Nusa Dua - Bank Dunia memproyeksikan tingkat kematian anak-anak akan bertambah sebanyak 200.000 sampai 400.000 jiwa per tahun jika krisis global dibiarkan belanjut. Karena itu dibutuhkan investasi yang besar bagi kesehatan anak-anak dan ibu hamil.
Demikian oleh Sekretaris Parlemen untuk Bantuan Australia Bob Mc Mulllan dalam laporan Investing In Maternal, Newborn and Child Health untuk Asia Pasifik yang dirilis pada pertemuan tahunan ADB (Asian Development Bank) ke-42 di Nusa Dua, Bali, Minggu (3/5/2009).
Laporan itu mengingatkan para lembaga donor dan pemerintah untuk meningkatkan anggaran untuk program kesehatan anak dan ibu hamil di wilayah Asia Pasifik. "Tujuan Millenium Development Goal (MDG) tidak akan tercapai jika dana untuk kesehatan anak dan ibu hamil ditingkatkan, kesadaran pemerintah untuk hal ini juga harus ditingkatkan," katanya.
Menurut laporan pemerintah Australia yang dirilis kemarin, setiap tahunnya sebanyak 9,2 juta anak-anak usia di bawah lima tahun meninggal akibat penyakit yang semestinya bisa dicegah. Sepertiga dari kematian tersebut ada di wilayah Asia pasifik.
Penelitian WHO menunjukkan lebih dari 80% kematian ibu hamil bisa bisa dicegah melalui fasilitas kesehatan sederhana, bahkan di negara miskin.
Mc Mullan mengatakan Australia mengalokasikan US$ 250 juta selama empat tahun terakhir untuk program kesehatan anak dan ibu hamil di wilayah Asia Pasifik. (dnl/lih)

Source: www.detik.com, 03/05/2009

Ketetapan yang dibuat dalam Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Penggunaan Kawasan Hutan, Nomor 2 Tahun 2008, dianggap terlampau murah. Pemerintah memutuskan harga hutan dengan mengizinkan pembukaan kawasan hutan untuk kegiatan tambang, energi, infrastruktur telekomunikasi, dan jalan tol dengan tarif hanya Rp 1,2-2,4 juta per hektare. Tentu saja harga ini terlalu murah jika dibuat per meter, yaitu hanya Rp 102 dan Rp 240 per tahun, lebih murah dari harga pisang goreng yang sekarang berkisar Rp 300-500 per potong. Bandingkan pula murahnya harga 1 hektare lahan hutan, sama dengan harga 1 meter persegi tanah di kawasan menengah di Jakarta. Andaikan lahan itu di Jakarta--walaupun di bawahnya tidak ada lahan tambang--satu hektarenya akan berharga Rp 1,2 miliar hingga Rp 2,4 miliar.

Lalu, berapa harga yang pantas untuk nilai hutan sehingga diperoleh angka yang tepat dan bertanggung jawab? Dalam kondisi seperti sekarang, ketika semua orang sudah pandai berhitung, dengan kepentingan yang berbeda, harga ini akan sangat bervariasi karena perbedaan persepsi. Selama ini para pengambil kebijakan di bidang kehutanan, misalnya, hanya menghitung hasil hutan melalui rente ekonomi kayu (log). Hal ini karena ekonomi pasar tidak menghargai ranah publik yang lain, seperti nilai air sungai yang mengalir, fungsi hutan sebagai regulasi iklim, penyedia tanaman obat-obatan, dan sumber stok genetik, serta nilai-nilai yang tidak tampak lainnya. Karena itu, selama tidak ada nilai jual yang konkret yang menghasilkan pemasukan dan pendapatan negara, perhitungannya pun akan diabaikan. Di lain pihak, akibat hilangnya fungsi-fungsi tersebut, masyarakat mulai sadar, sebesar apa pun pendapatan yang diperoleh pemerintah, ketika terjadi bencana lingkungan, harga tersebut ternyata tidak mampu membawa penawar dan mengembalikan kehidupan mereka. Belum lagi biaya eksternalitas yang harus ditanggung oleh penduduk akibat limbah industri dan pertambangan yang mengakibatkan penurunan jasa ekosistem baik secara lokal maupun global.

Orientasi para pengambil keputusan di bidang kehutanan semacam ini--meminjam kata Emil Salim--masih berorientasi pada pembangunan konvensional yang antroposentris. Menyadari kesenjangan itu, para ahli lingkungan melakukan pendekatan penghitungan nilai ekonomi (valuasi ekonomi) terhadap hutan alam dan ekosistem alami yang ditinjau dari berbagai aspek. Secara teoretis, Indrawan dkk (2007) menghitung nilai ekonomi sumber daya dengan berbagai masukan. Pertama, nilai langsung, yaitu nilai-nilai ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan, misalnya perolehan ikan, daging, kayu bakar, bahan bangunan, tumbuhan obat, dan rumput serta tumbuhan yang dapat dimakan oleh ternak. Kedua, nilai tidak langsung. Misalnya kontrol banjir, kesuburan tanah, penyerap karbon atau regulasi iklim, air minum, rekreasi, dan wisata alam, termasuk jasa misalnya pengamatan burung, jasa biologi seperti pengontrol hama, dan keberadaan serangga penyerbuk. Ketiga, perhitungan juga dilakukan untuk nilai pilihan masa depan, yaitu sebagai sumber obat, sumber daya genetik, wawasan biologi, dan suplai air. Dan keempat, nilai kehidupan, misalnya perlindungan keanekaragaman hayati, memelihara budaya penduduk lokal, melanjutkan proses evolusi, serta ekologi.

Berdasarkan penilaian ini, setiap daerah dan kawasan tentu akan berbeda-beda. Karena itu, valuasi ekonomi lingkungan biasanya mengambil jalan tengah untuk tidak memberikan kompensasi yang dipukul rata, dengan dan mempertimbangkan dampak ekologi yang dapat dikaitkan oleh pembangunan pada potensi dan kajian nilai-nilai ekonomi di daerah sekitarnya. Karena itu, apabila peraturan ini dilakukan secara nasional, ketentuan lain hendaknya memberikan keleluasaan kepada aturan di bawahnya berupa peraturan daerah dan peraturan menteri secara lebih terperinci dengan melihat berbagai pertimbangan ekologis yang turut dihitung.Hendaknya kita belajar, ketika harga tersebut dihadapkan pada persoalan lingkungan yang tengah melanda kita, seperti tanah longsor, banjir, kehilangan fungsi hutan sebagai regulasi ekosistem, bahkan dari peristiwa lumpur Lapindo yang ketika terjadi kerusakan dan bencana, harga yang diterima pasti tidak sebanding.

Karena itu, wajarlah jika ada penolakan dari beberapa pemerintah daerah dalam penetapan harga tersebut. Sebab, pemda mulai sadar, masyarakat di daerahlah yang menjadi korban akibat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Sejak awal ditandatanganinya Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertambangan di Hutan Lindung oleh Presiden Megawati yang kemudian menjadi UU Nomor 19 Tahun 2004, masih segar di ingatan kita perdebatan yang berpihak pada kebijakan untuk mengorbankan alam sebagai subyek dan sumber pendapatan ekonomi instan. Para pencinta lingkungan masih dapat berharap ada lagi skema lain yang bisa diandalkan untuk benar-benar memperketat penambangan di hutan lindung tersebut dengan peraturan ketat. Bahkan Departemen Kehutanan berjanji ingin memperketat peraturannya antara lain dengan meminta penambang membayar ganti rugi nilai tegakan yang ditebang, menyediakan tanah lain kepada Departemen Kehutanan, menanggung biaya reboisasi, dan mereklamasi kawasan hutan lindung yang telah dipergunakan tanpa menunggu berakhirnya kegiatan penambangan.

Anjuran para ahli ekologi adalah, dalam mengambil prinsip perhitungan ini, pertimbangan harus diadakan berdasarkan analisis biaya-manfaat (cost-benefit) dengan menghitung segala jasa ekosistem yang ada di kawasan tersebut. Namun, dalam prakteknya, cara perhitungan ekonomi-ekologi ini sangat sulit dihitung karena biaya dan manfaat selalu berubah dan sulit diukur. Sebagai pencinta lingkungan, saya menghargai pemerintah daerah yang kini cenderung kritis dan menahan diri dan mengaplikasikan prinsip pencegahan. Pada prinsipnya--untuk situasi yang tidak stabil dengan alam yang sensitif seperti Indonesia--prinsip kehati-hatian lebih baik diterapkan. Bila perlu, lebih baik berbuat keliru dengan terlalu berhati--dan membatalkan sebuah proyek--daripada membuka kemungkinan terjadinya bencana di masa depan.

By: Fachruddin Mangunjaya, Pendiri Borneo Lestari Foundation, Kalimantan Tengah
Source: www.tempointeraktif.com, 18 Maret 2008

Pada tanggal 19 November 2001, Gugus Tugas Energi dan Sumberdaya Mineral, Tim Substansi KTT Pembangunan Berkelanjutan Indonesia akan menyelenggarakan Lokakarya mengenai Energi dan Sumberdaya Mineral. Berikut ini adalah Dokumen Pemandu dari Lokakarya tersebut.

Latar Belakang
Krisis multidimensi yang berkepanjangan selama empat tahun terakhir ini seharusnya membangunkan Indonesia yang telah terlena lama sekali oleh "easy money". Pembangunan di Indonesia selama 30 tahun memberikan ilusi bahwa kemajuan ekonomi berlangsung seolah-olah tak terbatas. Kontraksi ekonomi sebesar -15 persen per tahun seperti yang terjadi pada tahun 1997-98 tidak pernah diperkirakan sebelumnya.
Konsep pembangunan yang dipraktekkan sejak 1966 di Indonesia mendasarkan pertumbuhan ekonomi pada beberapa sektor utama, terutama minyak dan sumberdaya mineral. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi sejak itu melesat hingga berkisar pada 7 persen per tahun. Dari salah satu negara termiskin di dunia, pendapatan per kapita Indonesia meningkat hingga di atas $500 per tahun, bahkan sekitar $1,000 menjelang terjadinya krisis ekonomi.
Krisis ini mempertanyakan kembali sendi-sendi pembangunan di Indonesia. Jawaban singkat "karena oil boom" ternyata tidaklah memuaskan, karena negara-negara Asia lainnya yang pertumbuhan ekonominya tinggi seperti Taiwan ternyata adalah importir minyak, sementara ekonomi negara-negara produsen minyak dan sumberdaya mineral lain, terutama di Afrika, ternyata tumbuh negatif atau dengan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah. Dengan demikian, timbul pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini.
Apa yang meyebabkan Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat pada awal "pembangunan"-nya pada pertengahan tahun 1960-an?
Apakah pembangunan di Indonesia berkelanjutan?

Sementara itu, sejak tahun 1972 Indonesia telah ikut serta dalam proses pendefinisian kembali hubungan antara lingkungan dan pembangunan. Menteri Lingkungan Indonesia pertama, Prof. Emil Salim, bahkan ikut serta sebagai anggota Komisi Brundtland yang menyusun buku putih pembangunan berkelanjutan Hari Depan Kita Bersama (Our Common Future). Buku ini sampai sekarang masih menjadi acuan utama diskursus pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Pada tahun 1992, Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development) - dikenal juga dengan KTT Bumi - menelurkan beberapa dokumen penting mengenai pembangunan berkelanjutan, yaitu Piagam Bumi (Earth Charter) dan Agenda 21 yang merekomendasikan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pada bulan September 2002, tahun depan, hasil-hasil dari Agenda 21 selama satu dekade akan dievaluasi, sementara pelajaran yang dapat ditarik darinya akan dipergunakan untuk menuntun kerangka perencanaan pembangunan masa depan yang lebih berkelanjutan. Pertemuan yang disebut sebagai World Summit on Sustainable Development (KTT Pembangunan Berkelanjutan) akan diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan.
Komisi Persiapan dari KTT Pembangunan Berkelanjutan ini, (Preparatory Committee, Prepcom) diketuai oleh Indonesia, diwakili oleh Prof. Emil Salim. Pertemuan Prepcom pertama dari empat pertemuan yang direncanakan telah diadakan di New York. Pertemuan keempat (terakhir), yang merupakan pertemuan tingkat tinggi antar Menteri, akan diadakan pada bulan Mei 2002 di Indonesia. Posisi Prepcom adalah sangat strategis, karena di situlah diolahnya semua agenda dan materi yang akan dibahas pada KTT Pembangunan Berkelanjutan.
Seminar Sehari ini dirancang untuk mengumpulkan pandangan dan pendapat seputar kontribusi sektor energi (minyak bumi) dan sumberdaya mineral terhadap berkelanjutannya pembangunan di Indonesia. Untuk itu briefing document ini dirancang untuk membantu calon pemrasaran dan peserta Seminar memfokuskan perhatiannya pada kegiatan di sektor ini sekaligus memperhatikan indikator-indikator pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Selain mengundang pembicara, Panitia Seminar juga menerima sumbangan makalah dari pakar dan pemerhati masalah energi dan sumberdaya mineral sepanjang menyangkut tema dan materi yang dibicarakan.

Pembangunan Berkelanjutan dan Indikatornya
Pembangunan adalah sebuah proses produksi dan konsumsi di mana materi dan energi diolah dengan menggunakan faktor produksi seperti mesin-mesin (capital), pekerja (labor, atau human resources), dan lain-lain. Pada prosesnya, pembangunan membawa dampak kepada lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya, yang pada gilirannya akan berdampak kepada keberlanjutan pembangunan itu sendiri.
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan saat ini yang tidak mengurangi kesempatan dari generasi mendatang untuk membangun. Secara statik pembangunan berkelanjutan adalah sebuah pembangunan yang secara serentak membangun ekonomi, sosial, serta lingkungan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak boleh berdampak pada pengrusakan pranata sosial dan lingkungan.
Seberapa banyak kontribusi sumberdaya energi pada pertumbuhan ekonomi, pada peningkatan lapangan kerja, dan pada pemerataan - terutama pada penyempitan jurang antara kaya-miskin, antara pusat-daerah, antara desa-kota, dan antara wilayah yang kaya dan miskin sumberdaya alam?
Dampak sosial dari ekstraksi minyak, gas, dan mineral akhir-akhir ini semakin banyak disoroti dunia. Pertama, kegiatan ekstraksi ini biasanya memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar, tetapi tidak kepada masyarakat yang tinggal di sekitar tempat ekstraksi. Kegiatan ekstraksi ini biasanya dilakukan dalam bentuk enclave, tanpa ada upaya mengintegrasikan dengan kegiatan sosial-ekonomi di sekitarnya. Sumbangan sektor energi dan sumberdaya mineral terhadap kerekatan sosial di Indonesia dapat diukur melalui indikator-indikator berikut ini.
Sejauh mana sektor energi dan sumberdaya mineral memberikan sumbangan kepada pembangunan integrasi sosial?
Sejauh mana sektor ini justru menimbulkan disintegrasi - seperti yang saat ini terjadi di wilayah-wilayah kaya sumberdaya alam di Aceh, Irian Jaya, dan Riau?
Sejauh mana sektor-sektor ini menyumbang pada pengembangan sumberdaya manusia?
Energi dan sumberdaya mineral memiliki dampak lingkungan dalam bentuk polusi dan penipisan sumberdaya alam. Pada proses di mana pertambangan terjadi di tempat-tempat yang ekosistemnya rentan (misalnya pertambangan di wilayah hutan lindung), maka eksploitasi sumberdaya energi dan mineral akan berdampak pada ekosistem tersebut. Dampak lingkungan ini terjadi baik pada saat penambangan (minyak, gas bumi, dan mineral), pengolahannya, pengangkutannya, transformasinya dari energi primer menjadi energi sekunder, serta penggunaannya oleh konsumen di berbagai sektor. Dampak lingkungan dari proses ekstraksi di antaranya adalah masalah tailing, pencemaran hidrokarbon, merkuri, dan bahan beracun dan berbahaya (B3) lainnya di laut dan sungai, serta masalah lainnya.
Sejauh mana upaya minimisasinya dampak lingkungan telah dilakukan?
Selain peranannya yang penting sebagai penghasil devisa melalui ekspor, sektor minyak dan gas memiliki peran yang penting sebagai sumber energi, di mana ketersediaannya masih bergantung kepada sumber-sumber yang tidak terbarukan seperti minyak, gas, dan batu-bara. Sumber-sumber terbarukan seperti panas bumi, biomasa, air, angin, dan tenaga matahari belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian, pasokan energi domestik akan terancam dengan terancamnya keberlanjutan produksi energi primer yang tidak terbarukan ini. Sebagai sumber energi yang dibutuhkan pembangunan, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat menjadi panduan dalam evaluasinya.
Sejauh mana tingkat ketergantungan Indonesia pada sumber energi tak terbarukan?
Sejauh mana tingkat penetrasi energi terbarukan di Indonesia?
Seberapa jauh penggunaan energi di Indonesia telah efisien?
Selain itu, untuk mendukung keberlanjutan dari pembangunan yang ada, pendapatan dari sumber-sumber tak-terbarukan seperti minyak, gas, dan mineral harus ditanam kembali untuk memperbesar modal pembangunan dari sumber-sumber terbarukan seperti panas bumi, angin, air, serta sumber daya manusia.
Bagaimana pendapatan dari sumberdaya energi dan mineral dimanfaatkan di Indonesia?
Sejauh mana pendapatan ini diinvestasikan kembali untuk membangun sumber-sumber pendapatan baru yang terbarukan, terutama pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi?

Intervensi dan Perubahan
Globalisasi dan desentralisasi adalah dua intervensi dan perubahan yang terbesar yang mempengaruhi kinerja pembangunan di Indonesia pada jangka panjang. Dari sebuah konsep pembangunan yang sentralistik di mana sebagian besar keputusan pembangunan di ambil di ibukota, tak lama lagi arah pembangunan di Indonesia akan ditentukan secara internal oleh pemerintah daerah, dan secara eksternal oleh proses perluasan pasar dunia.
Institusi-institusi baru dunia telah banyak bermunculan yang pasti akan mengimbas pada kinerja pembangunan di Indonesia. World Trade Organization telah menjadi lambang globalisasi ekonomi dunia yang, mau tak mau, harus diikuti oleh Indonesia. Terbukanya pasar Indonesia untuk pemain-pemain asing tidak hanya menambah tekanan kepada pemain domestik untuk lebih bisa bersaing, tetapi juga melahirkan permasalahan-permasalahan baru, di mana manfaat dari investasi asing ini dinikmati jauh dari tempat di mana dampak negatif dari investasi ini terjadi.
Di sektor energi dan sumberdaya mineral, inisiatif seperti Mining, Mineral, and Sustainable Development (MMSD) dan Global Mining Initiative (GMI) telah diluncurkan, walaupun banyak sekali keraguan dan kecurigaan terhadap motivasi dari inisiatif-inisiatif ini. Sementara itu, tekanan terhadap Bank Dunia mengenai perannya dalam sektor minyak dan sumberdaya mineral melahirkan inisiatif penilaian industri ekstraktif (Extractive Industries Review). Di sisi lain, tekanan dunia mengenai pelestarian lingkungan juga semakin intensif. Perjanjian-perjanjian internasional yang berhubungan dengan sektor energi dan sumberdaya mineral telah disepakati dan ditandatangani. Salah satunya adalah Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto-nya. Di tingkat masyarakat sipil (madani), gerakan lingkungan hidup yang diwakili oleh mendunianya lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan dan gerakan konsumen hijau juga memiliki potensi untuk mempengaruhi perkembangan sektor energi dan sumberdaya mineral di Indonesia.
Sekuat apa ketahanan Indonesia terhadap globalisasi?,
Sejauh mana ekonomi Indonesia tergantung pada pasar eksternal.
Berapa besar rasio pasar eksternal (ekspor dan impor) Indonesia terhadap produksi?
Proses desentralisasi, diwakili oleh berlakunya Undang-Undang nomor 22/1999 dan 25/1999 adalah merupakan tanggapan dari kegelisahan atas pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah. Dalam proses ini, sektor minyak masih diatur secara sentralistik, tetapi sektor pertambangan akan diatur oleh pemerintah daerah. Dengan segala keterbatasan dan tantangan yang ada, serta dengan semangat meningkatkan pendapatan asli daerah, desentralisasi memiliki potensi untuk meningkatkan intensitas eksploitasi sumberdaya mineral. Sementara itu, tekanan daerah atas bagi-hasil yang lebih merata di sektor perminyakan akan memberi tekanan kepada sentralisasi pengaturan sektor ini. Di sisi lain, desentralisasi akan mendekatkan pengambilan kebijakan dengan masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Kedekatan ini memberikan harapan bahwa keputusan yang diambil di tingkat daerah akan melalui proses penyaringan dan penilaian yang lebih ketat dari konstituensi lokal. Demokratisasi pengambilan keputusan ini, pada gilirannya, memberikan harapan perbaikan.
Sejauh mana desentralisasi menyumbang kepada keberlanjutan pembangunan di Indonesia?
Sejauh mana sumberdaya energi dan mineral terdistribusi di daerah?
Seberapa rentankah ekonomi wilayah di Indonesia?
Bagaimana trendnya setelah desentralisasi berlangsung?

Source: www.pelangi.or.id, 11 Oktober 2001