Showing posts with label Housing. Show all posts
91 Korban Tsunami tidak Dapat Rumah Bantuan
4:53:00 PM
Kamis, 27 Mei 2010 14:36 WIB
Penulis : Amiruddin Abdullah Reubee
SIMEULUE--MI: Sebanyak 91 keluarga korban tsunami di Desa Bulu Hadek, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simuelue, Aceh, tidak dapat bantuan rumah. Kawasan setempat merupakan salah satu desa di pesisir Kepulauan Simelue yang paling parah dihantam gempa dan gelombang tsunami pada 26 Desember 2004.
Padahal sebelumnya Badan Rehabilitasi Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias, berjanji membangun warga setempat yang hancur dan rusak akibat bencana tsunami. Dari 91 keluarga yang dijanjikan bantuan itu, sebanyak 54 berhak mendapat rumah baru dan 27 lagi bantuan dana rehab Rp10 juta.
"Ternyata hanya 32 unit yang dibangun baru. Lainnya tidak terealisasi," kata Kepala Desa Bulu Hadek, Jafar Husin, Kamis (27/5).
Itu sebabnya sekarang sebagian mereka harus menumpang di rumah keluarganya atau bertahan di rumah darurat. Warga mengaku tidak mampu membangun rumah permanen karena mereka warga miskin, pekerja buruh kasar, dan nelayan tradisional.
Kepada pemerintah diharapkan dapat memperhatikan nasib mereka secara serius, terutama mengenai bantuan rumah tempat tinggal keluarganya pascabencana dahsyat tsunami. Informasi yang diperoleh Media Indinesia, masih ada ribuan korban tsunami yang belum memperoleh rumah bantuan dan biaya rehab.
Mereka tersebar di berbagai kabupaten/kota kawasan pesisir pantai, seperti Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara. (MR/OL-04)
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/27/145420/126/101/91-Korban-Tsunami-tidak-Dapat-Rumah-Bantuan
Penulis : Amiruddin Abdullah Reubee
SIMEULUE--MI: Sebanyak 91 keluarga korban tsunami di Desa Bulu Hadek, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simuelue, Aceh, tidak dapat bantuan rumah. Kawasan setempat merupakan salah satu desa di pesisir Kepulauan Simelue yang paling parah dihantam gempa dan gelombang tsunami pada 26 Desember 2004.
Padahal sebelumnya Badan Rehabilitasi Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias, berjanji membangun warga setempat yang hancur dan rusak akibat bencana tsunami. Dari 91 keluarga yang dijanjikan bantuan itu, sebanyak 54 berhak mendapat rumah baru dan 27 lagi bantuan dana rehab Rp10 juta.
"Ternyata hanya 32 unit yang dibangun baru. Lainnya tidak terealisasi," kata Kepala Desa Bulu Hadek, Jafar Husin, Kamis (27/5).
Itu sebabnya sekarang sebagian mereka harus menumpang di rumah keluarganya atau bertahan di rumah darurat. Warga mengaku tidak mampu membangun rumah permanen karena mereka warga miskin, pekerja buruh kasar, dan nelayan tradisional.
Kepada pemerintah diharapkan dapat memperhatikan nasib mereka secara serius, terutama mengenai bantuan rumah tempat tinggal keluarganya pascabencana dahsyat tsunami. Informasi yang diperoleh Media Indinesia, masih ada ribuan korban tsunami yang belum memperoleh rumah bantuan dan biaya rehab.
Mereka tersebar di berbagai kabupaten/kota kawasan pesisir pantai, seperti Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara. (MR/OL-04)
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/27/145420/126/101/91-Korban-Tsunami-tidak-Dapat-Rumah-Bantuan
10 Persen Biaya Bangun Rumah Untuk Urus Izin
11:32:00 AM
Senin, 1 Maret 2010 - 7:46 WIB
Menpera Sayangkan
JAKARTA (Pos Kota)-Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa, menyayangkan adanya sebagian biaya pembangunan rumah murah yang tersedot untuk biaya perizinan. Dia memperkirakan sekitar 10 persen biaya pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) dan rumah susun sederhana milik (Rusunami) tersedot untuk perizinan.
“Inilah salah satu penyebab adanya pengembang yang mengeluh sulit menekan harga jual rumah sederhana untuk masyarakat bawah,” katanya.
Dia mengaku akan melakukan penelitian lebih jauh soal biaya perizinan ini. Para pemangku kepentingan di sektor perumahan seperti REI dan Apersi diharapkan mau memberi masukan soal izin ini.
Pihak Menpera sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menekan besarnya biaya perizinan ini. Diantaranya melalui kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar proses perizinan berjalan sebagaimana mestinya.
Jika biaya perizinan bisa ditekan dia yakin harga rumah sederhana bisa ditekan lagi. Untuk harga Rusunami bersubsidi yang selama ini dipatok Rp 144 juta bisa diturunkan menjadi sekitar Rp 117 juta saja jika biaya perizinan bisa dikurangi.
Soal perizinan ternyata bukan hanya biayanya saja yang sering diatas standar. Waktu pengurusannya juga sering tidak menentu. Misalnya izin yang seharusnya cukup satu minggu bisa molor menjadi satu bulan.
“Bagi pengusaha molornya waktu ini bisa berarti penambahan biaya lagi,” tegasnya.
(faisal/sir)
http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/03/01/10-persen-biaya-bangun-rumah-untuk-urus-izin
Menpera Sayangkan
JAKARTA (Pos Kota)-Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa, menyayangkan adanya sebagian biaya pembangunan rumah murah yang tersedot untuk biaya perizinan. Dia memperkirakan sekitar 10 persen biaya pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) dan rumah susun sederhana milik (Rusunami) tersedot untuk perizinan.
“Inilah salah satu penyebab adanya pengembang yang mengeluh sulit menekan harga jual rumah sederhana untuk masyarakat bawah,” katanya.
Dia mengaku akan melakukan penelitian lebih jauh soal biaya perizinan ini. Para pemangku kepentingan di sektor perumahan seperti REI dan Apersi diharapkan mau memberi masukan soal izin ini.
Pihak Menpera sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menekan besarnya biaya perizinan ini. Diantaranya melalui kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar proses perizinan berjalan sebagaimana mestinya.
Jika biaya perizinan bisa ditekan dia yakin harga rumah sederhana bisa ditekan lagi. Untuk harga Rusunami bersubsidi yang selama ini dipatok Rp 144 juta bisa diturunkan menjadi sekitar Rp 117 juta saja jika biaya perizinan bisa dikurangi.
Soal perizinan ternyata bukan hanya biayanya saja yang sering diatas standar. Waktu pengurusannya juga sering tidak menentu. Misalnya izin yang seharusnya cukup satu minggu bisa molor menjadi satu bulan.
“Bagi pengusaha molornya waktu ini bisa berarti penambahan biaya lagi,” tegasnya.
(faisal/sir)
http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/03/01/10-persen-biaya-bangun-rumah-untuk-urus-izin
Konstruksi di Padang Tak Sesuai Standar
11:44:00 AM
Kamis, 18/02/2010 20:25 WIB
Hasil Penelitian NZAID
Andri El Faruqi - Padang Today
Pengawasan pelaksanaan konstruksi di Sumatera Barat perlu ditingkatkan. Kampanye besar-besar agar membangun sesuai standar teknis harus dilakukan. Inilah jalan terbaik bangunan tidak membunuh penghuninya.
"Banyak bangunan yang bagus di Padang. Struktur bangunan yang khas dan elegan. Sebuah kebanggaan dalam arsitektural. Tetapi sepertinya amat penting meningkatkan kualitas praktek struktural bangunan," ungkap Ahli Struktur Konstruksi dari News Zealand Internasional Aid & Depelovment Agency (NZ AID), David Hopkin ketika membeberkan hasil penelitiannya selama dua bulan di Kota Padang, Kamis (18/2).
Di hadapan Tim Pendukung Teknis (TPT) Rehabilitasi dan Rekontruksi Sumatera Barat dan utusan Struktur Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menyempatkan hadir dalam presentasi di Ruang Sidang PSDA Sumbar, David Hopkin menyatakan kesedihan atas bangunan yang bagus tapi sudah tak bisa dipakai lagi. Khususnya bangunan perkantoran.
"Ini tantangan untuk menerapkan perubahan. Membangun kembali menjadi lebih baik," tegas David.
David meneliti kantor gubernur, gedung BPKP, Masjid Raya Ganting, Gedung Arsip, Rumah Dinas Ketua DPR, Balai Diklat Sosial, Kantor DPRD, Balai Kota Padang.
"Hasilnya. Kesatuan atau integritas bangunan. Sambungan. Memang sangat bermasalah," jelas David.
Ada beberapa model ikatan yang dijelaskan David, namun secara umum tidak sesuai standar. Pada detail beton dan sengkang pengikat inti beton, sering kali kurang. Ini menunjukkan pengadaan tulang besi sering dikurangi.
"Seharusnya, gunakan tekukan 135 derajat untuk penahan inti beton. Kemudian juga, kualitas beton tidak bisa ditawar," jelas David yang didampingi tiga ahli struktur NZAID, Roger Bron, Scoot Miller dan Bernard Toh.
Rekomendasi NZAID kepada stakeholder, perlu meningkatkan desain konseptual, meningkatkan kualitas secara radikal rincian dari kolom beton, mengamankan bagian bangunan terutama dinding batu bata.
"Perlu ada pendidikan khusus dan pelatihan, agar ikatan kuat rangka besi atau baja yang menjadi tulangan. Ini tidak bisa ditawar di daerah rawan gempa seperti Padang," katanya.
Menjawab pertanyaan dari beberapa utusan SKPD, David memahami soal konstruksi praktis dan penghematan. Namun soal struktur utama tidak bisa ditawar. "Kreativitasnya berhemat jangan di struktur utama, tapi di desaign," usul David.
Pengawasan pelaksanaan konstruksi bagi NZAID sangatlah mutlak. Perizinan harus berjalan dengan baik dan terukur lewat mekanisme efektif.
NZAID di bawah koordinasi United Nation (UN) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) memang diarahkan untuk meneliti dan memberi rekomendasi soal bangunan ramah gempa di Kota Padang khususnya perkantoran dan fasilitas umum.
Melalui TPT Rehabilatasi Rekontruksi Sumatera Barat Pasca Gempa, NZAID berharap rekomendasi bisa bermanfaat untuk menyelamatkan nyawa dan kerugian lebih besar.
"Sudah meneliti setidaknya 230 gedung baik yang rusak berat maupun ringan. Ini hasil yang patut dipuji dan diapresiasi," ungkap Anggota TPT RR Sumatera Barat, Ir. Sugeng Sentosa, MSc.
Sugeng juga menyatakan, hasil penelitian seperti ini bagi TPT akan jadi acuan dalam mengambil kebijakan rehab rekon pasca gempa. "TPT sudah melibatkan ahli struktur dari perguruan tinggi dalam mengembangkan budaya keselamatan. Memang benar NZAID, tidak ada kompromi dengan prinsip rekayasa gempa struktural. Harus dilaksanakan sesuai aturan," kata Sugeng.[]
http://www.padang-today.com/?today=news&id=13759
Hasil Penelitian NZAID
Andri El Faruqi - Padang Today
Pengawasan pelaksanaan konstruksi di Sumatera Barat perlu ditingkatkan. Kampanye besar-besar agar membangun sesuai standar teknis harus dilakukan. Inilah jalan terbaik bangunan tidak membunuh penghuninya.
"Banyak bangunan yang bagus di Padang. Struktur bangunan yang khas dan elegan. Sebuah kebanggaan dalam arsitektural. Tetapi sepertinya amat penting meningkatkan kualitas praktek struktural bangunan," ungkap Ahli Struktur Konstruksi dari News Zealand Internasional Aid & Depelovment Agency (NZ AID), David Hopkin ketika membeberkan hasil penelitiannya selama dua bulan di Kota Padang, Kamis (18/2).
Di hadapan Tim Pendukung Teknis (TPT) Rehabilitasi dan Rekontruksi Sumatera Barat dan utusan Struktur Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menyempatkan hadir dalam presentasi di Ruang Sidang PSDA Sumbar, David Hopkin menyatakan kesedihan atas bangunan yang bagus tapi sudah tak bisa dipakai lagi. Khususnya bangunan perkantoran.
"Ini tantangan untuk menerapkan perubahan. Membangun kembali menjadi lebih baik," tegas David.
David meneliti kantor gubernur, gedung BPKP, Masjid Raya Ganting, Gedung Arsip, Rumah Dinas Ketua DPR, Balai Diklat Sosial, Kantor DPRD, Balai Kota Padang.
"Hasilnya. Kesatuan atau integritas bangunan. Sambungan. Memang sangat bermasalah," jelas David.
Ada beberapa model ikatan yang dijelaskan David, namun secara umum tidak sesuai standar. Pada detail beton dan sengkang pengikat inti beton, sering kali kurang. Ini menunjukkan pengadaan tulang besi sering dikurangi.
"Seharusnya, gunakan tekukan 135 derajat untuk penahan inti beton. Kemudian juga, kualitas beton tidak bisa ditawar," jelas David yang didampingi tiga ahli struktur NZAID, Roger Bron, Scoot Miller dan Bernard Toh.
Rekomendasi NZAID kepada stakeholder, perlu meningkatkan desain konseptual, meningkatkan kualitas secara radikal rincian dari kolom beton, mengamankan bagian bangunan terutama dinding batu bata.
"Perlu ada pendidikan khusus dan pelatihan, agar ikatan kuat rangka besi atau baja yang menjadi tulangan. Ini tidak bisa ditawar di daerah rawan gempa seperti Padang," katanya.
Menjawab pertanyaan dari beberapa utusan SKPD, David memahami soal konstruksi praktis dan penghematan. Namun soal struktur utama tidak bisa ditawar. "Kreativitasnya berhemat jangan di struktur utama, tapi di desaign," usul David.
Pengawasan pelaksanaan konstruksi bagi NZAID sangatlah mutlak. Perizinan harus berjalan dengan baik dan terukur lewat mekanisme efektif.
NZAID di bawah koordinasi United Nation (UN) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) memang diarahkan untuk meneliti dan memberi rekomendasi soal bangunan ramah gempa di Kota Padang khususnya perkantoran dan fasilitas umum.
Melalui TPT Rehabilatasi Rekontruksi Sumatera Barat Pasca Gempa, NZAID berharap rekomendasi bisa bermanfaat untuk menyelamatkan nyawa dan kerugian lebih besar.
"Sudah meneliti setidaknya 230 gedung baik yang rusak berat maupun ringan. Ini hasil yang patut dipuji dan diapresiasi," ungkap Anggota TPT RR Sumatera Barat, Ir. Sugeng Sentosa, MSc.
Sugeng juga menyatakan, hasil penelitian seperti ini bagi TPT akan jadi acuan dalam mengambil kebijakan rehab rekon pasca gempa. "TPT sudah melibatkan ahli struktur dari perguruan tinggi dalam mengembangkan budaya keselamatan. Memang benar NZAID, tidak ada kompromi dengan prinsip rekayasa gempa struktural. Harus dilaksanakan sesuai aturan," kata Sugeng.[]
http://www.padang-today.com/?today=news&id=13759
Efektivitas Pola Baru Subsidi Perumahan
10:28:00 AM
Kamis, 4/2/2010 | 18:03 WIB
oleh BM Lukita Grahadyarini
Ke manakah arah program pembangunan perumahan rakyat? Pertanyaan itu terasa menggelitik tatkala menguat keraguan masyarakat terhadap komitmen pemerintah untuk merumahkan rakyat. Setidaknya 8,6 juta penduduk Indonesia saat ini tak bisa memiliki rumah dan jumlah itu masih mungkin bertambah.
Program bantuan pembiayaan perumahan yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2007 bagi masyarakat menengah ke bawah, atau disebut program subsidi perumahan, tersandung sejumlah persoalan. Sepanjang tahun 2009, misalnya, subsidi kepemilikan rumah susun sederhana milik (rusunami) hanya tersalur untuk 62 unit dari total pengajuan subsidi sebanyak 2.000 unit.
Program subsidi perumahan menjanjikan masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan memperoleh bantuan uang muka rumah ataupun subsidi selisih bunga kredit. Hunian bersubsidi berupa rumah susun sederhana milik yang harganya dipatok maksimum Rp 144 juta per unit dan rumah sederhana sehat dengan harga maksimum Rp 55 juta per unit.
Subsidi diberikan kepada tiga kelompok sasaran, yakni masyarakat berpenghasilan Rp 3,5 juta-Rp 4,5 juta per bulan (kelompok I), berpenghasilan Rp 2,5 juta-Rp 3,5 juta per bulan (kelompok II), dan berpenghasilan Rp 1,2 juta-Rp 2,5 juta.
Untuk konsumen rumah susun sederhana, nilai bantuan uang muka rumah Rp 5 juta-Rp 7 juta. Adapun untuk subsidi selisih suku bunga, kelompok I dikenai bunga 9,85 persen selama empat tahun. Kelompok II sebesar 8,85 persen untuk masa enam tahun dan kelompok III sebesar 7 persen selama delapan tahun. Jika tenor subsidi selisih bunga itu berakhir, konsumen rumah susun dikenai suku bunga pasar.
Dalam sebuah seminar pembiayaan properti di Jakarta, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengaku kecolongan. Kepemilikan rumah susun sederhana milik yang seharusnya diprioritaskan untuk rakyat kecil telah menjadi ladang investasi. ”Ada yang membeli rusunami untuk investasi kos-kosan,” ujarnya.
Guna menekan distorsi program perumahan rakyat, pihaknya berencana menggulirkan program baru subsidi, berupa subsidi langsung dengan cara menekan suku bunga kredit pada kisaran 7-8 persen per tahun selama jangka waktu pinjaman. Harapannya, masyarakat menengah ke bawah teringankan dalam mencicil rumah sehingga daya beli meningkat.
Pemerintah sedang mempersiapkan pembentukan lembaga penyedia fasilitas likuiditas yang berfungsi memberikan tambahan modal bagi perbankan dan tanpa dikenai bunga. Dengan demikian, bank diharapkan mampu menekan biaya pinjaman perumahan sehingga suku bunga kredit perumahan dan kredit konstruksi akan turun.
Permodalan lembaga penyedia likuiditas itu rencananya dihimpun dari APBN dan instansi yang memiliki tabungan perumahan seperti Bapertarum, serta Jamsostek. Penerapan pola subsidi baru dengan fasilitas likuiditas ditargetkan efektif mulai pertengahan tahun 2010.
Sebagai ilustrasi, dana pembiayaan perumahan berasal dari APBN tahun 2010 sebesar Rp 3,1 triliun, Bapertarum Rp 3 triliun, Jamsostek Rp 3 triliun, dan asuransi Rp 3 triliun. Dengan asumsi APBN dan Bapertarum mengenakan suku bunga kredit nol persen, sedangkan Jamsostek dan asuransi mengenakan suku bunga 4 persen, bunga kredit dapat dipangkas separuhnya menjadi 2 persen.
Jika ditambah dengan dana perumahan yang disediakan perbankan sebesar Rp 12 triliun, terkumpul dana pembiayaan perumahan total Rp 24 triliun. Apabila suku bunga kredit bank 13 persen per tahun, kumulatif suku bunga kredit dari pembiayaan bank dan nonbank itu menjadi 15 persen (13 + 2 persen) dibagi dua sehingga berada di kisaran 7,5-8 persen.
Dengan pola baru itu, pemerintah berniat menghapus harga patokan maksimum rumah bersubsidi, baik rumah susun sederhana milik maupun rumah sederhana sehat. Kriteria penghasilan konsumen yang berhak mendapat subsidi juga akan dikaji ulang. Pemerintah optimistis, dengan keringanan suku bunga kredit, masyarakat berpenghasilan Rp 4,5 juta per bulan sanggup membeli rumah seharga Rp 200 juta.
”Ke depan, kemampuan memiliki rumah murah akan ditentukan oleh tingkat penghasilan konsumen, masa cicilan, dan suku bunga kredit,” ujar Suharso.
Perubahan regulasi
Pola baru yang ditawarkan pemerintah disambut baik oleh kalangan pengembang. Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia Teguh F Satria mengungkapkan, pola baru itu akan memecah kebuntuan pembiayaan rumah rakyat. Keringanan bunga kredit konstruksi akan menggairahkan pengembang untuk membangun rumah rakyat.
Adapun Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan siap mendukung program pembiayaan perumahan. Namun, diperlukan perubahan regulasi agar Jamsostek bisa lebih leluasa mengelola aset bagi pembiayaan perumahan.
Pihaknya, kata Hotbonar, kini sedang merumuskan perubahan regulasi untuk menyesuaikan peran Jamsostek dalam pembiayaan perumahan. Revisi dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. ”Kami perlu tahu persis rencana pola pembiayaan dari Kementerian Perumahan Rakyat supaya bisa disesuaikan dengan revisi aturan Jamsostek,” ujar Hotbonar.
Saat ini Jamsostek menawarkan skim pinjaman uang muka rumah untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan dengan jangka waktu 10 tahun dan suku bunga 3-6 persen. ”Kami berharap segera diadakan forum koordinasi antara Jamsostek dan Kementerian Perumahan Rakyat supaya ada sinkronisasi dalam kebijakan pembiayaan perumahan,” ujar Hotbonar.
Jamsostek berencana menerapkan program link deposit mortgage, yakni penyimpanan dana khusus di bank-bank BUMN untuk pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 4 triliun. Dengan program itu, penyaluran dana perumahan diperluas tidak hanya untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga masyarakat kelas menengah. Plafon dana KPR direncanakan mencapai Rp 150 juta per debitor.
Adapun suku bunga KPR rencananya dipatok sebesar suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) plus 2 persen. Jika saat ini suku bunga LPS sebesar 6,75 persen, suku bunga kredit untuk dana Jamsostek menjadi 8,75 persen, atau di bawah bunga pasar. Penerapan link deposit mortgage kini menunggu persetujuan dari Menteri BUMN.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Iqbal Latanro mengaku belum mengetahui secara detail pola baru subsidi perumahan yang ditawarkan pemerintah. Namun, pihaknya siap mendukung pola baru pembiayaan itu jika dimungkinkan. Dicontohkan, jika dana BTN digabung dengan APBN, suku bunga kredit perumahan bisa ditekan ke level 7 persen.
Pertanyaannya kemudian, sejauh mana efektivitas perubahan pola subsidi bagi masyarakat menengah ke bawah? Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda berpendapat, pola baru subsidi cenderung mengabaikan kesulitan masyarakat menengah ke bawah dalam membayar uang muka rumah. Padahal, salah satu persyaratan utama dalam pembelian rumah adalah pelunasan uang muka.
Biaya uang muka yang dikenakan kepada konsumen sebesar 20-30 persen dari harga jual rumah. Kesulitan melunasi uang muka rumah mempersulit konsumen dalam mengajukan kredit ke perbankan. Dengan pola subsidi lama berupa bantuan uang muka rumah sebesar Rp 5 juta-Rp 6 juta, konsumen masih kesulitan melunasi uang muka. Beban itu tentu semakin berat jika bantuan uang muka dihentikan.
Kekhawatiran lain muncul seiring rencana pemerintah untuk menghapus patokan harga maksimum rumah bersubsidi. Penghapusan ketentuan harga itu dikhawatirkan mendorong pengembang untuk menjual rumah bersubsidi dengan harga semakin tinggi sehingga sulit terjangkau dan pola baru menjadi sia-sia.
Jika kita menengok ke belakang, kendati pola subsidi lama mematok harga maksimum rumah bersubsidi, nyatanya sebagian rumah susun sederhana milik dijual dengan harga di atas ambang batas. Konsumen dibebani dengan biaya fasilitas gedung, seperti kolam renang, pusat kebugaran, parkir, dan jogging track.
Di beberapa lokasi, harga rumah susun bersubsidi melampaui Rp 200 juta per unit. Memasuki tahun 2010, sejumlah rumah susun bersubsidi bahkan tidak lagi bersedia menjual unit subsidi. Dengan kondisi itu, bisa ditebak, konsumen menengah ke bawah berpenghasilan Rp 4,5 juta per bulan tidak sanggup menjangkau rumah bersubsidi, apalagi jika harganya dilepas ke mekanisme pasar!
Ali mengatakan, karut-marut program perumahan rakyat sudah seharusnya disikapi pemerintah dengan menyiapkan pola subsidi perumahan secara matang. Pola subsidi yang diusung pemerintah harus ditopang oleh komitmen sumber pendanaan secara serius dan kinerja lembaga pengelolaan pembiayaan yang optimal.
Program pembiayaan akan efektif jika mampu mengakomodasi keringanan uang muka rumah, suku bunga kredit yang rendah selama masa angsuran, dan harga patokan rumah yang terjangkau.
Adapun verifikasi kelayakan konsumen oleh perbankan menjadi katup pengendali yang efektif untuk mencegah penyaluran subsidi salah sasaran. Alangkah indahnya jika mimpi jutaan rakyat kecil untuk memiliki rumah layak huni terwujud. Itu bukanlah sekadar mimpi di siang bolong seandainya semua pihak punya komitmen untuk mewujudkannya. (Sumber: KOMPAS Cetak, Kamis, 4 Februari 2010)
LKT
Editor: ksp
http://properti.kompas.com/read/xml/2010/02/04/18030921/Efektivitas.Pola.Baru.Subsidi.Perumahan
oleh BM Lukita Grahadyarini
Ke manakah arah program pembangunan perumahan rakyat? Pertanyaan itu terasa menggelitik tatkala menguat keraguan masyarakat terhadap komitmen pemerintah untuk merumahkan rakyat. Setidaknya 8,6 juta penduduk Indonesia saat ini tak bisa memiliki rumah dan jumlah itu masih mungkin bertambah.
Program bantuan pembiayaan perumahan yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2007 bagi masyarakat menengah ke bawah, atau disebut program subsidi perumahan, tersandung sejumlah persoalan. Sepanjang tahun 2009, misalnya, subsidi kepemilikan rumah susun sederhana milik (rusunami) hanya tersalur untuk 62 unit dari total pengajuan subsidi sebanyak 2.000 unit.
Program subsidi perumahan menjanjikan masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan memperoleh bantuan uang muka rumah ataupun subsidi selisih bunga kredit. Hunian bersubsidi berupa rumah susun sederhana milik yang harganya dipatok maksimum Rp 144 juta per unit dan rumah sederhana sehat dengan harga maksimum Rp 55 juta per unit.
Subsidi diberikan kepada tiga kelompok sasaran, yakni masyarakat berpenghasilan Rp 3,5 juta-Rp 4,5 juta per bulan (kelompok I), berpenghasilan Rp 2,5 juta-Rp 3,5 juta per bulan (kelompok II), dan berpenghasilan Rp 1,2 juta-Rp 2,5 juta.
Untuk konsumen rumah susun sederhana, nilai bantuan uang muka rumah Rp 5 juta-Rp 7 juta. Adapun untuk subsidi selisih suku bunga, kelompok I dikenai bunga 9,85 persen selama empat tahun. Kelompok II sebesar 8,85 persen untuk masa enam tahun dan kelompok III sebesar 7 persen selama delapan tahun. Jika tenor subsidi selisih bunga itu berakhir, konsumen rumah susun dikenai suku bunga pasar.
Dalam sebuah seminar pembiayaan properti di Jakarta, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengaku kecolongan. Kepemilikan rumah susun sederhana milik yang seharusnya diprioritaskan untuk rakyat kecil telah menjadi ladang investasi. ”Ada yang membeli rusunami untuk investasi kos-kosan,” ujarnya.
Guna menekan distorsi program perumahan rakyat, pihaknya berencana menggulirkan program baru subsidi, berupa subsidi langsung dengan cara menekan suku bunga kredit pada kisaran 7-8 persen per tahun selama jangka waktu pinjaman. Harapannya, masyarakat menengah ke bawah teringankan dalam mencicil rumah sehingga daya beli meningkat.
Pemerintah sedang mempersiapkan pembentukan lembaga penyedia fasilitas likuiditas yang berfungsi memberikan tambahan modal bagi perbankan dan tanpa dikenai bunga. Dengan demikian, bank diharapkan mampu menekan biaya pinjaman perumahan sehingga suku bunga kredit perumahan dan kredit konstruksi akan turun.
Permodalan lembaga penyedia likuiditas itu rencananya dihimpun dari APBN dan instansi yang memiliki tabungan perumahan seperti Bapertarum, serta Jamsostek. Penerapan pola subsidi baru dengan fasilitas likuiditas ditargetkan efektif mulai pertengahan tahun 2010.
Sebagai ilustrasi, dana pembiayaan perumahan berasal dari APBN tahun 2010 sebesar Rp 3,1 triliun, Bapertarum Rp 3 triliun, Jamsostek Rp 3 triliun, dan asuransi Rp 3 triliun. Dengan asumsi APBN dan Bapertarum mengenakan suku bunga kredit nol persen, sedangkan Jamsostek dan asuransi mengenakan suku bunga 4 persen, bunga kredit dapat dipangkas separuhnya menjadi 2 persen.
Jika ditambah dengan dana perumahan yang disediakan perbankan sebesar Rp 12 triliun, terkumpul dana pembiayaan perumahan total Rp 24 triliun. Apabila suku bunga kredit bank 13 persen per tahun, kumulatif suku bunga kredit dari pembiayaan bank dan nonbank itu menjadi 15 persen (13 + 2 persen) dibagi dua sehingga berada di kisaran 7,5-8 persen.
Dengan pola baru itu, pemerintah berniat menghapus harga patokan maksimum rumah bersubsidi, baik rumah susun sederhana milik maupun rumah sederhana sehat. Kriteria penghasilan konsumen yang berhak mendapat subsidi juga akan dikaji ulang. Pemerintah optimistis, dengan keringanan suku bunga kredit, masyarakat berpenghasilan Rp 4,5 juta per bulan sanggup membeli rumah seharga Rp 200 juta.
”Ke depan, kemampuan memiliki rumah murah akan ditentukan oleh tingkat penghasilan konsumen, masa cicilan, dan suku bunga kredit,” ujar Suharso.
Perubahan regulasi
Pola baru yang ditawarkan pemerintah disambut baik oleh kalangan pengembang. Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia Teguh F Satria mengungkapkan, pola baru itu akan memecah kebuntuan pembiayaan rumah rakyat. Keringanan bunga kredit konstruksi akan menggairahkan pengembang untuk membangun rumah rakyat.
Adapun Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan siap mendukung program pembiayaan perumahan. Namun, diperlukan perubahan regulasi agar Jamsostek bisa lebih leluasa mengelola aset bagi pembiayaan perumahan.
Pihaknya, kata Hotbonar, kini sedang merumuskan perubahan regulasi untuk menyesuaikan peran Jamsostek dalam pembiayaan perumahan. Revisi dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. ”Kami perlu tahu persis rencana pola pembiayaan dari Kementerian Perumahan Rakyat supaya bisa disesuaikan dengan revisi aturan Jamsostek,” ujar Hotbonar.
Saat ini Jamsostek menawarkan skim pinjaman uang muka rumah untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan dengan jangka waktu 10 tahun dan suku bunga 3-6 persen. ”Kami berharap segera diadakan forum koordinasi antara Jamsostek dan Kementerian Perumahan Rakyat supaya ada sinkronisasi dalam kebijakan pembiayaan perumahan,” ujar Hotbonar.
Jamsostek berencana menerapkan program link deposit mortgage, yakni penyimpanan dana khusus di bank-bank BUMN untuk pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 4 triliun. Dengan program itu, penyaluran dana perumahan diperluas tidak hanya untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga masyarakat kelas menengah. Plafon dana KPR direncanakan mencapai Rp 150 juta per debitor.
Adapun suku bunga KPR rencananya dipatok sebesar suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) plus 2 persen. Jika saat ini suku bunga LPS sebesar 6,75 persen, suku bunga kredit untuk dana Jamsostek menjadi 8,75 persen, atau di bawah bunga pasar. Penerapan link deposit mortgage kini menunggu persetujuan dari Menteri BUMN.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Iqbal Latanro mengaku belum mengetahui secara detail pola baru subsidi perumahan yang ditawarkan pemerintah. Namun, pihaknya siap mendukung pola baru pembiayaan itu jika dimungkinkan. Dicontohkan, jika dana BTN digabung dengan APBN, suku bunga kredit perumahan bisa ditekan ke level 7 persen.
Pertanyaannya kemudian, sejauh mana efektivitas perubahan pola subsidi bagi masyarakat menengah ke bawah? Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda berpendapat, pola baru subsidi cenderung mengabaikan kesulitan masyarakat menengah ke bawah dalam membayar uang muka rumah. Padahal, salah satu persyaratan utama dalam pembelian rumah adalah pelunasan uang muka.
Biaya uang muka yang dikenakan kepada konsumen sebesar 20-30 persen dari harga jual rumah. Kesulitan melunasi uang muka rumah mempersulit konsumen dalam mengajukan kredit ke perbankan. Dengan pola subsidi lama berupa bantuan uang muka rumah sebesar Rp 5 juta-Rp 6 juta, konsumen masih kesulitan melunasi uang muka. Beban itu tentu semakin berat jika bantuan uang muka dihentikan.
Kekhawatiran lain muncul seiring rencana pemerintah untuk menghapus patokan harga maksimum rumah bersubsidi. Penghapusan ketentuan harga itu dikhawatirkan mendorong pengembang untuk menjual rumah bersubsidi dengan harga semakin tinggi sehingga sulit terjangkau dan pola baru menjadi sia-sia.
Jika kita menengok ke belakang, kendati pola subsidi lama mematok harga maksimum rumah bersubsidi, nyatanya sebagian rumah susun sederhana milik dijual dengan harga di atas ambang batas. Konsumen dibebani dengan biaya fasilitas gedung, seperti kolam renang, pusat kebugaran, parkir, dan jogging track.
Di beberapa lokasi, harga rumah susun bersubsidi melampaui Rp 200 juta per unit. Memasuki tahun 2010, sejumlah rumah susun bersubsidi bahkan tidak lagi bersedia menjual unit subsidi. Dengan kondisi itu, bisa ditebak, konsumen menengah ke bawah berpenghasilan Rp 4,5 juta per bulan tidak sanggup menjangkau rumah bersubsidi, apalagi jika harganya dilepas ke mekanisme pasar!
Ali mengatakan, karut-marut program perumahan rakyat sudah seharusnya disikapi pemerintah dengan menyiapkan pola subsidi perumahan secara matang. Pola subsidi yang diusung pemerintah harus ditopang oleh komitmen sumber pendanaan secara serius dan kinerja lembaga pengelolaan pembiayaan yang optimal.
Program pembiayaan akan efektif jika mampu mengakomodasi keringanan uang muka rumah, suku bunga kredit yang rendah selama masa angsuran, dan harga patokan rumah yang terjangkau.
Adapun verifikasi kelayakan konsumen oleh perbankan menjadi katup pengendali yang efektif untuk mencegah penyaluran subsidi salah sasaran. Alangkah indahnya jika mimpi jutaan rakyat kecil untuk memiliki rumah layak huni terwujud. Itu bukanlah sekadar mimpi di siang bolong seandainya semua pihak punya komitmen untuk mewujudkannya. (Sumber: KOMPAS Cetak, Kamis, 4 Februari 2010)
LKT
Editor: ksp
http://properti.kompas.com/read/xml/2010/02/04/18030921/Efektivitas.Pola.Baru.Subsidi.Perumahan
40.000 Keluarga Tak Punya Rumah Sendiri
11:07:00 AM
Kamis, 4 Februari 2010 | 8:36 WIB
MALANG - Surya- Hampir 40.000 keluarga (tepatnya 39.846) di Kabupaten Malang, belum punya rumah. Mereka bisa jadi masih menumpang di rumah orangtua atau mengontrak. Kondisi ini membuat prihatin Pemkab Malang.
Menurut catatan Kantor Perumahan Kabupaten Malang, kekurangan terbesar ada di Kecamatan Turen mencapai 7.140 unit, disusul Pakis, Dampit, Kromengan, Kepanjen, Sumbermanjing Wetan, Bantur, Poncokusumo, Wagir dan Dau. “Angka backlog (kekurangan) memang tinggi. Tapi mereka tetap tinggal di rumah namun masih nebeng di rumah orangtua atau mertua,” ungkap Ir M Nasri Abd Wahid MEng Sc, Kepala Kantor Perumahan Kabupaten Malang di ruang kerjanya, Rabu (3/2).
Sementara di tingkat nasional mencapai 8 juta unit rumah dan Provinsi Jawa Timur mencapai 540.000 unit. Menurut Nasri, data kekurangan rumah di Kabupaten Malang ini sebenarnya menjadi potensi tersendiri bagi pengembang perumahan, khususnya rumah sehat sederhana (RSh) yang banyak berada di Kabupaten Malang. Sebab, jika dalam setahun pengembang bisa membangun 8.000 unit RSh, maka dalam lima tahun angka kekurangan itu bisa dikurangi secara signifikan.
Tapi dipastikan kebutuhan akan rumah selalu ada karena selalu ada perkawinan baru dan pasangan baru pasti memerlukan rumah baru juga. Begitu juga warga yang telah memperoleh pekerjaan dan gaji tetap pasti mulai memikirkan mendapatkan rumah. Begitu juga para PNS golongan I dan II. Menurut Nasri, pada 2009, terdata 2.500 unit RSh terbeli dan diharapkan pada 2010 bisa meningkat menjadi 2.700 unit. “Permintaan terus tumbuh, tapi nampaknya pengembang RSh idle(macet/tidak jalan),” katanya.
Lokasi perumahan yang berada di Kabupaten Malang ada di sembilan kecamatan yang umumnya berbatasan dengan Kota Malang dengan jumlah pengembang mencapai 84 perusahaan. n vie
http://www.surya.co.id/2010/02/04/40000-keluarga-tak-punya-rumah-sendiri.html
MALANG - Surya- Hampir 40.000 keluarga (tepatnya 39.846) di Kabupaten Malang, belum punya rumah. Mereka bisa jadi masih menumpang di rumah orangtua atau mengontrak. Kondisi ini membuat prihatin Pemkab Malang.
Menurut catatan Kantor Perumahan Kabupaten Malang, kekurangan terbesar ada di Kecamatan Turen mencapai 7.140 unit, disusul Pakis, Dampit, Kromengan, Kepanjen, Sumbermanjing Wetan, Bantur, Poncokusumo, Wagir dan Dau. “Angka backlog (kekurangan) memang tinggi. Tapi mereka tetap tinggal di rumah namun masih nebeng di rumah orangtua atau mertua,” ungkap Ir M Nasri Abd Wahid MEng Sc, Kepala Kantor Perumahan Kabupaten Malang di ruang kerjanya, Rabu (3/2).
Sementara di tingkat nasional mencapai 8 juta unit rumah dan Provinsi Jawa Timur mencapai 540.000 unit. Menurut Nasri, data kekurangan rumah di Kabupaten Malang ini sebenarnya menjadi potensi tersendiri bagi pengembang perumahan, khususnya rumah sehat sederhana (RSh) yang banyak berada di Kabupaten Malang. Sebab, jika dalam setahun pengembang bisa membangun 8.000 unit RSh, maka dalam lima tahun angka kekurangan itu bisa dikurangi secara signifikan.
Tapi dipastikan kebutuhan akan rumah selalu ada karena selalu ada perkawinan baru dan pasangan baru pasti memerlukan rumah baru juga. Begitu juga warga yang telah memperoleh pekerjaan dan gaji tetap pasti mulai memikirkan mendapatkan rumah. Begitu juga para PNS golongan I dan II. Menurut Nasri, pada 2009, terdata 2.500 unit RSh terbeli dan diharapkan pada 2010 bisa meningkat menjadi 2.700 unit. “Permintaan terus tumbuh, tapi nampaknya pengembang RSh idle(macet/tidak jalan),” katanya.
Lokasi perumahan yang berada di Kabupaten Malang ada di sembilan kecamatan yang umumnya berbatasan dengan Kota Malang dengan jumlah pengembang mencapai 84 perusahaan. n vie
http://www.surya.co.id/2010/02/04/40000-keluarga-tak-punya-rumah-sendiri.html
Warga Solo Buru Rumah di Bawah Tipe 70
10:52:00 AM
Kamis, 04 Februari 2010 09:17 WIB
Penulis : Ferdinand
SOLO--MI: Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) oleh bank umum di wilayah eks Kerisidenan Surakarta mengalami pertumbuhan signifikan sepanjang 2009.
Pertumbuhan tersebut terjadi pada semua tipe KPR dan KPA dengan total kredit tersalurkan mencapai Rp1,332 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding 2008 yakni Rp 1,244 triliun. Selain bertumbuh signifikan, penyaluran KPR dan KPA sepanjang 2009 juga mengalami pergeseran tren, yakni didominasi tipe 70 ke bawah. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya selalu didominasi tipe 70 ke atas.
"Tahun 2009, KPR dan KPA tipe 70 ke bawah memiliki persentase 43,35% dan tipe 70 41,86%. Ini sebuah tren baru," kata pemimpin Bank Indonesia Solo Dewi Setyowati, Kamis (4/2). Pergeseran tren ini telah mulai terjadi sejak 2008. Pada saat itu, KPR dan KPA tipe 70 meningkat 12,76%.
Pertumbuhan itu jauh lebih tinggi dibanding tipe 70 ke bawah yang hanya 1,79%. Peningkatan jumlah debitur dari 18.489 rekening pada 2008 menjadi 19.037 rekening pada 2009. Di sisi lain, kredit properti bank umum yang diberikan kepada pengembang juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 11,50% dari sebesar Rp83,68 miliar pada 2008 menjadi sebesar Rp93,30 miliar pada 2009.
Kredit properti bank umum kepada pengembang ini didominasi oleh kredit modal kerja mencapai 55,91% dan kredit investasi mencapai 44,09%. Secara keseluruhan, total kredit properti yang disalurkan kepada pengembang sebesar 5,97% dari total kredit properti. "Untuk 2010 prospek kredit properti khususnya KPR dan KPA kami perkirakan masih akan meningkat," kata Dewi. (FR/OL-04)
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/04/121123/124/101/Warga-Solo-Buru-Rumah-di-Bawah-Tipe-70-
Penulis : Ferdinand
SOLO--MI: Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) oleh bank umum di wilayah eks Kerisidenan Surakarta mengalami pertumbuhan signifikan sepanjang 2009.
Pertumbuhan tersebut terjadi pada semua tipe KPR dan KPA dengan total kredit tersalurkan mencapai Rp1,332 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding 2008 yakni Rp 1,244 triliun. Selain bertumbuh signifikan, penyaluran KPR dan KPA sepanjang 2009 juga mengalami pergeseran tren, yakni didominasi tipe 70 ke bawah. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya selalu didominasi tipe 70 ke atas.
"Tahun 2009, KPR dan KPA tipe 70 ke bawah memiliki persentase 43,35% dan tipe 70 41,86%. Ini sebuah tren baru," kata pemimpin Bank Indonesia Solo Dewi Setyowati, Kamis (4/2). Pergeseran tren ini telah mulai terjadi sejak 2008. Pada saat itu, KPR dan KPA tipe 70 meningkat 12,76%.
Pertumbuhan itu jauh lebih tinggi dibanding tipe 70 ke bawah yang hanya 1,79%. Peningkatan jumlah debitur dari 18.489 rekening pada 2008 menjadi 19.037 rekening pada 2009. Di sisi lain, kredit properti bank umum yang diberikan kepada pengembang juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 11,50% dari sebesar Rp83,68 miliar pada 2008 menjadi sebesar Rp93,30 miliar pada 2009.
Kredit properti bank umum kepada pengembang ini didominasi oleh kredit modal kerja mencapai 55,91% dan kredit investasi mencapai 44,09%. Secara keseluruhan, total kredit properti yang disalurkan kepada pengembang sebesar 5,97% dari total kredit properti. "Untuk 2010 prospek kredit properti khususnya KPR dan KPA kami perkirakan masih akan meningkat," kata Dewi. (FR/OL-04)
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/04/121123/124/101/Warga-Solo-Buru-Rumah-di-Bawah-Tipe-70-
Menjaga Kualitas Udara Di Dalam Rumah
10:41:00 AM
Rabu, 03 February 2010, 11:09 WIB
Dewasa ini, kualitas udara kian memprihatinkan. Pemicu polusi udara semakin beragam. Mulai dari asap kendaraan hingga polusi yang dihasilkan industri.
Satu-satunya yang mungkin bisa Anda kontrol adalah kualitas udara dalam rumah. Pasalnya, bila kualitas udara dalam rumah juga mengalami penurunan dapat memperbesar resiko terkena penyakit saluran pernafasan dan gejalanya.
Berikut saran yang direkomendasikan The American Lung Association agar udara di rumah bisa tetap sehat dan layak, antara lain :
* Jangan merokok di dalam rumah.
* Pastikan kelembaban udara rumah Anda mencapai 50%, bila terlalu tinggi pasanglah alat pengatur kelembaban udara.
* Usahakan aliran udara dalam rumah Anda berjalan dengan baik.
* Hindari makanan bersisa yang memancing kedatangan tikus atau sejenis serangga.
* Gunakan pengharum ruangan berbahan aman.
* Hindari penggunaan pembersih ruangan yang mengandung bahan kimia berbahaya.
* Hindari kebocoran pada genting pada genting rumah.
* Periksa secara rutin pipa gas dalam rumah Anda untuk mengecek ulang apakah ada kebocoran atau tidak.
Red: ririn
Reporter: cr2
http://www.republika.co.id/berita/103049/menjaga_kualitas_udara_didalam_rumah
Dewasa ini, kualitas udara kian memprihatinkan. Pemicu polusi udara semakin beragam. Mulai dari asap kendaraan hingga polusi yang dihasilkan industri.
Satu-satunya yang mungkin bisa Anda kontrol adalah kualitas udara dalam rumah. Pasalnya, bila kualitas udara dalam rumah juga mengalami penurunan dapat memperbesar resiko terkena penyakit saluran pernafasan dan gejalanya.
Berikut saran yang direkomendasikan The American Lung Association agar udara di rumah bisa tetap sehat dan layak, antara lain :
* Jangan merokok di dalam rumah.
* Pastikan kelembaban udara rumah Anda mencapai 50%, bila terlalu tinggi pasanglah alat pengatur kelembaban udara.
* Usahakan aliran udara dalam rumah Anda berjalan dengan baik.
* Hindari makanan bersisa yang memancing kedatangan tikus atau sejenis serangga.
* Gunakan pengharum ruangan berbahan aman.
* Hindari penggunaan pembersih ruangan yang mengandung bahan kimia berbahaya.
* Hindari kebocoran pada genting pada genting rumah.
* Periksa secara rutin pipa gas dalam rumah Anda untuk mengecek ulang apakah ada kebocoran atau tidak.
Red: ririn
Reporter: cr2
http://www.republika.co.id/berita/103049/menjaga_kualitas_udara_didalam_rumah
Ratusan Rumah di Buol Disapu Air Pasang
8:46:00 AM
Selasa, 2 Februari 2010 02:37 WIB
Metrotvnews.com, Buol: Sedikitnya 139 rumah di pesisir pantai di Kelurahan Buol, Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Senin (1/2), rusak diterjang gelombang air pasang. Tercatat, 39 rumah rusak berat dan 100 lainnya rusak ringan.
Tidak ada korban jiwa. Pasalnya, sebelum ombak datang disertai angin kencang, sebagian besar warga telah mengungsi ke tempat yang aman. Warga, yang rumahnya rusak berat, terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara jauh dari lokasi.
selain dari merusak rumah, air pasang juga merendam puluhan rumah warga. Ketinggian air mencapai paha orang dewasa. Kini warga mulai mengeluhkan bantuan makanan, obat dan pakaian. Ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah.(Hafid Laturadja/RAS)
http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/02/02/9972/Ratusan-Rumah-di-Buol-Disapu-Air-Pasang/594
Metrotvnews.com, Buol: Sedikitnya 139 rumah di pesisir pantai di Kelurahan Buol, Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Senin (1/2), rusak diterjang gelombang air pasang. Tercatat, 39 rumah rusak berat dan 100 lainnya rusak ringan.
Tidak ada korban jiwa. Pasalnya, sebelum ombak datang disertai angin kencang, sebagian besar warga telah mengungsi ke tempat yang aman. Warga, yang rumahnya rusak berat, terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara jauh dari lokasi.
selain dari merusak rumah, air pasang juga merendam puluhan rumah warga. Ketinggian air mencapai paha orang dewasa. Kini warga mulai mengeluhkan bantuan makanan, obat dan pakaian. Ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah.(Hafid Laturadja/RAS)
http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/02/02/9972/Ratusan-Rumah-di-Buol-Disapu-Air-Pasang/594
Rusunawa Untuk Mahasiswa
11:15:00 AM
Sabtu, 30 Januari 2010 - 9:17 WIB
JAKARTA – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengakui minat masyarakat tinggal di rumah susun masih rendah. Karena itu pihaknya mendorong pembangunan rusun sederhana sewa (Rusunawa) bagi mahasiswa.
“Kami harapkan jika sejak mahasiswa sudah terbiasa di rusun maka setelah berkeluarga tidak merasa asing lagi,” kata Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenper, aZulfi Syarif Koto, kemarin.
Zulfi berharap instansi terkait mau mendukung pembangunan rusun bagi mahasiswa ini. Misalnya, Kementerian Pendidikan Nasional yang banyak berhubungan dengan masalah kemahasiswaaan. (faisal/B)
http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/01/30/rusunawa-untuk-mahasiswa
JAKARTA – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengakui minat masyarakat tinggal di rumah susun masih rendah. Karena itu pihaknya mendorong pembangunan rusun sederhana sewa (Rusunawa) bagi mahasiswa.
“Kami harapkan jika sejak mahasiswa sudah terbiasa di rusun maka setelah berkeluarga tidak merasa asing lagi,” kata Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenper, aZulfi Syarif Koto, kemarin.
Zulfi berharap instansi terkait mau mendukung pembangunan rusun bagi mahasiswa ini. Misalnya, Kementerian Pendidikan Nasional yang banyak berhubungan dengan masalah kemahasiswaaan. (faisal/B)
http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/01/30/rusunawa-untuk-mahasiswa
Bahaya Atap Rumah dari Asbes
10:19:00 AM
Jumat, 29/01/2010 08:30 WIB
Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Asbes masih banyak digunakan untuk atap bangunan rumah. Dalam jangka panjang menghirup asbes terus menerus bisa menimbulkan risiko kesehatan. Asbes masuk ke dalam tubuh melalui cara inhalasi.
Dampak bahaya dari menghirup serat asbes tidak bisa dilihat dalam jangka waktu singkat. Terkadang gejala penyakit ini baru muncul dalam waktu 20-30 tahun setelah terpapar serat asbes pertama kali.
Seperti dikutip dari Health.nsw, Jumat (29/1/2010) serat asbes yang terhirup dan masuk ke dalam paru-paru bisa menyebabkan asbestosis (timbulnya jaringan parut di paru-paru), kanker paru-paru dan mesothelioma (kanker ganas yang menyerang selaput mesothelium).
Risiko terkena penyakit ini akan meningkat setara dengan banyaknya jumlah serat asbes yang dihirup. Selain itu risiko kanker paru-paru akibat menghirup serat asbes lebih besar dibandingkan dengan asap rokok.
Ini disebabkan asbes terdiri dari serat-serat kecil yang mudah terpisah, sehingga jika serat tersebut berterbangan di udara dan terhirup oleh tubuh akan berbahaya bagi kesehatan.
Biasanya serat asbes ini bisa menimbulkan risiko kesehatan jika masuk ke dalam tubuh melalui cara inhalasi. Jumlah kecil serat asbes di udara yang dihirup seseorang saat bernapas tidak akan menimbulkan rasa sakit.
Rata-rata orang hanya menghirup asbes dalam jumlah yang sangat kecil dan berisiko rendah terhadap kesehatan. beberapa penelitian menunjukkan asbes yang berbentuk lembaran tidak menunjukkan risiko kesehatan yang berarti.
Orang yang sangat berisiko memiliki gangguan kesehatan akibat asbes umumnya yang bekerja di pertambangan atau industri.
Tapi bukan berarti atap rumah yang terbuat dari asbes tidak berbahaya sama sekali, hanya saja risiko gangguan kesehatannya lebih rendah. Berbagai bentuk material dari asbes membuat tingkatan risiko kesehatan yang berbeda.
Jika serat asbes dalam bentuk yang stabil seperti lembaran dan kondisinya masih baik, maka risiko kesehatannya kecil. Namun jika lembaran tersebut sudah ada yang rusak, berlubang atau salah dalam hal penggunaannya, maka bisa menimbilkan risiko yang lebih tinggi.
Bahan bangunan asbes umumnya digunakan sebagai lembaran semen (fibro), drainase, cerobong pipa, atap rumah atau papan bangunan lainnya. Sejak tahun 1960-an dan 1970-an, serat asbes banyak digunakan oleh masyarakat sebagai isolasi atap rumah.
Untuk mengurangi paparan dari serat asbes dan melakukan pencegahan jangka pendek bisa dengan melakukan beberapa cara:
1. Menyemprotkan air ke lembaran asbes untuk mencegah tanah, debu atau serat beterbangan di udara.
2. Menutup asbes dengan lembaran plastik atau terpal untuk menghindari paparan cuaca.
3. Mencegah anak untuk bermain di atap rumah yang terbuat daria asbes.
4. Mengganti lembaran asbes yang sudah rusak atau berlubang.
5. Sebisa mungkin memberikan ruang batas antara asbes denga ruangan dalam rumah.
(ver/ir)
http://health.detik.com/read/2010/01/29/083042/1288695/766/bahaya-atap-rumah-dari-asbes
Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Asbes masih banyak digunakan untuk atap bangunan rumah. Dalam jangka panjang menghirup asbes terus menerus bisa menimbulkan risiko kesehatan. Asbes masuk ke dalam tubuh melalui cara inhalasi.
Dampak bahaya dari menghirup serat asbes tidak bisa dilihat dalam jangka waktu singkat. Terkadang gejala penyakit ini baru muncul dalam waktu 20-30 tahun setelah terpapar serat asbes pertama kali.
Seperti dikutip dari Health.nsw, Jumat (29/1/2010) serat asbes yang terhirup dan masuk ke dalam paru-paru bisa menyebabkan asbestosis (timbulnya jaringan parut di paru-paru), kanker paru-paru dan mesothelioma (kanker ganas yang menyerang selaput mesothelium).
Risiko terkena penyakit ini akan meningkat setara dengan banyaknya jumlah serat asbes yang dihirup. Selain itu risiko kanker paru-paru akibat menghirup serat asbes lebih besar dibandingkan dengan asap rokok.
Ini disebabkan asbes terdiri dari serat-serat kecil yang mudah terpisah, sehingga jika serat tersebut berterbangan di udara dan terhirup oleh tubuh akan berbahaya bagi kesehatan.
Biasanya serat asbes ini bisa menimbulkan risiko kesehatan jika masuk ke dalam tubuh melalui cara inhalasi. Jumlah kecil serat asbes di udara yang dihirup seseorang saat bernapas tidak akan menimbulkan rasa sakit.
Rata-rata orang hanya menghirup asbes dalam jumlah yang sangat kecil dan berisiko rendah terhadap kesehatan. beberapa penelitian menunjukkan asbes yang berbentuk lembaran tidak menunjukkan risiko kesehatan yang berarti.
Orang yang sangat berisiko memiliki gangguan kesehatan akibat asbes umumnya yang bekerja di pertambangan atau industri.
Tapi bukan berarti atap rumah yang terbuat dari asbes tidak berbahaya sama sekali, hanya saja risiko gangguan kesehatannya lebih rendah. Berbagai bentuk material dari asbes membuat tingkatan risiko kesehatan yang berbeda.
Jika serat asbes dalam bentuk yang stabil seperti lembaran dan kondisinya masih baik, maka risiko kesehatannya kecil. Namun jika lembaran tersebut sudah ada yang rusak, berlubang atau salah dalam hal penggunaannya, maka bisa menimbilkan risiko yang lebih tinggi.
Bahan bangunan asbes umumnya digunakan sebagai lembaran semen (fibro), drainase, cerobong pipa, atap rumah atau papan bangunan lainnya. Sejak tahun 1960-an dan 1970-an, serat asbes banyak digunakan oleh masyarakat sebagai isolasi atap rumah.
Untuk mengurangi paparan dari serat asbes dan melakukan pencegahan jangka pendek bisa dengan melakukan beberapa cara:
1. Menyemprotkan air ke lembaran asbes untuk mencegah tanah, debu atau serat beterbangan di udara.
2. Menutup asbes dengan lembaran plastik atau terpal untuk menghindari paparan cuaca.
3. Mencegah anak untuk bermain di atap rumah yang terbuat daria asbes.
4. Mengganti lembaran asbes yang sudah rusak atau berlubang.
5. Sebisa mungkin memberikan ruang batas antara asbes denga ruangan dalam rumah.
(ver/ir)
http://health.detik.com/read/2010/01/29/083042/1288695/766/bahaya-atap-rumah-dari-asbes
Pasang Baru, PLN Dituding Tak Adil
11:48:00 AM
Rabu, 27-01-10 | 09:26
TOBOALI -- Disaat warga merasakan kegelapan karena pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN Ranting Toboali, muncul isu bahwa PLN Ranting Toboali melakukan pamasangan baru. Hingga membuat warga kesal dan mempertanyakan hal ini.
Salah satunya seperti nyang disampaikan oleh Lurah Tanjung Ketapang, Ali Akbar Spi Msi yang menduga bahwa masih ada pemasangan baru yang dilaksanakan oleh PLN Ranting Toboali "Katanya daya listrik yang kurang, namun pemasangan penerangan di rumah milik warga Simpang Jalan SMA Negeri I depan Kubur milik Fani masih saja berjalan. Berarti masyarakat seperti tidak diperlakukan dengan adil, kata Ali.
PLN Kata Ali, seharusnya lebih arif dan jujur. Mengapa jika masyarakat yang uangnya pas-pasan susah untuk mendapatkan sambungan listrik. Sementara orang kaya bisa memasang listrik dengan mudah.
"Seyogyanya PLN tidak boleh begitu. Masyarakat miskin ini yang harus menjadi perhatian kita, dan kuncinya adalah keterusterangan PLN dan transparansi PLN dengan kondisi yang ada, ungkap Ali lagi.
Informasi pemasangan baru ini diketahu oleh Ali, setelah mendapat laporan warga dua hari lalu. Fani yang istrinya bidan, mendapat aliran listrik di rumahnya, sedangkan saat ini sudah tiga bulan kita padam bergilir.
Bukan hanya di rumah Fani, pemasangan baru juga terjadi di Simpang Tugu Nanas, dan di Jalan Bukit Parit 8. "Ini Saya ketahui semua dari warga. Padahal sebelumnya listrik tidak boleh dipindahkan. Tapi ternyata ada yang memindahkan. Sebetulnya warga mau demo ke PLN saya tahan jangan ada sampai ada demo nanti bisa anrkhis, jadi harus minta izin aparat terlebih dulu kalau mau demo," tandas Ali.
Diceritakan juga oleh Ali, Ia pernah meminta kepada PLN agar bisa tukar dengan tetangganya yang memiliki daya 2300 waat dengan dirinya yang 900 watt. Dan ini dilarang oleh PLN. "Tapi orang lain pasang baru maupun jual beli aliran listrik boleh, apa bedanya" tandas Ali.
Sementara itu Menejer PLN Ranting Toboali, Budiman, ketika dikonfirmasdikan harian ini ,Selasa(26/1) diruang kerjanya, membenarkan memang adanya pemasangan baru di rumah bidan disimpang Puput Depan Pemakaman Umum. Itu dilakukan karena untuk kepentingan masyarakat karena yang memiliki rumah adalah bidan yang melayani masyarakat.
Menurut Budiman, izin praktek bidan itu di rumahnya lengkap dan peralatan untuk penyelamatan bayi sudah ada dan betrdasarkan data-data yang ada. Phaknya memberikan kebijakan untuk pemasangan baru.
"Kalau tidak lengkap saya tidak berani, mereka pasang baru dengan daya 3.200 Waat. Pemasangan baru atas nama klinik bersalin dan gedung terpisah dengan rumah," kata Budiman. Sementara pemasangan di Simpang Nanas dan Parit 8 Budiman tidak mengetahui. "Saya tidak mengetahui sama sekali, kalau Bapak tahu tolong kasi tahu sama saya," kata Budiman. (err)
http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=80217
TOBOALI -- Disaat warga merasakan kegelapan karena pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN Ranting Toboali, muncul isu bahwa PLN Ranting Toboali melakukan pamasangan baru. Hingga membuat warga kesal dan mempertanyakan hal ini.
Salah satunya seperti nyang disampaikan oleh Lurah Tanjung Ketapang, Ali Akbar Spi Msi yang menduga bahwa masih ada pemasangan baru yang dilaksanakan oleh PLN Ranting Toboali "Katanya daya listrik yang kurang, namun pemasangan penerangan di rumah milik warga Simpang Jalan SMA Negeri I depan Kubur milik Fani masih saja berjalan. Berarti masyarakat seperti tidak diperlakukan dengan adil, kata Ali.
PLN Kata Ali, seharusnya lebih arif dan jujur. Mengapa jika masyarakat yang uangnya pas-pasan susah untuk mendapatkan sambungan listrik. Sementara orang kaya bisa memasang listrik dengan mudah.
"Seyogyanya PLN tidak boleh begitu. Masyarakat miskin ini yang harus menjadi perhatian kita, dan kuncinya adalah keterusterangan PLN dan transparansi PLN dengan kondisi yang ada, ungkap Ali lagi.
Informasi pemasangan baru ini diketahu oleh Ali, setelah mendapat laporan warga dua hari lalu. Fani yang istrinya bidan, mendapat aliran listrik di rumahnya, sedangkan saat ini sudah tiga bulan kita padam bergilir.
Bukan hanya di rumah Fani, pemasangan baru juga terjadi di Simpang Tugu Nanas, dan di Jalan Bukit Parit 8. "Ini Saya ketahui semua dari warga. Padahal sebelumnya listrik tidak boleh dipindahkan. Tapi ternyata ada yang memindahkan. Sebetulnya warga mau demo ke PLN saya tahan jangan ada sampai ada demo nanti bisa anrkhis, jadi harus minta izin aparat terlebih dulu kalau mau demo," tandas Ali.
Diceritakan juga oleh Ali, Ia pernah meminta kepada PLN agar bisa tukar dengan tetangganya yang memiliki daya 2300 waat dengan dirinya yang 900 watt. Dan ini dilarang oleh PLN. "Tapi orang lain pasang baru maupun jual beli aliran listrik boleh, apa bedanya" tandas Ali.
Sementara itu Menejer PLN Ranting Toboali, Budiman, ketika dikonfirmasdikan harian ini ,Selasa(26/1) diruang kerjanya, membenarkan memang adanya pemasangan baru di rumah bidan disimpang Puput Depan Pemakaman Umum. Itu dilakukan karena untuk kepentingan masyarakat karena yang memiliki rumah adalah bidan yang melayani masyarakat.
Menurut Budiman, izin praktek bidan itu di rumahnya lengkap dan peralatan untuk penyelamatan bayi sudah ada dan betrdasarkan data-data yang ada. Phaknya memberikan kebijakan untuk pemasangan baru.
"Kalau tidak lengkap saya tidak berani, mereka pasang baru dengan daya 3.200 Waat. Pemasangan baru atas nama klinik bersalin dan gedung terpisah dengan rumah," kata Budiman. Sementara pemasangan di Simpang Nanas dan Parit 8 Budiman tidak mengetahui. "Saya tidak mengetahui sama sekali, kalau Bapak tahu tolong kasi tahu sama saya," kata Budiman. (err)
http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=80217
7.000 Antrian PLN Direalisasikan 2010 Ini
10:08:00 AM
Selasa, 26 Januari 2010 | 18:49 WIB
Laporan: Duni Rahmat
DUMAI,TRIBUN - PLN Rayon Kota Dumai telah menampung lebih dari tujuh ribu pelanggan baru yang masuk dalam daftar antrian pemasangan instalasi listrik. Rencananya, antrian ini akan terealisasi pada tahun 2010 ini.
Manager PLN Rayon Kota Dumai, Dony Adriansyah, mengungkapkan. Tingginya kebutuhan listrik ditengah masyarakat menjadi salah satu faktor makin tingginya daftar antrian tersebut. Sejauh ini pihaknya telah mengajukan daftar tersebut kepada PLN cabang Dumai.
"Kita upayakan tahun 2010 ini secara bertahap direalisasikan. Kita masih menunggu pembagian kuota pemasangan baru dari PLN cabang Dumai. Saat ini kita masih memilki kapasitas arus dari satu Gardu Induk Dumai sebesar 30 MVA, dari total 60 MVA yang tersedia., " ungkap Dony. (ans)
http://www.tribunpekanbaru.com/read/artikel/12887/7000-antrian-pln-direalisasikan-2010-ini
Laporan: Duni Rahmat
DUMAI,TRIBUN - PLN Rayon Kota Dumai telah menampung lebih dari tujuh ribu pelanggan baru yang masuk dalam daftar antrian pemasangan instalasi listrik. Rencananya, antrian ini akan terealisasi pada tahun 2010 ini.
Manager PLN Rayon Kota Dumai, Dony Adriansyah, mengungkapkan. Tingginya kebutuhan listrik ditengah masyarakat menjadi salah satu faktor makin tingginya daftar antrian tersebut. Sejauh ini pihaknya telah mengajukan daftar tersebut kepada PLN cabang Dumai.
"Kita upayakan tahun 2010 ini secara bertahap direalisasikan. Kita masih menunggu pembagian kuota pemasangan baru dari PLN cabang Dumai. Saat ini kita masih memilki kapasitas arus dari satu Gardu Induk Dumai sebesar 30 MVA, dari total 60 MVA yang tersedia., " ungkap Dony. (ans)
http://www.tribunpekanbaru.com/read/artikel/12887/7000-antrian-pln-direalisasikan-2010-ini
Lokasi Transmigrasi Korban Gempa Sulit Terjangkau
9:26:00 AM
Rabu, 27 Januari 2010 08:07 WIB
PADANG--MI: Lokasi yang disiapkan untuk kawasan transmigrasi korban gempa dan tanah longsor Sumbar 30 September 2009 di Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya, berada di daerah tertinggal dan sulit dijangkau transportasi.
Daerah itu menjadi kawasan tertinggal akibat akses dari dan menuju lokasi cukup jauh dan ruas jalan belum memadai, kata Koordinator anggota DPRD Sumbar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar-III (termasuk Dharmasraya), Irdinansyah Tarmizi, di Padang, Selasa (26/1).
Kondisi lokasi untuk transmigrasi itu terungkap dalam pertemuan anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan-III (Kabupaten Dharmasraya) dengan pemerintah daerah dan pihak terkait di Dharmasraya, baru-baru ini.
Pertemuan dilaksanakan dalam kunjungan kerja anggota DPRD Sumbar dapil Sumbar-III sekaligus mendapatkan aspirasi untuk diperjuangankan dalam APBD Sumbar sesuai kewenangan tingkat provinsi.
Menurut dia, pembukaan dan pembangunan ruas jalan ke lokasi untuk transmigrasi tersebut belum terfasilitasi seluruhnya melalui dana APBD Kabupaten Dharmasraya. Ia menggambarkan, untuk menuju pusat kecamatan dan kantor camat IX Koto serta Puskesmas IX Koto cukup sulit dan berada di wilayah sulit dijangkau transportasi.
Jalan Durian Simpai-IX Koto (ruas jalan menuju pusat Kecamatan IX Koto), kondisinya baru enam kilometer yang telah diaspal dengan lebar tiga meter dan sisanya 30 kilometer masih timbunan kerikil.
Ia menyebutkan, kondisi jalan ini akan diaspirasikan ke tingkat provinsi untuk segera mendapat alokasi pembangunan jalan yang memadai, mengingat daerah tersebut direncanakan untuk kawasan transmigrasi bagi korban gempa dan tanah longsor.
Pascagempa, pemerintah menawarkan opsi transmigrasi lokal bagi sejumlah korban yang pemukimannya sudah tidak bisa lagi ditempati akibat bencana tersebut. Ratusan kepala keluarga (KK) berada di Jorong (kampung) Pandan, Jorong Galapuang, Jorong Batu Nanggai, Jorong Muko Jalan, Jorong Sigiran dan Sungai Tampang di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, daerahnya dilanda tanah longsor.
Pemerintah daerah setempat masih melarang warga kampung-kampung itu kembali ke daerahnya kembali karena masih rawan bencana susulan, sehingga warga tetap mengungsi di lokasi pengungsian.
Pemerintah kemudian menawarkan opsi transmigrasi lokal bagi para korban tersebut ke daerah lain, termasuk ke daerah yang disiapkan di Dharmasraya. (Ant/OL-03)
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/01/27/119498/126/101/Lokasi-Transmigrasi-Korban-Gempa-Sulit-Terjangkau
PADANG--MI: Lokasi yang disiapkan untuk kawasan transmigrasi korban gempa dan tanah longsor Sumbar 30 September 2009 di Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya, berada di daerah tertinggal dan sulit dijangkau transportasi.
Daerah itu menjadi kawasan tertinggal akibat akses dari dan menuju lokasi cukup jauh dan ruas jalan belum memadai, kata Koordinator anggota DPRD Sumbar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar-III (termasuk Dharmasraya), Irdinansyah Tarmizi, di Padang, Selasa (26/1).
Kondisi lokasi untuk transmigrasi itu terungkap dalam pertemuan anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan-III (Kabupaten Dharmasraya) dengan pemerintah daerah dan pihak terkait di Dharmasraya, baru-baru ini.
Pertemuan dilaksanakan dalam kunjungan kerja anggota DPRD Sumbar dapil Sumbar-III sekaligus mendapatkan aspirasi untuk diperjuangankan dalam APBD Sumbar sesuai kewenangan tingkat provinsi.
Menurut dia, pembukaan dan pembangunan ruas jalan ke lokasi untuk transmigrasi tersebut belum terfasilitasi seluruhnya melalui dana APBD Kabupaten Dharmasraya. Ia menggambarkan, untuk menuju pusat kecamatan dan kantor camat IX Koto serta Puskesmas IX Koto cukup sulit dan berada di wilayah sulit dijangkau transportasi.
Jalan Durian Simpai-IX Koto (ruas jalan menuju pusat Kecamatan IX Koto), kondisinya baru enam kilometer yang telah diaspal dengan lebar tiga meter dan sisanya 30 kilometer masih timbunan kerikil.
Ia menyebutkan, kondisi jalan ini akan diaspirasikan ke tingkat provinsi untuk segera mendapat alokasi pembangunan jalan yang memadai, mengingat daerah tersebut direncanakan untuk kawasan transmigrasi bagi korban gempa dan tanah longsor.
Pascagempa, pemerintah menawarkan opsi transmigrasi lokal bagi sejumlah korban yang pemukimannya sudah tidak bisa lagi ditempati akibat bencana tersebut. Ratusan kepala keluarga (KK) berada di Jorong (kampung) Pandan, Jorong Galapuang, Jorong Batu Nanggai, Jorong Muko Jalan, Jorong Sigiran dan Sungai Tampang di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, daerahnya dilanda tanah longsor.
Pemerintah daerah setempat masih melarang warga kampung-kampung itu kembali ke daerahnya kembali karena masih rawan bencana susulan, sehingga warga tetap mengungsi di lokasi pengungsian.
Pemerintah kemudian menawarkan opsi transmigrasi lokal bagi para korban tersebut ke daerah lain, termasuk ke daerah yang disiapkan di Dharmasraya. (Ant/OL-03)
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/01/27/119498/126/101/Lokasi-Transmigrasi-Korban-Gempa-Sulit-Terjangkau
Masyarakat Frustasi Keluhkan Pemadaman Bergilir
1:14:00 PM
Saturday, 23 January 2010 19:51
MEDAN - Dalam konteks otonomi daerah, peranan pemerintah daerah begitu urgen. Pemadaman bergilir yang direncanakan akan berkurang nyatanya tidak terealisir. Malah makin hari justru makin parah.. Kondisi ini harusnya bukan persoalan biasa dan tidak bisa dibiarkan berkepanjangan.
“Memang listrik byar-pet telah ’memantik’ rasa gusar yang sudah lama dipendam masyarakat. Hanya saja, luapan aspirasi emosi itu entah disalurkan ke mana warga sudah tak tahu. Nyaris signifikansi aksi itu tidak efektif untuk mengurangi pemadaman bergilir,” ujar direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi, malam ini.
Aspirasi emosi itu, Farid mengatakan, hanyalah sekadar mempermalukan para petinggi perusahaan ‘plat merah’ itu. Namun sayangnya, rasa malu itupun kini makin menipis, seiring dengan tipisnya rasa tanggungjawab hukum dan moral para politisi negeri ini.
“Meskipun pemadaman bergilir telah diberitahukan kepada pelanggan, tidak berarti petinggi PLN dapat memadamkan listrik begitu saja,” tutur Farid.
Seharusnya, Farid mengharapkan, ada jadwal yang terukur, misalnya soal kapan, di mana dan berapa lama listrik di suatu kawasan dipadamkan. Namun sebenarnya, Farid menjelaskan, bahwa kesalahan fatal pemadaman bergilir selain listrik padam adalah jadwal giliran yang amburadul.
“Untuk itu, irama listrik ‘byar-pet’ harusnya dapat diakses pelanggan, sehingga dapat menyesuaikan agenda dan aktivitas kerja,” jelasnya.
Menurutnya, LAPK dalam menangani kasus publik seperti listrik sangat tergantung pada sikap kritis warga. Kalau warga menginginkan, misalnya melakukan gugatan hukum (class action), atau melakukan aksi massif atau kampanye boikot bayar listrik, tentu lembaga konsumen punya pengalaman dan siap melakukan itu.
“Masalahnya dalam banyak kasus, warga sudah begitu apatis dan frustasi dalam menyikapi pemadaman bergilir ini,” pungkasnya.
Editor:SATRIADI TANJUNG
(dat03/wol-mdn)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=83986:masyarakat-frustasi-keluhkan-pemadaman-bergilir-&catid=14:medan&Itemid=27
MEDAN - Dalam konteks otonomi daerah, peranan pemerintah daerah begitu urgen. Pemadaman bergilir yang direncanakan akan berkurang nyatanya tidak terealisir. Malah makin hari justru makin parah.. Kondisi ini harusnya bukan persoalan biasa dan tidak bisa dibiarkan berkepanjangan.
“Memang listrik byar-pet telah ’memantik’ rasa gusar yang sudah lama dipendam masyarakat. Hanya saja, luapan aspirasi emosi itu entah disalurkan ke mana warga sudah tak tahu. Nyaris signifikansi aksi itu tidak efektif untuk mengurangi pemadaman bergilir,” ujar direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi, malam ini.
Aspirasi emosi itu, Farid mengatakan, hanyalah sekadar mempermalukan para petinggi perusahaan ‘plat merah’ itu. Namun sayangnya, rasa malu itupun kini makin menipis, seiring dengan tipisnya rasa tanggungjawab hukum dan moral para politisi negeri ini.
“Meskipun pemadaman bergilir telah diberitahukan kepada pelanggan, tidak berarti petinggi PLN dapat memadamkan listrik begitu saja,” tutur Farid.
Seharusnya, Farid mengharapkan, ada jadwal yang terukur, misalnya soal kapan, di mana dan berapa lama listrik di suatu kawasan dipadamkan. Namun sebenarnya, Farid menjelaskan, bahwa kesalahan fatal pemadaman bergilir selain listrik padam adalah jadwal giliran yang amburadul.
“Untuk itu, irama listrik ‘byar-pet’ harusnya dapat diakses pelanggan, sehingga dapat menyesuaikan agenda dan aktivitas kerja,” jelasnya.
Menurutnya, LAPK dalam menangani kasus publik seperti listrik sangat tergantung pada sikap kritis warga. Kalau warga menginginkan, misalnya melakukan gugatan hukum (class action), atau melakukan aksi massif atau kampanye boikot bayar listrik, tentu lembaga konsumen punya pengalaman dan siap melakukan itu.
“Masalahnya dalam banyak kasus, warga sudah begitu apatis dan frustasi dalam menyikapi pemadaman bergilir ini,” pungkasnya.
Editor:SATRIADI TANJUNG
(dat03/wol-mdn)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=83986:masyarakat-frustasi-keluhkan-pemadaman-bergilir-&catid=14:medan&Itemid=27
KPR Subsidi Terhambat, BTN Pilih Komersil
12:41:00 PM
Minggu, 24 Januari 2010, 08:03 WIB
"Kita selalu mendukung program pemerintah dalam penyediaan rumah murah bagi MBR."
VIVAnews - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) akan mendukung skema pembiayaan baru yang akan digelontorkan Kementerian Perumahan Rakyat dalam mensukseskan program pemerintah dalam penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kita selalu mendukung program pemerintah dalam penyediaan rumah murah bagi MBR atau masyarakat menengah bawah," kata Direktur Utama BTN Iqbal Latanro dalam diskusi mengenai Masa Depan Industri Perumahan Nasional di Bogor, Sabtu, 23 Januari 2010.
Namun, dia mengakui, bila skema yang saat ini sedang disiapkan pemerintah untuk mengganti pola subsidi selisih suku bunga dan uang muka yang selama ini diberlakukan belum rampung dan membuat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi terhambat atau tidak bergulir, perseroan akan memilih menerapkan KPR non subsidi.
Iqbal menuturkan, hal tersebut akan dipilih Bank Tabungan Negara, karena selain sebagai bank pemerintah, perseroan juga sudah menjadi bank milik publik (melalui IPO). Tentunya, roda bisnis perusahaan akan diutamakan.
"Jadi, kami tetap memberikan KPR kepada masyarakat menengah bawah untuk memiliki hunian. Tetapi, bila dana subsidi yang diberikan pemerintah terhenti digulirkan, tentunya BTN akan mengganti KPR subsidi menjadi non subsidi atau komersil," tutur Iqbal.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Teguh Satria berharap sebelum pola subsidi yang baru betul-betul diterapkan sebaiknya ada masa transisi dengan menggunakan pola subsidi yang lama.
Hal itu, kata dia, bertujuan agar tidak terjadi kevakuman dalam pembiayaan KPR bersubsidi yang dapat berakibat timbulnya kepanikan masyarakat maupun pengembang. "Jadi, jalan dulu dengan pola subsidi yang sudah ada, sebelum menggunakan yang baru," ujar Teguh.
Seperti diketahui, pemerintah akan membentuk lembaga pembiayaan baru sejenis special purpose vehicle (SPV) untuk mendukung suksesnya program pengadaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dalam waktu dekat, kami akan menghadap Menkeu (Menteri Keuangan) untuk melaporkan," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Manoarfa di Jakarta, belum lama ini.
Menurut Suharso, dengan adanya lembaga baru tersebut akan mengubah mekanisme subsidi bagi konsumen dan menekan suku bunga KPR yang tinggi. "Jadi, nantinya suku bunga kredit akan tetap selama tenor berjalan," ujarnya.
antique.putra@vivanews.com
• VIVAnews
http://bisnis.vivanews.com/news/read/123820-kpr_subsidi_terhambat__btn_pilih_komersil
"Kita selalu mendukung program pemerintah dalam penyediaan rumah murah bagi MBR."
VIVAnews - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) akan mendukung skema pembiayaan baru yang akan digelontorkan Kementerian Perumahan Rakyat dalam mensukseskan program pemerintah dalam penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kita selalu mendukung program pemerintah dalam penyediaan rumah murah bagi MBR atau masyarakat menengah bawah," kata Direktur Utama BTN Iqbal Latanro dalam diskusi mengenai Masa Depan Industri Perumahan Nasional di Bogor, Sabtu, 23 Januari 2010.
Namun, dia mengakui, bila skema yang saat ini sedang disiapkan pemerintah untuk mengganti pola subsidi selisih suku bunga dan uang muka yang selama ini diberlakukan belum rampung dan membuat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi terhambat atau tidak bergulir, perseroan akan memilih menerapkan KPR non subsidi.
Iqbal menuturkan, hal tersebut akan dipilih Bank Tabungan Negara, karena selain sebagai bank pemerintah, perseroan juga sudah menjadi bank milik publik (melalui IPO). Tentunya, roda bisnis perusahaan akan diutamakan.
"Jadi, kami tetap memberikan KPR kepada masyarakat menengah bawah untuk memiliki hunian. Tetapi, bila dana subsidi yang diberikan pemerintah terhenti digulirkan, tentunya BTN akan mengganti KPR subsidi menjadi non subsidi atau komersil," tutur Iqbal.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Teguh Satria berharap sebelum pola subsidi yang baru betul-betul diterapkan sebaiknya ada masa transisi dengan menggunakan pola subsidi yang lama.
Hal itu, kata dia, bertujuan agar tidak terjadi kevakuman dalam pembiayaan KPR bersubsidi yang dapat berakibat timbulnya kepanikan masyarakat maupun pengembang. "Jadi, jalan dulu dengan pola subsidi yang sudah ada, sebelum menggunakan yang baru," ujar Teguh.
Seperti diketahui, pemerintah akan membentuk lembaga pembiayaan baru sejenis special purpose vehicle (SPV) untuk mendukung suksesnya program pengadaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dalam waktu dekat, kami akan menghadap Menkeu (Menteri Keuangan) untuk melaporkan," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Manoarfa di Jakarta, belum lama ini.
Menurut Suharso, dengan adanya lembaga baru tersebut akan mengubah mekanisme subsidi bagi konsumen dan menekan suku bunga KPR yang tinggi. "Jadi, nantinya suku bunga kredit akan tetap selama tenor berjalan," ujarnya.
antique.putra@vivanews.com
• VIVAnews
http://bisnis.vivanews.com/news/read/123820-kpr_subsidi_terhambat__btn_pilih_komersil
Pasca Terjangan Puting Beliung Empat Kecamatan Gelap Gulita
12:40:00 PM
Jumat, 22 Januari 2010
PARIGI - Sampai hari kedua pasca hantaman angin puting beliung di empat kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, kerusakan rumah yang berhasil didata secara akurat ratusan buah. Rusak ringan sebanyak 350 buah dan rusak ringan sebanyak 100 buah. Kebanyakan kerusakan adalah terbangnya atap-atap. Jaringan listrik mulai dari Kecamatan Kasimbar sampai Kecamatan Palasa, terputus. Ribuan rumah kegelapan.
Kerusakan juga dialami 11 buah sekolah; tujuh SMP, 3 Sekolah dasar dan 1 SMA. Kerusakan paling parah adalah SD Dongkalan Kecamatan Palasa. Hampir seluruh bagian atapnya terbang dan tercebur ke laut. Kerusakan juga terjadi di Polsek Tinombo Selatan, hampir seluruh atapnya terbang.
Wakil Bupati Parigi Moutong Syamsurizal Tombolotutu mengatakan selain kerusakan pada rumah warga, juga terjadi pada sejumlah fasilitas lainnya, yakni jaringan listrik dan jaringan telepon terputus total. ''Jaringan listrik terputus mulai dari Desa Sidoan Kecamatan Tinombo Selatan sampai Kecamatan Palasa. Sedangkan untuk jaringan telepon rusak di Kota Tinombo,'' kata Wabup.
Rumah-rumah yang mengalami kerusakan, sampai siang kemarin sudah mulai diperbaiki oleh pemiliknya sendiri. Namun masih ada juga yang sama sekali belum diperbaiki atau dibongkar pada atap yang rusak.
Untuk bantuan, pemerintah kabupaten Parigi Moutong sudah memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Saat ini, warga yang rumahnya rusak parah kebanyakan masih bertahan di rumah-rumah tetangga atau kerabatnya.
Hingga Rabu malam dilaporkan tiga warga ditemukan, sementara seorang korban bernama Hartono, warga Desa Tinombo, telah kembali ke rumahnya. Hartono tenggelam setelah perahunya terbalik diterjang angin puting beliung. Hartono mengaku sempat bertahan sampai pukul 01:00 dinihari tanpa makan sedikitpun.
''Saya berusaha tetap bertahan. Sampai tengah malam saya berusaha membalikkan perahu dengan sisa tenaga yang ada. Sekitar pukul 01:00 dinihari perahu berhasil saya putarbalik dan kembali ke rumah,'' ujar Hartono.
Hingga Rabu siang, tiga korban hilang di Desa Sidoan yakni Rahman, Papa Ferdi dan satu lagi belum diketahui identitasnya, hingga hari kedua pasca terjangan angin puting beliung belum juga ditemukan. Meski tim pencari korban sudah dikerahkan dengan menggunakan speed boat dan sejumlah nelayan lainnya. (PATARUDDIN)
http://mediaalkhairaat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5437&Itemid=1
PARIGI - Sampai hari kedua pasca hantaman angin puting beliung di empat kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, kerusakan rumah yang berhasil didata secara akurat ratusan buah. Rusak ringan sebanyak 350 buah dan rusak ringan sebanyak 100 buah. Kebanyakan kerusakan adalah terbangnya atap-atap. Jaringan listrik mulai dari Kecamatan Kasimbar sampai Kecamatan Palasa, terputus. Ribuan rumah kegelapan.
Kerusakan juga dialami 11 buah sekolah; tujuh SMP, 3 Sekolah dasar dan 1 SMA. Kerusakan paling parah adalah SD Dongkalan Kecamatan Palasa. Hampir seluruh bagian atapnya terbang dan tercebur ke laut. Kerusakan juga terjadi di Polsek Tinombo Selatan, hampir seluruh atapnya terbang.
Wakil Bupati Parigi Moutong Syamsurizal Tombolotutu mengatakan selain kerusakan pada rumah warga, juga terjadi pada sejumlah fasilitas lainnya, yakni jaringan listrik dan jaringan telepon terputus total. ''Jaringan listrik terputus mulai dari Desa Sidoan Kecamatan Tinombo Selatan sampai Kecamatan Palasa. Sedangkan untuk jaringan telepon rusak di Kota Tinombo,'' kata Wabup.
Rumah-rumah yang mengalami kerusakan, sampai siang kemarin sudah mulai diperbaiki oleh pemiliknya sendiri. Namun masih ada juga yang sama sekali belum diperbaiki atau dibongkar pada atap yang rusak.
Untuk bantuan, pemerintah kabupaten Parigi Moutong sudah memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Saat ini, warga yang rumahnya rusak parah kebanyakan masih bertahan di rumah-rumah tetangga atau kerabatnya.
Hingga Rabu malam dilaporkan tiga warga ditemukan, sementara seorang korban bernama Hartono, warga Desa Tinombo, telah kembali ke rumahnya. Hartono tenggelam setelah perahunya terbalik diterjang angin puting beliung. Hartono mengaku sempat bertahan sampai pukul 01:00 dinihari tanpa makan sedikitpun.
''Saya berusaha tetap bertahan. Sampai tengah malam saya berusaha membalikkan perahu dengan sisa tenaga yang ada. Sekitar pukul 01:00 dinihari perahu berhasil saya putarbalik dan kembali ke rumah,'' ujar Hartono.
Hingga Rabu siang, tiga korban hilang di Desa Sidoan yakni Rahman, Papa Ferdi dan satu lagi belum diketahui identitasnya, hingga hari kedua pasca terjangan angin puting beliung belum juga ditemukan. Meski tim pencari korban sudah dikerahkan dengan menggunakan speed boat dan sejumlah nelayan lainnya. (PATARUDDIN)
http://mediaalkhairaat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5437&Itemid=1
PLN Razia Pencurian Listrik di Komplek Perumahan
10:47:00 AM
Jumat, 22 Januari 2010 06:30 WIB
Banjarbaru (ANTARA News) - Tim gabungan PT PLN cabang Banjarmasin dan PLN ranting Banjarbaru Kalimantan Selatan di back up aparat Polresta Banjarbaru merazia pencurian listrik yang cukup marak terjadi di sejumlah komplek perumahan di wilayah Kota Banjarbaru.
Manajer PT PLN ranting Banjarbaru, Edy Susanto, Jumat, mengatakan, razia yang dilakukan bertujuan mengurangi pencurian listrik yang cukup banyak dilakukan masyarakat terutama yang tinggal di komplek perumahan.
"Sasaran utama razia memang diarahkan ke komplek perumahan karena disinyalir cukup banyak pemilik rumah yang melakukan pencurian listrik sehingga tindakan negatif itu harus dicegah dan dihentikan," ujarnya.
Petugas yang diturunkan ke lapangan merupakan tim gabungan PLN cabang Banjarmasin dan PLN ranting Banjarbaru yang masuk dalam tim Penertiban Penyalahgunaan Tenaga Listrik (P2TL) yang cakupan tugasnya meliputi wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura.
"Saat ini, bertepatan tim turun melakukan razia ke sejumlah komplek perumahan di Kota Banjarbaru dan tim menemukan pencurian listrik sebanyak 18 kasus di wilayah kelurahan Loktabat Utara," ungkapnya.
Tindakan yang dilakukan bagi warga yang kedapatan melakukan pencurian listrik itu, kata dia, selain aliran listriknya dicabut, mereka juga diminta membayar denda atau tagihan susulan atas pencurian daya listrik.
"Aliran listrik milik warga yang kedapatan mencuri dicabut dan mereka juga wajib membayar denda atau tagihan susulan. Jika tidak, listriknya tidak bakalan dipasang dan kasusnya bisa dilanjutkan ke jalur hukum," jelasnya.
Menurut dia, pencurian listrik yang dilakukan masyarakat beragam bentuknya, mulai dari mencantol aliran listrik melalui kabel resmi yang dipasang di salah satu rumah, modifikasi meteran listrik hingga pembesaran daya listrk.
"Tindakan itu, selain merugikan PLN karena listrik yang digunakan tidak masuk rekening, juga mempengaruhi kapasitas produksi karena daya yang disalurkan ke pelanggan banyak yang hilang (losses) atau susut," ujar dia.
Ia mengatakan, banyaknya komplek perumahan di wilayah Kota Banjarbaru memang berpotensi menimbulkan aksi pencurian, apalagi tidak semua komplek perumahan menyediakan aliran listrik meski pun perumahannya sudah dibangun dan siap huni.
Namun, lanjutnya, sejak disepakatinya kerjasama antara PLN dengan Real Estate Indonesia (REI) wilayah Kalsel, tindakan pencurian listrik oleh masyarakat tidak terlalu banyak walau pun kasusnya tetap ada.
"Kasus pencurian listrik tetap ada apalagi di komplek perumahan yang baru dibangun, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak disamping razia yang dilakukan rutin sehingga tindakan pencurian bisa dicegah," katanya.
Melalui razia ini, ia mengharapkan masyarakat tidak lagi melakukan aksi pencurian listrik karena selain merugikan PLN juga bisa menimbulkan bahaya karena peralatan yang dipakai membuat kapasitas listrik terpasang melebihi standar sehingga membahayakan rumah maupun jiwa warga bersangkutan.(*)
http://www.antaranews.com/berita/1264116625/pln-razia-pencurian-listrik-di-komplek-perumahan
Banjarbaru (ANTARA News) - Tim gabungan PT PLN cabang Banjarmasin dan PLN ranting Banjarbaru Kalimantan Selatan di back up aparat Polresta Banjarbaru merazia pencurian listrik yang cukup marak terjadi di sejumlah komplek perumahan di wilayah Kota Banjarbaru.
Manajer PT PLN ranting Banjarbaru, Edy Susanto, Jumat, mengatakan, razia yang dilakukan bertujuan mengurangi pencurian listrik yang cukup banyak dilakukan masyarakat terutama yang tinggal di komplek perumahan.
"Sasaran utama razia memang diarahkan ke komplek perumahan karena disinyalir cukup banyak pemilik rumah yang melakukan pencurian listrik sehingga tindakan negatif itu harus dicegah dan dihentikan," ujarnya.
Petugas yang diturunkan ke lapangan merupakan tim gabungan PLN cabang Banjarmasin dan PLN ranting Banjarbaru yang masuk dalam tim Penertiban Penyalahgunaan Tenaga Listrik (P2TL) yang cakupan tugasnya meliputi wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura.
"Saat ini, bertepatan tim turun melakukan razia ke sejumlah komplek perumahan di Kota Banjarbaru dan tim menemukan pencurian listrik sebanyak 18 kasus di wilayah kelurahan Loktabat Utara," ungkapnya.
Tindakan yang dilakukan bagi warga yang kedapatan melakukan pencurian listrik itu, kata dia, selain aliran listriknya dicabut, mereka juga diminta membayar denda atau tagihan susulan atas pencurian daya listrik.
"Aliran listrik milik warga yang kedapatan mencuri dicabut dan mereka juga wajib membayar denda atau tagihan susulan. Jika tidak, listriknya tidak bakalan dipasang dan kasusnya bisa dilanjutkan ke jalur hukum," jelasnya.
Menurut dia, pencurian listrik yang dilakukan masyarakat beragam bentuknya, mulai dari mencantol aliran listrik melalui kabel resmi yang dipasang di salah satu rumah, modifikasi meteran listrik hingga pembesaran daya listrk.
"Tindakan itu, selain merugikan PLN karena listrik yang digunakan tidak masuk rekening, juga mempengaruhi kapasitas produksi karena daya yang disalurkan ke pelanggan banyak yang hilang (losses) atau susut," ujar dia.
Ia mengatakan, banyaknya komplek perumahan di wilayah Kota Banjarbaru memang berpotensi menimbulkan aksi pencurian, apalagi tidak semua komplek perumahan menyediakan aliran listrik meski pun perumahannya sudah dibangun dan siap huni.
Namun, lanjutnya, sejak disepakatinya kerjasama antara PLN dengan Real Estate Indonesia (REI) wilayah Kalsel, tindakan pencurian listrik oleh masyarakat tidak terlalu banyak walau pun kasusnya tetap ada.
"Kasus pencurian listrik tetap ada apalagi di komplek perumahan yang baru dibangun, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak disamping razia yang dilakukan rutin sehingga tindakan pencurian bisa dicegah," katanya.
Melalui razia ini, ia mengharapkan masyarakat tidak lagi melakukan aksi pencurian listrik karena selain merugikan PLN juga bisa menimbulkan bahaya karena peralatan yang dipakai membuat kapasitas listrik terpasang melebihi standar sehingga membahayakan rumah maupun jiwa warga bersangkutan.(*)
http://www.antaranews.com/berita/1264116625/pln-razia-pencurian-listrik-di-komplek-perumahan
Korban Tsunami Aceh Barat Mogok Makan
10:06:00 AM
Jumat, 22 Januari 2010 22:41 WIB
Banda Aceh (ANTARA News) - Enam orang korban tsunami asal Kabupaten Aceh Barat melakukan aksi mogok makan menuntut kepada pemerintah agar mereka mendapat bantuan rumah.
Salah seorang pendamping Abdul Jalil saat dihubungi dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Jumat, menyatakan, enam orang tersebut mulai siang tadi melakukan aksi mogok makan di komplek tugu Teuku Umar di Desa Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan.
Sebelumnya, aksi mogok makan juga dilakukan mahasiswa pada Minggu (17/1) sampai Rabu (20/1) malam, sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap korban tsunami yang belum mendapat bantuan rumah.
"Kali ini masyarakat korban tsunami langsung yang melakukan aksi mogok makan, dengan harapan pemerintah memperhatikan nasib mereka yang sampai saat ini belum juga dapat bantuan rumah," katanya.
Sementara itu, masyarakat koran tsunami lainnya mengungsi ke tugu Teuku Umar, setelah mereka diusir dari posko sebelumnya di Desa Suak Rubee, Meulaboh.
Abdul Jalil menyatakan, aktivis mahasiswa dan LSM di Aceh Barat akan terus mendukung para korban tsunami untuk memperjuangkan hak mereka mendapatkan.
"Meskipun setiap tahun kami terus berjuang, namun sampai saat ini belum juga tealisasi," katanya.
Pada tanggal 26 Desember 2009 yang bertepatan peringatan lima tahun tsunami para korban melakukan aksi mendatangi kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat. Pada saat ini mereka sempat bertahan, namun diusir aparat keamanan.
Akhirnya mereka bermalam di luar gedung sampai tanggal 30 Desember 2009, setelah dipaksa untuk bubar. Kemudian pindah ke kantor LSM Grassroots Society Forum (GSF) selama dua malam.
Pada tanggal 1 Januari 2010 masyarakat pindah ke Desa Suak Ribee jalan Syiah Kuala di kantor LSM Suling Hutan. Namun pada tanggal 21 Januari 2010, mereka diminta untuk pindah oleh aparat desa, karena keberadaannya mengganggu warga setempat.
Akhirnya masyarakat korban tsunami pada Jumat (22/1) kembali membongkar tenda di Desa Suak Ribee pindah ke Desa Ujong Kalak di komplek tugu Teuku Umar tanah umum milik Pemda setempat.
"Masyarakat akan tetap tinggal di tugu Teuku Umar sampai pemerintah menyatakan bersedia membangun rumah untuk mereka," kata Abdul Jalil.(*)
http://www.antaranews.com/berita/1264174882/korban-tsunami-aceh-barat-mogok-makan
Banda Aceh (ANTARA News) - Enam orang korban tsunami asal Kabupaten Aceh Barat melakukan aksi mogok makan menuntut kepada pemerintah agar mereka mendapat bantuan rumah.
Salah seorang pendamping Abdul Jalil saat dihubungi dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Jumat, menyatakan, enam orang tersebut mulai siang tadi melakukan aksi mogok makan di komplek tugu Teuku Umar di Desa Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan.
Sebelumnya, aksi mogok makan juga dilakukan mahasiswa pada Minggu (17/1) sampai Rabu (20/1) malam, sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap korban tsunami yang belum mendapat bantuan rumah.
"Kali ini masyarakat korban tsunami langsung yang melakukan aksi mogok makan, dengan harapan pemerintah memperhatikan nasib mereka yang sampai saat ini belum juga dapat bantuan rumah," katanya.
Sementara itu, masyarakat koran tsunami lainnya mengungsi ke tugu Teuku Umar, setelah mereka diusir dari posko sebelumnya di Desa Suak Rubee, Meulaboh.
Abdul Jalil menyatakan, aktivis mahasiswa dan LSM di Aceh Barat akan terus mendukung para korban tsunami untuk memperjuangkan hak mereka mendapatkan.
"Meskipun setiap tahun kami terus berjuang, namun sampai saat ini belum juga tealisasi," katanya.
Pada tanggal 26 Desember 2009 yang bertepatan peringatan lima tahun tsunami para korban melakukan aksi mendatangi kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat. Pada saat ini mereka sempat bertahan, namun diusir aparat keamanan.
Akhirnya mereka bermalam di luar gedung sampai tanggal 30 Desember 2009, setelah dipaksa untuk bubar. Kemudian pindah ke kantor LSM Grassroots Society Forum (GSF) selama dua malam.
Pada tanggal 1 Januari 2010 masyarakat pindah ke Desa Suak Ribee jalan Syiah Kuala di kantor LSM Suling Hutan. Namun pada tanggal 21 Januari 2010, mereka diminta untuk pindah oleh aparat desa, karena keberadaannya mengganggu warga setempat.
Akhirnya masyarakat korban tsunami pada Jumat (22/1) kembali membongkar tenda di Desa Suak Ribee pindah ke Desa Ujong Kalak di komplek tugu Teuku Umar tanah umum milik Pemda setempat.
"Masyarakat akan tetap tinggal di tugu Teuku Umar sampai pemerintah menyatakan bersedia membangun rumah untuk mereka," kata Abdul Jalil.(*)
http://www.antaranews.com/berita/1264174882/korban-tsunami-aceh-barat-mogok-makan
Tak Bisa Lagi Minta Tambah Daya PLN
10:50:00 PM
Minggu, 17 Januari 2010 | 20:50 WITA
MAKASSAR, TRIBUN -- PT PLN Persero Cabang Makassar melakukan penyetopan sementara permohonan penambahan daya listrik untuk rumah tangga. Alasannya, berhubung saat ini PLN dalam kondisi defisit daya listrik.
"Saat ini ada ratusan warga yang mengajukan permohonan tambah daya ke kantor- kantor PLN. Mungkin karena ada peluasaan rumah, namun sayang permintaan terpaksa kami tolak karena keterbatasan pasokan daya tersedia. Nanti bila ketersedian listrik PLN sudah siap kami akan buka kembali," demikian ungkap Humas PDAM Makassar, Edy Thamrin.(*)
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/70680
MAKASSAR, TRIBUN -- PT PLN Persero Cabang Makassar melakukan penyetopan sementara permohonan penambahan daya listrik untuk rumah tangga. Alasannya, berhubung saat ini PLN dalam kondisi defisit daya listrik.
"Saat ini ada ratusan warga yang mengajukan permohonan tambah daya ke kantor- kantor PLN. Mungkin karena ada peluasaan rumah, namun sayang permintaan terpaksa kami tolak karena keterbatasan pasokan daya tersedia. Nanti bila ketersedian listrik PLN sudah siap kami akan buka kembali," demikian ungkap Humas PDAM Makassar, Edy Thamrin.(*)
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/70680
Semen Masih Langka di Pasaran
11:08:00 PM
Kamis, 14-01-10 | 10:19
PALU -- Stok semen di pasaran makin langka. Pemantauan di sejumlah toko bahan bangunan, rata-rata tidak memiliki stok. Kalau pun ada stoknya sangat terbatas dan harganya mencapai hingga Rp70 ribu per sak untuk semen Tonasa.
Sekadar perbandingan pada awal Desember 2009 lalu harganya masih rata-rata Rp52 ribu per sak. Sementara, untuk semen Tiga Roda sebelumnya harganya masih sekitar Rp50 ribu per sak, kini menjadi hingga di atas angka Rp60 ribu per sak.
"Sampai sekarang memang semen masih mahal dan langka. Kita akan segera tindaklanjuti soal kelangkaan semen ini," ujar Sudin Dg Matjora, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop Kota Palu, ketika dikonfirmasi terkait dengan kelangkaan semen ini dan langkah apa yang akan dilakukan, kemarin.
Dalam rangka tindaklanjut tersebut kata dia, waktu dekat ini pihaknya berkoordinasi dengan pihak Komisi II DPRD Kota Palu. Sudin mengatakan, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah meminta klarifikasi dari pihak distributor dan pengecer.
"Bersama dengan anggota komisi 2, kita akan mengundang distributor dan pengecer untuk membicarakan persoalan ini," sebutnya. Sayangnya Sudin tidak menyebutkan, kapan waktunya distributor akan diundang tersebut.
Untuk semen Tonasa, sebagaimana diberitakan Koran ini Senin (11/01) Jufri Rewa, area manager PT Semen Tonasa juga mengakui soal kelangkaan melambungnya harga semen di pasaran ini.
Ia menyebutkan, dari total kebutuhan semen Kota Palu yang setiap harinya mencapai 1.000 ton per hari atau sekitar 25 ribu ton per bulan, kini hanya mampu tersuplai sebanyak 1.000 ton per sembilan hari.
Terbatasnya suplai itu karena mesin produksi di Pangkep masih dalam masa pemeliharaan (over haul).
Jufri berjanji, dalam beberapa hari ke depan mesin akan kembali berfungsi. Dan diharapkan pasokan semen Tonasa di Kota Palu akan kembali normal. (ars)
http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=78915
PALU -- Stok semen di pasaran makin langka. Pemantauan di sejumlah toko bahan bangunan, rata-rata tidak memiliki stok. Kalau pun ada stoknya sangat terbatas dan harganya mencapai hingga Rp70 ribu per sak untuk semen Tonasa.
Sekadar perbandingan pada awal Desember 2009 lalu harganya masih rata-rata Rp52 ribu per sak. Sementara, untuk semen Tiga Roda sebelumnya harganya masih sekitar Rp50 ribu per sak, kini menjadi hingga di atas angka Rp60 ribu per sak.
"Sampai sekarang memang semen masih mahal dan langka. Kita akan segera tindaklanjuti soal kelangkaan semen ini," ujar Sudin Dg Matjora, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop Kota Palu, ketika dikonfirmasi terkait dengan kelangkaan semen ini dan langkah apa yang akan dilakukan, kemarin.
Dalam rangka tindaklanjut tersebut kata dia, waktu dekat ini pihaknya berkoordinasi dengan pihak Komisi II DPRD Kota Palu. Sudin mengatakan, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah meminta klarifikasi dari pihak distributor dan pengecer.
"Bersama dengan anggota komisi 2, kita akan mengundang distributor dan pengecer untuk membicarakan persoalan ini," sebutnya. Sayangnya Sudin tidak menyebutkan, kapan waktunya distributor akan diundang tersebut.
Untuk semen Tonasa, sebagaimana diberitakan Koran ini Senin (11/01) Jufri Rewa, area manager PT Semen Tonasa juga mengakui soal kelangkaan melambungnya harga semen di pasaran ini.
Ia menyebutkan, dari total kebutuhan semen Kota Palu yang setiap harinya mencapai 1.000 ton per hari atau sekitar 25 ribu ton per bulan, kini hanya mampu tersuplai sebanyak 1.000 ton per sembilan hari.
Terbatasnya suplai itu karena mesin produksi di Pangkep masih dalam masa pemeliharaan (over haul).
Jufri berjanji, dalam beberapa hari ke depan mesin akan kembali berfungsi. Dan diharapkan pasokan semen Tonasa di Kota Palu akan kembali normal. (ars)
http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=78915
