Selasa, 19 Januari 2010

GEDONGTATAAN (Lampost): Komisi B DPRD Pesawaran menemukan indikasi penyimpangan penjualan pupuk bersubsidi yang dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Akibatnya, petani kesulitan memenuhi kebutuhan pupuk karena para petani tidak memiliki cukup uang untuk membeli pupuk yang dijual dengan harga mahal.

Anggota Komisi B DPRD Pesawaran Febi Arisma, kemarin (18-1), mengatakan indikasi ini didapati setelah komisi mendapat pengaduan dari puluhan keluarga kelompok tani (gapoktan) di Kecamatan Negerikaton dan Kecamatan Tegineneng. Kedua kelompok ini melaporkan adanya penjualan pupuk subsidi yang melampaui harga eceran tertinggi. Akibatnya, banyak petani yang menjerit karena tidak mampu membeli pupuk subsidi karena dijual dengan harga tinggi.

"Kami sedang mendalami pengaduan dari gapoktan ini. Kalau memang benar-benar ada indikasi penyimpangan pupuk subsidi, ini jelas sebuah penyimpangan serius," kata Febi.

Dia juga menyinyalir penjualan pupuk bersubsidi ini dilakukan oleh sejumlah oknum yang memang sengaja memanfaatkan momen kelangkaan pupuk dan musim tanam dengan menjual pupuk bantuan secara serampangan.

Dia mengaku prihatin jika ada oknum yang sengaja mempermainkan harga pupuk bersubsidi dengan mengorbankan petani yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Di sisi lain dia melihat instansi terkait terkesan tidak peduli dengan nasib para petani yang mengalami kelangkaan pupuk karena adanya permainan harga tersebut.

Sejumlah petani yang sempat menemui Komisi B DPRD Pesawaran untuk mengadukan adanya indikasi penjualan pupuk subsidi ini mengaku tidak berdaya berhadapan dengan para pedagang yang menjual pupuk secara semaunya.

"Mau ke mana lagi kami mengadu? Pupuk yang sudah jelas-jelas bersubsidi justru dijual dengan harga yang mahal. Kalau seperti ini, bagaimana kami bisa menanam padi?" kata Supratikno, petani warga Negerikaton.

Berlangsung lama

Ia dan petani lainnya juga menambahkan penjualan pupuk subsidi di atas harga rata-rata ini sudah berlangsung sejak lama.

Dampaknya, para petani yang tergabung dalam gapoktan terpaksa membeli pupuk dengan cara yarnen (bayar setelah panen, red)) karena tidak memiliki uang untuk membeli pupuk.

"Karena tak ada cara lain. Risikonya hampir setengah dari hasil panen habis hanya untuk membayar utang pupuk," ujar dia.

Kepada DPRD setempat, para keluarga gapoktan di dua kecamatan berharap wakil rakyat dapat memberikan solusi maupun mengambil tindakan terhadap oknum-oknum yang bermain dalam penjualan pupuk bersubsidi. "Cuma kepada wakil rakyat kami mengadu," kata Supratikno.

Di tempat terpisah, tak ada satu pun pihak dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pesawaran yang mau memberikan komentar terkait dengan adanya indikasi penjualan pupuk subsidi dengan harga yang tinggi.n SWA/D-1

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010011908015733