Showing posts with label Peasant. Show all posts
LIPI Luncurkan Beyonic Untuk Pupuk Organik
10:15:00 AM
Sabtu, 30 Januari 2010 13:21 WIB
Bogor, (ANTARA News) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meluncurkan teknologi Beyonic yang merupakan teknologi berbasis mikroba untuk pembuatan pupuk organik.
Peluncuran teknologi tersebut dilakukan oleh Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata dengan disaksikan Kepala LIPI, Prof Umar Anggara Jenie di Cibinong Science Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Prof Dr Endang Sukara dalam pemaparan mengenai Beyonic mengatakan teknologi ini merupakan salah satu solusi atas masalah menurunnya kualitas lahan akibat penggunaan pupuk sintetis secara berlebihan.
"Pemanfaatan mikroba yang merupakan salah satu kekayaan hayati kita menjadi alternatif yang harus terus dikembangkan menjadi suatu produk untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan mengurangi pemakaian pupuk buatan," kata Endang.
Ia mengatakan, Pemerintah pada tahun 2010 telah menganggarkan dana subsidi Rp11,86 triliun untuk memproduksi 11,76 juta ton pupuk organik.
Namun subsidi tersebut hanya dimanfaatkan oleh produsen besar sehingga petani masih tetap tidak mandiri terkait penyediaan pupuk organik tersebut.
"LIPI ingin agar petani bisa mengolah sendiri pupuk organik dengan teknologi ini sehingga mereka menjadi mandiri," kata Endang.
Ia juga menjamin bahwa mikroba yang digunakan aman dan terjaga kemurniannya.
"Mikroba yang digunakan adalah mikroba lokal yang dijamin keamanan serta kemurniannya dan dipelihara oleh Biotechnology Culture Collection yang telah terdaftar di WFCC (World Federation for Culture Collection)," katanya.
Sekarang ini, lanjut dia, banyak mikroba yang didatangkan dari luar negeri yang belum tentu handal. "Bahkan jangan-jangan malah merusak lingkungan kita," katanya.
Saat ini beberapa seri produk pupuk organik yang telah dipasarkan diantaranya adalah BioPoska, Kompenit, Biomat, Biorhizin, Kedelai Plus, BioVam dan Katalek.
Seri lain yang akan segera menyusul adalah pupuk organik untuk tambak, kawasan tambang yang tercemar limbah logam berat, kawasan tercemar minyak, serta energi alternatif, kata Endang.
Sementara itu, Menristek Suharna Surapranata mengatakan, hasil inovasi teknologi hendaknya bisa langsung dimanfaatkan oleh departemen teknis sehingga Indonesia tidak lagi tergantung pada industri asing.
"Hasil penelitian yang sangat bermanfaat kalau tidak bisa diintermediasikan dan disinegikan dengan departemen teknis akan mubazir," katanya.
Padahal, lanjut Suharna, pembangunan di Indonesia sangat membutuhkan produk-produk teknologi.
Ia mengakui bahwa beberapa departemen teknis belum paham bahwa hasil-hasil riset teknologi dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan nasional.
"Oleh karena itu penting bagi kita untuk saling memberi informasi tentang apa yang dibutuhkan oleh Pemerintah dalam pembangunan," katanya.(*)
http://www.antaranews.com/berita/1264832504/lipi-luncurkan-beyonic-untuk-pupuk-organik
Bogor, (ANTARA News) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meluncurkan teknologi Beyonic yang merupakan teknologi berbasis mikroba untuk pembuatan pupuk organik.
Peluncuran teknologi tersebut dilakukan oleh Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata dengan disaksikan Kepala LIPI, Prof Umar Anggara Jenie di Cibinong Science Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Prof Dr Endang Sukara dalam pemaparan mengenai Beyonic mengatakan teknologi ini merupakan salah satu solusi atas masalah menurunnya kualitas lahan akibat penggunaan pupuk sintetis secara berlebihan.
"Pemanfaatan mikroba yang merupakan salah satu kekayaan hayati kita menjadi alternatif yang harus terus dikembangkan menjadi suatu produk untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan mengurangi pemakaian pupuk buatan," kata Endang.
Ia mengatakan, Pemerintah pada tahun 2010 telah menganggarkan dana subsidi Rp11,86 triliun untuk memproduksi 11,76 juta ton pupuk organik.
Namun subsidi tersebut hanya dimanfaatkan oleh produsen besar sehingga petani masih tetap tidak mandiri terkait penyediaan pupuk organik tersebut.
"LIPI ingin agar petani bisa mengolah sendiri pupuk organik dengan teknologi ini sehingga mereka menjadi mandiri," kata Endang.
Ia juga menjamin bahwa mikroba yang digunakan aman dan terjaga kemurniannya.
"Mikroba yang digunakan adalah mikroba lokal yang dijamin keamanan serta kemurniannya dan dipelihara oleh Biotechnology Culture Collection yang telah terdaftar di WFCC (World Federation for Culture Collection)," katanya.
Sekarang ini, lanjut dia, banyak mikroba yang didatangkan dari luar negeri yang belum tentu handal. "Bahkan jangan-jangan malah merusak lingkungan kita," katanya.
Saat ini beberapa seri produk pupuk organik yang telah dipasarkan diantaranya adalah BioPoska, Kompenit, Biomat, Biorhizin, Kedelai Plus, BioVam dan Katalek.
Seri lain yang akan segera menyusul adalah pupuk organik untuk tambak, kawasan tambang yang tercemar limbah logam berat, kawasan tercemar minyak, serta energi alternatif, kata Endang.
Sementara itu, Menristek Suharna Surapranata mengatakan, hasil inovasi teknologi hendaknya bisa langsung dimanfaatkan oleh departemen teknis sehingga Indonesia tidak lagi tergantung pada industri asing.
"Hasil penelitian yang sangat bermanfaat kalau tidak bisa diintermediasikan dan disinegikan dengan departemen teknis akan mubazir," katanya.
Padahal, lanjut Suharna, pembangunan di Indonesia sangat membutuhkan produk-produk teknologi.
Ia mengakui bahwa beberapa departemen teknis belum paham bahwa hasil-hasil riset teknologi dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan nasional.
"Oleh karena itu penting bagi kita untuk saling memberi informasi tentang apa yang dibutuhkan oleh Pemerintah dalam pembangunan," katanya.(*)
http://www.antaranews.com/berita/1264832504/lipi-luncurkan-beyonic-untuk-pupuk-organik
Bunga Tinggi, Kelompok Tani Lentera Tolak Bantuan PUAP
10:17:00 AM
Rabu, 27 Januari 2010 05:44 WIB
Jambi (ANTARA News) - Kelompok Tani Lentera RT28, Desa Kasang, Kabupaten Muarojambi, menolak bantuan Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) dari pemerintah pusat sebesar Rp100 juta melalui Dinas Pertanian setempat karena bunganya terlalu tinggi.
Menurut Ketua Kelompok Tani Lentara Sunarko di Jambi, Selasa, kelompok tani yang diketuainya itu menolak menerima bantuan dari pemerintah karena adanya beberapa persaratan yang diajukan oleh salah seorang Petugas Penyuluh Lapangan berinisial Rml.
"Bantuan dari pemerintah itu setahu saya besarnya Rp100 juta untuk satu gabungan kelompok tani. Dari jumlah tersebut baru cair sebesar 70 persen pada Agustus 2009 lalu, itu pun dipotong bunga selama satu tahun," katanya.
"Sedangkan yang 40 persen lagi tidak diketahui kemana perginya. Yang kami heran PPL kok ikut dalam mengurus bantuan, padahal setahu kami PPL itu tugasnya hanya mendampingi petani," kata Sunarko lagi.
Seharusnya jika bantuan tersebut turun sebesar Rp100 juta maka setiap petani mendapat bantuan sekitar Rp8 juta. Namun kondisinya, petani hanya mendapatkan Rp5 juta, itu pun langsung dipotong pajak sebesar 1,5 persen dari pinjaman.
Selain itu, setiap bulannya petani harus mengangsur sebesar Rp100.000 dari Rp1 juta uang diterima.
"Jadi, jika kami menerima Rp5 juta berarti kami harus membayar Rp500 ribu per bulan," katanya yang dibenarkan petani lainnya.
Sunarko juga mengatakan, dirinya pernah mengusulkan agar angsuran dibayar empat bulan sekali, namun usulan itu ditolak.
Akhirnya dari pada membebani, petani memilih tidak mengambil bantuan tersebut yang sebenarnya diperlukan untuk membeli jaring sawah agar terhindar dari serangan burung.(*)
http://www.antaranews.com/berita/1264545865/bunga-tinggi-kelompok-tani-lentera-tolak-bantuan-puap
Jambi (ANTARA News) - Kelompok Tani Lentera RT28, Desa Kasang, Kabupaten Muarojambi, menolak bantuan Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) dari pemerintah pusat sebesar Rp100 juta melalui Dinas Pertanian setempat karena bunganya terlalu tinggi.
Menurut Ketua Kelompok Tani Lentara Sunarko di Jambi, Selasa, kelompok tani yang diketuainya itu menolak menerima bantuan dari pemerintah karena adanya beberapa persaratan yang diajukan oleh salah seorang Petugas Penyuluh Lapangan berinisial Rml.
"Bantuan dari pemerintah itu setahu saya besarnya Rp100 juta untuk satu gabungan kelompok tani. Dari jumlah tersebut baru cair sebesar 70 persen pada Agustus 2009 lalu, itu pun dipotong bunga selama satu tahun," katanya.
"Sedangkan yang 40 persen lagi tidak diketahui kemana perginya. Yang kami heran PPL kok ikut dalam mengurus bantuan, padahal setahu kami PPL itu tugasnya hanya mendampingi petani," kata Sunarko lagi.
Seharusnya jika bantuan tersebut turun sebesar Rp100 juta maka setiap petani mendapat bantuan sekitar Rp8 juta. Namun kondisinya, petani hanya mendapatkan Rp5 juta, itu pun langsung dipotong pajak sebesar 1,5 persen dari pinjaman.
Selain itu, setiap bulannya petani harus mengangsur sebesar Rp100.000 dari Rp1 juta uang diterima.
"Jadi, jika kami menerima Rp5 juta berarti kami harus membayar Rp500 ribu per bulan," katanya yang dibenarkan petani lainnya.
Sunarko juga mengatakan, dirinya pernah mengusulkan agar angsuran dibayar empat bulan sekali, namun usulan itu ditolak.
Akhirnya dari pada membebani, petani memilih tidak mengambil bantuan tersebut yang sebenarnya diperlukan untuk membeli jaring sawah agar terhindar dari serangan burung.(*)
http://www.antaranews.com/berita/1264545865/bunga-tinggi-kelompok-tani-lentera-tolak-bantuan-puap
Air Menjadi Kendala Serius Petani Metro
7:41:00 PM
Senin, 11 Januari 2010
METRO (Lampost): Kekurangan air menjadi kendala serius bagi petani di Metro. Sejumlah petani mengakui keterbatasan air berpengaruh terhadap produksi pertanian mereka, di mana dalam setahun seharusnya bisa tiga kali panen, kini hanya satu kali penen. Sementara, jatah air irigasi di Metro dilakukan secara bergilir guna memenuhi kebutuhan petani.
"Banyaknya penebang liar mengakibatkan terjadinya penyusutan debit air di Metro. Untuk itu, perlu dicarikan solusinya," kata Wali Kota Metro Lukman Hakim di sela-sela acara pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di aula Pemkot Metro, Jumat (8-1).
Lukman juga membenarkan petani harus digilir mendapatkan air untuk lahan pertaniannya. Padahal, kata dia, di daerahnya pertanian masih menjadi amat penting lantaran 51,2 persen merupakan areal sawah teknis.
Artinya, mayoritas masyarakat masih mengandalkan hidup dari sektor pertanian.
Lukman juga mengakui saat ini air menjadi permasalahan krusial bagi petani di daerahnya. Pemerintah Metro kini masih berupaya mencarikan solusinya. Menurut dia, perlu adanya sumber air baru.
"Kami perlu mengadakan sumur bor untuk mengatasinya. Namun, harus dikaji lebih dulu," ujar dia.
Selama ini, untuk air irigasi di Metro masih mengandalkan air dari Sekampung. Kendala air bagi petani juga diakui Ketua HKTI Lampung Faisol Djausal. Dia meminta insan pers di Lampung membantu menekan maraknya pembalakan liar.
Dia mengatakan penyusutan air terjadi akibat maraknya penebangan hutan. Sementara untuk membantu menambah penghasilan petani, Faisol berharap para petani di Metro berekspansi ke bidang usaha produktif lain, seperti beternak sapi. "Jadi, sambil bertani juga usaha ternak," ujar dia.
Dia mengatakan beternak sapi potensial dijadikan penghasilan tambahan.
Saat ini, Indonesia masih impor daging dari luar negeri. Sementara, peluang untuk ternak sapi di Lampung amat terbuka. Sebab, potensi bahan pangannya di samping mudah didapat juga masih murah.
Menurut Faisol, masalah para petani yang kini harus menjadi perhatian, selain air ialah modal dan keterbatasan ilmu pengetahuan pertanian. Petani butuh modal untuk membeli pupuk, bibit unggul, dan kebutuhan usaha taninya. Petani juga butuh ilmu pengetahuan untuk menghasilkan produksi hasil pertaniannya yang optimal.
Selain itu, pasar juga menjadi masalah. "Jangan sampai ketika harga anjlok Bulog tidak beli," ujar dia. n CAN/D-3
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010011103361013
METRO (Lampost): Kekurangan air menjadi kendala serius bagi petani di Metro. Sejumlah petani mengakui keterbatasan air berpengaruh terhadap produksi pertanian mereka, di mana dalam setahun seharusnya bisa tiga kali panen, kini hanya satu kali penen. Sementara, jatah air irigasi di Metro dilakukan secara bergilir guna memenuhi kebutuhan petani.
"Banyaknya penebang liar mengakibatkan terjadinya penyusutan debit air di Metro. Untuk itu, perlu dicarikan solusinya," kata Wali Kota Metro Lukman Hakim di sela-sela acara pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di aula Pemkot Metro, Jumat (8-1).
Lukman juga membenarkan petani harus digilir mendapatkan air untuk lahan pertaniannya. Padahal, kata dia, di daerahnya pertanian masih menjadi amat penting lantaran 51,2 persen merupakan areal sawah teknis.
Artinya, mayoritas masyarakat masih mengandalkan hidup dari sektor pertanian.
Lukman juga mengakui saat ini air menjadi permasalahan krusial bagi petani di daerahnya. Pemerintah Metro kini masih berupaya mencarikan solusinya. Menurut dia, perlu adanya sumber air baru.
"Kami perlu mengadakan sumur bor untuk mengatasinya. Namun, harus dikaji lebih dulu," ujar dia.
Selama ini, untuk air irigasi di Metro masih mengandalkan air dari Sekampung. Kendala air bagi petani juga diakui Ketua HKTI Lampung Faisol Djausal. Dia meminta insan pers di Lampung membantu menekan maraknya pembalakan liar.
Dia mengatakan penyusutan air terjadi akibat maraknya penebangan hutan. Sementara untuk membantu menambah penghasilan petani, Faisol berharap para petani di Metro berekspansi ke bidang usaha produktif lain, seperti beternak sapi. "Jadi, sambil bertani juga usaha ternak," ujar dia.
Dia mengatakan beternak sapi potensial dijadikan penghasilan tambahan.
Saat ini, Indonesia masih impor daging dari luar negeri. Sementara, peluang untuk ternak sapi di Lampung amat terbuka. Sebab, potensi bahan pangannya di samping mudah didapat juga masih murah.
Menurut Faisol, masalah para petani yang kini harus menjadi perhatian, selain air ialah modal dan keterbatasan ilmu pengetahuan pertanian. Petani butuh modal untuk membeli pupuk, bibit unggul, dan kebutuhan usaha taninya. Petani juga butuh ilmu pengetahuan untuk menghasilkan produksi hasil pertaniannya yang optimal.
Selain itu, pasar juga menjadi masalah. "Jangan sampai ketika harga anjlok Bulog tidak beli," ujar dia. n CAN/D-3
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010011103361013
Sawah Produktif Menciut
6:08:00 PM
Sunday, 10 January 2010 14:26
BIREUEN - Luas areal sawah produktif di kabupaten Bireuen sejak lima tahun terakhir makin menciut. Namun, belum ada data tentang berapa luas sawah yang beririgasi, pompanisasi, dan sawah tadah hujan yang menciut.
Data tiga tahun lalu, luas areal sawah di Bireuen secara keseluruhan mencapai 23.000 hektare yang tersebar di 17 kecamatan.
Kadinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireuen, Azmi Abdullah, tadi pagi, mengatakan, sawah produktif yang diairi jaringan irigasi makin berkurang, terutama sawah yang berada di pinggir jalan nasional, seperti di Kecamatan Peusangan, Jeumpa, Peudada, dan Samalanga.
Berkurangnya sawah produktif, menurutnya, terjadi karena beralih fungsi lahan seperti dijadikan tempat pembangunan toko, rumah, atau kantor pemerintahan.
Dikatakan, banyaknya warga mengubah lahan sawah produktif dengan mendirikan berbagai jenis bangunan sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
Dalam undang-undang itu, kata Azmi, antara lain disebutkan bahwa tiap orang yang melakukan alih fungsi tanah dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dipidana penjara paling singkat setahun dan paling lama lima tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp500 juta.
“Itu ketegasan yang diatur dalam undang-undang. Persoalannya sekarang, banyak masyarakat yang tak tahu adanya aturan mengikat tentang penggunaan lahan, terutama lahan sawah produktif,” jelasnya.
Ditanya bagaimana perkembangan cetak sawah baru di kabupaten itu, Azmi mengatakan, cetak sawah baru tidak sebanding dengan tingkat berkurangnya lahan sawah produktif.
“Jumlah setak sawah baru tak seberapa dibanding lahan produktif berkurang. Apalagi cetak sawah baru dilakukan di kawasan yang jarang penduduk, sehingga kurang produktif,” jelasnya.
Ia memperkirakan, dalam 10-20 tahun mendatang sawah produktif di Bireuen makin kecil dan akan menjadi masalah tersendiri dalam hal ketersediaan pangan nasional.
Kini, lanjut Azmi, Pemkab Bireuen hendaknya merespons kondisi ini. Sehingga tak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi dimasa mendatang.
Azmi juga memperkirakan, luas sawah produktif setiap tahun berkurang mencapai 10 hektare lebih. “Kalau untuk masa 20 tahun mendatang, apalagi sawah yang berdekatan dengan jalan negara akan dibangun ruko bila tak segera ditetapkan dalam satu qanun yang mengikat,” pungkasnya.
(dat03/ser)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80362:sawah-produktif-menciut&catid=13:aceh&Itemid=26
BIREUEN - Luas areal sawah produktif di kabupaten Bireuen sejak lima tahun terakhir makin menciut. Namun, belum ada data tentang berapa luas sawah yang beririgasi, pompanisasi, dan sawah tadah hujan yang menciut.
Data tiga tahun lalu, luas areal sawah di Bireuen secara keseluruhan mencapai 23.000 hektare yang tersebar di 17 kecamatan.
Kadinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireuen, Azmi Abdullah, tadi pagi, mengatakan, sawah produktif yang diairi jaringan irigasi makin berkurang, terutama sawah yang berada di pinggir jalan nasional, seperti di Kecamatan Peusangan, Jeumpa, Peudada, dan Samalanga.
Berkurangnya sawah produktif, menurutnya, terjadi karena beralih fungsi lahan seperti dijadikan tempat pembangunan toko, rumah, atau kantor pemerintahan.
Dikatakan, banyaknya warga mengubah lahan sawah produktif dengan mendirikan berbagai jenis bangunan sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
Dalam undang-undang itu, kata Azmi, antara lain disebutkan bahwa tiap orang yang melakukan alih fungsi tanah dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dipidana penjara paling singkat setahun dan paling lama lima tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp500 juta.
“Itu ketegasan yang diatur dalam undang-undang. Persoalannya sekarang, banyak masyarakat yang tak tahu adanya aturan mengikat tentang penggunaan lahan, terutama lahan sawah produktif,” jelasnya.
Ditanya bagaimana perkembangan cetak sawah baru di kabupaten itu, Azmi mengatakan, cetak sawah baru tidak sebanding dengan tingkat berkurangnya lahan sawah produktif.
“Jumlah setak sawah baru tak seberapa dibanding lahan produktif berkurang. Apalagi cetak sawah baru dilakukan di kawasan yang jarang penduduk, sehingga kurang produktif,” jelasnya.
Ia memperkirakan, dalam 10-20 tahun mendatang sawah produktif di Bireuen makin kecil dan akan menjadi masalah tersendiri dalam hal ketersediaan pangan nasional.
Kini, lanjut Azmi, Pemkab Bireuen hendaknya merespons kondisi ini. Sehingga tak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi dimasa mendatang.
Azmi juga memperkirakan, luas sawah produktif setiap tahun berkurang mencapai 10 hektare lebih. “Kalau untuk masa 20 tahun mendatang, apalagi sawah yang berdekatan dengan jalan negara akan dibangun ruko bila tak segera ditetapkan dalam satu qanun yang mengikat,” pungkasnya.
(dat03/ser)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80362:sawah-produktif-menciut&catid=13:aceh&Itemid=26
Kondisi Industri Gula di Jatim Dalam Bahaya
2:04:00 PM
Sabtu, 2 Januari 2010 | 15:36 WIB
SURABAYA | SURYA Online - Kondisi industri gula di Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada 2010 dipastikan dalam keadaan bahaya, kata Direktur Pengembangan PT Perkebunan Nasional (PTPN) XI Suyitno, di Surabaya, Sabtu (2/1/2010).
“Sekarang ini banyak petani yang menebang tanaman tebu sebelum waktunya untuk dikirimkan ke Jawa Tengah dan Jawa Barat,” ungkap Suyitno.
Tanaman tebu yang ditebang sebelum waktunya itu dijadikan bibit dan ditanam lagi di daerah lain. “Kami sengaja membiarkan masalah itu karena bagi petani mungkin cara itu lebih menguntungkan ketimbang menunggu hasil panen,” katanya usai memberikan paparan di gedung DPRD Jatim.
Suyitno menyebutkan, petani menjual bibit tebu itu dengan harga Rp 40.000 per kuintal. “Mereka tidak bisa disalahkan karena biasanya saat awal musim giling, harga akan jatuh,” katanya.
Petani melihat itu sangat menguntungkannya karena berpikiran masih bisa memanen tebu dua kali, meskipun pada tahap awal mereka menjual hasil tebang dini.
Namun, jika hal ini dibiarkan, maka industri gula di Jatim yang selama ini mendapatkan pasokan tebu dari para petani, berada dalam bahaya.
Selama ini petani tidak pernah untung, meskipun saat ini harga gula tinggi, mencapai Rp 12.000 per kilogram. Ini karena petani menerima dana talangan dari investor atau pemenang lelang gula sebesar Rp 5.300 per kilogram.
Suyitno menambahkan, menurunnya produksi dan kualitas tebu di Jatim terjadi karena petani tidak maksimal menyerap kredit dari PTPN XI.
“Dari plafon kredit yang kami siapkan sebesar Rp 100 miliar, yang diserap petani hanya Rp 60 miliar. Ada beberapa faktor mengenai hal ini, diantaranya masih banyak petani yang belum bisa memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit,” katanya.
Keadaan membuat kualitas tanaman terganggu yang selama lima tahun terakhir ini rendemen tebu berfluktuasi cukup tajam, bahkan cenderung menurun.
Pada 2004 rendemen tebu mencapai 7,6 persen, namun pada 2005 menurun menjadi 6,75 persen, lalu 2006 naik lagi menjadi 7,33 persen.
Sayang pada 2007 angka itu turun lagi hingga menyentuh level 6,93 persen. Meskipun sempat naik pada 2008 yang mencapai 7,8 persen, pada 2009 turun lagi tinggal 7,7 persen.
Suyitno memprediksi rendemen tebu pada musim giling 2010 akan menurun lagi karena sangat terbatasnya persediaan pupuk kimia yang selama ini menjadi andalan para petani tebu.
ant
http://www.surya.co.id/2010/01/02/kondisi-industri-gula-di-jatim-dalam-bahaya.html
SURABAYA | SURYA Online - Kondisi industri gula di Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada 2010 dipastikan dalam keadaan bahaya, kata Direktur Pengembangan PT Perkebunan Nasional (PTPN) XI Suyitno, di Surabaya, Sabtu (2/1/2010).
“Sekarang ini banyak petani yang menebang tanaman tebu sebelum waktunya untuk dikirimkan ke Jawa Tengah dan Jawa Barat,” ungkap Suyitno.
Tanaman tebu yang ditebang sebelum waktunya itu dijadikan bibit dan ditanam lagi di daerah lain. “Kami sengaja membiarkan masalah itu karena bagi petani mungkin cara itu lebih menguntungkan ketimbang menunggu hasil panen,” katanya usai memberikan paparan di gedung DPRD Jatim.
Suyitno menyebutkan, petani menjual bibit tebu itu dengan harga Rp 40.000 per kuintal. “Mereka tidak bisa disalahkan karena biasanya saat awal musim giling, harga akan jatuh,” katanya.
Petani melihat itu sangat menguntungkannya karena berpikiran masih bisa memanen tebu dua kali, meskipun pada tahap awal mereka menjual hasil tebang dini.
Namun, jika hal ini dibiarkan, maka industri gula di Jatim yang selama ini mendapatkan pasokan tebu dari para petani, berada dalam bahaya.
Selama ini petani tidak pernah untung, meskipun saat ini harga gula tinggi, mencapai Rp 12.000 per kilogram. Ini karena petani menerima dana talangan dari investor atau pemenang lelang gula sebesar Rp 5.300 per kilogram.
Suyitno menambahkan, menurunnya produksi dan kualitas tebu di Jatim terjadi karena petani tidak maksimal menyerap kredit dari PTPN XI.
“Dari plafon kredit yang kami siapkan sebesar Rp 100 miliar, yang diserap petani hanya Rp 60 miliar. Ada beberapa faktor mengenai hal ini, diantaranya masih banyak petani yang belum bisa memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit,” katanya.
Keadaan membuat kualitas tanaman terganggu yang selama lima tahun terakhir ini rendemen tebu berfluktuasi cukup tajam, bahkan cenderung menurun.
Pada 2004 rendemen tebu mencapai 7,6 persen, namun pada 2005 menurun menjadi 6,75 persen, lalu 2006 naik lagi menjadi 7,33 persen.
Sayang pada 2007 angka itu turun lagi hingga menyentuh level 6,93 persen. Meskipun sempat naik pada 2008 yang mencapai 7,8 persen, pada 2009 turun lagi tinggal 7,7 persen.
Suyitno memprediksi rendemen tebu pada musim giling 2010 akan menurun lagi karena sangat terbatasnya persediaan pupuk kimia yang selama ini menjadi andalan para petani tebu.
ant
http://www.surya.co.id/2010/01/02/kondisi-industri-gula-di-jatim-dalam-bahaya.html
Anggota DPR: Ada Indikasi Monopoli Pupuk Subsidi
2:03:00 PM
Minggu, 3 Januari 2010 11:52 WIB
Medan (ANTARA News) - Kelangkaan pupuk bersubsidi yang sering terjadi di Sumatra Utara mengandung indikasi adanya monopoli dalam pendistribusian barang penunjang produksi pertanian ini.
"Itu yang saya dapati ketika berkunjung ke beberapa daerah di Sumut," kata anggota Komisi VIII DPR, H. Imran Muchtar, di Medan, Minggu.
Imran mengatakan, ketika mengunjungi beberapa kabupaten yang dikenal sebagai lumbung padi di Sumut, seperti Langkat dan Tanah Karo, hampir semua petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
Ia berkeyakinan kelangkaan pupuk bersubsidi itu terjadi di seluruh kabupaten/kota yang menjadi sentra pertanian di Sumut.
Indikasi itu semakin kuat karena hampir di setiap kabupaten/kota di Sumut, hanya terdapat satu distributor yang menyalurkan pupuk.
Tentu saja, kata Imran, sangat terbuka peluang kebutuhan pokok dalam pertanian itu dipermainkan untuk kepentingan sekelompok orang.
"Jadi, tidak heran jika produksi pertanian di Sumut makin berkurang," katanya.
Menurut dia, kondisi itu diperparah karena tidak adanya kelompok tani atau koperasi unit desa (KUD) yang dilibatkan dalam distribusi pupuk tersebut.
Akibatnya, sebagian besar petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi karena sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi itu.
Petani terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih besar. "Namun, semua itu harus dilakukan karena sangat membutuhkan pupuk," kata Ketua Kelompok Seksi (Kapoksi) Partai Demokrat di Komisi VIII DPR tersebut.
Ia menambahkan, selain kelangkaan pupuk, jumlah produk pertanian di Sumut juga masih rendah karena sedikitnya penyuluhan tentang cara pertanian yang diberikan.
"Setahun sekali pun jarang diberikan," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
(*)
http://www.antaranews.com/berita/1262494366/anggota-dpr-ada-indikasi-monopoli-pupuk-subsidi
Medan (ANTARA News) - Kelangkaan pupuk bersubsidi yang sering terjadi di Sumatra Utara mengandung indikasi adanya monopoli dalam pendistribusian barang penunjang produksi pertanian ini.
"Itu yang saya dapati ketika berkunjung ke beberapa daerah di Sumut," kata anggota Komisi VIII DPR, H. Imran Muchtar, di Medan, Minggu.
Imran mengatakan, ketika mengunjungi beberapa kabupaten yang dikenal sebagai lumbung padi di Sumut, seperti Langkat dan Tanah Karo, hampir semua petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
Ia berkeyakinan kelangkaan pupuk bersubsidi itu terjadi di seluruh kabupaten/kota yang menjadi sentra pertanian di Sumut.
Indikasi itu semakin kuat karena hampir di setiap kabupaten/kota di Sumut, hanya terdapat satu distributor yang menyalurkan pupuk.
Tentu saja, kata Imran, sangat terbuka peluang kebutuhan pokok dalam pertanian itu dipermainkan untuk kepentingan sekelompok orang.
"Jadi, tidak heran jika produksi pertanian di Sumut makin berkurang," katanya.
Menurut dia, kondisi itu diperparah karena tidak adanya kelompok tani atau koperasi unit desa (KUD) yang dilibatkan dalam distribusi pupuk tersebut.
Akibatnya, sebagian besar petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi karena sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi itu.
Petani terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih besar. "Namun, semua itu harus dilakukan karena sangat membutuhkan pupuk," kata Ketua Kelompok Seksi (Kapoksi) Partai Demokrat di Komisi VIII DPR tersebut.
Ia menambahkan, selain kelangkaan pupuk, jumlah produk pertanian di Sumut juga masih rendah karena sedikitnya penyuluhan tentang cara pertanian yang diberikan.
"Setahun sekali pun jarang diberikan," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
(*)
http://www.antaranews.com/berita/1262494366/anggota-dpr-ada-indikasi-monopoli-pupuk-subsidi
Balai Proteksi Kembangkan Pestisida Nabati
11:48:00 AM
Rabu, 30 Desember 2009
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mengembangkan pestisida nabati sebagai upaya pengendalian hama terpadu. Selain aman dan murah, pestisida nabati memiliki tiga keunggulan, yakni sebagai zat penarik, (antractant), pembunuh (racun kontak), dan penolak makan (anti-feedant).
"Pestisida nabati ini, efektif membunuh, menolak, mengikat, dan menghambat pertumbuhan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)," kata Kepala Balai Proteksi TPH, Rusdiwiyanto, pada Musyawarah Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, di Bandar Lampung, Selasa (29-12).
Kebijakan UPTD yang bernaung di bawah Dinas Pertanian TPH Lampung itu mengembangkan pestisida nabati karena banyak menguntungkan petani. "Pestisida nabati dapat diproduksi sendiri oleh petani, ramah lingkungan, aplikasinya mudah, dan aman. Selain itu, efek samping atau residual effects pada produk dan lingkungan tidak ada yang membahayakan. Dan yang paling penting, prinsip ekologi pertanian tetap dapat dipertahankan," kata Rusdiwiyanto.
Namun, pengembangan pestisida ini masih diadang sejumlah kendala. Misalnya, bahan baku dalam jumlah banyak sulit didapat. Frekuensi penggunaannya harus lebih sering, karena residunya rendah dan mudah degradasi. "Larutannya juga tidak bisa disimpan lama dan kandungan bahan aktif bervariasi pada tanaman yang sama. Hal ini dipengaruhi umur tanaman, jenis tanah, ketinggian tempat, waktu panen, dan penyimpanan," kata dia.
Musuh Alami
Selain pestisida nabati, Balai Proteksi juga memanfaatkan musuh alami (agen hayati) dalam pengendalian hama terpadu. Pengendali Muda OPT Balai Proteksi, Sumardiyono, mengatakan agen hayati yang dikembangkan di Lampung yakni mikroorganisme patogen serangga seperti bakteri, cendawan, dan virus. Kemudian, antagonis patogen tumbuhan seperti bakteri dan cendawan.
"Agen hayati ini banyak dikembangkan di Lampung terutama oleh alumni sekolah lapang PHT," kata Sumardiyono.
Pengendali OPT ini lebih dikenal dengan sebuatan pestisida mikroba (biopestisida). Karakteristiknya antara lain bekerja relatif selektif, mudah terurai, relatif tidak berbahaya sehingga aman bagi manusia. MIN/K-3
Patogen serangga yang dikembangkan di Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit, Balai Proteksi TPH Lampung, adalah cendawan Metarrhizium anisopliae. "Cendawan ini memiliki kapasitas reproduksi tinggi, siklus hidup pendek, dan dapat membentuk spora yang bertahan lama. Namun, keberhasilannya sebagai pengendali hama sangat dipengaruhi faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan sinar matahari," kata Sumardiyono.
Cendawan ini berkembang di tubuh biang dan menyerang seluruh jaringan tubuh sehingga serangga mati. Serangga yang menjadi sasarannya, yakni kepinding tanah, wereng batang cokelat, walang sangit, kepik hijau, dan ulat pemakan daun. "Gejala serangga yang terserang akan mati dengan tubuh mengeras seperti mumi," kata dia.
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009123001205617
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mengembangkan pestisida nabati sebagai upaya pengendalian hama terpadu. Selain aman dan murah, pestisida nabati memiliki tiga keunggulan, yakni sebagai zat penarik, (antractant), pembunuh (racun kontak), dan penolak makan (anti-feedant).
"Pestisida nabati ini, efektif membunuh, menolak, mengikat, dan menghambat pertumbuhan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)," kata Kepala Balai Proteksi TPH, Rusdiwiyanto, pada Musyawarah Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, di Bandar Lampung, Selasa (29-12).
Kebijakan UPTD yang bernaung di bawah Dinas Pertanian TPH Lampung itu mengembangkan pestisida nabati karena banyak menguntungkan petani. "Pestisida nabati dapat diproduksi sendiri oleh petani, ramah lingkungan, aplikasinya mudah, dan aman. Selain itu, efek samping atau residual effects pada produk dan lingkungan tidak ada yang membahayakan. Dan yang paling penting, prinsip ekologi pertanian tetap dapat dipertahankan," kata Rusdiwiyanto.
Namun, pengembangan pestisida ini masih diadang sejumlah kendala. Misalnya, bahan baku dalam jumlah banyak sulit didapat. Frekuensi penggunaannya harus lebih sering, karena residunya rendah dan mudah degradasi. "Larutannya juga tidak bisa disimpan lama dan kandungan bahan aktif bervariasi pada tanaman yang sama. Hal ini dipengaruhi umur tanaman, jenis tanah, ketinggian tempat, waktu panen, dan penyimpanan," kata dia.
Musuh Alami
Selain pestisida nabati, Balai Proteksi juga memanfaatkan musuh alami (agen hayati) dalam pengendalian hama terpadu. Pengendali Muda OPT Balai Proteksi, Sumardiyono, mengatakan agen hayati yang dikembangkan di Lampung yakni mikroorganisme patogen serangga seperti bakteri, cendawan, dan virus. Kemudian, antagonis patogen tumbuhan seperti bakteri dan cendawan.
"Agen hayati ini banyak dikembangkan di Lampung terutama oleh alumni sekolah lapang PHT," kata Sumardiyono.
Pengendali OPT ini lebih dikenal dengan sebuatan pestisida mikroba (biopestisida). Karakteristiknya antara lain bekerja relatif selektif, mudah terurai, relatif tidak berbahaya sehingga aman bagi manusia. MIN/K-3
Patogen serangga yang dikembangkan di Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit, Balai Proteksi TPH Lampung, adalah cendawan Metarrhizium anisopliae. "Cendawan ini memiliki kapasitas reproduksi tinggi, siklus hidup pendek, dan dapat membentuk spora yang bertahan lama. Namun, keberhasilannya sebagai pengendali hama sangat dipengaruhi faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan sinar matahari," kata Sumardiyono.
Cendawan ini berkembang di tubuh biang dan menyerang seluruh jaringan tubuh sehingga serangga mati. Serangga yang menjadi sasarannya, yakni kepinding tanah, wereng batang cokelat, walang sangit, kepik hijau, dan ulat pemakan daun. "Gejala serangga yang terserang akan mati dengan tubuh mengeras seperti mumi," kata dia.
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009123001205617
Harga Beras di Indramayu Terus Naik
12:09:00 PM
Sabtu, 26 Desember 2009 10:44 WIB
INDRAMAYU-MI: Selama dua pekan terakhir harga beras di sejumlah pasar tradisional yang ada di wilayah pantai utara Indramayu, Jawa Barat, mengalami kenaikan meskipun pasokan dari pabrik penggilingan beras setempat lancar.
Usman seorang pedagang besar grosir di Desa Sindang Indramayu, Sabtu (26/12), mengatakan kenaikan harga beras terjadi selama dua pekan padahal pasokan dari sejumlah pabrik penggilingan besar stabil, namun permintaan dari luar kota seperti Jakarta, Bogor, dan Tangerang meningkat.
"Permintaan beras ke luar daerah Indramayu meningkat menjelang hari Natal dan tahun baru. Setiap tahun memang sering terjadi lonjakan ke luar kota, sehingga masyarakat kota setempat harus berani membeli dengan harga tinggi," katanya.
"Harga beras untuk ke luar daerah Indramayu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras lokal. Pada awal bulan Desember telah banyak pesanan dari bandar beras dari Jakarta sehingga harga bergerak naik dari minggu kedua antara Rp200 dan Rp300 perkilogram," katanya.
"Harga beras sebelum naik; satu kilogram beras kualitas sedang Rp5.000/kg naik lagi menjadi Rp5.500/kg hingga sekarang Rp6.000 per kilogram," katanya.
"Harga beras kualitas super sebelum naik kurang dari Rp6.000, naik menjadi Rp6.800/kg dan sekarang Rp7.200/kg. Harga tersebut akan terus naik bila permintaan dari luar kota meningkat tajam," katanya.
"Harga beras akan kembali normal setelah panen raya tiga bulan kedepan karena para petani baru memulai musim tanamnya," ujarnya.
Ibu Rusmini seorang pembeli di pasar kota Indramayu mengaku harga beras terus naik sehingga belanja untuk rumah makannya dikurangi.
Sementara itu pedagang beras keliling, Tarman, asal desa Cikedung, Indramayu barat, mengaku selama dua pekan harga beras terus naik, sementara pembeli terkadang rewel. Mereka tidak mau mengerti kenaikan harga tersebut, sehingga penjualannya turun.
"Penjualan beras di wilayah Indramayu laris di daerah kota, sedangkan di desanya kurang pembeli karena mereka rata-rata petani dan sudah memiliki persediaan hingga panen berikutnya," katanya. (Ant/OL-7)
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/12/26/113605/123/101/Harga-Beras-di-Indramayu-Terus-Naik
INDRAMAYU-MI: Selama dua pekan terakhir harga beras di sejumlah pasar tradisional yang ada di wilayah pantai utara Indramayu, Jawa Barat, mengalami kenaikan meskipun pasokan dari pabrik penggilingan beras setempat lancar.
Usman seorang pedagang besar grosir di Desa Sindang Indramayu, Sabtu (26/12), mengatakan kenaikan harga beras terjadi selama dua pekan padahal pasokan dari sejumlah pabrik penggilingan besar stabil, namun permintaan dari luar kota seperti Jakarta, Bogor, dan Tangerang meningkat.
"Permintaan beras ke luar daerah Indramayu meningkat menjelang hari Natal dan tahun baru. Setiap tahun memang sering terjadi lonjakan ke luar kota, sehingga masyarakat kota setempat harus berani membeli dengan harga tinggi," katanya.
"Harga beras untuk ke luar daerah Indramayu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras lokal. Pada awal bulan Desember telah banyak pesanan dari bandar beras dari Jakarta sehingga harga bergerak naik dari minggu kedua antara Rp200 dan Rp300 perkilogram," katanya.
"Harga beras sebelum naik; satu kilogram beras kualitas sedang Rp5.000/kg naik lagi menjadi Rp5.500/kg hingga sekarang Rp6.000 per kilogram," katanya.
"Harga beras kualitas super sebelum naik kurang dari Rp6.000, naik menjadi Rp6.800/kg dan sekarang Rp7.200/kg. Harga tersebut akan terus naik bila permintaan dari luar kota meningkat tajam," katanya.
"Harga beras akan kembali normal setelah panen raya tiga bulan kedepan karena para petani baru memulai musim tanamnya," ujarnya.
Ibu Rusmini seorang pembeli di pasar kota Indramayu mengaku harga beras terus naik sehingga belanja untuk rumah makannya dikurangi.
Sementara itu pedagang beras keliling, Tarman, asal desa Cikedung, Indramayu barat, mengaku selama dua pekan harga beras terus naik, sementara pembeli terkadang rewel. Mereka tidak mau mengerti kenaikan harga tersebut, sehingga penjualannya turun.
"Penjualan beras di wilayah Indramayu laris di daerah kota, sedangkan di desanya kurang pembeli karena mereka rata-rata petani dan sudah memiliki persediaan hingga panen berikutnya," katanya. (Ant/OL-7)
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/12/26/113605/123/101/Harga-Beras-di-Indramayu-Terus-Naik
Keterbatasan Pola Pikir Petani Kita
12:39:00 PM
Selasa, 15 Desember 2009 | 08:11 WITA
TAHUN ini para petani kita terlambat menanam. Dalam siklus kehidupan petani kita, pada bulan Desember tanaman pertanian sudah mulai berbunga bahkan petani sudah mulai memanen. Ini mengandaikan hujan sudah turun pada bulan Oktober.
Hujan di NTT baru turun merata dua tiga hari terakhir ini. Fakta ini tentu saja menjadi sebuah keprihatinan. Sebelumnya ada sejumlah wilayah yang hanya sekali turun hujan. Dan, para petani setempat pun terpaksa menanam dengan perhitungan hujan segera turun dengan lebat. Perhitungan itu meleset. Tanamannya tak tumbuh dengan baik.
Ketika curah hujan mulai merata, mereka pun menanam lagi. Pertanyaannya apakah masih ada stok bibit? Rasanya saat ini banyak petani kita mengalami kesulitan bibit. Mereka tak punya bibit lagi.
Di sinilah sebenarnya peran pemerintah dalam mengantisipasinya. Di beberapa daerah, pemerintah kabupaten (pemkab) melalui dinas teknis mengalokasikan bibit bagi petani setempat dan sudah disalurkan kepada petani.
Upaya yang dilakukan ini adalah untuk mendorong petani kita agar produksi pertaniannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Ada petani yang karena keterbatasan pola pikir dan kurangnya pendampingan, hanya menanam padi atau jagung saja. Padahal bila ia menanam sayur atau kacang-kacangan, produksinya akan lebih banyak.
Ada juga pikiran besar, yakni mewujutkan swasembada pangan. Pikiran ini bagus. Kita tentu mendukung. Tentu saja kita berharap langkah-langkah ini tak hanya retorika. Tak hanya kata-kata atau sebuah seremonial belaka.
Yang kita harapkan adalah bagaimana pemerintah mempersiapkan petani dalam meningkatkan produksi pertaniannya menuju swasembada pangan. Seperti apa lahan pertaniannya, pemupukan, pembibitan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian.
Jangan sampai sebagaimana kasus yang menimpa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tun Moni, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Pengurus dan anggota Gapoktan ini kecewa karena benih padi jenis ciherang sebanyak 1,2 ton yang didrop oleh PT Pertani Kupang tidak layak.
Benih yang berasal dari penangkar benih Johanis Kadati itu sudah rusak, berwarna kehitaman, banyak kotoran bercampur batu kerikil.
Kasus yang menimpa Gapoktan ini merupakan contoh. Kita yakin masih banyak persoalan yang dialami para petani di kampung-kampung. Mereka menjadi korban karena ketidaktahuannya. Ia menjadi korban penipuan pihak-pihak yang mengail keuntungan dengan memanfaatkan keluguan dan ketidakpahaman petani. Bahkan ada juga yang menunggangi petani untuk mencari keuntungan.
Kita tahu bahwa para petani itu tak setuju dan mau melakukan protes. Namun mereka tak memiliki akses. Suara mereka akhirnya hilang. Persoalan mereka tak sampai pada ruang publik untuk didiskusikan. Tentu saja mereka berharap persoalannya dapat digodok agar ada jalan keluarnya. Bila sudah begini maka mereka hanya berpasrah. Siapa lagi yang bisa membantu?
Kita jangan menganggap remeh soal pangan karena merupakan kebutuhan amat fundamental.
Bupati Ende, Drs. Don Bosco Wangge saat mencanangkan Gerakan Swasembada Pangan di Desa Mbuliwaralau Utara, Kecamatan Wolowaru, Sabtu (12/12/2009), mengatakan, kekurangan pangan akan berpengaruh pada banyak aspek dan memicu permasalahan sosial.
Memang masalah pangan tak bisa ditunda-tunda. Yang namanya "kampung tengah" harus segera diisi. Ia menjadi kebutuhan dasar tiap orang. Dari anak kecil hingga tua renta. Dari yang papa hingga kaum berpunya. Dari pejabat teras hingga non eselon dan seterusnya. Pokoknya tanpa kecuali.
Dan, karena itu ketika petani berteriak menyusul tanaman pertaniannya mengalami puso atau gagal panen, maka mereka harus segera dibantu. Pemerintah harus memberi bantuan agar persoalannya segera tuntas. Sebaliknya pihak yang memanfaatkan petani untuk mengeruk keuntungan sebagaimana dialami petani kita di Noelbaki patut diberi sanksi hukum dan sosial yang tegas. *
http://www.pos-kupang.com/read/artikel/40444/keterbatasan-pola-pikir-petani-kita
TAHUN ini para petani kita terlambat menanam. Dalam siklus kehidupan petani kita, pada bulan Desember tanaman pertanian sudah mulai berbunga bahkan petani sudah mulai memanen. Ini mengandaikan hujan sudah turun pada bulan Oktober.
Hujan di NTT baru turun merata dua tiga hari terakhir ini. Fakta ini tentu saja menjadi sebuah keprihatinan. Sebelumnya ada sejumlah wilayah yang hanya sekali turun hujan. Dan, para petani setempat pun terpaksa menanam dengan perhitungan hujan segera turun dengan lebat. Perhitungan itu meleset. Tanamannya tak tumbuh dengan baik.
Ketika curah hujan mulai merata, mereka pun menanam lagi. Pertanyaannya apakah masih ada stok bibit? Rasanya saat ini banyak petani kita mengalami kesulitan bibit. Mereka tak punya bibit lagi.
Di sinilah sebenarnya peran pemerintah dalam mengantisipasinya. Di beberapa daerah, pemerintah kabupaten (pemkab) melalui dinas teknis mengalokasikan bibit bagi petani setempat dan sudah disalurkan kepada petani.
Upaya yang dilakukan ini adalah untuk mendorong petani kita agar produksi pertaniannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Ada petani yang karena keterbatasan pola pikir dan kurangnya pendampingan, hanya menanam padi atau jagung saja. Padahal bila ia menanam sayur atau kacang-kacangan, produksinya akan lebih banyak.
Ada juga pikiran besar, yakni mewujutkan swasembada pangan. Pikiran ini bagus. Kita tentu mendukung. Tentu saja kita berharap langkah-langkah ini tak hanya retorika. Tak hanya kata-kata atau sebuah seremonial belaka.
Yang kita harapkan adalah bagaimana pemerintah mempersiapkan petani dalam meningkatkan produksi pertaniannya menuju swasembada pangan. Seperti apa lahan pertaniannya, pemupukan, pembibitan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian.
Jangan sampai sebagaimana kasus yang menimpa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tun Moni, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Pengurus dan anggota Gapoktan ini kecewa karena benih padi jenis ciherang sebanyak 1,2 ton yang didrop oleh PT Pertani Kupang tidak layak.
Benih yang berasal dari penangkar benih Johanis Kadati itu sudah rusak, berwarna kehitaman, banyak kotoran bercampur batu kerikil.
Kasus yang menimpa Gapoktan ini merupakan contoh. Kita yakin masih banyak persoalan yang dialami para petani di kampung-kampung. Mereka menjadi korban karena ketidaktahuannya. Ia menjadi korban penipuan pihak-pihak yang mengail keuntungan dengan memanfaatkan keluguan dan ketidakpahaman petani. Bahkan ada juga yang menunggangi petani untuk mencari keuntungan.
Kita tahu bahwa para petani itu tak setuju dan mau melakukan protes. Namun mereka tak memiliki akses. Suara mereka akhirnya hilang. Persoalan mereka tak sampai pada ruang publik untuk didiskusikan. Tentu saja mereka berharap persoalannya dapat digodok agar ada jalan keluarnya. Bila sudah begini maka mereka hanya berpasrah. Siapa lagi yang bisa membantu?
Kita jangan menganggap remeh soal pangan karena merupakan kebutuhan amat fundamental.
Bupati Ende, Drs. Don Bosco Wangge saat mencanangkan Gerakan Swasembada Pangan di Desa Mbuliwaralau Utara, Kecamatan Wolowaru, Sabtu (12/12/2009), mengatakan, kekurangan pangan akan berpengaruh pada banyak aspek dan memicu permasalahan sosial.
Memang masalah pangan tak bisa ditunda-tunda. Yang namanya "kampung tengah" harus segera diisi. Ia menjadi kebutuhan dasar tiap orang. Dari anak kecil hingga tua renta. Dari yang papa hingga kaum berpunya. Dari pejabat teras hingga non eselon dan seterusnya. Pokoknya tanpa kecuali.
Dan, karena itu ketika petani berteriak menyusul tanaman pertaniannya mengalami puso atau gagal panen, maka mereka harus segera dibantu. Pemerintah harus memberi bantuan agar persoalannya segera tuntas. Sebaliknya pihak yang memanfaatkan petani untuk mengeruk keuntungan sebagaimana dialami petani kita di Noelbaki patut diberi sanksi hukum dan sosial yang tegas. *
http://www.pos-kupang.com/read/artikel/40444/keterbatasan-pola-pikir-petani-kita
Anggaran tak Berpihak ke Petani
11:32:00 AM
Sabtu, 21 November 2009
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Rencana anggaran tahun 2010 yang diajukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp39,331 miliar tidak berpihak pada kepentingan petani.
"Draf prioritas plafon anggaran 2010 belum mencantumkan program untuk menyejahterakan petani," kata Nursalim, anggota DPRD Lampung dari Fraksi PKS, saat diskusi APBD Lampung, Jumat (20-11).
Diskusi digelar Dream Community di kantor redaksi Lampung Post. Nursalim menjelaskan dilihat komposisinya 42% PDRB Lampung bersumber dari sektor pertanian. Ironisnya, petani yang bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi malah menjadi golongan mayoritas masyarakat miskin.
Hal yang sama dikatakan akademisi Univeristas Lampung, Ali Kabul Mahi. Menurut Ali, anggaran yang diajukan Dinas Pertanian sebagian besar ditujukan pada hal-hal yang bersifat rutin dan operasional.
Sedangkan upaya peningkatan kualitas hidup petani, seperti memberi fasilitas kredit yang mudah dan aman agar petani tidak terjerat tengkulak, belum tersentuh pemerintah.
Oleh karena itu, Ali mengatakan pertanian di Lampung tidak akan berkembang bila hanya bergantung pada APBD. Pemerintah, menurut dia, masih dapat berbuat banyak untuk petani, misalnya dengan memfasilitasi dan mempermudah investasi di bidang pertanian oleh pihak swasta.
"Kalau hanya bergantung pada APBD, tidak akan maju. Apalagi, arah pembangunan tahun ini tidak jelas. Keterlibatan swasta yang melakukan investasi di bidang pertanian mungkin akan lebih memberdayakan petani dan kemungkinan petani mendapat hasil yang lebih," ujarnya.
RAPBD
Kemarin, Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said menyerahkan nota keuangan dan Rancangan APBD Lampung 2010 kepada DPRD. Nota keuangan ini merupakan hasil pembahasan KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dan Tim Anggaran Provinsi Lampung.
Dalam RAPBD tersebut dinyatakan perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi Lampung 2010 berubah dari moderat (4,3%--4,8%) menjadi optimis (4,8%--5,2%).
Selain itu, rencana anggaran belanja yang tertuang dalam PPAS 2010 juga disepakati naik dari Rp1,83 triliun menjadi Rp1,84 triliun.
RAPBD ini mulai Senin mendatang akan dibahas oleh masing-masing komisi di DPRD. Direncanakan RAPBD ini akan ditandatangani Gubernur dan akan diajukan ke Pemerintah Pusat pada 4 Desember mendatang. n MG3/K-1
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009112108135714
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Rencana anggaran tahun 2010 yang diajukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp39,331 miliar tidak berpihak pada kepentingan petani.
"Draf prioritas plafon anggaran 2010 belum mencantumkan program untuk menyejahterakan petani," kata Nursalim, anggota DPRD Lampung dari Fraksi PKS, saat diskusi APBD Lampung, Jumat (20-11).
Diskusi digelar Dream Community di kantor redaksi Lampung Post. Nursalim menjelaskan dilihat komposisinya 42% PDRB Lampung bersumber dari sektor pertanian. Ironisnya, petani yang bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi malah menjadi golongan mayoritas masyarakat miskin.
Hal yang sama dikatakan akademisi Univeristas Lampung, Ali Kabul Mahi. Menurut Ali, anggaran yang diajukan Dinas Pertanian sebagian besar ditujukan pada hal-hal yang bersifat rutin dan operasional.
Sedangkan upaya peningkatan kualitas hidup petani, seperti memberi fasilitas kredit yang mudah dan aman agar petani tidak terjerat tengkulak, belum tersentuh pemerintah.
Oleh karena itu, Ali mengatakan pertanian di Lampung tidak akan berkembang bila hanya bergantung pada APBD. Pemerintah, menurut dia, masih dapat berbuat banyak untuk petani, misalnya dengan memfasilitasi dan mempermudah investasi di bidang pertanian oleh pihak swasta.
"Kalau hanya bergantung pada APBD, tidak akan maju. Apalagi, arah pembangunan tahun ini tidak jelas. Keterlibatan swasta yang melakukan investasi di bidang pertanian mungkin akan lebih memberdayakan petani dan kemungkinan petani mendapat hasil yang lebih," ujarnya.
RAPBD
Kemarin, Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said menyerahkan nota keuangan dan Rancangan APBD Lampung 2010 kepada DPRD. Nota keuangan ini merupakan hasil pembahasan KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dan Tim Anggaran Provinsi Lampung.
Dalam RAPBD tersebut dinyatakan perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi Lampung 2010 berubah dari moderat (4,3%--4,8%) menjadi optimis (4,8%--5,2%).
Selain itu, rencana anggaran belanja yang tertuang dalam PPAS 2010 juga disepakati naik dari Rp1,83 triliun menjadi Rp1,84 triliun.
RAPBD ini mulai Senin mendatang akan dibahas oleh masing-masing komisi di DPRD. Direncanakan RAPBD ini akan ditandatangani Gubernur dan akan diajukan ke Pemerintah Pusat pada 4 Desember mendatang. n MG3/K-1
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009112108135714
Ponsel Pintar Untuk Petani
9:18:00 AM
Selasa, 03 November 2009 pukul 12:12:00
Masyarakat pedesaan--utamanya petani, rupanya mendapat perhatian khusus Nokia. Tak sekadar mengembangkan ponsel yang mudah dioperasikan (user friendly), Nokia juga mengembangkan layanan integratif untuk mendukung aktivitas keseharian para petani.
Nokia mengembangkan Nokia Life Tools (NLT), integrasi antara aplikasi, fitur dan layanan untuk mendukung kehidupan keseharian masyarakat pedesaan. NLT menawarkan tiga menu utama yakni pertanian, pendidikan dan hiburan. Menu pertanian menawarkan layanan yang berhubungan dengan kegiatan pertanian, mulai dari masalah bibit, pemeliharaan tanaman, manajemen panen dan pascapanen, cuaca hingga harga komiditi pertanian.
Pendidikan menawarkan pelatihan bahasa Inggris, pengetahuan serta menjawab soal-soal yang berhubungan dengan mata pelajaran di sekolah. Untuk hiburan antara lain menawarkan konten musik dan ramalan bintang. Konten untuk menu pendidikan berorientasi pada kurikulum yang dikembangkan pemerintah setempat. Untuk India, konten merujuk pada kurikulum untuk kelas 10 dan 12.
Dari ketiga menu utama tadi, pertanian memang lebih menonjol. Baik dari sisi ketersediaan konten maupun penggunanya. Layanan yang telah diujicoba di negara bagian Maharastra, India ini mendapat sambutan positif para petani serta para pelaku bisnis di sektor pertanian. Juni lalu, program NLT diperluas ke seluruh India.
NLT dilukiskan VP Global Head of Emerging Market, Nokia, Jawahar Kanjilal sebagai jawaban atas pertanyaan: apa yang bisa dilakukan sebuah ponsel. Dalam konteks yang lebih luas lagi, pertanyaan itu dikembangkan menjadi apa yang bisa dilakukan ponsel untuk melakukan pemberdayaan petani yang notabene menjadi pilihan profesi sebagian besar masyarakat dunia yang tinggal di pedesaan.
Dari sisi teknis, sebenarnya tak ada kesulitan mengembangkan ponsel yang mudah dioperasikan (user friendly) dengan harga terjangkau. Persoalan muncul tatkala pada ponsel itu dikembangkan satu aplikasi. Agar aplikasi yang dikembangkan bisa beroperasi dengan baik, tentu saja harus dipertimbangkan siapa yang akan menggunakan ponsel itu.
Dalam konteks petani, kata Kanjilal, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah mudah digunakan, tidak mensyaratkan setting yang rumit serta memiliki user interface yang simpel. Dari sisi konten, layanan dimaksud harus lebih menekankan pada informasi sesuai kebutuhan keseharian dan tak kalah penting adalah bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
Memperhatikan karakteristik sasaran, Kanjilal mengungkapkan pilihan kemudian jatuh pada layanan berbasis SMS--berupa menu browser--, dengan user interface berupa grafis sederhana. Dengan pendekatan ini, seorang petani cukup melakukan tiga atau empat kali klik, untuk bisa menikmati layanan yang tersedia. Pertama, masuk ke menu utama dan memilih menu NLT, selanjutnya memilih menu yang diinginkan seperti pertanian.
Pada menu pertanian terdapat sejumlah sub menu. Bila kemudian petani memilih informasi harga komiditi, akan muncul tampilan grafis tiga baris yang akan menampilkan nama komoditi, harga tertinggi dan harga terendah. Untuk memudahkan petani memilih komoditi--ada puluhan bahkan ratusan entry komoditi--, petani ditawarkan tiga pilihan. Dengan demikian pada saat mereka masuk ke menu komoditi, pengguna tinggal memilih satu diantara tiga komoditi dimaksud.
Informasi mengenai harga komoditi akan tersedia pada sore hari, sekitar pukul 17.00 waktu setempat. Informasi harga merupakan hasil prediksi harga yang diolah penyedia konten antara lain berdasarkan up date harga pada hari itu di seluruh pasar di India, serta permintaan dan ketersediaan komoditi dimaksud. Informasi harga ini, belakangan menjadi rujukan para petani, grosir hingga pedagang eceran komoditi hasil pertanian.
Sebuah proses pemberdayaan petani tengah berlangsung. Informasi harga memberi panduan para petani untuk menjual hasilnya lebih baik lagi. ''Kami mencoba melakukan pemberdayaan petani dengan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,'' kata Jawahar Kanjilal. Informasi harga hanyalah satu konten, adalah sejumlah konten lain yang berhubungan dengan petani, misalnya informasi mengenai bibit, tanaman, pilihan tanaman disesuaikan dengan cuaca, informasi cuaca atau tips bertani yang baik. Penyajian informasi, disesuaikan dengan siklus musim tanam.
Untuk menikmati layanan ini, ternyata tidak membutuhkan ponsel kategori menengah atas. Ia bisa diakses dengan ponsel untuk pemula (entry level) atau ponsel papan bawah (low end). Ponsel yang telah memiliki aplikasi NLT, antara lain Nokia 2323 dan 1330. Nokia berencana mengembangkan varian lain untuk program ini.
Langkah Nokia, mengingatkan kita pada strategi yang dikembangkan Research in Motion (RIM) dengan Blackberry. Selain mengembangkan device dengan brand Blackberry, RIM juga mengembangkan layanan berbasis push mail untuk personal (Blackberry Internet Services) dan korporat (Blackberry Enterprise Service). RIM juga mengembangkan berbagai layanan pendukung seperti messenger dan pengembangan mal virtual Blackberry Apps.
Dalam batas-batas tertentu, konsep yang dikembangkan Nokia sama dengan RIM, yakni menghadirkan ponsel pintar. Yang membedakan hanyalah segmen yang dibidik. NLT membidik mass market, utamanya masyarakat yang tinggal di pedesaan dan berprofesi sebagai petani, serta kalangan pelajar sekolah menengah. Sementara Blackberry membidik kalangan kantoran atau life styler di kalangan perkotaan.
Seperti layanan push mail pada Blackberry, pengguna NLT harus membayar biaya langganan. Sejauh ini, biaya berlangganan relatif murah yakni Rs 30 hingga Rs 60 per bulan atau berkisar antara Rp 6.000 hingga Rp 12.000 per bulan. Tarif bergantung pada layanan yang dipilih.
Tren seperti ini, tampaknya, bakal berkembang. Pada kompetisi semakin sempit, fitur atau aplikasi menjadi selling point yang penting bagi sebuah ponsel. Booming ponsel dengan short cut atau aplikasi facebook, memperkuat asumsi ini.
NLT bukan sekadar membenamkan aplikasi atau short cut. Lebih dari itu, NLT juga menyediakan layanan. Akurasi dan kustomisasi menjadi salah satu kata kunci. Tidak mengherankan apabila setiap hari tak kurang dari 10 ribu entry baru dipasok untuk layanan NLT.
Untuk pengadaan konten, Nokia menggandeng sejumlah penyedia konten yang memiliki reputasi global, operator seluler dan pemerintah setempat. ''Tahap awal kami bekerjasama dengan Idea Celluler. Kami akan memperluas kerja sama dengan Airtel, Vodafone dan Relliance,'' kata Kanjilal. Sukses di India, Nokia berencana mengimplementasikan layanan serupa di sejumlah negara berkembang lain, termasuk Indonesia.
Kustomisasi tengah menjadi tren industri ponsel. Vendor ponsel tak hanya berpilir mengenai ponsel seperti apa yang dibutuhkan pelanggan, namun juga apa yang bisa dilakukan ponsel untuk membantu pelanggan. RIM dan Nokia mulai merintis strategi ini. Siapa akan menyusul. taufik rachman
http://www.republika.co.id/berita/86721/Ponsel_Pintar_Untuk_Petani
Masyarakat pedesaan--utamanya petani, rupanya mendapat perhatian khusus Nokia. Tak sekadar mengembangkan ponsel yang mudah dioperasikan (user friendly), Nokia juga mengembangkan layanan integratif untuk mendukung aktivitas keseharian para petani.
Nokia mengembangkan Nokia Life Tools (NLT), integrasi antara aplikasi, fitur dan layanan untuk mendukung kehidupan keseharian masyarakat pedesaan. NLT menawarkan tiga menu utama yakni pertanian, pendidikan dan hiburan. Menu pertanian menawarkan layanan yang berhubungan dengan kegiatan pertanian, mulai dari masalah bibit, pemeliharaan tanaman, manajemen panen dan pascapanen, cuaca hingga harga komiditi pertanian.
Pendidikan menawarkan pelatihan bahasa Inggris, pengetahuan serta menjawab soal-soal yang berhubungan dengan mata pelajaran di sekolah. Untuk hiburan antara lain menawarkan konten musik dan ramalan bintang. Konten untuk menu pendidikan berorientasi pada kurikulum yang dikembangkan pemerintah setempat. Untuk India, konten merujuk pada kurikulum untuk kelas 10 dan 12.
Dari ketiga menu utama tadi, pertanian memang lebih menonjol. Baik dari sisi ketersediaan konten maupun penggunanya. Layanan yang telah diujicoba di negara bagian Maharastra, India ini mendapat sambutan positif para petani serta para pelaku bisnis di sektor pertanian. Juni lalu, program NLT diperluas ke seluruh India.
NLT dilukiskan VP Global Head of Emerging Market, Nokia, Jawahar Kanjilal sebagai jawaban atas pertanyaan: apa yang bisa dilakukan sebuah ponsel. Dalam konteks yang lebih luas lagi, pertanyaan itu dikembangkan menjadi apa yang bisa dilakukan ponsel untuk melakukan pemberdayaan petani yang notabene menjadi pilihan profesi sebagian besar masyarakat dunia yang tinggal di pedesaan.
Dari sisi teknis, sebenarnya tak ada kesulitan mengembangkan ponsel yang mudah dioperasikan (user friendly) dengan harga terjangkau. Persoalan muncul tatkala pada ponsel itu dikembangkan satu aplikasi. Agar aplikasi yang dikembangkan bisa beroperasi dengan baik, tentu saja harus dipertimbangkan siapa yang akan menggunakan ponsel itu.
Dalam konteks petani, kata Kanjilal, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah mudah digunakan, tidak mensyaratkan setting yang rumit serta memiliki user interface yang simpel. Dari sisi konten, layanan dimaksud harus lebih menekankan pada informasi sesuai kebutuhan keseharian dan tak kalah penting adalah bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
Memperhatikan karakteristik sasaran, Kanjilal mengungkapkan pilihan kemudian jatuh pada layanan berbasis SMS--berupa menu browser--, dengan user interface berupa grafis sederhana. Dengan pendekatan ini, seorang petani cukup melakukan tiga atau empat kali klik, untuk bisa menikmati layanan yang tersedia. Pertama, masuk ke menu utama dan memilih menu NLT, selanjutnya memilih menu yang diinginkan seperti pertanian.
Pada menu pertanian terdapat sejumlah sub menu. Bila kemudian petani memilih informasi harga komiditi, akan muncul tampilan grafis tiga baris yang akan menampilkan nama komoditi, harga tertinggi dan harga terendah. Untuk memudahkan petani memilih komoditi--ada puluhan bahkan ratusan entry komoditi--, petani ditawarkan tiga pilihan. Dengan demikian pada saat mereka masuk ke menu komoditi, pengguna tinggal memilih satu diantara tiga komoditi dimaksud.
Informasi mengenai harga komoditi akan tersedia pada sore hari, sekitar pukul 17.00 waktu setempat. Informasi harga merupakan hasil prediksi harga yang diolah penyedia konten antara lain berdasarkan up date harga pada hari itu di seluruh pasar di India, serta permintaan dan ketersediaan komoditi dimaksud. Informasi harga ini, belakangan menjadi rujukan para petani, grosir hingga pedagang eceran komoditi hasil pertanian.
Sebuah proses pemberdayaan petani tengah berlangsung. Informasi harga memberi panduan para petani untuk menjual hasilnya lebih baik lagi. ''Kami mencoba melakukan pemberdayaan petani dengan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,'' kata Jawahar Kanjilal. Informasi harga hanyalah satu konten, adalah sejumlah konten lain yang berhubungan dengan petani, misalnya informasi mengenai bibit, tanaman, pilihan tanaman disesuaikan dengan cuaca, informasi cuaca atau tips bertani yang baik. Penyajian informasi, disesuaikan dengan siklus musim tanam.
Untuk menikmati layanan ini, ternyata tidak membutuhkan ponsel kategori menengah atas. Ia bisa diakses dengan ponsel untuk pemula (entry level) atau ponsel papan bawah (low end). Ponsel yang telah memiliki aplikasi NLT, antara lain Nokia 2323 dan 1330. Nokia berencana mengembangkan varian lain untuk program ini.
Langkah Nokia, mengingatkan kita pada strategi yang dikembangkan Research in Motion (RIM) dengan Blackberry. Selain mengembangkan device dengan brand Blackberry, RIM juga mengembangkan layanan berbasis push mail untuk personal (Blackberry Internet Services) dan korporat (Blackberry Enterprise Service). RIM juga mengembangkan berbagai layanan pendukung seperti messenger dan pengembangan mal virtual Blackberry Apps.
Dalam batas-batas tertentu, konsep yang dikembangkan Nokia sama dengan RIM, yakni menghadirkan ponsel pintar. Yang membedakan hanyalah segmen yang dibidik. NLT membidik mass market, utamanya masyarakat yang tinggal di pedesaan dan berprofesi sebagai petani, serta kalangan pelajar sekolah menengah. Sementara Blackberry membidik kalangan kantoran atau life styler di kalangan perkotaan.
Seperti layanan push mail pada Blackberry, pengguna NLT harus membayar biaya langganan. Sejauh ini, biaya berlangganan relatif murah yakni Rs 30 hingga Rs 60 per bulan atau berkisar antara Rp 6.000 hingga Rp 12.000 per bulan. Tarif bergantung pada layanan yang dipilih.
Tren seperti ini, tampaknya, bakal berkembang. Pada kompetisi semakin sempit, fitur atau aplikasi menjadi selling point yang penting bagi sebuah ponsel. Booming ponsel dengan short cut atau aplikasi facebook, memperkuat asumsi ini.
NLT bukan sekadar membenamkan aplikasi atau short cut. Lebih dari itu, NLT juga menyediakan layanan. Akurasi dan kustomisasi menjadi salah satu kata kunci. Tidak mengherankan apabila setiap hari tak kurang dari 10 ribu entry baru dipasok untuk layanan NLT.
Untuk pengadaan konten, Nokia menggandeng sejumlah penyedia konten yang memiliki reputasi global, operator seluler dan pemerintah setempat. ''Tahap awal kami bekerjasama dengan Idea Celluler. Kami akan memperluas kerja sama dengan Airtel, Vodafone dan Relliance,'' kata Kanjilal. Sukses di India, Nokia berencana mengimplementasikan layanan serupa di sejumlah negara berkembang lain, termasuk Indonesia.
Kustomisasi tengah menjadi tren industri ponsel. Vendor ponsel tak hanya berpilir mengenai ponsel seperti apa yang dibutuhkan pelanggan, namun juga apa yang bisa dilakukan ponsel untuk membantu pelanggan. RIM dan Nokia mulai merintis strategi ini. Siapa akan menyusul. taufik rachman
http://www.republika.co.id/berita/86721/Ponsel_Pintar_Untuk_Petani
Alam Tak Lagi Bersahabat dengan Petani...
7:42:00 PM
Senin, 2 November 2009 | 12:17 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
"Sejak tahun 2000 , pengaruh ketidakpastian iklim mulai terasa. Alam tidak lagi bersahabat dengan para petani..." (Dominggus Tse)
JAKARTA, KOMPAS.com - Dampak perubahan iklim tak hanya mengakibatkan naiknya suhu secara ekstrim. Para petani juga merasakan dampak besar karena terjadinya pergeseran musim. Hal ini mengakibatkan mereka kesulitan memprediksi musim untuk mulai menanam.
Pada sarasehan iklim "Memperjuangkan Keselamatan di Tengah Perubahan Iklim", Senin (2/11), di Jakarta, para petani dari sejumlah daerah menyampaikan keluh kesahnya. Salah satunya Dominggus Tse.
Dominggus adalah petani jagung di Desa Nusa, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Ia mengisahkan, untuk memprediksi musim, petani di daerahnya menggunakan cara tradisional yang diwariskan secara turun menurun.
"Ramalan dari leluhur kami, sekarang sering meleset, tidak tepat. Biasanya, kami membaca tanda-tanda alam dengan melihat bintang yang sering muncul pertengahan September. Tapi sekarang, ramalannya sering meleset," kata Dominggus.
Musim hujan yang biasanya datang pada bulan Oktober hingga Maret pun tak datang seperti biasanya. Tanaman jagung di desa Nusa, menurut Dominggus, normalnya ditanam pada masa-masa awal hujan turun. "Bibit yang ditanam kadang habis. Kalau hujan tidak turun dan tanah kering, jagung akan mati. Kalau hujannya lama, tanah basah, jagung juga akan tumbuh kerdil dan buahnya lebih kecil," kata dia.
Dominggus dan para petani didaerahnya menamakan hujan yang tak jelas ini dengan "hujan tipu". Air hujan memang menjadi sumber utama untuk pertanian tanaman pangan di Desa Nusa. Guna mengatasi dampak perubahan musim dan gagal panen, para petani menerapkan sistem pertanian tumpang sari. Petani juga membuat bak mini untuk menampung air hujan, sehingga dapat digunakan untuk menanam sayur pasca panen jagung.
Keluhan yang sama juga datang dari Kamsari, petani asal Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurut Kamsari, petani di desanya bisa mulai melakukan penanaman pada pertengahan November. "Beberapa tahun terakhir musim tidak bersahabat pada kami karena sering banjir sehingga pola tanam tidak menentu dan merugikan petani. Akibatnya, petani sering gagal panen. Perubahan iklim ini merugikan petani," ujar Kamsari.
Biasanya, dalam setiap kali panen, para petani bisa menghasilkan hingga 3,5 ton gabah kering panen. "Tapi sejak musim bergeser, panen sering gagal, padi tidak berisi dan hasil panen turun drastis sampai kurang dari 50 persen," ungkapnya.
Para petani ini pun menitipkan harapan pada pemerintah, agar bertindak cepat untuk membantu petani mengurangi dampak perubahan iklim. "Kami berharap, pemerintah bisa membantu menjembatani keadaan sekarang agar petani lebih sejahtera menyongsong masa depan," ujar Kamsari.
Adaptasi Perubahan Iklim
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pertanian, Sumardjo Gatot Irianto mengatakan, pengaruh perubahan iklim memang sangat beragam. Perubahan musim hujan yang biasanya turun pada media Oktober-Maret, membutuhkan waktu lama untuk mengadaptasi kepada para petani.
"Perubahan musim ini juga mengakibatkan perubahan kebiasaan dan adaptasi. Perubahan harus simultan dan menggerakkannya secara simultan. Untuk itu membutuhkan waktu, sehingga masih banyak kegagalan," kata Gatot.
Akan tetapi, Gatot mengapresiasi inisiatif para petani yang membuat tandon khusus untuk menampung air. Persediaan air ini dinilai bisa meredam bencana banjir dan kekeringan. "Marilah kita memecahkan masalah masa depan dengan teknologi masa depan. Jangan masalah saat ini diatasi dengan teknologi masa lalu," kata dia.
http://sains.kompas.com/read/xml/2009/11/02/12171096/alam.tak.lagi.bersahabat.dengan.petani...
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
"Sejak tahun 2000 , pengaruh ketidakpastian iklim mulai terasa. Alam tidak lagi bersahabat dengan para petani..." (Dominggus Tse)
JAKARTA, KOMPAS.com - Dampak perubahan iklim tak hanya mengakibatkan naiknya suhu secara ekstrim. Para petani juga merasakan dampak besar karena terjadinya pergeseran musim. Hal ini mengakibatkan mereka kesulitan memprediksi musim untuk mulai menanam.
Pada sarasehan iklim "Memperjuangkan Keselamatan di Tengah Perubahan Iklim", Senin (2/11), di Jakarta, para petani dari sejumlah daerah menyampaikan keluh kesahnya. Salah satunya Dominggus Tse.
Dominggus adalah petani jagung di Desa Nusa, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Ia mengisahkan, untuk memprediksi musim, petani di daerahnya menggunakan cara tradisional yang diwariskan secara turun menurun.
"Ramalan dari leluhur kami, sekarang sering meleset, tidak tepat. Biasanya, kami membaca tanda-tanda alam dengan melihat bintang yang sering muncul pertengahan September. Tapi sekarang, ramalannya sering meleset," kata Dominggus.
Musim hujan yang biasanya datang pada bulan Oktober hingga Maret pun tak datang seperti biasanya. Tanaman jagung di desa Nusa, menurut Dominggus, normalnya ditanam pada masa-masa awal hujan turun. "Bibit yang ditanam kadang habis. Kalau hujan tidak turun dan tanah kering, jagung akan mati. Kalau hujannya lama, tanah basah, jagung juga akan tumbuh kerdil dan buahnya lebih kecil," kata dia.
Dominggus dan para petani didaerahnya menamakan hujan yang tak jelas ini dengan "hujan tipu". Air hujan memang menjadi sumber utama untuk pertanian tanaman pangan di Desa Nusa. Guna mengatasi dampak perubahan musim dan gagal panen, para petani menerapkan sistem pertanian tumpang sari. Petani juga membuat bak mini untuk menampung air hujan, sehingga dapat digunakan untuk menanam sayur pasca panen jagung.
Keluhan yang sama juga datang dari Kamsari, petani asal Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurut Kamsari, petani di desanya bisa mulai melakukan penanaman pada pertengahan November. "Beberapa tahun terakhir musim tidak bersahabat pada kami karena sering banjir sehingga pola tanam tidak menentu dan merugikan petani. Akibatnya, petani sering gagal panen. Perubahan iklim ini merugikan petani," ujar Kamsari.
Biasanya, dalam setiap kali panen, para petani bisa menghasilkan hingga 3,5 ton gabah kering panen. "Tapi sejak musim bergeser, panen sering gagal, padi tidak berisi dan hasil panen turun drastis sampai kurang dari 50 persen," ungkapnya.
Para petani ini pun menitipkan harapan pada pemerintah, agar bertindak cepat untuk membantu petani mengurangi dampak perubahan iklim. "Kami berharap, pemerintah bisa membantu menjembatani keadaan sekarang agar petani lebih sejahtera menyongsong masa depan," ujar Kamsari.
Adaptasi Perubahan Iklim
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pertanian, Sumardjo Gatot Irianto mengatakan, pengaruh perubahan iklim memang sangat beragam. Perubahan musim hujan yang biasanya turun pada media Oktober-Maret, membutuhkan waktu lama untuk mengadaptasi kepada para petani.
"Perubahan musim ini juga mengakibatkan perubahan kebiasaan dan adaptasi. Perubahan harus simultan dan menggerakkannya secara simultan. Untuk itu membutuhkan waktu, sehingga masih banyak kegagalan," kata Gatot.
Akan tetapi, Gatot mengapresiasi inisiatif para petani yang membuat tandon khusus untuk menampung air. Persediaan air ini dinilai bisa meredam bencana banjir dan kekeringan. "Marilah kita memecahkan masalah masa depan dengan teknologi masa depan. Jangan masalah saat ini diatasi dengan teknologi masa lalu," kata dia.
http://sains.kompas.com/read/xml/2009/11/02/12171096/alam.tak.lagi.bersahabat.dengan.petani...
60 Ribu Hektare Sawah di Sukabumi Rawan Kekeringan
7:21:00 PM
Jumat, 9 Oktober 2009 06:34 WIB
Sukabumi (ANTARA News) - Sekitar 60 ribu lahan pesawahan di Kabupaten Sukabumi terancam kekeringan akibat kemarau yang berkepanjangan ini.
Kekeringan tersebut melanda di daerah Pajampangan di Kabupaten Sukabumi, seperti di daerah Kecamatan Tegalbuleud, Sagaranten, dan lain-lain. Namun, kekeringan tersebut tidak sampai pusu. Untuk mengatasi kekeringan tersebut, petani secara bergantian mengairi sawah mereka dari irigasi walaupun kondisi airnya sedang surut.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Dudung Abdurochman membenarkan bahwa sekitar 60 ribu hektare lahan pesawahan di daerah Pejampangan rawan kekeringan. Tapi saat ini sekitar 15 ribu hektare sudah terairi, dan sisanya mungkin menunggu musim hujan. "Untuk mengantisi meluasnya kekeringan saat ini kami sedang memperbaiki saluran irigasi," kata Dudung.
Untuk sementara waktu, pihaknya mengimbau kepada petani yang menanam padi apabila sawahnya tidak terairi untuk sementara menanam palawija saja. Karena apabila dipaksakan, khawatir akan gagal panen. Selain itu, pada musim kemarau ini petani lebih baik mengolah sawahnya dan menistirahatkan menunggu masa tanam kembali. "Petani lebih baik menanam tanaman yang masa panennya lebih cepat dan tahan terhadap kekeringan," imbaunya.
Dudung menambahkan, musim hujan saat ini mulai turun, diharapkan petani padi yang sawahnya kekeringan sudah bisa terairi, dan pada musim tanam ini petani bisa menghasilkan padi yang berlimpah. "Kami berharap musim kemarau yang berkepanjangan segera berakhir, dan petani bisa bertani lagi," tandasnya.(*)
http://wwwhttp://www.antaranews.com/berita/1255044878/60-ribu-hektare-sawah-di-sukabumi-rawan-kekeringan
Sukabumi (ANTARA News) - Sekitar 60 ribu lahan pesawahan di Kabupaten Sukabumi terancam kekeringan akibat kemarau yang berkepanjangan ini.
Kekeringan tersebut melanda di daerah Pajampangan di Kabupaten Sukabumi, seperti di daerah Kecamatan Tegalbuleud, Sagaranten, dan lain-lain. Namun, kekeringan tersebut tidak sampai pusu. Untuk mengatasi kekeringan tersebut, petani secara bergantian mengairi sawah mereka dari irigasi walaupun kondisi airnya sedang surut.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Dudung Abdurochman membenarkan bahwa sekitar 60 ribu hektare lahan pesawahan di daerah Pejampangan rawan kekeringan. Tapi saat ini sekitar 15 ribu hektare sudah terairi, dan sisanya mungkin menunggu musim hujan. "Untuk mengantisi meluasnya kekeringan saat ini kami sedang memperbaiki saluran irigasi," kata Dudung.
Untuk sementara waktu, pihaknya mengimbau kepada petani yang menanam padi apabila sawahnya tidak terairi untuk sementara menanam palawija saja. Karena apabila dipaksakan, khawatir akan gagal panen. Selain itu, pada musim kemarau ini petani lebih baik mengolah sawahnya dan menistirahatkan menunggu masa tanam kembali. "Petani lebih baik menanam tanaman yang masa panennya lebih cepat dan tahan terhadap kekeringan," imbaunya.
Dudung menambahkan, musim hujan saat ini mulai turun, diharapkan petani padi yang sawahnya kekeringan sudah bisa terairi, dan pada musim tanam ini petani bisa menghasilkan padi yang berlimpah. "Kami berharap musim kemarau yang berkepanjangan segera berakhir, dan petani bisa bertani lagi," tandasnya.(*)
http://wwwhttp://www.antaranews.com/berita/1255044878/60-ribu-hektare-sawah-di-sukabumi-rawan-kekeringan
Banjir dan Longsor Ancam Warga
8:16:00 PM
Kamis, 01-10-09 | 21:00
ENREKANG -- Kebakaran kawasan hutan yang terjadi di beberapa titik di Kabupaten Enrekang dikhawatirkan menimbulkan bencana alam saat musim hujan tiba. Dampak dari kebakaran tersebut mengakibatkan kawasan hutan yang terbakar menjadi gundul sehingga rawan mengakibatkan tanah longsor dan banjir ketika memasuki musim hujan yang diperkirakan akhir Oktober atau awal November.
Hanya berselang dua hari, kebakaran hutan pinus kembali terjadi di Kelurahan Lakawan, Anggeraja, Rabu, 30 September. Senin lalu, Gunung di Katto-katto, Batili dan kawasan hutan Desa Cemba juga terbakar. Pekan sebelumnya, kebakaran melanda kawasan hutan Desa Bambapuang, Anggeraja dan gunung di Desa Mendatte.
"Kebakaran ini jelas akan rawan menibulkan banjir dan tanah longsor saat hujan nanti, sehingga warga diminta untuk berhati-hati dan ikut membantu mencegah terjadinya kebakaran hutan," pinta Baharuddin, Rabu, 30 September.
Untuk mengembalikan kondisi hutan seperti semula pascabencana diperlukan waktu bertahun-tahun dengan dana yang tentu tidak sedikit. Penyebab kebakaran yang terjadi selama ini diyakini akibat unsur kesengajaan dari masyarakat yang ingin membuka lahan pertanian. "Mengapa saya bilang disengaja dibakar, karena awal kebakaran itu selalu dimulai dari atas puncak gunung bukan dari bawah ke atas," kata Baharuddin.
Dia mengaku petugas jagawana atau polisi kehutanan (polhut) telah mengamankan satu warga Kecamatan Baraka yang kedapatan membakar lahan perkebunan miliknya, tapi menghakibatkan kawasan hutan ikut terbakar. Hanya, dia enggan mengungkapkan nama pelaku yang diamankan tersebut. (kas)
http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=70214
ENREKANG -- Kebakaran kawasan hutan yang terjadi di beberapa titik di Kabupaten Enrekang dikhawatirkan menimbulkan bencana alam saat musim hujan tiba. Dampak dari kebakaran tersebut mengakibatkan kawasan hutan yang terbakar menjadi gundul sehingga rawan mengakibatkan tanah longsor dan banjir ketika memasuki musim hujan yang diperkirakan akhir Oktober atau awal November.
Hanya berselang dua hari, kebakaran hutan pinus kembali terjadi di Kelurahan Lakawan, Anggeraja, Rabu, 30 September. Senin lalu, Gunung di Katto-katto, Batili dan kawasan hutan Desa Cemba juga terbakar. Pekan sebelumnya, kebakaran melanda kawasan hutan Desa Bambapuang, Anggeraja dan gunung di Desa Mendatte.
"Kebakaran ini jelas akan rawan menibulkan banjir dan tanah longsor saat hujan nanti, sehingga warga diminta untuk berhati-hati dan ikut membantu mencegah terjadinya kebakaran hutan," pinta Baharuddin, Rabu, 30 September.
Untuk mengembalikan kondisi hutan seperti semula pascabencana diperlukan waktu bertahun-tahun dengan dana yang tentu tidak sedikit. Penyebab kebakaran yang terjadi selama ini diyakini akibat unsur kesengajaan dari masyarakat yang ingin membuka lahan pertanian. "Mengapa saya bilang disengaja dibakar, karena awal kebakaran itu selalu dimulai dari atas puncak gunung bukan dari bawah ke atas," kata Baharuddin.
Dia mengaku petugas jagawana atau polisi kehutanan (polhut) telah mengamankan satu warga Kecamatan Baraka yang kedapatan membakar lahan perkebunan miliknya, tapi menghakibatkan kawasan hutan ikut terbakar. Hanya, dia enggan mengungkapkan nama pelaku yang diamankan tersebut. (kas)
http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=70214
UUPLPPB Disahkan Lahan Pertanian Terlindungi
6:45:00 PM
Sabtu, 19 September 2009 10:45
Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono mengatakan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UUPLPPB) dapat menjamin keberadaan lahan pertanian dari ancaman peralihan fungsi menjadi infrastruktur umum seperti jalan tol, perumahan, maupun permukiman baru.
Saat ini, lanjutnya, sumber daya lahan dan air mengalami tekanan yang tinggi akibat peningkatan jumlah penduduk yang rata-rata naik sekitar 1,34 persen per tahun. “Sedangkan luas lahan pertanian relatif tetap terutama di Jawa,” katanya baru-baru ini.
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RUU-PLPPB) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI yang sebelumnya direncanakan pada 15 September 2009 diundur menjadi 16 September 2009.
Menurut Anton, luas rata-rata kepemilikan lahan di Jawa dan Bali hanya 0,34 hektar per rumah tangga petani. Selain makin sempitnya rata-rata penguasaan lahan oleh petani, katanya, terjadi juga persaingan tidak seimbang dalam penggunaan lahan, terutama antara sektor pertanian dengan nonpertanian.
Dalam pemanfaatan lahan, lanjut Anton, pertanian selalu dikalahkan oleh peruntukan lain, seperti industri dan perumahan. Laju alih fungsi lahan pertanian tersebut dari tahun ke tahun diperkirakan mencapai 110.000 hektare per tahun, serta mengakibatkan damak langsung dan tidak langsung yang sangat besar.
Ia mencontohkan, lahan sawah yang sudah berubah fungsi tidak akan dapat menjadi sawah kembali sehingga berdampak negatif pada produksi pangan, fisik lingkungan, dan budaya masyarakat yang hidup di atas maupun sekitar lahan yang mengalami alih fungsi.
Parahnya, sambung Anton, alih fungsi lahan pertanian subur yang umumnya terjadi di Jawa dan sekitar daerah perkotaan, khususnya, belum mampu diimbangi oleh upaya sistematis untuk dapat memanfaatkan lahan-lahan yang relatif kurang subur dan marginal.
“Pengendalian alih fungsi lahan sawah dan upaya perlindungan lahan pertanian produktif serta perlindungan terhadap petani merupakan salah satu bentuk kebijakan yang strategis guna mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan serta ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan,” tuturnya.
(effatha tamburian)
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/uuplppb-disahkan-lahan-pertanian-terlindungi/
Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono mengatakan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UUPLPPB) dapat menjamin keberadaan lahan pertanian dari ancaman peralihan fungsi menjadi infrastruktur umum seperti jalan tol, perumahan, maupun permukiman baru.
Saat ini, lanjutnya, sumber daya lahan dan air mengalami tekanan yang tinggi akibat peningkatan jumlah penduduk yang rata-rata naik sekitar 1,34 persen per tahun. “Sedangkan luas lahan pertanian relatif tetap terutama di Jawa,” katanya baru-baru ini.
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RUU-PLPPB) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI yang sebelumnya direncanakan pada 15 September 2009 diundur menjadi 16 September 2009.
Menurut Anton, luas rata-rata kepemilikan lahan di Jawa dan Bali hanya 0,34 hektar per rumah tangga petani. Selain makin sempitnya rata-rata penguasaan lahan oleh petani, katanya, terjadi juga persaingan tidak seimbang dalam penggunaan lahan, terutama antara sektor pertanian dengan nonpertanian.
Dalam pemanfaatan lahan, lanjut Anton, pertanian selalu dikalahkan oleh peruntukan lain, seperti industri dan perumahan. Laju alih fungsi lahan pertanian tersebut dari tahun ke tahun diperkirakan mencapai 110.000 hektare per tahun, serta mengakibatkan damak langsung dan tidak langsung yang sangat besar.
Ia mencontohkan, lahan sawah yang sudah berubah fungsi tidak akan dapat menjadi sawah kembali sehingga berdampak negatif pada produksi pangan, fisik lingkungan, dan budaya masyarakat yang hidup di atas maupun sekitar lahan yang mengalami alih fungsi.
Parahnya, sambung Anton, alih fungsi lahan pertanian subur yang umumnya terjadi di Jawa dan sekitar daerah perkotaan, khususnya, belum mampu diimbangi oleh upaya sistematis untuk dapat memanfaatkan lahan-lahan yang relatif kurang subur dan marginal.
“Pengendalian alih fungsi lahan sawah dan upaya perlindungan lahan pertanian produktif serta perlindungan terhadap petani merupakan salah satu bentuk kebijakan yang strategis guna mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan serta ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan,” tuturnya.
(effatha tamburian)
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/uuplppb-disahkan-lahan-pertanian-terlindungi/
Serangan Tikus Rugikan Petani hingga Rp 1,5 Juta Per Hektar
6:56:00 PM
Jumat, 11 September 2009 | 16:54 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Eny Prihtiyani
BANTUL, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Edy Suharyanto, Jumat (11/9), mengatakan, serangan hama tikus di Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, makin meresahkan. Serangan tersebut membuat petani merugi hingga Rp 1,5 juta per hektarnya.
Meski serangan hama tikus di Argosari tidak sampai menyebabkan tanaman puso atau gagal panen, tingkat serangannya dari musim ke musim tidak kurang dari 10 persen. Akibatnya, kerugian yang ditimbulkan mencapai 0,7 ton gabah kering panen (GKP) per hektar atau senilai Rp 1,5 juta, paparnya.
Di Desa Argosari terdapat 250 hektar lawan sawah produktif. Artinya, tingkat kerugian berkisar Rp 295,4 juta untuk sekali musim tanam. Bila dibiarkan, kerugian petani akan terus bertambah sehingga keuntungan yang mereka peroleh semakin tidak kompetitif. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggalakkan kegiatan gropyokan untuk menekan populasi tikus. Dalam tiga minggu terakhir sebanyak 2.314 ekor tikus berhasil dibantai di Bulak Gubug Argosari. Gropyokan dilakukan selama tanggal 18 Agustus-9 September 2009.
Gropyokan tikus tersebut melibatkan sekitar 30 orang anggota kelompok tani dibantu oleh tenaga teknis dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) DIY. Gropyokan menjadi metode pengendalian hama tikus yang paling efektif karena para petani langsung bisa memastikan bahwa tikus tersebut telah mati. Bila memakai metode lain seperti pemasangan umpan (klerat) dan metode pengasapan menggunakan karbid ataupun belerang hasilnya tidak bisa dipastikan.
Menurut Edy, tikus telah menjadi ancaman endemi di wilayah Argosari dan sekitarnya. Populasi tikus di daerah tersebut sulit diatasi karena adanya jalur rel ke reta api sepanjang 1500 m dan gundukan-gundukan tanah di tengah sawah. Jalur rel kereta api juga mempersulit upaya gropyokan. Jika tikus lari bersembunyi di lubang pada tanggul rel kereta api maka petani tidak berani lagi membongkar liang persembunyian tikus karena takut berurusan dengan PT Kereta Api.
Parman, petani di Bulak Code Bantul, mengatakan, serangan tikus juga menjadi persoalan petani di wilayahnya. Namun, kegiatan gropyokan masih sulit dilakukan karena petani kurang kompak.
http://regional.kompas.com/read/xml/2009/09/11/16544057/serangan.tikus.rugikan.petani.hingga.rp.15.juta.per.hektar
Laporan wartawan KOMPAS Eny Prihtiyani
BANTUL, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Edy Suharyanto, Jumat (11/9), mengatakan, serangan hama tikus di Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, makin meresahkan. Serangan tersebut membuat petani merugi hingga Rp 1,5 juta per hektarnya.
Meski serangan hama tikus di Argosari tidak sampai menyebabkan tanaman puso atau gagal panen, tingkat serangannya dari musim ke musim tidak kurang dari 10 persen. Akibatnya, kerugian yang ditimbulkan mencapai 0,7 ton gabah kering panen (GKP) per hektar atau senilai Rp 1,5 juta, paparnya.
Di Desa Argosari terdapat 250 hektar lawan sawah produktif. Artinya, tingkat kerugian berkisar Rp 295,4 juta untuk sekali musim tanam. Bila dibiarkan, kerugian petani akan terus bertambah sehingga keuntungan yang mereka peroleh semakin tidak kompetitif. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggalakkan kegiatan gropyokan untuk menekan populasi tikus. Dalam tiga minggu terakhir sebanyak 2.314 ekor tikus berhasil dibantai di Bulak Gubug Argosari. Gropyokan dilakukan selama tanggal 18 Agustus-9 September 2009.
Gropyokan tikus tersebut melibatkan sekitar 30 orang anggota kelompok tani dibantu oleh tenaga teknis dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) DIY. Gropyokan menjadi metode pengendalian hama tikus yang paling efektif karena para petani langsung bisa memastikan bahwa tikus tersebut telah mati. Bila memakai metode lain seperti pemasangan umpan (klerat) dan metode pengasapan menggunakan karbid ataupun belerang hasilnya tidak bisa dipastikan.
Menurut Edy, tikus telah menjadi ancaman endemi di wilayah Argosari dan sekitarnya. Populasi tikus di daerah tersebut sulit diatasi karena adanya jalur rel ke reta api sepanjang 1500 m dan gundukan-gundukan tanah di tengah sawah. Jalur rel kereta api juga mempersulit upaya gropyokan. Jika tikus lari bersembunyi di lubang pada tanggul rel kereta api maka petani tidak berani lagi membongkar liang persembunyian tikus karena takut berurusan dengan PT Kereta Api.
Parman, petani di Bulak Code Bantul, mengatakan, serangan tikus juga menjadi persoalan petani di wilayahnya. Namun, kegiatan gropyokan masih sulit dilakukan karena petani kurang kompak.
http://regional.kompas.com/read/xml/2009/09/11/16544057/serangan.tikus.rugikan.petani.hingga.rp.15.juta.per.hektar
Untung Petani Gula Kian Manis
7:18:00 PM
Sabtu, 29 Agustus 2009, 05:31 WIB
Bagi konsumen kenaikan gula memang mencekik leher, tapi bagi petani gula lain lagi.
Umi Kalsum, Elly Setyo Rini
VIVAnews - Harga gula makin melejit. Setiap harinya, terjadi kenaikan minimal Rp 100/kg secara rata-rata nasional. Berdasarkan pantauan Departemen Perdagangan, harga rata-rata nasional gula tanggal 28 Agustus 2009 naik Rp 114/kg menjadi Rp 9.831/kg dibandingkan kemarin yang senilai Rp 9.717/kg.
Bagi konsumen, jelas harga gula menjadi momok. Namun, bagi petani tebu dan pabrik gula, menjadi berkah tersendiri. "Jadi, harga gula naik, juga membawa sisi positif," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil usai jumpa pers tentang gula di kantor Departemen Perdagangan, Jumat, 28 Agustus 2009.
Dengan keuntungan yang melimpah, menurutnya, maka petani yang selama ini menanam misalnya singkong dan jagung akhirnya beralih ke tebu. Keuntungan yang diterima petani disebutnya bisa untuk merevitalisasi tanaman tebu dan lahannya.
"Sedangkan untuk pabrik gula, keuntungan bisa disisihkan untuk revitalisasi pabrik," ujarnya.
Arum memperkirakan, dengan langkah revitalisasi pabrik gula, akan ada peningkatan 20 persen produksi tebu dan 2 persen randemen gula pada tahun 2011. Pada saat itu pula, swasembada gula bisa tercapai.
"Saya memperhitungkna, tren harga gula dunia masih akan naik. Sehingga marjin keuntungan yang diterima pabrik gula bisa digunakan untuk mencapai swasembada gula," ujar Arum. Estimasi produksi tahun 2009 sebesar 2,9 juta ton dengan konsumsi tahunan sekitar 3,8 juta ton, baik untuk industri maupun konsumsi.
Dengan asumsi lahan tebu seluas 450 hektar, maka rata-rata produksi tebu mencapai 80 ton per hektar. "Kalau produksi ditingkatkan 20 persen menjadi 100 ton dan randemen gula dari 8 persen ditingkatkan menjadi 10 persen, maka setahun bisa diproduki 45 juta ton tebu atau setara 4,5 juta ton gula," kata Arum.
http://bisnis.vivanews.com/news/read/86287-untung_petani_gula_kian_manis
Bagi konsumen kenaikan gula memang mencekik leher, tapi bagi petani gula lain lagi.
Umi Kalsum, Elly Setyo Rini
VIVAnews - Harga gula makin melejit. Setiap harinya, terjadi kenaikan minimal Rp 100/kg secara rata-rata nasional. Berdasarkan pantauan Departemen Perdagangan, harga rata-rata nasional gula tanggal 28 Agustus 2009 naik Rp 114/kg menjadi Rp 9.831/kg dibandingkan kemarin yang senilai Rp 9.717/kg.
Bagi konsumen, jelas harga gula menjadi momok. Namun, bagi petani tebu dan pabrik gula, menjadi berkah tersendiri. "Jadi, harga gula naik, juga membawa sisi positif," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil usai jumpa pers tentang gula di kantor Departemen Perdagangan, Jumat, 28 Agustus 2009.
Dengan keuntungan yang melimpah, menurutnya, maka petani yang selama ini menanam misalnya singkong dan jagung akhirnya beralih ke tebu. Keuntungan yang diterima petani disebutnya bisa untuk merevitalisasi tanaman tebu dan lahannya.
"Sedangkan untuk pabrik gula, keuntungan bisa disisihkan untuk revitalisasi pabrik," ujarnya.
Arum memperkirakan, dengan langkah revitalisasi pabrik gula, akan ada peningkatan 20 persen produksi tebu dan 2 persen randemen gula pada tahun 2011. Pada saat itu pula, swasembada gula bisa tercapai.
"Saya memperhitungkna, tren harga gula dunia masih akan naik. Sehingga marjin keuntungan yang diterima pabrik gula bisa digunakan untuk mencapai swasembada gula," ujar Arum. Estimasi produksi tahun 2009 sebesar 2,9 juta ton dengan konsumsi tahunan sekitar 3,8 juta ton, baik untuk industri maupun konsumsi.
Dengan asumsi lahan tebu seluas 450 hektar, maka rata-rata produksi tebu mencapai 80 ton per hektar. "Kalau produksi ditingkatkan 20 persen menjadi 100 ton dan randemen gula dari 8 persen ditingkatkan menjadi 10 persen, maka setahun bisa diproduki 45 juta ton tebu atau setara 4,5 juta ton gula," kata Arum.
http://bisnis.vivanews.com/news/read/86287-untung_petani_gula_kian_manis
Serikat Petani di Medan Minta Fasilitas Internet
5:16:00 PM
Kamis, 6 Agustus 2009 | 17:57 WIB
MEDAN | SURYA Online - Sudah saatnya Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) memberikan layanan jaringan internet gratis ke seluruh daerah di Indonesia, khususnya di daerah perdesaan agar para petani dapat mengakses segala informasi.
“Tujuannya agar segala informasi yang berkembang dapat diketahui masyarakat di Indonesia dengan cepat,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI), Hendry Saragih, di Medan, Kamis (6/8).
Menurutnya, saat ini segala informasi sangat dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal status dan profesi.
Hendry juga mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah saatnya melirik negara-negara asing yang memberikan layanan jaringan internet secara gratis kepada seluruh masyarakatnya. “Sebut saja Korea, pemerintah di negara itu memberikan layanan jaringan internet sampai ke pelosok desa,” katanya.
Cara yang dapat dilakukan pemerintah, lanjut Hendry, seperti memberi beberapa unit komputer lengkap dengan layanan internet, kemudian diletakkan di balai desa yang dapat diakses para petani.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah SPI Sumut, Herri Purwanto mengatakan, informasi mengenai perkembangan teknologi pertanian saat ini sangat dibutuhkan oleh para petani di Sumut.
Menurut dia, ada sebuah kesenjangan antara penduduk di kota dan di desa dalam hal mendapatkan informasi yang berkembang.
Dikatakannya, langkah yang dilakukan SPI Sumut untuk memberikan informasi kepada para petani, di antaranya menerbitkan tabloid dan menggelar diskusi rutin.
Herri berharap, ke depannya pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan lagi nasib para petani, khususnya di sektor informasi.
Seorang pengamat media, Irwan Syah mengatakan, petani memang sudah saatnya bisa memperoleh informasi pada kesempatan pertama agar bisa mengikuti perkembangan dan menyesuaikan aktivitasnya.
Akan tetapi, persoalan yang sekarang mungkin muncul ketika fasilitas layanan itu disediakan adalah kemampuan menggunakan jaringan (internet) itu karena di kota saja masih banyak warganya yang gagap teknologi (gaptek).
Internet memang bukan barang baru lagi apalagi jaringannya bisa di akses sampai ke desa-desa, karena itu dibutuhkan pola atau sistem yang tepat memanfaatkan layananan dunia maya itu hingga bisa di akses warga desa, katanya. ant
http://www.surya.co.id/2009/08/06/serikat-petani-di-medan-minta-fasilitas-internet.html
MEDAN | SURYA Online - Sudah saatnya Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) memberikan layanan jaringan internet gratis ke seluruh daerah di Indonesia, khususnya di daerah perdesaan agar para petani dapat mengakses segala informasi.
“Tujuannya agar segala informasi yang berkembang dapat diketahui masyarakat di Indonesia dengan cepat,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI), Hendry Saragih, di Medan, Kamis (6/8).
Menurutnya, saat ini segala informasi sangat dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal status dan profesi.
Hendry juga mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah saatnya melirik negara-negara asing yang memberikan layanan jaringan internet secara gratis kepada seluruh masyarakatnya. “Sebut saja Korea, pemerintah di negara itu memberikan layanan jaringan internet sampai ke pelosok desa,” katanya.
Cara yang dapat dilakukan pemerintah, lanjut Hendry, seperti memberi beberapa unit komputer lengkap dengan layanan internet, kemudian diletakkan di balai desa yang dapat diakses para petani.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah SPI Sumut, Herri Purwanto mengatakan, informasi mengenai perkembangan teknologi pertanian saat ini sangat dibutuhkan oleh para petani di Sumut.
Menurut dia, ada sebuah kesenjangan antara penduduk di kota dan di desa dalam hal mendapatkan informasi yang berkembang.
Dikatakannya, langkah yang dilakukan SPI Sumut untuk memberikan informasi kepada para petani, di antaranya menerbitkan tabloid dan menggelar diskusi rutin.
Herri berharap, ke depannya pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan lagi nasib para petani, khususnya di sektor informasi.
Seorang pengamat media, Irwan Syah mengatakan, petani memang sudah saatnya bisa memperoleh informasi pada kesempatan pertama agar bisa mengikuti perkembangan dan menyesuaikan aktivitasnya.
Akan tetapi, persoalan yang sekarang mungkin muncul ketika fasilitas layanan itu disediakan adalah kemampuan menggunakan jaringan (internet) itu karena di kota saja masih banyak warganya yang gagap teknologi (gaptek).
Internet memang bukan barang baru lagi apalagi jaringannya bisa di akses sampai ke desa-desa, karena itu dibutuhkan pola atau sistem yang tepat memanfaatkan layananan dunia maya itu hingga bisa di akses warga desa, katanya. ant
http://www.surya.co.id/2009/08/06/serikat-petani-di-medan-minta-fasilitas-internet.html
Petani Sumsel Defisit Daya Beli
9:43:00 PM
Rabu, 5 Agustus 2009 15:05 WIB
PALEMBANG - Nilai tukar petani Sumsel bulan Juni 2009, sebesar 99,05 persen, menunjukkan bahwa secara umum petani Sumsel mengalami defisit atau daya belinya lebih rendah dibandingkan
tahun dasar 2007. Namun, bila dibanding dengan bulan sebelumnya mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,83 persen.
Kepala BPS Sumsel, Haslani Latief menjelaskan, nilai tukar petani padi dan palawija bulan Juni sebesar 107,85 persen yang menunjukkan bahwa petani padi dan palawija relatif sejahtera dibandingkan dengan tahun dasar 2007. Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya mengalami peningkatan 0,001 persen.
"NTP hortikultura di bulan Juni hanya 105,95 persen artinya tingkat kesejahteraan lebih baik. Naik 0,32 persen dari bulan seberlumnya," kata Haslani.
Sementara NTP perkebunan rakyat sebesar 82,04 persen yang menunjukkan bahwa perkebunan masih mengalami defisit yang cukup tinggi, meski mengalami kenaikkan 2,54 persen. Sedangkan nilai tukar peternak di bulan Juni 103,75 persen sedikit meningkat sebessar 0,29 persen dibandingkan bulan Mei. Peningkatan itu karena naiknya indeks harga yang diterima peternak di bulan Juni.
Arsep Pajario
http://www.sripoku.com/view/16144/Petani-Sumsel-Defisit-Daya-Beli
PALEMBANG - Nilai tukar petani Sumsel bulan Juni 2009, sebesar 99,05 persen, menunjukkan bahwa secara umum petani Sumsel mengalami defisit atau daya belinya lebih rendah dibandingkan
tahun dasar 2007. Namun, bila dibanding dengan bulan sebelumnya mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,83 persen.
Kepala BPS Sumsel, Haslani Latief menjelaskan, nilai tukar petani padi dan palawija bulan Juni sebesar 107,85 persen yang menunjukkan bahwa petani padi dan palawija relatif sejahtera dibandingkan dengan tahun dasar 2007. Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya mengalami peningkatan 0,001 persen.
"NTP hortikultura di bulan Juni hanya 105,95 persen artinya tingkat kesejahteraan lebih baik. Naik 0,32 persen dari bulan seberlumnya," kata Haslani.
Sementara NTP perkebunan rakyat sebesar 82,04 persen yang menunjukkan bahwa perkebunan masih mengalami defisit yang cukup tinggi, meski mengalami kenaikkan 2,54 persen. Sedangkan nilai tukar peternak di bulan Juni 103,75 persen sedikit meningkat sebessar 0,29 persen dibandingkan bulan Mei. Peningkatan itu karena naiknya indeks harga yang diterima peternak di bulan Juni.
Arsep Pajario
http://www.sripoku.com/view/16144/Petani-Sumsel-Defisit-Daya-Beli
Kesejahteraan Petani Masih Rendah
9:49:00 PM
Senin, 4 Mei 2009
NTP Kalteng 2009 Belum Samai 2007
PALANGKA RAYA – Tingkat kesejahteraan petani Kalimantan Tengah pada Maret 2009 masih rendah dibanding bulan sama tahun 2007. Meskipun nilai tukar petani (NTP) naik 0,04 persen dari Februari 2009 menjadi 96,79 persen pada Maret, tetapi belum mampu menyamai tahun 2007 yang mencapai 100 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (Kalteng) WS Dantes Simbolon mengatakan, NTP adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) dinyatakan dalam persentase.
NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Mulai Juni 2008 NTP secara nasional sudah menggunakan tahun dasar 2007 = 100 yang mencakup lima subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat (TPR), peternakan, dan perikanan.
Dijelaskannya, subsektor yang menjadi penyebab masih rendahnya kesejahteraan petani Kalteng adalah TPR dan peternakan. NTP TPR hanya 75,27 persen dan peternakan 95,17 persen. Tiga subsektor lainnya cukup membantu peningkatan NTP dari Februari ke Maret, yaitu tanaman pangan 103,37 persen; hortikultura 101,51 persen; dan perikanan 106,61 persen.
“NTP nasional Maret 2009 untuk tanaman pangan adalah 93,90 persen; hortikultura 102,62 persen; TPR 102,23 persen; peternakan 104,06 persen; dan perikanan 104,91 persen,” ujar Dantes Simbolon pada rilis resmi berita statistik di Aula BPS Kalteng, Jumat (1/5) siang.
Mengenai kenaikan NTP Kalteng sebesar 0,04 persen pada Maret 2009, Kepala BPS Kalteng menjelaskan itu terjadi karena IT naik sebesar 0,29 persen dari 113,69 persen menjadi 114,02 persen.
IB juga naik 0,26 persen dari selisih 117,51 persen pada Februari dan 117,81 persen pada Maret. Semua subsektor mengalami kenaikan indeks harga pada IB, yaitu tanaman pangan 0,20 persen; hortikultura 0,04 persen; TPR 0,52 persen; peternakan 0,42 persen; dan perikanan 0,27 persen.
“Indeks harga konsumsi rumah tangga pada Maret 2009 naik 0,34 persen yaitu dari 118,53 persen menjadi 118,93 persen. Ini disebabkan kenaikan beberapa subkelompok, yaitu bahan makanan 0,57 persen; makanan jadi 0,80 persen; sandang 0,01 persen; dan kesehatan 0,24 persen. Subkelompok yang turun indeks harganya adalah perumahan 0,62 persen; transportasi dan komunikasi 0,55 persen; serta pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,68 persen,” jelasnya.
Indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) pertanian bulan ini juga turun 0,09 persen yakni dari 115,08 persen menjadi 114,98 persen. Menurut Dantes, itu disebabkan penurunan beberapa subkelolompok yaitu obat-obatan dan pupuk 0,46 persen; bibit 0,11 persen; serta transportasi 0,17 persen. Subkelompok yang mengalami kenaikan indeks harga adalah upah buruh 0,56 persen serta sewa lahan, pajak, dan lainnya 0,08 persen.
“Hanya subkelompok penambahan barang modal (PBM) yang tak mengalami perubahan pada Februari dan Maret 2009, yaitu 111,81 persen,” ungkapnya. (def)
http://www.kaltengpos.com/berita/index.asp?Berita=EkoBis&id=53129
NTP Kalteng 2009 Belum Samai 2007
PALANGKA RAYA – Tingkat kesejahteraan petani Kalimantan Tengah pada Maret 2009 masih rendah dibanding bulan sama tahun 2007. Meskipun nilai tukar petani (NTP) naik 0,04 persen dari Februari 2009 menjadi 96,79 persen pada Maret, tetapi belum mampu menyamai tahun 2007 yang mencapai 100 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (Kalteng) WS Dantes Simbolon mengatakan, NTP adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) dinyatakan dalam persentase.
NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Mulai Juni 2008 NTP secara nasional sudah menggunakan tahun dasar 2007 = 100 yang mencakup lima subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat (TPR), peternakan, dan perikanan.
Dijelaskannya, subsektor yang menjadi penyebab masih rendahnya kesejahteraan petani Kalteng adalah TPR dan peternakan. NTP TPR hanya 75,27 persen dan peternakan 95,17 persen. Tiga subsektor lainnya cukup membantu peningkatan NTP dari Februari ke Maret, yaitu tanaman pangan 103,37 persen; hortikultura 101,51 persen; dan perikanan 106,61 persen.
“NTP nasional Maret 2009 untuk tanaman pangan adalah 93,90 persen; hortikultura 102,62 persen; TPR 102,23 persen; peternakan 104,06 persen; dan perikanan 104,91 persen,” ujar Dantes Simbolon pada rilis resmi berita statistik di Aula BPS Kalteng, Jumat (1/5) siang.
Mengenai kenaikan NTP Kalteng sebesar 0,04 persen pada Maret 2009, Kepala BPS Kalteng menjelaskan itu terjadi karena IT naik sebesar 0,29 persen dari 113,69 persen menjadi 114,02 persen.
IB juga naik 0,26 persen dari selisih 117,51 persen pada Februari dan 117,81 persen pada Maret. Semua subsektor mengalami kenaikan indeks harga pada IB, yaitu tanaman pangan 0,20 persen; hortikultura 0,04 persen; TPR 0,52 persen; peternakan 0,42 persen; dan perikanan 0,27 persen.
“Indeks harga konsumsi rumah tangga pada Maret 2009 naik 0,34 persen yaitu dari 118,53 persen menjadi 118,93 persen. Ini disebabkan kenaikan beberapa subkelompok, yaitu bahan makanan 0,57 persen; makanan jadi 0,80 persen; sandang 0,01 persen; dan kesehatan 0,24 persen. Subkelompok yang turun indeks harganya adalah perumahan 0,62 persen; transportasi dan komunikasi 0,55 persen; serta pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,68 persen,” jelasnya.
Indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) pertanian bulan ini juga turun 0,09 persen yakni dari 115,08 persen menjadi 114,98 persen. Menurut Dantes, itu disebabkan penurunan beberapa subkelolompok yaitu obat-obatan dan pupuk 0,46 persen; bibit 0,11 persen; serta transportasi 0,17 persen. Subkelompok yang mengalami kenaikan indeks harga adalah upah buruh 0,56 persen serta sewa lahan, pajak, dan lainnya 0,08 persen.
“Hanya subkelompok penambahan barang modal (PBM) yang tak mengalami perubahan pada Februari dan Maret 2009, yaitu 111,81 persen,” ungkapnya. (def)
http://www.kaltengpos.com/berita/index.asp?Berita=EkoBis&id=53129
