Selasa, 01/06/2010 14:05 WIB

Merry Wahyuningsih - detikHealth

Jakarta, Penyakit berat seperti diabetes, kanker, stroke atau jantung sudah banyak diketahui orang. Tapi sebenarnya masih ada penyakit lainnya yang terbilang langka. Penyakit apa saja itu?

Seperti dilansir dari DiscoveryHealth, Selasa (1/6/2010) berikut 10 penyakit
paling langka di dunia yang terbanyak berhubungan dengan saraf:

1. Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (PML)

PML adalah gangguan saraf yang ditandai dengan penghancuran myelin, yaitu selubung pelindung yang mengelilingi serabut saraf pada sistem saraf pusat dan sumsum tulang belakang.

Penyakit ini disebabkan oleh virus JC. Virus ini ditemukan pada 85 persen populasi dewasa pada umumnya, tapi virus ini tetap tidak aktif selama orang tetap sehat dan sistem kekebalan kuat. PML terjadi pada 1 dari 200.000 orang.

2. Paraneoplastic Neurologic Syndromes (PNS)

PNS adalah kondisi yang mempengaruhi sistem saraf, yaitu otak, sumsum tulang belakang, saraf juga otot. Istilah 'paraneoplastic' berarti sindrom saraf tidak disebabkan oleh tumor sendiri, tapi oleh reaksi kekebalan tubuh yang menghasilkan tumor tersebut. Pada banyak pasien, respons imun dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf yang jauh melebihi kerusakan yang dilakukan tumor.

3. Penyakit Dercum

Penyakit dercum adalah gangguan yang jarang terjadi, ditandai dengan beberapa pertumbuhan jaringan lemak (lipoma) yang menyakitkan. Pertumbuhan ini biasanya terjadi di tangan, lengan atas, kaki bagian atas, juga di bawah kulit (subkutan).

Penyakit Dercum sering menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dalam beberapa kasus, individu yang terkena mungkin juga mengalami kenaikan berat badan, depresi, kelesuan, dan kebingungan. Penyebab pasti dari penyakit Dercum yang tidak diketahui.

4. Penyakit Fahr

Penyakit Fahr merupakan gangguan saraf degeneratif yang jarang terjadi. Ini dicirikan dengan deposit kalsium abnormal (kalsifikasi) dan hilangnya sel yang terkait di daerah tertentu dari otak, seperti ganglia basal.

Penyakit Fahr dapat menyebabkan kerusakan kemampuan kognitif (demensia), hilangnya kemampuan motorik, kekakuan otot, kelumpuhan dan bahkan kebutaan.

5. Penyakit Devic

Penyakit Devic atau Neuromyelitis Optica adalah gangguan kronis jaringan saraf ditandai oleh peradangan pada saraf optik (optik neuritis) dan peradangan pada saraf tulang belakang (mielitis). Pada tahap awal, gejala penyakit Devic mungkin sama dengan multiple sclerosis.

6. Tardive Dyskinesia (TD)

TD adalah gangguan gerakan spontan saraf yang disebabkan oleh penggunaan obat reseptor dopamin untuk mengobati kondisi jiwa atau pencernaan tertentu. Jangka panjang penggunaan obat ini dapat menghasilkan kelainan biokimia di daerah otak yang dikenal sebagai striatum.

Distonia dyskinesia adalah bentuk yang lebih parah dari TD, yang mana gerakan berputar-putar lebih leher dan otot batang yang menonjol lebih lambat.

7. Landau Kleffner Syndrome (LKS)

LKS ditandai dengan hilangnya pemahaman dan ekspresi bahasa verbal (aphasia) yang bekerjasama dengan electroencephalic (EEG) yang abnormal, sehingga menyebabkan kejang.

8. Alpha-1-Antitrypsin Deficiency (A1AD)

A1AD merupakan kelainan turunan yang ditandai dengan rendahnya tingkat protein yang disebut alpha-1 antitrypsin (A1AT) yang ditemukan dalam darah.

Kekurangan A1AT memungkinkan zat-zat yang memecah protein (enzim proteolitik) untuk menyerang berbagai jaringan tubuh. Hal ini menyebabkan perubahan yang merusak paru-paru (emfisema) dan juga dapat mempengaruhi hati dan kulit.

9. Sindrom muntah siklik atau Cyclic Vomiting Syndrome (CVS)

CVS adalah gangguan langka yang ditandai dengan mual dan muntah yang berulang. Biasanya mual dan muntah berlangsung selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Gejala lain adalah pucat, lesu, sakit perut dan sakit kepala. Penyebab pasti dari sindrom muntah siklik tidak diketahui.

10. Spinal Muscular Atrophy (SMA)

SMA sekelompok kelainan bawaan yang ditandai dengan hilangnya sel saraf tertentu yang disebut neuron motor. Neuron motor mengirimkan impuls saraf dari otak atau sumsum tulang belakang (batang otak) pada otot atau jaringan kelenjar.

Hilangnya neuron motor menyebabkan kelemahan otot yang progresif dan membuang otot (atrofi) pada otot seperti bahu, pinggul dan punggung. Otot ini diperlukan untuk merangkak, berjalan, duduk dan kontrol kepala. Jenis lebih berat dari SMA dapat mempengaruhi otot-otot yang terlibat dalam makan, menelan dan bernapas.

(mer/ir)

http://health.detik.com/read/2010/06/01/140507/1367516/763/10-penyakit-paling-langka?l991101755

Senin, 31 Mei 2010 | 21:04 WIB

BENGKALIS, TRIBUN - Suhu di Provinsi Riau berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang dilakukan kalangan akademisi dalam 14 tahun terakhir meningkat 1,4 persen.
Persentase tersebut sudah mencapai posisi teratas, melebihi angka rata-rata nasional yang hanya satu persen, kata Zulfikar, seorang peneliti dari Universitas Riau (UR) kepada wartawan saat berkunjung ke Bengkalis, Riau, Minggu (30/5).
"Jika masyarakat Riau saat ini merasakan suhu panas yang luar biasa, itu cukup dimaklumi, karena ternyata suhu di wilayah Riau mengalami peningkatan yang cukup signifikan," ujar Zulfikar.
Untuk mengantisipasi suhu yang kian meningkat, Zufikar menyarankan segera diambil langkah penetralisasi dengan cara menjaga lingkungan agar tetap ramah dan padat pepohonan. "Kami berjalan mengunjungi semua pemerintahan daerah, baik kota dan kabupaten yang ada di Riau untuk mengabarkan peningkatan suhu di Riau saat ini, sekaligus memberikan kiat bagaimana mengimbanginya," ucapnya.
Sementara itu, Analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Marzuki, yang dihubungi terpisah mengatakan, suhu udara dengan cuaca panas di Provinsi Riau kerap terjadi pada siang hari di sejumlah daerah seperti Kota Pekanbaru, Bengkalis, Dumai, dan Rokan Hilir.
Dalam sepekan terakhir, kata Marzuki, suhu udara keempat wilayah tersebut rata-rata mencapai sekitar 35 hingga 35,5 derajat celsius. "Kondisi ini meningkat dibandingkan pekan dan bulan sebelumnya," ujar Marzuki menerangkan.
Dia mengatakan, posisi matahari yang masih berada di dekat garis ekuator telah menjadi salah satu penyumbang teriknya kondisi cuaca di Riau, kendati provinsi itu sedang berada pada musim hujan.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bengkalis H Tengku Ilyas, menyatakan, suhu panas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Riau telah menimbulkan kerawanan terhadap kebakaran hutan dan lahan.
"Untuk itu, kami melakukan peringatan dini terhadap sejumlah perusahaan agar menghentikan sementara perluasan lahan. Kepada masyarakat tani, kami minta tidak melakukan pembakaran lahan saat ingin bercocok tanam," ucapnya. (ant)

http://www.tribunpekanbaru.com/read/artikel/21273/suhu-di-riau-meningkat-14-persen

Selasa, 01/06/2010 16:19 WIB

Bagja Pratama - detikOto

Jakarta - Rencana pemerintah untuk melarang sepeda motor memakai BBM subsidi menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Karena, sekitar 35 juta unit motor di jalan raya masih membutuhkan BBM bersubsidi.

"Makanya, pemerintah harus lihat dulu, siapa yang menggunakan sepeda motor di Indonesia," ujar Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Shinduwinata ketika ditemui detikOto di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (1/6/2010)

Para pengguna sepeda motor di Indonesia, lanjut Gunadi, merupakan masyarakat menengah ke bawah, yang tidak punya pilihan alternatif transportasi yang murah, efisien, dan cepat seperti motor, karenanya, wajar kalau populasinya membengkak.

Berdasarkan data yang dimiliki AISI sampai akhir tahun 2009 lalu, total produksi sepeda motor mencapai 51 juta unit, dengan perkiraan yang masih beroperasi sebanyak 35 juta unit, dengan perkiraan konsumsi BBM sepeda motor sebanyak 8 juta liter per tahun.

"Dan kalau itu dilarang, jangan sampai berdampak terhadap kemampuan belanja mereka sehari-hari," tambahnya.

Memang secara jangka panjang, penghapusan subsidi sangat positif untuk perkembangan ekonomi Indonesia, tapi kalau sampai memberatkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, itu sama saja memaksakan diri, lanjut Gunadi.

"Masak, mereka sudah susah, pas mampu beli motor malah dipersulit lagi, apa harus jalan kaki?" tutup Gunadi.

( bgj / ddn )

http://oto.detik.com/read/2010/06/01/161956/1367677/648/aisi-35-juta-biker-masih-butuh-bbm-subsidi?o991102638

Selasa, 1 Juni 2010 13:33 WIB

Lebak (ANTARA News) - Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak akan mendirikan desa siaga di kawasan Baduy untuk menekan angka kematian ibu dan bayi juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setempat.

"Pembangunan desa siaga itu berlokasi di kampung Ciranji yakni perbatasan masyarakat adat Baduy dan warga luar," kata petugas bidan di kawasan Baduy, Eros Rosita (35), Selasa.

Eros mengatakan, pendirian desa siaga merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tradisional Baduy untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Selain itu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mereka juga masih buruk dan perlu ditingkatkan.

Dengan pendirian desa siaga diharapkan dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat Baduy, katanya.

Selama ini, kata dia, masyarakat Baduy sangat mendukung pembangunan desa siaga karena aparat pemerintahan desa, tetua adat dan lembaga agama tidak menolaknya.

"Saya kira pendirian desa siaga dapat direstui warga Baduy," katanya.

Menurut dia, pendirian desa siaga direncanakan dalam waktu dekat ini karena pemerintah telah menganggarkan dana untuk tujuan tersebut.

"Warga Baduy Luar dan Baduy Dalam sangat mendukung pembangunan desa siaga tersebut," katanya.

Bahkan, jelasnya, pihaknya sudah mengetahui persetujuan dari Kepala Desa Kanekes Dainah sebagai orang yang dipercaya kepala pemerintahan masyarakat Baduy.

"Saya yakin pendirian desa siaga tidak terjadi penolakan masyarakat tradisional Baduy, apalagi mereka banyak juga yang sudah berobat ke mantri, bidan, atau dokter," ujarnya.

Kepala Puskesmas Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, H Ohan Rohanda mengaku kawasan Baduy merupakan wilayah kerjanya sehingga bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dia menyatakan, pihaknya berkali-kali melaksanakan penyuluhan kesehatan dan pengobatan untuk mencegah berbagai penyakit menular, seperti campak, polio, prambusia dan lainya.

Karena itu, kata dia, dengan adanya desa siaga tentu tentu tahun 2010 ini ditargetkan cakupan imunisasi mencapai 100 persen.

"Kami optimistis cakupan ini bisa tercapai jika sudah berdiri pembangunan desa siaga," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Dainah mengaku selama ini tidak ada masalah rencana pembangunan desa siaga di kawasan Baduy.

Sejauh ini, lanjut dia, setiap bulan ibu hamil dan anaknya pergi ke posyandu untuk periksa kesehatan.

Karena itu, pihaknya sangat mendukung pembangunan desa siaga di kawasan Baduy.

"Saya berharap pembangunan desa siaga bisa direalisasikan tahun ini untuk melayani kesehatan warga Baduy," katanya.
(ANT/P003)

http://www.antaranews.com/berita/1275374023/dinkes-akan-dirikan-desa-siaga-di-baduy

Selasa, 1 Juni 2010 | 12:59 WITA

PANTAUAN di beberapa penjual eceran disepanjang Jalan A Yani, harga eceran mulai kembali normal setelah sempat menembus angka Rp 7500 perliter. Saat ini harga bensin eceran mulai kembali ke harga semula yakni Rp 5000 - 5500 perliter.

Ditempat terpisah,Arif, pengawas SPBU Jalan S Parman mengakui bahwa pasokan BBM dari Pertamina sudah mulai lancar sejak Senin (31/5) kemarin. "Kami sudah mendapat pasokan tiga tangki yang masing-masingnya berisi 10.000 liter premium," katanya.

Hanya saja antrian panjang masih terjadi terutama sepeda motor. Sementara untuk mobil sudah normal.


"Kemungkinan ada yang melangsir dengan sepeda motor, tapi dengan kondisi BBM lancar seperti ini, tindakan melangsir adalah pekerjaan sia-sia karena konsumen lebih memilih mengisi BBM di SPBU ketimbang di eceran," katanya.

(aspian)

http://www.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/46192/harga-bbm-eceran-mulai-turun

[ Selasa, 01 Juni 2010 ]

Untuk Golongan Rumah Tangga Kecil

JAKARTA - Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada 1 Juli nanti terus difinalkan. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan dua opsi kenaikan tarif setrum itu. Opsi pertama, TDL untuk daya 450-900 volt ampere (VA) dinaikkan dengan besaran di bawah 10 persen. Opsi kedua, TDL untuk golongan rumah tangga kecil tersebut tidak dinaikkan sama sekali.

''Sekarang sudah mengerucut tinggal dua opsi,'' ujar Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) J. Purwono kemarin (31/5). Menurut dia, jika TDL pelanggan golongan 450-900 VA tidak dinaikkan, berarti ada konsekuensi kepada pelanggan industri.

Perhitungan ESDM, TDL untuk pelanggan industri harus naik 10-12 persen. ''Industri bisa naik sekitar 10-12 persen. Itu adalah kompensasi tidak dinaikkannya TDL pelanggan 450-900 VA,'' ungkapnya.

Apa pun opsi yang diputuskan dan diajukan pemerintah, semuanya harus mendapat persetujuan DPR. Saat ini, opsi-opsi tersebut belum final dan masih perlu pembahasan. "Semuanya bisa berubah, bergantung pada dinamika pembahasan antara pemerintah dan DPR," kata dia.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir meminta agar kenaikan TDL dipandang secara lebih luas. ''Masyarakat kecil jelas harus menjadi prioritas subsidi pemerintah. Untuk industri, harus dilihat masing-masing industrinya. Jangan sampai justru menekan daya saing mereka,'' ungkapnya.

Dia khawatir industri akan membebankan kenaikan TDL terhadap harga barang. Padahal, sebenarnya permasalahan industri masih banyak. Belum tentu tarif listrik mengakibatkan biaya tinggi (high cost). ''Bisa jadi, seharusnya ada faktor lain yang bisa dihilangkan sehingga industri lebih efisien,'' tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Manajemen Bisnis dan Risiko PLN Murtaqi Syamsuddin menyampaikan hasil survei yang dilakukan enam perguruan tinggi. Yaitu, UI, ITB, UGM, ITS, Undip, dan Unud yang menunjukkan kenaikan TDL tidak akan menurunkan daya saing industri di tanah air. ''Hanya industri semen dan tekstil yang daya saingnya diperkirakan menurun akibat kenaikan TDL,'' lanjutnya.

Konsorsium enam perguruan tinggi itu juga menyurvei kemampuan bayar pelanggan 450-900 VA. Hasil survei menyebutkan, rata-rata pelanggan 450 VA berpenghasilan Rp 741.569 per bulan dengan pengeluaran Rp 699.517 per bulan. Mereka rata-rata mengonsumsi listrik 90 kwh per bulan. Konsumen pada golongan itu memiliki kemampuan membayar Rp 562 per kwh, sedangkan yang dibayarkan saat ini Rp 414 per kwh.

Pelanggan 900 VA berpenghasilan Rp 1.440.828 per bulan dengan pengeluaran Rp 1.357.859 per bulan. Mereka rata-rata mengonsumsi listrik 148 kwh per bulan. Kosumen golongan itu memiliki kemampuan membayar Rp 600 per kwh dan yang dibayar saat ini Rp 603 per kwh. (wir/c6/oki)

http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=137176

Senin, 31 Mei 2010 | 11:36 WIB

POS KUPANG.Com -- Jumlah perokok Indonesia sekitar 60 juta dan jumlah perokok perempuan di perkirakan 2,1 juta. Sejauh ini memang lebih banyak pria, tapi tiap tahun jumlah perokok wanita terus meningkat.

Prevalensi jumlah perokok perempuan pada tahun 2001 adalah 1,3 persen dan naik menjadi 4,5 persen pada tahun 2004, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004 dalam Fakta Tembakau Indonesia. Tahun ini diperkirakan 5 persen perempuan di Indonesia yang merokok.

Makin tingginya jumlah wanita perokok tentu memrihatinkan. Menurut Menteri Kesehatan, Endah Rahayu, hal itu disebabkan antara lain oleh kampanye pencitraan dari industri tembakau. Karena itu tema peringatan Hari Anti Tembakau Sedunia tahun ini mengambil tema Perempuan dan Masalah Merokok.

Selain menjadi perokok aktif, ternyata jauh lebih banyak wanita yang menjadi perokok pasif. Diperkirakan 65,6 juta wanita dan 43 juta anak-anak di Indonesia terpapar asap rokok. Hal ini terjadi karena 91 persen perokok merokok di rumah, tidak jauh dari istri dan anak-anak. Padahal, bahaya perokok pasif sama dengan perokok aktif.

Seorang wanita akan menjadi calon ibu. Bayi yang lahir dari ibu perokok beresiko mengalami cacat janin, berat badan lahir rendah, bahkan gangguan jiwa. Rokok mengandung ribuan racun yang dapat mengancam keselamatan janin, karena itu ibu yang merokok saat hamil sama dengan meracuni janin dengan sengaja.

Merokok juga menjadi pemicu berbagai penyakit, seperti kanker paru, kanker mulut rahim, serangan jantung, atau asma. Penelitian menunjukkan, wanita perokok yang menggunakan pil KB beresiko terkena serangan jantung, stroke, dan penyumbatan pembuluh darah 10 kali lebih besar dari yang bukan perokok.

Kebiasaan merokok kerap disepelekan, padahal bahaya yang ditimbulkan oleh rokok sangat nyata. Oleh karena itu, kini saatnya untuk keluar dari jeratan asap, baik sebagai perokok aktif juga pasif. (kompas.com)

http://www.pos-kupang.com/read/artikel/48531/seputarwanita/Perempuan%20dan%20Bahaya%20Rokok

* Selasa, 1 Juni 2010 | 15:22 WIB

JAKARTA - SURYA- Direktorat Perhubungan Kereta Api Kementerian Perhubungan mengusulkan kenaikan tarif pada kereta api kelas ekonomi. Kenaikan yang diusulkan antara 16 persen hingga 62 persen.

Dirjen Perhubungan KA Tundjung Inderawan mengatakan, usulan kenaikan tarif ekonomi tersebut mencakup lima jenis angkutan ekonomi KA yaitu KA jarak jauh 16 persen (Rp 4.000-Rp 8.500), jarak sedang 17 persen (1.000-5.500), jarak dekat 45 persen (Rp 500-Rp 2.000), Kereta Rel Diesel (KRD) 34 persen (Rp 500-Rp 1.500) dan kereta rel listrik (KRL) 62 persen (Rp 500-Rp 2.000).

“Mohon tidak mempermasalahkan persentase kenaikannya, karena secara nominal meskipun ada yang diusulkan naik 62 persen, tetapi secara nominal angkanya tidak besar,” kata Tundjung di Jakarta, Selasa (1/6/2010).

Menurutnya usulan tersebut sudah disampaikan ke Sekretaris Jenderal Kemenhub. Tarif baru nantinya yang memutuskan Menteri Perhubungan.

Tundjung menyatakan seluruh keputusan kenaikan tarif ada di tangan Menhub Freddy Numberi. “Diharapkan tarif baru KA kelas ekonomi akan diberlakukan pada tahun ini,” ujarnya.

Dijelaskannya, usulan kenaikan tarif tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan survei kemampuan membayar masyarakat beberapa bulan lalu dan hasilnya masyarakat mau membayarnya.

“Karenanya tarif divealuasi dan hasilnya seperti yang diusulkan,” tandas Tundjung.

Usulan ini juga terkait dengan tarif KA ekonomi yang belum ada penyesuaian sejak 2004 lalu. Pada 2009 lalu tarif juga turun seiring menurunnya harga BBM.

Bila tarif baru telah ada jelasnya, maka pemerintah tidak akan menaikkan dana public services obligation (PSO). PSO untuk PT KA tahun ini sebesar Rp 535 miliar.

“Kompensasi bagi penumpang adalah tahun depan KA ekonomi harus memakai AC,” tandasnya.

Dana kenaikan tarif tersebut nantinya akan dipergunakan PT KA untuk menutupi biaya operasional karena PSO tidak naik.

Awal tahun lalu PT KA mengusulkan kenaikan tarif sebesar 50 persen. Waktu itu diharapkan kenaikan berjenjang selama empat kali.
EWA/kcm/bnj/Persda

http://www.surya.co.id/2010/06/01/tarif-ka-ekonomi-naik-hingga-62-persen.html

Selasa, 1 Juni 2010 12:22 WIB

Pekanbaru (ANTARA News) - Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Zulfahmi, meminta pemerintah menempatkan masyarakat pada posisi penting sebagai aktor utama penerapan konsep REDD+ untuk pelestarian dan pencegahan degradasi kualitas lingkungan hutan.

"Konsep REDD bisa menjadi pisau bermata dua. Memberikan keuntungan dana kompensasi tapi juga bisa menempatkan masyarakat dalam posisi yang lebih sulit dari sebelumnya," kata Zulfahmi kepada ANTARA di Pekanbaru, Selasa.

Ia mengatakan hal tersebut menanggapi kerjasama pemerintah Indonesia-Norwegia untuk penyelamatan hutan yang disepakati di Oslo, Norwegia, beberapa waktu lalu.

Pemerintah Norwegia bersedia memberikan dana sekitar satu miliar dolar AS untuk pelestarian hutan Indonesia. Dengan itu, pemerintah Indonesia bersedia memberlakukan jeda tebang (moratorium) hutan selama dua tahun mulai 2011.

Menurut Zulfahmi, pemerintah Indonesia perlu secara transparan dalam menyusun skema pelaksanaan moratorium hutan agar tidak merugikan masyarakat sekitar hutan. Dalam pelaksanaan konsep tersebut tentu ada konsekuensi pengamanan dan penggunaan terhadap hasil hutan yang lebih ketat.

Karena itu, sosialisasi dan penguatan kelembagaan masyarakat sekitar hutan perlu diperhatikan pemerintah dalam penyusunan konsep kerjasama pelestarian hutan Indonesia-Norwegia.

"Keuntungan dari moratorium hutan harus lebih banyak didapatkan masyarakat, karena itu dan pemerintah harus menempatkan masyarakat di posisi yang jelas yakni sebagai aktor utama," katanya.

Hal tersebut, lanjutnya, bisa dimulai pemerintah dengan mulai membenahi manajemen pengelolaan hutan yang mengakomodir hak hutan ulayat.

Sebabnya, ia meyakini masyarakat adat telah lama memiliki kearifan lokal untuk pengelolaan hutan yang sayangnya belum diakomodir oleh pemerintah.

(T.F012/Z003/S026)

http://www.antaranews.com/berita/1275369737/greenpeace-konsep-redd+-bagai-pisau-bermata-dua

Selasa, 01/06/2010 16:49 WIB

Syubhan Akib - detikOto

Jakarta - Wacana larangan menggunakan BBM bersubsidi untuk motor yang direncanakan pemerintah langsung mendapat kecaman keras dari kalangan masyarakat.

Namun di luar kontroversi yang beredar itu, sebenarnya apa saja sih yang membedakan Premium dan Pertamax selain harganya.

Dan untuk mengetahui perbedaannya lebih lanjut, maka detikOto pun meminta wejangan pada Senior General Manager Technical Service Division PT Astra Honda Motor (AHM) A. S. Tedjosiswojo, terkait hal tersebut.

Berikut petikan wawancara singkatnya.

Apa yang membedakan Premium dan Pertamax?

Jawaban A. S. Tedjosiswojo: Yang umum adalah Research Octane Number atau disingkat RON, di mana Jenis Premium dengan RON 88 dan Pertamax dengan RON 92, selanjutnya komposisi campuran antara keduanya mungkin dapat secara detail dijelaskan oleh Instansi Pemerintah terkait.

Research Octane Number atau disingkat RON adalah sebuah nilai yang digunakan untuk mengukur ketahanan mesin motor bakar bensin terhadap Knocking atau sering disebut efek mesin ngelitik.

Sebenarnya perbedaan pemakaian bahan bakar Premium dan Pertamax punya pengaruh apa saja di sisi mesin dan performa?

Untuk mesin sepeda motor dengan kebutuhan spesifikasi bahan bakar jenis Pertamax apabila menggunakan jenis Premium maka akan berpengaruh
pada menurunnya performa dan umur pakai mesin.

Sementara mesin sepeda motor dengan kebutuhan spesifikasi bahan bakar jenis Premium apabila menggunakan jenis Pertamax maka cenderung tidak berpengaruh signifikan pada performa.

Bagaimana dengan efeknya terhadap lingkungan, apa Pertamax lebih hijau?

Pemakaian bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh mesin sehingga menurunnya performa mesin akan berpengaruh terhadap emisi gas buang dihasilkan. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap lingkungan.

Plus-minus penggunaan baik Premium dan Pertamax apa saja ya Pak?

Penggunaan jenis bahan bakar apa pun harus disesuaikan dengan kebutuhan mesin agar didapat hasil yang optimal, efektif dan efesien. Yang lebih penting adalah bagaimana membuat kontruksi mesin yang hemat dalam pemakaian BBM, dengan menerapkan teknologi yang dapat meningkatkan efesiensi energi sekaligus efesiensi pemakaian BBM.

Kapasitas mesin yang besar tidak selalu menghasilkan output tenaga yang besar dan sesuai dengan kebutuhan tapi cenderung lebih boros dalam konsumsi BBM.

Dengan menerapkan teknologi yang dapat meningkatkan efesiensi energi misalnya Teknologi Low Friction Engine milik Honda, akan dapat meminimalisasi kehilangan tenaga akibat gesekan sehingga dengan kapasitas mesin yang sesuai akan dihasilkan tenaga yang lebih baik dan konsumsi BBM yang lebih hemat. Dan konsumsi BBM yang efisien menjadi salah satu bagian utama dalam pengembangan produk Honda.

( syu / ddn )

http://oto.detik.com/read/2010/06/01/164943/1367707/648/pengaruh-premium-dan-pertamax-bagi-perfoma-mesin-motor?o991102638

Mon, May 31st 2010, 08:34

(Refleksi Hari Tanpa Tembakau)

Muhammad Syukri - Opini

WORLD No Tobacco Day atau hari tanpa tembakau se dunia yang diperingati setiap tanggal 31 Mei merupakan momentum untuk mengimbau para perokok agar menghentikan urusan “menghisap asap.” Paling tidak, penghentian merokok itu sehari saja, tepatnya pada hari tanpa tembakau se dunia.

Imbauan tersebut ditujukan kepada para pemakai rokok (sigaret) di seluruh dunia, karena diyakini bahwa dampak yang ditimbulkan para perokok sangat berbahaya, selain merusak kesehatan diri sendiri, juga membahayakan kesehatan orang yang ada di sekitarnya.

Dari manakah asal muasal tembakau? Menurut Abdullah dan Soedarmanto (1989), Christopher Columbus menemukan tembakau pada tahun 1492 sewaktu kapalnya mendarat di Pulau Guanakani (San Salvador). Columbus melihat orang Indian mengisap tembakau kering yang digulung dengan daun jagung (mais) dan mereka menyebut tobacco. Lalu apa manfaat tembakau di era itu? Masyarakat di Benua Eropa, menjadikan tembakau sebagai tanaman hias, seperti di Portugal, Perancis, dan Florence (Italia). Malah pada tahun 1558-1568, Jean Nicot de Villemain (Perancis) menanam tembakau sebagai tanaman obat yang dipersembahkan kepada Raja Frans II untuk mengobati pusing kepala, sehingga tanaman ini dijuluki nicotina atau nikotin.

Menurut Nasution dalam Medika Jurnal Kedokteran Indonesia edisi No.7/Vol.XXXV-2009 menyebutkan, nikotin adalah suatu zat kimia utama dalam tembakau/rokok yang mempunyai efek farmakologis sangat unik. Ia memberikan rasa nikmat, asyik, sampai dengan efori yang dapat membuat orang kecanduan.

Akibat efek farmakologis yang memberikan rasa nikmat, asyik, sampai membuat orang kecanduan, sehingga di kalangan para perokok timbul anekdot: “Hidup tanpa rokok ibarat malam tak berbintang.” Melalui anekdot ini, sesungguhnya para pecandu rokok ingin mengungkapkan bahwa tanpa sedotan asap rokok menyebabkan dunianya menjadi gelap, hilang variasi hidup, bingung, dan kehilangan “teman setia.” Sebaliknya, dengan mengisap sebatang rokok, timbul rasa asyik dan nikmat sehingga akan meningkatkan konsentrasi, mampu mengendalikan diri, fokus dan muncul sejumlah ide/inspirasi. Efek ini juga dialami oleh masyarakat yang terbiasa mengkonsumsi bakong asoe (tembakau sugi atau tembakau kunyah).

Tidak terlalu heran saat Serambi Indonesia (12/5/2010) mem-blow up tentang omset penjualan rokok PT. HM Sampoerna di Aceh mencapai tiga kali lipat dari omset yang diraih perusahaan tersebut di Yogyakarta. Sebab, survai prilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan WHO dan Dinas Kesehatan dua tahun lalu menunjukkan bahwa Aceh merupakan daerah pengguna rokok tertinggi di Indonesia. Rata-rata setiap harinya, perokok di Aceh mampu menghabiskan 19,5 batang.

Berdasarkan prestasi penjualan ini, pantas kita berikan ucapan selamat ditambah acungan dua jempol untuk PT.HM Sampoerna yang telah berhasil merebut “lidah” sekitar 212.454 pecandu rokok di Aceh, sekaligus menjadikan daerah Serambi Mekkah ini lahan potensial untuk bisnisnya. Ucapan selamat berikutnya, juga harus diberikan untuk para perokok di Aceh yang telah dengan sukarela menambah “pundi-pundi” perusahaan rokok dan distributor PT. HM Sampoerna sekitar Rp. 8,2 milyar (29 juta batang x Rp.285) per minggu, sekaligus menyetor untuk negara melalui cukai tembakau sekitar Rp. 8,7 milyar (29 juta batangxRp.300) per minggu.

Dalam berita Serambi Indonesia (12/5/2010), John Gledhill, manajemen PT.HM Sampoerna menyebut “distribusi rokok di Aceh mencakup merek Dji Sam Soe, A Mild, Marlboro, Avolution, dan Panamas kuning.” Lalu, bagaimana logikanya para perokok di Aceh berhasil “menyumbang” Rp. 8,2 milyar per minggu untuk perusahaan rokok PT.HM Sampoerna, dan Rp. 8,7 milyar per minggu untuk negara? Kita ambil contoh rokok A Mild 16, pada bandrol tertulis harganya Rp. 10.500 per bungkus (sudah termasuk cukai tembakau sebesar Rp. 300 per batang) meskipun harga dari distributor hanya Rp. 9.360 per bungkus. Dengan demikian, harga bersih per batang kira-kira Rp.9.360:16 batang=Rp. 585 per batang, setelah dipotong cukai Rp.300 per batang, tersisa untuk perusahaan Rp.285 per batang.

Tanpa disadari, sesungguhnya melalui produk PT. HM Sampoerna, rakyat Aceh sudah menyumbang kepada negara sebesar Rp. 8,7 milyar setiap minggu (sebulan Rp. 34,8 milyar, dan setahun Rp. 417,6 milyar). Angka ini akan menjadi lebih besar jika diakumulasikan dengan cukai dari produk rokok yang lain. Sebuah penerimaan negara yang luar biasa! Ironisnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 66/PMK.07/2010 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Provinsi Aceh hanya menerima dana bagi hasil tersebut sebesar Rp. 2,78 milyar, hanya 0,67% dari cukai tembakau yang masuk dari Aceh, sangat kecil!

Berapa banyak perokok aktif dan perokok pasif di Aceh? Hasil survai WHO dan Dinas Kesehatan menyatakan bahwa, para perokok di Aceh mampu menghabiskan rokok sebanyak 19,5 batang setiap hari. Data dari PT HM Sampoerna menyebutkan bahwa penjualan mereka di Aceh mencapai 29 juta batang, berarti sehari para perokok di Aceh menghabiskan produk PT. HM Sampoerna mencapai 4.142.857 batang. Sementara, rata-rata perokok di Aceh menghabiskan 19,5 batang perhari, maka jumlah perokok aktif untuk produk PT. HM Sampurna (4.142.857 dibagi 19,5) mencapai 212.454 orang. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa perokok pasif di Aceh (4,6 juta penduduk Aceh dikurangi jumlah perokok aktif 212.454 orang) sekitar 4,38 juta orang.

Menurut Christopher Murray dari Harvard School of Public Health dan Alan Lopez dari WHO, bahwa di Amerika Serikat, mereka yang meninggal karena penyakit yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok mencapai 400.000 orang setiap tahunnya. Ironisnya, mereka yang tidak mempunyai kebiasaan mengisap tembakau itu (perokok pasif) mempunyai resiko yang sama dengan si perokok aktif (Kompas, 21/6/1997).

Apa yang dikatakan Murray dan Lopez adalah fakta dan realitas. Lantas apa yang sudah dilakukan produsen rokok untuk konsumen pasifnya? Sampai saat ini belum ada. Mereka masih terfokus untuk menyeponsori kegiatan musik dan olah raga, belum masuk ke wilayah penanganan efek samping asap rokok.

Nah, momentum World No Tobacco Day atau hari tanpa tembakau se dunia merupakan kesempatan bagi perokok pasif untuk menggugat haknya yang selama ini telah “dizalimi” racun asap tembakau orang lain. Hak untuk memeroleh pengobatan apabila mereka terkena penyakit akibat asap rokok, seperti kanker paru-paru, dan berbagai jenis penyakit ikutan lainnya.

Melarang para perokok menghentikan aktivitasnya, sangatlah sulit karena mereka telanjur sangat tergantung kepada zat adiktif, nikotin. Makanya, menyelamatkan para perokok pasif menjadi suatu langkah prioritas. Mudah-mudahan tulisan ini dapat membuka mata para perokok pasif, dan jajaran Pemerintah Aceh, serta para pemerhati masalah kesehatan untuk melihat bahwa perokok pasif harus diselamatkan!

* Drs. Muhammad Syukri, M.Pd adalah Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemkab Aceh Tengah.

http://www.serambinews.com/news/view/31751/gugatan-perokok-pasif

Selasa, 1 Juni 2010 | 17:00 WIB

*Ada Aktivis LSM yang Kehidupannya Glamour

KUPANG, POS KUPANG. com -- Seiring dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pejabat publik dan pengelola dana- dana publik harus terbuka dan akuntabel. Demikian juga dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkaitan dengan publik.

Demikian Alamsyah Saragih dari Komisi Informasi Nasional ketika menjadi nara sumber pada lokakarya dan pelatihan peluang dan tantangan penerapan UU No. 14 Tahun 2008 sebagai kontribusi terhadap tata pemerintahan yang baik yang diselenggarakan GTZ di Hotel Kristal-Kupang, Senin (31/5/2010). Menurut Saragih, undang-undang ini memberikan mandat menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan. UU ini mengamanatkan masyarakat yang membutuhkan informasi punya hak mendapat salinan informasi dan melekat hak menyebarluaskan informasi itu. Masyarakat juga diberi ruang yang luas untuk menghadiri pertemuan publik. Untuk itu, kata Saragih, lembaga publik seperti eksekutif, legislatif , yudikatif, BUMN, BUMD, parpol dan lembaga swasta yang mendapat kontrak kerja dari pemerintah serta pengelola dana bantuan luar harus siap. Namun UU KIP bukan UU liberal, dimana pemerintah harus membuka semua kran informasi. Apa yang harus dibuka dan ada yang ditutupi telah diatur dalam undang-undang itu. Lembaga layanan publik, katanya, juga harus mengutamakan kecepatan dan ketepatan informasi, terutama informasi yang jika terlambat diberikan merugikan masyarakat.

Gubernur NTT melalui Asisten III Setda NTT, Ans Takalapeta menegaskan, UU KIP lahir dari rahim reformasi. Untuk itu perlu disosialisasikan agar dipahami masyarakat. Lembaga pemerintah di NTT harus siap melaksanakan UU itu. Demikian juga tugas menyosialisasikan.

Sementara anggota Komisi IV DPR RI, Honing Sani mengatakan, tarik ulurnya UU ini karena terbentur dengan UU Perbankan. Pihak perbankan mengkhawatirkan jika UU ini diberlakukan, tidak ada lagi rahasia perbankan. Berikut rahasia kemiliteran tapi dibatasi sehingga tidak menimbulkan polemik panjang.

Diberlakukan UU KIP, kata Sani, membuat banyak pimpinan SKPD takut menjadi pimpinan proyek, takut mengelola dana proyek karena ada keterbukaan. UU ini mengamanatkan APBN dan APBD wajib diketahui masyarakat, karena sudah merupakan informasi publik.

Pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah diamanatkan membentuk komisi informasi. Anggarannya, kata Sani, diambil dari APBN untuk komisi nasional dan APBD untuk komisi daerah. Untuk kabupaten.kota, katanya, tergantung kebutuhan.

Sani mengatakan, banyak aktivis LSM yang kehidupannya glamour. Setiap hari kritik tentang korupsi, padahal LSM itu juga bermasalah dalam pengelolaan dana publik bantuan luar. Karena itu, kata Sani, UU KIP memberi ruang agar pengelolaan dana bantuan donatur luar juga harus dibuka.

Bukan hanya LSM pengelola dana publik bantuan luar, tapi parpol juga harus diawasi secara serius sehingga tidak menyimpang.

Sebelumnya, Perwakilan GTZ NTT, Mario Vieira mengharapkan, UU KIP diamankan oleh setiap pengelola informasi publik. Dia mendorong agar Pemerintah Propinsi NTT segera membentuk komisi informasi publik dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik. Ini, kata Mario, butuh kerja keras semua komponen. GTZ memandang penting sehingga menyelenggarakan lokakarya soal KIP.

Lokakarya ini menghadirkan nara sumber, seperti Ir. Drs. Abdul Rahman Ma'mun dari Komisioner Pelayanan Pusat Informasi, Robert Candra dari Setda Kabupaten Lebak, Prof. Dr. Alo Liliweri (Pakar Komunikasi Undana), Dion DB Putra (Pemimpin Redaksi Harian Pos Kupang), Mutiara Dara Mauboi (Ketua KPID NTT) dengan moderator pada sesi pertama Dr. Hironimus Fernandez dan sesi kedua Raymundus Lema, diikuti berbagai elemen masyarakat. (gem)

http://www.pos-kupang.com/read/artikel/48582/penggunaan-dana-publik-harus-akuntabel

Tue, Jun 1st 2010, 09:42

M Andalas - Opini

KEMBALI dokter menjadi fokus berita, bila selama ini kehebohan masyarakat karena ketiadaan dokter di puskesmas atau jadwal antrean operasi yang panjang di rumah sakit, heboh kali ini adalah cerita sang dokter yang bertanya kenapa dipuskesmaskan? Sehingga timbul bermacam opini dasar terhadap program baru dalam hal penempatan dokter ahli ala Aceh Barat ini.

Memang dalam hal ide menarik tak dipungkiri Aceh selalu menjadi unggul (leader) sebagai penggagas ide pertama, sebut saja ide Bappeda sebagai cikal bakalnya Bappenas asal muasalnya dikemas dari Aceh, begitu juga daerah syariat Islam juga Aceh yang pertama.

Ide kesehatan prorakyat ala Aceh Barat ini memang patut mendapat acungan jempol dari pihak pengamat kesehatan publik, karena dengan cara ini akan memperpendek akses masyarakat mendapat pelayanan dokter spesialis, sehingga pascaberobat ke puskemas masyarakat pengantar si sakit dengan sendirinya dapat kembali bekerja untuk kegiatann kesehariannya.

Penulis sempat terenyuh saat mendengar rencana Bupati Aceh Barat, Ramli MS menempatkan dokter ahli di puskesmas, dalam pemikiran penulis inilah pimpinan daerah yang benar-benar telah merespon keinginan menteri kesehatan yakni, ingin memfungsikan peran puskesmas sebagai ujung tombak kegiatan/upaya untuk mencapai kesehatan bagi semua masyarakat Indonesia. Akankah upaya atas kebijakan ini termasuk upaya preventif dan edukatif bagi masyarakat desa, bila benar maka menurut penulis sangat patut didukung. Akan tetapi bila kebijakan ini hanya dalam upaya menyembuhkan (kuratif) saja maka tunggu dulu, karena masih banyak problema dalam penempatan dokter ahli misal masih terbatasnya dokter ahli yang mau ke daerah konon lagi daerah yang menurut para dokter tidak ‘basah’.

Perlu diketahui bahwa saat ini tidak ada lagi kewajiban bagi seorang dokter untuk kerja wajib sarjana di puskesmas, keadaan ini imbas dari kebijakan tuntutan hak azasi para dokter untuk mendapat hak sama dengan sarjana lainnya di Indonesia, sehingga keputusan presiden tentang wajib kerja di puskesmas dibatalkan. Wajar saja para dokter muda sekarang hanya mencari tempat yang aksesnya mudah ditempuh, tempat ‘basah’ dan daerah yang mempunyai fasilitas lengkap. Maka imbas dari kebijakan ini bisa kita lihat sekarang, banyak puskesmas di daerah yang sulit ditempuh atau terisolir tidak ada dokternya, paling ada hanya dipimpin seorang perawat atau bidan.

Menurut penulis, boleh saja bila ada pemimpin daerah bersikap bijak dengan menempatkan dokter spesialis yang selama ini menjadi impian masyarakat desa di puskesmas. Selain itu bisa saja kebijakan tersebut menunjukkan komitnya Sang Bupati pada janji-janjinya saat kampanye pilkada dalam hal kebijakan bidang kesehatan.

Hal kebijakan kesehatan pro rakyat desa sekarang ini telah menjadi salah satu unggulan mencari simpati rakyat dan telah banyak digunakan para calon pemimpin saat pilkada.

Menjadi pertanyaan penulis sekarang, apakah kebijakan bijak Sang Bupati Ramli di Aceh Barat itu tepat diterapkan saat ini di daerah tersebut? Di sini letak permasalahan kontra produktif keputusan bijak tersebut, yang jelas dapat kita lihat sekarang ini adanya berbagai keluhan masyarakat berobat ke RS yang tak terlayani dengan baik oleh dokter spesialis, karena sebagian dokter telah di pindah tugaskan di puskesmas.

Mereka yang membutuhkan sentuhan pelayanan spesialis di rumah sakit umumnya datang dari puskesmas sekitar rumah sakit, dengan menggunakan fasilitas rujukan bertingkat, karena belum optimal pengobatan oleh dokter umum di puskesmas. Maka sudah tentu mereka kecewa bila di rumah sakit ternyata dilayani oleh dokter umum akibat dokter ahli tidak ada.

Selama ini kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini kementrian kesehatan, puskesmas dilayani oleh seorang dokter umum, malah ada beberapa puskesmas tertentu misal untuk puskesmas rawat inap ada tindakan tertentu ada kompetensi khusus tambahan untuk bidang kebidanan diberikan pada dokter umum, misal ekstraksi vakum.

Untuk daerah luar pulau Jawa mungkin belum saatnya ada penempatan dokter ahli di puskesmas, karena untuk kebutuhan standar sebuah rumah sakit tipe C/D minimal ada empat dokter spesialis yang sangat dibutuhkan, yakni spesialis kebidanan, bedah, anak, penyakit dalam dan ditambah seorang dokter ahli bius. Kalau pun ada dokter ahli lebih dari seorang masih perlu pertimbangan apakah mampu seorang dokter yang tinggal melayani pasien rawat inap dan rawat jalan.

Mempuskesmaskan dokter spesialis secara temporer bisa berakibat pada kurangnya peran pelayanan dokter umum di suatu puskesmas sehingga berakibat peran dokter puskesmas yang seutuhnya akan terganggu. Mungkin solusi yang bisa diambil adalah membuat program kunjungan ke beberapa puskesmas sekitar rumah sakit secara terjadwal, tanpa perlu menginap di puskesmas sehingga mereka dapat tetap bertugas di rumah sakit induknya, seperti yang selama ini dilakukan antara RS/FK Unsyiah untuk kunjungan dokter spesialis ke Jantho, Calang dan Abdya.

Perlu untuk dipahami penempatan tenaga ahli untuk puskesmas tanpa ditempati sarana yang cukup sesuai keahlian mereka menjadi sia-sia. Kita perlu berhati-hati supaya keputusan bijak ini tidak dijadikan kampanye buruk para dokter ahli untuk datang ke suatu daerah tertentu.

Walau dapat dipahami dalam era otonomi ini bupati atau walikota adalah penguasa tunggal daerah dan berhak melakukan berbagai kebijakan demi kesejahteraan rakyatnya, akan tetapi perlu juga dipikirkan para pengambil kebijakan kenyamanan bagi aparat pelaksana kebijakan tersebut, jangan-jangan malah menjadi bumerang, sehingga masyarakat yang rugi.

Komunikasi aktif dari lembaga profesi misalkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lembaga sosial masyarakat kesehatan lainya, dengan unsur legislatif, dan eksekutif sangat dibutuhkan demi optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga bisa merancang kegiatan yang terintegrasi dan terukur baik.

* Penulis adalah Staf pengajar FK Unsyiah.

http://www.serambinews.com/news/view/31830/heboh-dokter-dipuskesmaskan

Tue, Jun 1st 2010, 09:42

M Andalas - Opini

KEMBALI dokter menjadi fokus berita, bila selama ini kehebohan masyarakat karena ketiadaan dokter di puskesmas atau jadwal antrean operasi yang panjang di rumah sakit, heboh kali ini adalah cerita sang dokter yang bertanya kenapa dipuskesmaskan? Sehingga timbul bermacam opini dasar terhadap program baru dalam hal penempatan dokter ahli ala Aceh Barat ini.

Memang dalam hal ide menarik tak dipungkiri Aceh selalu menjadi unggul (leader) sebagai penggagas ide pertama, sebut saja ide Bappeda sebagai cikal bakalnya Bappenas asal muasalnya dikemas dari Aceh, begitu juga daerah syariat Islam juga Aceh yang pertama.

Ide kesehatan prorakyat ala Aceh Barat ini memang patut mendapat acungan jempol dari pihak pengamat kesehatan publik, karena dengan cara ini akan memperpendek akses masyarakat mendapat pelayanan dokter spesialis, sehingga pascaberobat ke puskemas masyarakat pengantar si sakit dengan sendirinya dapat kembali bekerja untuk kegiatann kesehariannya.

Penulis sempat terenyuh saat mendengar rencana Bupati Aceh Barat, Ramli MS menempatkan dokter ahli di puskesmas, dalam pemikiran penulis inilah pimpinan daerah yang benar-benar telah merespon keinginan menteri kesehatan yakni, ingin memfungsikan peran puskesmas sebagai ujung tombak kegiatan/upaya untuk mencapai kesehatan bagi semua masyarakat Indonesia. Akankah upaya atas kebijakan ini termasuk upaya preventif dan edukatif bagi masyarakat desa, bila benar maka menurut penulis sangat patut didukung. Akan tetapi bila kebijakan ini hanya dalam upaya menyembuhkan (kuratif) saja maka tunggu dulu, karena masih banyak problema dalam penempatan dokter ahli misal masih terbatasnya dokter ahli yang mau ke daerah konon lagi daerah yang menurut para dokter tidak ‘basah’.

Perlu diketahui bahwa saat ini tidak ada lagi kewajiban bagi seorang dokter untuk kerja wajib sarjana di puskesmas, keadaan ini imbas dari kebijakan tuntutan hak azasi para dokter untuk mendapat hak sama dengan sarjana lainnya di Indonesia, sehingga keputusan presiden tentang wajib kerja di puskesmas dibatalkan. Wajar saja para dokter muda sekarang hanya mencari tempat yang aksesnya mudah ditempuh, tempat ‘basah’ dan daerah yang mempunyai fasilitas lengkap. Maka imbas dari kebijakan ini bisa kita lihat sekarang, banyak puskesmas di daerah yang sulit ditempuh atau terisolir tidak ada dokternya, paling ada hanya dipimpin seorang perawat atau bidan.

Menurut penulis, boleh saja bila ada pemimpin daerah bersikap bijak dengan menempatkan dokter spesialis yang selama ini menjadi impian masyarakat desa di puskesmas. Selain itu bisa saja kebijakan tersebut menunjukkan komitnya Sang Bupati pada janji-janjinya saat kampanye pilkada dalam hal kebijakan bidang kesehatan.

Hal kebijakan kesehatan pro rakyat desa sekarang ini telah menjadi salah satu unggulan mencari simpati rakyat dan telah banyak digunakan para calon pemimpin saat pilkada.

Menjadi pertanyaan penulis sekarang, apakah kebijakan bijak Sang Bupati Ramli di Aceh Barat itu tepat diterapkan saat ini di daerah tersebut? Di sini letak permasalahan kontra produktif keputusan bijak tersebut, yang jelas dapat kita lihat sekarang ini adanya berbagai keluhan masyarakat berobat ke RS yang tak terlayani dengan baik oleh dokter spesialis, karena sebagian dokter telah di pindah tugaskan di puskesmas.

Mereka yang membutuhkan sentuhan pelayanan spesialis di rumah sakit umumnya datang dari puskesmas sekitar rumah sakit, dengan menggunakan fasilitas rujukan bertingkat, karena belum optimal pengobatan oleh dokter umum di puskesmas. Maka sudah tentu mereka kecewa bila di rumah sakit ternyata dilayani oleh dokter umum akibat dokter ahli tidak ada.

Selama ini kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini kementrian kesehatan, puskesmas dilayani oleh seorang dokter umum, malah ada beberapa puskesmas tertentu misal untuk puskesmas rawat inap ada tindakan tertentu ada kompetensi khusus tambahan untuk bidang kebidanan diberikan pada dokter umum, misal ekstraksi vakum.

Untuk daerah luar pulau Jawa mungkin belum saatnya ada penempatan dokter ahli di puskesmas, karena untuk kebutuhan standar sebuah rumah sakit tipe C/D minimal ada empat dokter spesialis yang sangat dibutuhkan, yakni spesialis kebidanan, bedah, anak, penyakit dalam dan ditambah seorang dokter ahli bius. Kalau pun ada dokter ahli lebih dari seorang masih perlu pertimbangan apakah mampu seorang dokter yang tinggal melayani pasien rawat inap dan rawat jalan.

Mempuskesmaskan dokter spesialis secara temporer bisa berakibat pada kurangnya peran pelayanan dokter umum di suatu puskesmas sehingga berakibat peran dokter puskesmas yang seutuhnya akan terganggu. Mungkin solusi yang bisa diambil adalah membuat program kunjungan ke beberapa puskesmas sekitar rumah sakit secara terjadwal, tanpa perlu menginap di puskesmas sehingga mereka dapat tetap bertugas di rumah sakit induknya, seperti yang selama ini dilakukan antara RS/FK Unsyiah untuk kunjungan dokter spesialis ke Jantho, Calang dan Abdya.

Perlu untuk dipahami penempatan tenaga ahli untuk puskesmas tanpa ditempati sarana yang cukup sesuai keahlian mereka menjadi sia-sia. Kita perlu berhati-hati supaya keputusan bijak ini tidak dijadikan kampanye buruk para dokter ahli untuk datang ke suatu daerah tertentu.

Walau dapat dipahami dalam era otonomi ini bupati atau walikota adalah penguasa tunggal daerah dan berhak melakukan berbagai kebijakan demi kesejahteraan rakyatnya, akan tetapi perlu juga dipikirkan para pengambil kebijakan kenyamanan bagi aparat pelaksana kebijakan tersebut, jangan-jangan malah menjadi bumerang, sehingga masyarakat yang rugi.

Komunikasi aktif dari lembaga profesi misalkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lembaga sosial masyarakat kesehatan lainya, dengan unsur legislatif, dan eksekutif sangat dibutuhkan demi optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga bisa merancang kegiatan yang terintegrasi dan terukur baik.

* Penulis adalah Staf pengajar FK Unsyiah.

http://www.serambinews.com/news/view/31830/heboh-dokter-dipuskesmaskan

Selasa, 01/06/2010 16:49 WIB

Ken Yunita - detikNews

Jakarta - Dipersulit saat ingin mendaftarkan anak bersekolah? Tak usah pusing-pusing. Adukan saja sekolah tersebut ke Posko Pengaduan Penerimaan Siswa Baru (PSB).

Mendaftarkan anak ke sekolah memang sering kali membuat orang tua murid pening. Masalahnya bisa biaya, administrasi atau yang lainnya. Orang tua tidak memiliki pilihan selain mengikuti aturan sekolah tersebut.

Lebih parah, orang tua tidak tahu harus ke mana saat ingin mengadukan persoalannya. Karena itu, sejumlah LSM yang peduli pada pendidikan sepakat membentuk Posko Pengaduan PSB bagi orang tua murid.

"Tujuannya membantu orang tua murid, terutama mereka yang dihambat dalam proses PSB dan melakukan advokasi guna mengubah kebijakan pendidikan terkait PSB," kata Febri Hendri, Peneliti Senior Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (1/6/2010).

Menurut ICW, pelaksanaan PSB selalu diwarnai berbagai masalah. Warga negara dihambat oleh berbagai persyaratan.

Dalam monitoring PSB tahun ajaran 2007/2008, 2008/2009, dan 2009/2010 orang tua calon siswa baru mengeluhkan banyaknya uang yang mesti mereka keluarkan dan ketertutupan sekolah dalam proses penerimaan siswa.

Pada sisi lain, pemerintah yang oleh konstitusi negara diberi kewajiban untuk memudahkan warga negara mengakses pelayanan pendidikan, justru tidak berbuat apa-apa. Atas dasar otonomi sekolah, pemerintah menyerahkan mekanisme PSB kepada sekolah.

Akibatnya, warga negara terutama kelompok miskin yang belum dapat memenuhi persyaratan administasi maupun biaya, tidak mampu memperoleh haknya.

Berikut lokasi Posko Pengaduan PSB:

Jakarta

1. Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan/Indonesia Corruption Watch, Jl.Kalibata Timur IV D No.6 Jakarta selatan (021) 70791221
2. Indonesia Budget Centre, Jl.Zeni V B No.11, Rawajati Jakarta Selatan (021) 7949637
3. Johar Baru - Jakarta Pusat (Andri Vista 021 91111332)

Daerah

1. Education Care (E-Care) Tangerang, Perumahan Citra Raya, Jl. Irama 8 Blok I.16 No.9 Taman Puspita, Kec. Cikupa Kab. Tangerang – Banten (021) 7062 3749
2. Garut Governance Watch (GGW) Jl. Pajajaran Gang Sagaranten No.157, Garut (0262) 237323
3. Yayasan Prima Bau-Bau, Sultra
4. Yayasan Kritik Muna - Sultra
5. KP2KKN Semarang - Jawa Tengah
6. MaTA Aceh. Jl. Peuteh Rumah Rayeuk Tempok Teingoh No. 30
7. KMRT (Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya), Jamal (081383690032)
8. Stimulant Institute Junita W. Radjah (0813394494), Umbu Tamu Kapita (085339534446), Jl. Ikan Mas, Perumnas, Kelurahan Kambajawa, Waingapu, Sumba Timur
9. Sahdar (Sentra Advokasi Hak Untuk Pendidikan Rakyat) Medan, Jl. Mustafa No 30 Medan. Contac: 061-77444610 hp:081370909898.

(ken/nrl)

http://www.detiknews.com/read/2010/06/01/164907/1367708/10/anak-dipersulit-daftar-sekolah-adukan-saja-ke-posko-psb?881103605