumlah itu, program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS yang mendapat alokasi terbesar, yakni mencapai Rp 14,7 miliar.
Sedangkan RSU Sayang Rakyat yang berkapasitas 1.000 tempat tidur hanya mendapat alokasi Rp 5 miliar. RS Haji mendapat Rp 10,3 miliar, disusul RSIA Sitti Fatimah Rp 8,9 miliar, dan RSIA Pertiwi Rp 7,1 miliar.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Demokrat, Sanusi Karateng, berharap anggaran tersebut bisa dimaksimalkan rumah sakit. Khususnya dalam perbaikan pelayanan kepada pasien. Jangan sampai, katanya, anggaran besar tidak sebanding dengan pelayanan.
Khusus untuk RS Dadi, Sanusi menitip pesan. Dia berharap dengan anggaran paling besar itu, Dadi bisa lebih luas jangkauannya hingga ke daerah. Di Sulsel, RS Dadi satu-satunya RS jiwa di Sulsel sehingga harus dimaksimalkan perannya. "Kita berharap tidak ada lagi orang sakit jiwa yang dipasung. Perlu dipikirkan badan khusus untuk mengelola mereka," katanya. (sap)
http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=76091
MAKASSAR -- Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi mendapat alokasi angaran paling besar dalam draf APBD Sulsel Tahun Anggaran 2010. Dari 12 rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan yang dikelola Pemprov Sulsel, RS Dadi, mendapat anggaran Rp 26 miliar lebih.
Dari jumlah itu, sebanyak Rp 13,7 miliar di antaranya akan digunakan untuk pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. Program itu antara lain untuk pengadaan obat-obatan Rp 2,8 miliar, pengadaan makan dan minum pasien Rp 3,8 miliar, serta pengadaan peralatan UGD Rp 2 miliar lebih.
Program lain yang dianggarkan dengan dana cukup besar di RS Dadi adalah peningkatan upaya kesehatan yang mencapai Rp 9,2 miliar. Program ini meliputi dropping pasien, home visite, rekreasi pasien, dan community mental health nursing.
Ada juga program peningkatan kesehatan masyarakat yang dianggarkan Rp 9 miliar lebih. Belum jelas seperti apa program ini. Program pelayanan administrasi perkantoran juga mendapat alokasi yang cukup besar di RS Dadi, yakni Rp 2 miliar lebih.
Selain itu, program peningkatan disiplin aparatur juga memakan anggaran besar, yakni Rp 387 juta lebih. Program ini antara lain berupa pengadaan pakaian dinas Rp 164,5 juta dan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu sebasar Rp 223 juta lebih.
Sementara RS Labuang Baji yang menjadi RS rujukan utama di Makassar hanya mengelola Rp 24,3 miliar. Dari jumlah itu, program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS yang mendapat alokasi terbesar, yakni mencapai Rp 14,7 miliar.
Sedangkan RSU Sayang Rakyat yang berkapasitas 1.000 tempat tidur hanya mendapat alokasi Rp 5 miliar. RS Haji mendapat Rp 10,3 miliar, disusul RSIA Sitti Fatimah Rp 8,9 miliar, dan RSIA Pertiwi Rp 7,1 miliar.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Demokrat, Sanusi Karateng, berharap anggaran tersebut bisa dimaksimalkan rumah sakit. Khususnya dalam perbaikan pelayanan kepada pasien. Jangan sampai, katanya, anggaran besar tidak sebanding dengan pelayanan.
Khusus untuk RS Dadi, Sanusi menitip pesan. Dia berharap dengan anggaran paling besar itu, Dadi bisa lebih luas jangkauannya hingga ke daerah. Di Sulsel, RS Dadi satu-satunya RS jiwa di Sulsel sehingga harus dimaksimalkan perannya. "Kita berharap tidak ada lagi orang sakit jiwa yang dipasung. Perlu dipikirkan badan khusus untuk mengelola mereka," katanya. (sap)
http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=76091
Anggaran RS Dadi Paling Besar
11:43:00 AM
Senin, 14-12-09 | 18:36
MAKASSAR -- Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi mendapat alokasi angaran paling besar dalam draf APBD Sulsel Tahun Anggaran 2010. Dari 12 rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan yang dikelola Pemprov Sulsel, RS Dadi, mendapat anggaran Rp 26 miliar lebih.
Dari jumlah itu, sebanyak Rp 13,7 miliar di antaranya akan digunakan untuk pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. Program itu antara lain untuk pengadaan obat-obatan Rp 2,8 miliar, pengadaan makan dan minum pasien Rp 3,8 miliar, serta pengadaan peralatan UGD Rp 2 miliar lebih.
Program lain yang dianggarkan dengan dana cukup besar di RS Dadi adalah peningkatan upaya kesehatan yang mencapai Rp 9,2 miliar. Program ini meliputi dropping pasien, home visite, rekreasi pasien, dan community mental health nursing.
Ada juga program peningkatan kesehatan masyarakat yang dianggarkan Rp 9 miliar lebih. Belum jelas seperti apa program ini. Program pelayanan administrasi perkantoran juga mendapat alokasi yang cukup besar di RS Dadi, yakni Rp 2 miliar lebih.
Selain itu, program peningkatan disiplin aparatur juga memakan anggaran besar, yakni Rp 387 juta lebih. Program ini antara lain berupa pengadaan pakaian dinas Rp 164,5 juta dan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu sebasar Rp 223 juta lebih.
Sementara RS Labuang Baji yang menjadi RS rujukan utama di Makassar hanya mengelola Rp 24,3 miliar. Dari jumlah itu, program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS yang mendapat alokasi terbesar, yakni mencapai Rp 14,7 miliar.
Sedangkan RSU Sayang Rakyat yang berkapasitas 1.000 tempat tidur hanya mendapat alokasi Rp 5 miliar. RS Haji mendapat Rp 10,3 miliar, disusul RSIA Sitti Fatimah Rp 8,9 miliar, dan RSIA Pertiwi Rp 7,1 miliar.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Demokrat, Sanusi Karateng, berharap anggaran tersebut bisa dimaksimalkan rumah sakit. Khususnya dalam perbaikan pelayanan kepada pasien. Jangan sampai, katanya, anggaran besar tidak sebanding dengan pelayanan.
Khusus untuk RS Dadi, Sanusi menitip pesan. Dia berharap dengan anggaran paling besar itu, Dadi bisa lebih luas jangkauannya hingga ke daerah. Di Sulsel, RS Dadi satu-satunya RS jiwa di Sulsel sehingga harus dimaksimalkan perannya. "Kita berharap tidak ada lagi orang sakit jiwa yang dipasung. Perlu dipikirkan badan khusus untuk mengelola mereka," katanya. (sap)
http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=76091
MAKASSAR -- Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi mendapat alokasi angaran paling besar dalam draf APBD Sulsel Tahun Anggaran 2010. Dari 12 rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan yang dikelola Pemprov Sulsel, RS Dadi, mendapat anggaran Rp 26 miliar lebih.
Dari jumlah itu, sebanyak Rp 13,7 miliar di antaranya akan digunakan untuk pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. Program itu antara lain untuk pengadaan obat-obatan Rp 2,8 miliar, pengadaan makan dan minum pasien Rp 3,8 miliar, serta pengadaan peralatan UGD Rp 2 miliar lebih.
Program lain yang dianggarkan dengan dana cukup besar di RS Dadi adalah peningkatan upaya kesehatan yang mencapai Rp 9,2 miliar. Program ini meliputi dropping pasien, home visite, rekreasi pasien, dan community mental health nursing.
Ada juga program peningkatan kesehatan masyarakat yang dianggarkan Rp 9 miliar lebih. Belum jelas seperti apa program ini. Program pelayanan administrasi perkantoran juga mendapat alokasi yang cukup besar di RS Dadi, yakni Rp 2 miliar lebih.
Selain itu, program peningkatan disiplin aparatur juga memakan anggaran besar, yakni Rp 387 juta lebih. Program ini antara lain berupa pengadaan pakaian dinas Rp 164,5 juta dan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu sebasar Rp 223 juta lebih.
Sementara RS Labuang Baji yang menjadi RS rujukan utama di Makassar hanya mengelola Rp 24,3 miliar. Dari jumlah itu, program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS yang mendapat alokasi terbesar, yakni mencapai Rp 14,7 miliar.
Sedangkan RSU Sayang Rakyat yang berkapasitas 1.000 tempat tidur hanya mendapat alokasi Rp 5 miliar. RS Haji mendapat Rp 10,3 miliar, disusul RSIA Sitti Fatimah Rp 8,9 miliar, dan RSIA Pertiwi Rp 7,1 miliar.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Demokrat, Sanusi Karateng, berharap anggaran tersebut bisa dimaksimalkan rumah sakit. Khususnya dalam perbaikan pelayanan kepada pasien. Jangan sampai, katanya, anggaran besar tidak sebanding dengan pelayanan.
Khusus untuk RS Dadi, Sanusi menitip pesan. Dia berharap dengan anggaran paling besar itu, Dadi bisa lebih luas jangkauannya hingga ke daerah. Di Sulsel, RS Dadi satu-satunya RS jiwa di Sulsel sehingga harus dimaksimalkan perannya. "Kita berharap tidak ada lagi orang sakit jiwa yang dipasung. Perlu dipikirkan badan khusus untuk mengelola mereka," katanya. (sap)
http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=76091
Mengurangi Kesenjangan Pembangunan
10:09:00 AM
Rabu, 9 Desember 2009 | 00:28 WITA
PEMBANGUNAN di kawasan pusat kota kian merebak. Tidak sedikit yang menyatakan pembangunan di Kota Kupang demikian pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak pusat-pusat perbelanjaan, baik dalam bentuk mal, rumah toko dan lain sebagainya.
Kondisi ini agak berbeda dengan pembangunan di kawasan pinggiran Kota Kupang. Pembangunan di kawasan pinggiran terlupakan. Atau dengan kata lain, terpinggirkan.
Beberapa daerah yang berada di kawasan pinggiran seperti Fatukoa, Naioni, Bello, Manulai II. Meski menjadi bagian dari Kota Kupang, wilayah itu lebih layak disebut kampung. Terisolir. Akses transportasi sangat sulit karena tidak ada angkutan umum. Satu-satunya kendaraan yang bisa memobilisasi warga hanyalah ojek. Warga juga sulit mengakses kesehatan dan pendidikan. Fasilitas kesehatan sangat minim, tenaga kesehatan pun jarang ditemui di puskesmas maupun puskesmas pembantu. Warga hanya mendapat pelayanan kesehatan apa adanya. Jika penyakitnya parah maka harus dibawa ke rumah sakit yang jaraknya agak jauh.
Akses pendidikan juga demikian. Untuk mengenyam pendidikan sekolah dasar, anak-anak harus rela berjalan kaki beberapa kilometer. Tentunya, dengan kondisi capek dan letih anak-anak akan tidak nyaman mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pelayanan kebutuhan dasar warga seperti air bersih dan penerangan (listrik) juga belum terpenuhi untuk warga yang menetap di daerah pinggiran.
Kita harus jujur mengakui bahwa pembangunan daerah pinggiran Kota Kupang sangat lambat. Sangat berbeda dengan kelurahan- kelurahan yang ada di dalam kawasan kota. Tidak heran kalau warga di daerah pinggiran tidak merasakan perubahan yang berarti semenjak mereka berpisah dari Kabupaten Kupang. Padahal, setiap tahun warga selalu mengusulkan berbagai hal melalui forum musrenbang.
"Kami berharap setelah bergabung dengan Kota Kupang sentuhan pembangunan akan lebih terasa, ternyata tidak," kata Terianus Penun, Ketua RW 10, Kelurahan Naioni.
Terkait dengan kondisi yang terjadi di kawasan pinggiran kota, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang sangat diperlukan oleh penduduk kawasan pinggiran adalah, pertama, kelancaran transportasi, frekuensi cukup dan biayanya terjangkau untuk memudahkan mobilitas mereka.
Kedua, kondisi pemukiman yang baik, tergambar dari kondisi jalan lingkungan yang baik, drainase yang baik agar tidak tergenang banjir, fasilitas air bersih dan sanitasi.
Ketiga, adanya fasilitas kota yang relatif mudah menjangkaunya, yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar dan rumah ibadah. Dengan adanya transportasi yang baik maka soal jarak yang agak jauh tidak terlalu menjadi persoalan.
Ketiga faktor pendukung ini terdapat juga di kawasan pinggiran tetapi tingkat pelayanannya tidak akan sama dengan kawasan pusat kota.
Berangkat dari kondisi ini, kita mengharapkan agar Pemerintah Kota Kupang mengarahkan fokus perhatian meningkatkan pembangunan kawasan pinggiran. Tentunya, sejalan dengan pendapat sejumlah anggota DPRD Kota Kupang juga menyuarakan agar pembangunan lebih diarahkan kepada daerah pinggiran.
Selain menghindari polemik, upaya itu juga untuk menghindari terjadinya kesenjangan pembangunan yang cukup besar antara kawasan pusat kota dan daerah pinggiran.
Semestinya, setelah mengetahui adanya kesenjangan pembangunan antara kawasan kota dan kawasan pinggiran, tentu pemerintah Kota Kupang harus menyusun program aksi untuk mengurangi kesenjangan. Sesungguhnya diperlukan political will untuk mengurangi kesenjangan pembangunan agar warga daerah pinggiran tidak merasa dianaktirikan.
Apakah program pengurangan kesenjangan ini akan muncul pada program 2010? Mari sama-sama kita nantikan. Kalau tidak ada, berarti wacana pembangunan daerah pinggiran hanya sebatas lips service eksekutif dan legislatif.*
http://www.pos-kupang.com/read/artikel/40191/mengurangi-kesenjangan-pembangunan
PEMBANGUNAN di kawasan pusat kota kian merebak. Tidak sedikit yang menyatakan pembangunan di Kota Kupang demikian pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak pusat-pusat perbelanjaan, baik dalam bentuk mal, rumah toko dan lain sebagainya.
Kondisi ini agak berbeda dengan pembangunan di kawasan pinggiran Kota Kupang. Pembangunan di kawasan pinggiran terlupakan. Atau dengan kata lain, terpinggirkan.
Beberapa daerah yang berada di kawasan pinggiran seperti Fatukoa, Naioni, Bello, Manulai II. Meski menjadi bagian dari Kota Kupang, wilayah itu lebih layak disebut kampung. Terisolir. Akses transportasi sangat sulit karena tidak ada angkutan umum. Satu-satunya kendaraan yang bisa memobilisasi warga hanyalah ojek. Warga juga sulit mengakses kesehatan dan pendidikan. Fasilitas kesehatan sangat minim, tenaga kesehatan pun jarang ditemui di puskesmas maupun puskesmas pembantu. Warga hanya mendapat pelayanan kesehatan apa adanya. Jika penyakitnya parah maka harus dibawa ke rumah sakit yang jaraknya agak jauh.
Akses pendidikan juga demikian. Untuk mengenyam pendidikan sekolah dasar, anak-anak harus rela berjalan kaki beberapa kilometer. Tentunya, dengan kondisi capek dan letih anak-anak akan tidak nyaman mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pelayanan kebutuhan dasar warga seperti air bersih dan penerangan (listrik) juga belum terpenuhi untuk warga yang menetap di daerah pinggiran.
Kita harus jujur mengakui bahwa pembangunan daerah pinggiran Kota Kupang sangat lambat. Sangat berbeda dengan kelurahan- kelurahan yang ada di dalam kawasan kota. Tidak heran kalau warga di daerah pinggiran tidak merasakan perubahan yang berarti semenjak mereka berpisah dari Kabupaten Kupang. Padahal, setiap tahun warga selalu mengusulkan berbagai hal melalui forum musrenbang.
"Kami berharap setelah bergabung dengan Kota Kupang sentuhan pembangunan akan lebih terasa, ternyata tidak," kata Terianus Penun, Ketua RW 10, Kelurahan Naioni.
Terkait dengan kondisi yang terjadi di kawasan pinggiran kota, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang sangat diperlukan oleh penduduk kawasan pinggiran adalah, pertama, kelancaran transportasi, frekuensi cukup dan biayanya terjangkau untuk memudahkan mobilitas mereka.
Kedua, kondisi pemukiman yang baik, tergambar dari kondisi jalan lingkungan yang baik, drainase yang baik agar tidak tergenang banjir, fasilitas air bersih dan sanitasi.
Ketiga, adanya fasilitas kota yang relatif mudah menjangkaunya, yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar dan rumah ibadah. Dengan adanya transportasi yang baik maka soal jarak yang agak jauh tidak terlalu menjadi persoalan.
Ketiga faktor pendukung ini terdapat juga di kawasan pinggiran tetapi tingkat pelayanannya tidak akan sama dengan kawasan pusat kota.
Berangkat dari kondisi ini, kita mengharapkan agar Pemerintah Kota Kupang mengarahkan fokus perhatian meningkatkan pembangunan kawasan pinggiran. Tentunya, sejalan dengan pendapat sejumlah anggota DPRD Kota Kupang juga menyuarakan agar pembangunan lebih diarahkan kepada daerah pinggiran.
Selain menghindari polemik, upaya itu juga untuk menghindari terjadinya kesenjangan pembangunan yang cukup besar antara kawasan pusat kota dan daerah pinggiran.
Semestinya, setelah mengetahui adanya kesenjangan pembangunan antara kawasan kota dan kawasan pinggiran, tentu pemerintah Kota Kupang harus menyusun program aksi untuk mengurangi kesenjangan. Sesungguhnya diperlukan political will untuk mengurangi kesenjangan pembangunan agar warga daerah pinggiran tidak merasa dianaktirikan.
Apakah program pengurangan kesenjangan ini akan muncul pada program 2010? Mari sama-sama kita nantikan. Kalau tidak ada, berarti wacana pembangunan daerah pinggiran hanya sebatas lips service eksekutif dan legislatif.*
http://www.pos-kupang.com/read/artikel/40191/mengurangi-kesenjangan-pembangunan
Wali Kota Beri Uang dan Sepeda ke Bekas Pencuri Semangka
2:46:00 PM
Rabu, 02 Desember 2009 | 13:12 WIB
TEMPO Interaktif, Kediri – Wali Kota Kediri Samsul Ashar menganggap tragedi pencurian semangka yang dilakukan dua warganya adalah potret kemiskinan yang tak terungkap. Peristiwa itu akan dijadikan bahan untuk merombak arah pembangunan pemerintah.
Samsul Ashar mengatakan tragedi pencurian semangka yang dilakukan Basar Suyanto dan Kholil hingga berbuah hukuman penjara bukan merupakan tindak pidana semata. Peristiwa tersebut dipengaruhi pula oleh kemiskinan yang mendera kedua buruh tani itu hingga nekat melakukan pencurian.
“Ini potret kemiskinan kita yang tak terungkap,” kata Samsul saat mengunjungi rumah keduanya di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Rabu (2/12).
Menurut dia, Kholil dan Basar merupakan figur buruh tani yang tidak memiliki kemandirian. Selain tidak memiliki alat produksi berupa lahan, keduanya tidak mempunyai keterampilan sama sekali. Hal inilah yang kerap memicu tindakan pelanggaran hukum demi mempertahankan hidup.
Samsul juga mengakui jika program pendidikan dan kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah daerah selama ini kurang berdampak pada pembangunan kemandirian warga.
Karena itu, ia berjanji untuk mengubah platform pembangunan agar lebih menyentuh akar persoalan yang dialami masyarakat sebenarnya. “Mereka tidak akan mencuri kalau dilibatkan dalam pembangunan oleh lurah setempat,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut Samsul juga memberikan santunan uang dan sepeda pancal kepada mereka. Wali Kota juga memerintahkan Dinas Pendidikan untuk mendaftarkan anak sulung Basar Suyanto ke sekolah terbuka.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Kota setempat jumlah keluarga miskin tahun ini mencapai 11.000 kepala keluarga. Mereka tersebar di Kecamatan Mojoroto, Pesantren, dan Kota. Untuk menekan jumlah mereka pemerintah daerah akan memperkuat program ketahanan pangan berbasis ketela pohon.
Sementara itu Basar dan Kholil mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat dan media massa yang memberitakan kasus tersebut. Mereka berjanji untuk tidak melakukan tindak pelanggaran hukum apapun. “Kami benar-benar kapok,” kata Basar.
HARI TRI WASONO
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/12/02/brk,20091202-211438,id.html
TEMPO Interaktif, Kediri – Wali Kota Kediri Samsul Ashar menganggap tragedi pencurian semangka yang dilakukan dua warganya adalah potret kemiskinan yang tak terungkap. Peristiwa itu akan dijadikan bahan untuk merombak arah pembangunan pemerintah.
Samsul Ashar mengatakan tragedi pencurian semangka yang dilakukan Basar Suyanto dan Kholil hingga berbuah hukuman penjara bukan merupakan tindak pidana semata. Peristiwa tersebut dipengaruhi pula oleh kemiskinan yang mendera kedua buruh tani itu hingga nekat melakukan pencurian.
“Ini potret kemiskinan kita yang tak terungkap,” kata Samsul saat mengunjungi rumah keduanya di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Rabu (2/12).
Menurut dia, Kholil dan Basar merupakan figur buruh tani yang tidak memiliki kemandirian. Selain tidak memiliki alat produksi berupa lahan, keduanya tidak mempunyai keterampilan sama sekali. Hal inilah yang kerap memicu tindakan pelanggaran hukum demi mempertahankan hidup.
Samsul juga mengakui jika program pendidikan dan kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah daerah selama ini kurang berdampak pada pembangunan kemandirian warga.
Karena itu, ia berjanji untuk mengubah platform pembangunan agar lebih menyentuh akar persoalan yang dialami masyarakat sebenarnya. “Mereka tidak akan mencuri kalau dilibatkan dalam pembangunan oleh lurah setempat,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut Samsul juga memberikan santunan uang dan sepeda pancal kepada mereka. Wali Kota juga memerintahkan Dinas Pendidikan untuk mendaftarkan anak sulung Basar Suyanto ke sekolah terbuka.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Kota setempat jumlah keluarga miskin tahun ini mencapai 11.000 kepala keluarga. Mereka tersebar di Kecamatan Mojoroto, Pesantren, dan Kota. Untuk menekan jumlah mereka pemerintah daerah akan memperkuat program ketahanan pangan berbasis ketela pohon.
Sementara itu Basar dan Kholil mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat dan media massa yang memberitakan kasus tersebut. Mereka berjanji untuk tidak melakukan tindak pelanggaran hukum apapun. “Kami benar-benar kapok,” kata Basar.
HARI TRI WASONO
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/12/02/brk,20091202-211438,id.html
DEPKUMHAM: Pejabat Harus Berorientasi Pelayanan
2:37:00 PM
Rabu, 2 Desember 2009
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Para pejabat harus memenuhi tuntutan tugas yang berorientasi bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pejabat harus mempunyai kemampuan teknis dan manajerial sehingga mereka siap menghadapi perubahan dan perkembangan di masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) Lampung Hattu Octavianus pada pelantikan lima kepala lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan negara (rutan) serta dua kasubbid Depkumham di aula kantor itu, Selasa (1-12).
Para pejabat yang dilantik diminta melaksanakan tugas secara baik, transparan, dan akuntabel. Mereka juga harus memiliki penguasaan intelektual dengan baik, penguasaan emosional, penguasaan kecermatan, ketepatan, dan ketelitian. "Dengan menguasai tiga hal tersebut, pejabat dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dengan ditambah kompetensi SDM yang terukur dan disiplin," ujarnya.
Pada era globalisasi, informasi, dan reformasi, pejabat dan pegawai harus bekerja secara profesional. Sehingga mereka mampu menampilkan sosok petugas pemasyarakatan dan imigrasi yang tangguh dan tanggap dalam menganalisis dan mengevaluasi dampak yang akan terjadi, mampu menyelesaikan masalah, serta wibawa dalam menegakkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, ujar Hattu.
Di akhir sambutannya Hattu berpesan kepada para pejabat dan pegawai di Depkumham Lampung agar menjunjung tinggi profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Para pejabat yang dilantik adalah Reduan yang menjadi kepala LP Kelas II A Kalianda menggantikan Gunarso, Sudarto yang menjadi kepala LP Khusus Narkotika Kelas II A Bandar Lampung menggantikan Lutfie, Dadi Mulyadi yang menjadi kepala LP Kelas II A Metro menggantikan Reduan, Suprobowati yang menjadi kepala LP Wanita Kelas II A Bandar Lampung mengantikan Budi Hendarningsih, dan Agus Irianto yang menjadi kepala Rutan Kelas I Bandar Lampung menggantikan Dadi Mulyadi.
Selain itu, juga dilantik Wahyu Riyanto menjadi kepala Subbid Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Depkumham Lampung dan Sugiono menjadi kepala Subbid Lalu Lintas Keimigrasian Depkumham Lampung. n MG17/K-3
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009120207454015
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Para pejabat harus memenuhi tuntutan tugas yang berorientasi bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pejabat harus mempunyai kemampuan teknis dan manajerial sehingga mereka siap menghadapi perubahan dan perkembangan di masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) Lampung Hattu Octavianus pada pelantikan lima kepala lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan negara (rutan) serta dua kasubbid Depkumham di aula kantor itu, Selasa (1-12).
Para pejabat yang dilantik diminta melaksanakan tugas secara baik, transparan, dan akuntabel. Mereka juga harus memiliki penguasaan intelektual dengan baik, penguasaan emosional, penguasaan kecermatan, ketepatan, dan ketelitian. "Dengan menguasai tiga hal tersebut, pejabat dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dengan ditambah kompetensi SDM yang terukur dan disiplin," ujarnya.
Pada era globalisasi, informasi, dan reformasi, pejabat dan pegawai harus bekerja secara profesional. Sehingga mereka mampu menampilkan sosok petugas pemasyarakatan dan imigrasi yang tangguh dan tanggap dalam menganalisis dan mengevaluasi dampak yang akan terjadi, mampu menyelesaikan masalah, serta wibawa dalam menegakkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, ujar Hattu.
Di akhir sambutannya Hattu berpesan kepada para pejabat dan pegawai di Depkumham Lampung agar menjunjung tinggi profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Para pejabat yang dilantik adalah Reduan yang menjadi kepala LP Kelas II A Kalianda menggantikan Gunarso, Sudarto yang menjadi kepala LP Khusus Narkotika Kelas II A Bandar Lampung menggantikan Lutfie, Dadi Mulyadi yang menjadi kepala LP Kelas II A Metro menggantikan Reduan, Suprobowati yang menjadi kepala LP Wanita Kelas II A Bandar Lampung mengantikan Budi Hendarningsih, dan Agus Irianto yang menjadi kepala Rutan Kelas I Bandar Lampung menggantikan Dadi Mulyadi.
Selain itu, juga dilantik Wahyu Riyanto menjadi kepala Subbid Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Depkumham Lampung dan Sugiono menjadi kepala Subbid Lalu Lintas Keimigrasian Depkumham Lampung. n MG17/K-3
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009120207454015
Tower SIAK Tersambar Petir Pelayanan Terganggu
2:02:00 PM
Rabu, 2 Desember 2009 05:02 WIB
Samarinda (ANTARA News) - Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Samarinda terganggu akibat tower Sistim Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil (Discapil) Samarinda tersambar petir Senin (30/11).
"Dampaknya warga yang mengurus administrasi kependudukan di antaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Keluarga Berencana (KK) di enam kecamatan ikut terhambat karena datanya belum bisa dimasukkan pada database," kata Kepala Discapil Samarinda, Muhadi, Selasa.
Ia mengatakan, saat ini telah dilakukan perbaikan secara maksimal supaya cepat selesai dan dapat melayani kembali pembuatan KTP maupun KK warga Samarinda.
Perbaikan yang dilakukan tidak mengeluarkan biaya karena semua peralatan masih dalam masa garansi.
Menurutnya kerusakan serupa pernah terjadi pada April 2009, namun pada saat itu perbaikan membutuhkan waktu sekitar satu minggu, mudah-mudahan perbaikan kali ini bisa cepat selesai.
Muhadi menjelaskan pihaknya tidak berani menargetkan selesainnya perbaikan karena tidak mengetahui masalah teknis. Perbaikan diserahkan sepenuhnya kepada pihak teknisi.
Sebenarnya tower itu sudah dipasang alat penangkal petir sebagai antisipasi, tetapi yang namanya musibah tidak bisa dihindari.
Dikemukakannya bahwa kerusakan itu sudah disampaikan ke enam kecamatan yang ada di Samarinda, agar dapat memberitahukan kepada masyarakat tentang kerusakan tersebut.
"Untuk sementara ini, warga tetap bisa mengurus KTP tetapi hanya sebatas penyelesain dokumen, sedangkan cetak kartu masih menunggu penyelesaian perbaikan tower," katanya.
Sementara itu, Camat Samarinda Seberang Sumaryadi , mengatakan kerusakan sistim online ada di kantor Capil Samarinda, sehingga pembuatan KTP di Kecamatan Samarinda Seberang ikut mengalami terganggu .
"Apa boleh buat permohonan pembuatan KTP menjadi menumpuk dan terpaksa masyarakat harus bersabar menunggu, hingga perbaikan tower SIAK normal kembali, untuk sementara ini warga hanya bisa membuat persyaratan saja," katanya.
Menurutnya untuk pelayanan KTP di Kecamatan Samarinda Seberang dalam sehari dapat mencapai 80 lembar dengan pelayanan prima, jika persyaratan lengkap maka akan selesai dalam sehari.
Namun akibat adanya kerusakan sistim online maka penyelesaian pembuatan KTP warga menjadi agak lama dan diharapkan warga bisa bersabar.
"Terlambatnya penyelesaian pembuatan KTP bukan karena kinerja tetapi karena adanya kerusakan peralatan di Discapil Samarinda," tegas Sumaryadi.(*)
http://www.antaranews.com/berita/1259704965/tower-siak-tersambar-petir-pelayanan-terganggu
Samarinda (ANTARA News) - Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Samarinda terganggu akibat tower Sistim Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil (Discapil) Samarinda tersambar petir Senin (30/11).
"Dampaknya warga yang mengurus administrasi kependudukan di antaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Keluarga Berencana (KK) di enam kecamatan ikut terhambat karena datanya belum bisa dimasukkan pada database," kata Kepala Discapil Samarinda, Muhadi, Selasa.
Ia mengatakan, saat ini telah dilakukan perbaikan secara maksimal supaya cepat selesai dan dapat melayani kembali pembuatan KTP maupun KK warga Samarinda.
Perbaikan yang dilakukan tidak mengeluarkan biaya karena semua peralatan masih dalam masa garansi.
Menurutnya kerusakan serupa pernah terjadi pada April 2009, namun pada saat itu perbaikan membutuhkan waktu sekitar satu minggu, mudah-mudahan perbaikan kali ini bisa cepat selesai.
Muhadi menjelaskan pihaknya tidak berani menargetkan selesainnya perbaikan karena tidak mengetahui masalah teknis. Perbaikan diserahkan sepenuhnya kepada pihak teknisi.
Sebenarnya tower itu sudah dipasang alat penangkal petir sebagai antisipasi, tetapi yang namanya musibah tidak bisa dihindari.
Dikemukakannya bahwa kerusakan itu sudah disampaikan ke enam kecamatan yang ada di Samarinda, agar dapat memberitahukan kepada masyarakat tentang kerusakan tersebut.
"Untuk sementara ini, warga tetap bisa mengurus KTP tetapi hanya sebatas penyelesain dokumen, sedangkan cetak kartu masih menunggu penyelesaian perbaikan tower," katanya.
Sementara itu, Camat Samarinda Seberang Sumaryadi , mengatakan kerusakan sistim online ada di kantor Capil Samarinda, sehingga pembuatan KTP di Kecamatan Samarinda Seberang ikut mengalami terganggu .
"Apa boleh buat permohonan pembuatan KTP menjadi menumpuk dan terpaksa masyarakat harus bersabar menunggu, hingga perbaikan tower SIAK normal kembali, untuk sementara ini warga hanya bisa membuat persyaratan saja," katanya.
Menurutnya untuk pelayanan KTP di Kecamatan Samarinda Seberang dalam sehari dapat mencapai 80 lembar dengan pelayanan prima, jika persyaratan lengkap maka akan selesai dalam sehari.
Namun akibat adanya kerusakan sistim online maka penyelesaian pembuatan KTP warga menjadi agak lama dan diharapkan warga bisa bersabar.
"Terlambatnya penyelesaian pembuatan KTP bukan karena kinerja tetapi karena adanya kerusakan peralatan di Discapil Samarinda," tegas Sumaryadi.(*)
http://www.antaranews.com/berita/1259704965/tower-siak-tersambar-petir-pelayanan-terganggu
