Kamis, 29 Oktober 2009 | 04:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada yang terasa unik saat waktu menunjuk pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-81 pada Rabu (28/10). Sembari mengenang kembali perjuangan para pendahulu tempo doeloe, PT Hero Supermarket Tbk justru memperkenalkan tas belanja ramah lingkungan dari bahan karung goni. "Sekaligus upaya kami dalam pelestarian lingkungan hidup," kata Direktur Operasional Supermarket Sugiyanto Wibawa.

Boleh dibilang, lazimnya gerai pasar swalayan di Tanah Air, kebutuhan media pembungkus belanjaan konsumen pastilah menonjol. Pilihan pada pembungkus berbahan plastik, sampai kini pun, menjadi yang paling sering diambil.

Masalah pun muncul karena plastik membutuhkan waktu teramat lama untuk terurai. Kalau tak tertangani, dapat dibayangkan, Bumi lama-kelamaan terbungkus plastik pula.

Agar bencana macam itu sungguh-sungguh tak terjadi, pelestarian lingkungan pun mengemuka. Salah satunya, penggunaan bahan-bahan yang mudah terurai secara alami. "Sejak 2006 sampai sekarang, kami menggunakan tas plastik belanja reguler berbahan bio-degradable yang bisa hancur kurang dari dua tahun," imbuh Sugiyanto.

Pucuk dicinta ulam tiba. Menggandeng desainer Adjie Notonegoro, Hero yang antara lain mengoperasikan 50 gerai Hero Supermarket, 34 gerai Giant Hypermarket, 60 gerai Giant Supermarket, memperkenalkan kepada publik tas belanja tersebut.

Dalam kesempatan perkenalan kepada khalayak itu, Adjie Notonegoro menambahkan selain menggunakan bahan karung goni yang tidak mudah sobek dan tak menimbulkan gatal di kulit, tas berpegangan asimetris ini juga dijahit tangan alias handmade. "Tas yang stylish ini bisa dipakai baik oleh laki-laki maupun perempuan untuk tamasya atau kuliah. Jadi, bukan sekadar untuk berbelanja," kata Adjie.

Sementara itu, Sugiyanto melanjutkan, pihaknya memang sengaja memberi nilai lebih pada tas belanja tersebut. Meski tak menyebutkan jumlah, tersedia dana khusus untuk proyek unik dimaksud.

Untuk tahap pertama, ungkap Sugiyanto, pihaknya sudah menyiapkan 7.000 unit yang bisa diperoleh di seluruh gerai. Tas bisa berpindah tangan ke konsumen dengan uang pengganti Rp 49.900 per unitnya. Cara lain adalah, bila konsumen melakukan transaksi minimal Rp 100.000, tas tersebut bisa ditebus dengan duit Rp 25.000 sebuah.

http://sains.kompas.com/read/xml/2009/10/29/04175832/pelestarian.lingkungan.dengan.bahan.karung.goni

26/10/2009 18:56

Liputan6.com, Tokyo: Siapa bilang taman bermain hanya berlaku bagi anak-anak? Di Jepang, orang tua pun dapat menikmati fasilitas ini. Sebagaimana dilansir Reuters, Senin (26/10), banyak orang tua mengikuti kelas latihan yang sedang terkenal saat ini yakni menggunakan peralatan taman bermain yang dirancang khusus untuk masyarakat negeri sakura tersebut.

Dengan semakin sedikitnya orang yang memiliki anak, dan hampir seperlima dari 123 juta penduduk berusia diatas 65 tahun, hal tersebut membuat pemerintah setempat sadar untuk membongkar taman bermain anak-anak, dan mengubahnya menjadi taman kebugaran bagi para pensiunan. Kelas latihan ini juga didanai oleh pemerintah setempat dan mengajari para orang tua bagaimana cara menggunakan peralatan itu.

"Jika saya di rumah, mungkin saya akan jadi bungkuk atau terkapar. Namun, jika saya datang kesini, saya bisa meluruskan punggung saya, seperti orang lain yang bekerja dengan begitu banyak energi," ujar Soichiro Saito yang berusia 79 tahun yang mengambil bagian dalam kelas olahraga seminggu sekali.

Dalam kelas Saito, terdapat ayunan yang mengitari bingkai panjat yang dirancang khusus di taman Tokyo, berjalan di balok keseimbangan, dan peregangan otot pada tiang-tiang dibawah pengawasan pelatih. Sebagian besar warga usia lanjut yang berpartisipasi dalam kelas tersebut tidak hanya menikmati latihan, namun juga mendapatkan teman. Selama ini banyak warga usia lanjut yang memisahkan diri dari masyarakat, ada yang hidup sendiri ataupun hidup bersama pasangannya.

Warga lainnya mengatakan, mereka mengambil kelas ini untuk tetap bugar, mandiri dan dapat keluar sejenak dari rumah sakit ataupun panti jompo. "Kaki saya dulu benar-benar terasa berat sejak saya jatuh sakit, namun kini jauh lebih ringan setelah latihan. Pikiran saya juga dibersihkan," ujar Ikuko Yamakoshi (77), yang menderita penyakit kronis.(AYB)

http://kesehatan.liputan6.com/berita/200910/248902/Taman.Bermain.Semua.Usia.Ada.di.Jepang

Kamis, 29 Oktober 2009 pukul 05:50:00

JAKARTA--Listrik di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu hingga kini masih padam. Bahkan, padamnya aliran listrik diperkirakan akan berlangsung lama. Sebab, hingga Rabu (28/10) sore, penyebab maupun lokasi putusnya kabel belum ditemukan.

Purwoto, Kepala Humas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengatakan, penyelam dari Dinas Perindustrian dan Sumber Daya Energi DKI sudah dikirim untuk mencari lokasi putusnya kabel. Namun hingga sekarang belum dapat dideteksi lokasi putusnya kabel tersebut. "Hasilnya kita masih tunggu. Sudah hampir seminggu ini pulau gelap gulita," ujar Purwoto, Rabu (28/10) sore kepada beritajakarta.com.

Jika putusnya kabel itu terdapat di antara Pulau Untung Jawa dan Pulau Tidung, kata Purwoto, kemungkinan besar masih dapat dilacak. Namun ini kemungkinan terjadi di antara Teluk Naga (Tangerang-red) sampai Untung Jawa.

Putusnya aliran listrik berdampak pada pelayanan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang masuk ke wilayah daratan Provinsi DKI Jakarta itu menjadi terganggu. Khususnya di Kepulauan Seribu Selatan. Sebab wilayah itu memang mengandalkan PLN untuk listrik. Hal itu berbeda dengan wilayah Kepulauan Seribu Utara, yang saat ini masih mengandalkan genset untuk mendapatkan listrik. Sehingga aktivitas warga cukup terbantu dengan adanya genset itu.

Sejauh ini aliran listrik kabel bawah laut dimanfaatkan sekitar 10 ribu warga Kepulauan Seribu Selatan, yaitu di Pulau Tidung, Untung Jawa, Pari, dan Pulau Lancang. ahi

http://www.republika.co.id/berita/85632/Pulau_Seribu_Masih_Gelap_Gulita

29 October 2009, 08:08

SINGKIL – Persediaan bensin (premium) di Kabupaten Aceh Singkil, Rabu (28/10), mulai menipis menyusul habisnya stok di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pantauan Serambi, SPBU yang buka hanya di Lipat Kajang, Simpang Kanan, itu pun antre pembeli. Sementara SPBU di Pulau Sarok, Singkil dan di Rimo, Gunung Meriah, tutup sejak siang kemarin karena kehabisan stok.

Demikian juga yang terjadi di tingkat pengecer. Hampir semua pengecer di ibu kota Aceh Singkil tidak menjual bensin, yang terlihat tinggal jiriken kosong berjejer. Para pengecer baru bisa ditemukan di kawasan Ujong Bawang, Singkil Utara dan di wilayah Rimo, namun persediaannya makin berkurang.

Para pengecer mengaku terpaksa harus pulang dengan jerigen kosong lantaran SPBU belum menerima pasokan. “Tadi beli ke Rimo habis, terus ke Lipat Kajang ada tapi hanya dikasih sedikit, bilangnya sudah mau habis,” kata Juria, pengecer di Ujung Bawang. Pengecer lain yang masih memiliki stok justeri memanfaatkan situasi ini dengan menaikkan harga jual premium hingga Rp 15.000 per bambu atau Rp 7.500 per liter. Pahal harga resmi di SPBU Rp 4.500 per liter.

Kalau sampai hari ini premium juga belum dipasok, harga dikhawatirkan akan naik lagi. “Bensin sudah dua hari habis, harganya Rp 15.000 satu bambu, kalau belum juga masuk akan naik sampai Rp 20.000 sebambu,” ujar Suhardi warga Singkil. Sering habisnya persedian premium di SPBU Aceh Singkil diduga, selain maraknya penjualan ke jeriken oleh pihak SKBU, juga karena pasokan dari Sumatera Utara (Sumut) yang kerap terlambat.(c39)

http://www.serambinews.com/news/premium-langka-di-singkil

Rabu, 9 September 2009 | 19:45 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Ester Lince Napitupulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelewengan dana pendidikan utamanya dilakukan aparat dinas pendidikan di daerah dan sekolah. Peluang penyelewengan dana pendidikan itu terutama dalam alokasi dana rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana sekolah serta dana operasional sekolah.

Temuan tersebut dipaparkan oleh Febri Hendri, Peneliti Senior Indonesia Corruption Watch (ICW) saat menyoal Evaluasi Kinerja Departemen Pendidikan Nasional Periode 2004 - 2009 di Jakarta, Rabu (9/9). Pemetaan korupsi di sektor pendidikan tersebut antara lain menyoroti obyek yang dikorupsi, instansi tempat terjadinya korupsi, modus korupsi, lokasi korupsi, serta tersangka korupsi.

Menurut Febri, selama kurun waktu 2004-2009, sedikitnya terungkap 142 kasus korupsi di sektor pendidikan. Kerugian negara mencapai Rp 243,3 miliar.

"Korupsi di sektor pendidikan sudah mulai menjadi perhatian penegak hukum di daerah, tetapi penindakannya masih belum sebanding dengan potensi korupsi yang terjadi," ujarnya.

Kebocoran dana pendidikan yang paling besar terjadi dalam pengadaan gedung dan sarana prasarana sekolah. Hal itu disebabkan karena besarnya dana yang digunakan untuk pengadaannya, banyaknya aktor yang terlibat dalam pengelolaannya, serta banyaknya celah korupsi dalam pengelolaan dana tersebut.

Febri menyebutkan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan diketahui bahwa enam dari sepuluh sekolah menyimpangkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Rata-rata penyimpangan itu senilai Rp 13,7 juta.

Ade Irawan, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW mengatakan, bahwa korupsi yang terjadi dari Depdiknas hingga ke sekolah-sekolah sangat memprihatin. Penyelewengan dana pendidikan bisa menghambat upaya untuk mempercepat kemajuan pendidikan di Tanah Air.

Kebocoran anggaran ataupun dalam bentuk paling parah seperti korupsi pendidikan, ujar Ade, menyebabkan berkurangnya anggaran dan dana pendidikan, merusak mental birokrasi pendidikan, meningkatkan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat, dan turunnya kualitas layanan pendidikan. Bahkan, dalam beberapa kasus, korupsi pendidikan telah membahayakan nyawa peserta didik dalam bentuk ambruknya gedung sekolah.

Jimmy Paat dari Koalisi Pendidikan menambahkan, potensi korupsi di sektor pendidikan itu mesti jadi perhatian serius. Pejabat seperti Mendiknas tidak bisa dari parpol yang punya kepentingan tertentu. Mesti yang independen, bebas korupsi, dan memahami betul persoalan dan perbaikan pendidikan nasional.

http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/09/09/19453779/korupsi.dana.pendidikan.dari.dinas.hingga.sekolah

Kamis, 29 Oktober 2009 pukul 08:44:00

JAKARTA--Mantan menteri agama Muhammad Maftuh Basyuni menegaskan bahwa tugas penyelenggaraan haji merupakan tugas paling ringan bagi Departemen Agama. ''Tugas penyelenggaraan haji merupakan tugas paling ringan bagi Departemen Agama. Sayangnya kenapa tiap tahun penyelenggaraan haji selalu bermasalah,'' tegas Maftuh dalam acara Pisah Kenal mantan Menteri agama dengan Menteri Agama Suryadharma Ali di Gedung Baru Depag Jakarta, Rabu malam (28/10).

''Ini tidak lain karena tangan-tangan kotor. Sehingga tugas kita adalah membersihkan tangan-tangan kotor ini. Kalau sampai hari ini permasalahan haji masih belum beres juga, itu artinya tangan saya terlalu kecil bila dibanding tangan-tangan kotor pada penyelenggaraan haji tersebut. Tentunya nanti tugas membersihkan tangan-tangan kotor ini diteruskan oleh Pak Suryadharma Ali,'' tegas Maftuh.

Ditambahkan Maftuh, penyelenggaraan haji dapat dikatakan sebagai tugas yang paling mudah karena tidak ada kendala dari segi pembiayaan dan pendanaan. ''Kalau urusan haji ini, uangnya numpuk. sampai bisa menghanyutkan iman seseorang. Sehingga terkesan penyelenggaraan haji ini sulitnya bukan main,'' tegas Maftuh yang berbicara di depan pejabat eselon satu, dua dan tiga di lingkungan Depag.

Good governance jadi Prioritas

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Suryadharma Ali dalam sambutannya menegaskan akan melanjutkan apa-apa yang telah dilakukan oleh Maftuh Basyuni. Ia meminta agar seluruh jajaran Depag bisa bekerjasama dengan baik. ''Saya akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Maftuh. Saya harap kita semua dapat bekerjasama dengan baik. Tanpa itu, sulit tentunya meraih sukses,'' tegas Menag. ''Perbaikan-perbaikan dan tata kelola pemerintahan yang baik harus diutamakan,'' tambahnya.

Ditegaskan Suryadharma, jika Depag melakukan kesalahan, tentu cacian dan makian yang didapat dari masyarakat akan lebih hebat dibanding dengan departemen lain yang melakukan kesalahan yang sama.

''Kalau saja dalam lima tahun ke depan nanti apa yang kita lakukan sama dengan apa yang dilakukan dalam kepemimpinan pak maftuh, itu berarti sebuah kemunduran. Apalagi kalau kurang dari itu. Karena itu saya minta jajaran aparatur Depag bisa lebih baik,'' papar Suryadharma. ''Saya yakin bahwa kita semua tahu betul apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan,'' tambah Menag. osa/taq

http://www.republika.co.id/berita/85639/Maftuh_Banyak_Tangan_Kotor_dalam_Penyelenggaraan_Haji

28/10/2009 10:23

Liputan6.com, London: Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan kematian dini dapat dicegah dengan menghambat lima faktor yang memegang peranan penting. Jika kelima faktro tersebut dapat dicegah, angka harapan hidup dapat meningkat hingga 5 tahun. Demikian berita yang dilansir Reuters, Selasa (27/10).

Kelima faktor tersebut adalah seks yang tidak aman, alkohol, kekurangan gizi, sanitasi buruk, dan tekanan darah tinggi. Kelimanya dianggap sebagai penyebab sekitar 60 juta kematian dini di seluruh dunia. Di antara kelima faktor tersebut, masalah kekurangan gizi menjadi risiko terbesar negara-negara miskin. Meski demikian, laporan yang dikeluarkannya lembaga berbasis di Jenewa itu juga menyebutkan risiko yang dihadapi sejumlah negara-negara kaya, seperti, kegemukan dan rokok. Bahkan masalah-masalah tersebut kini juga banyak menghinggapi negara-negara miskin dan berkembang.

"Negara-negara miskin masih menghadapi masalah beban kemiskinan, kekurangan gizi, seks yang tak aman, dan sanitasi buruk. Sementara itu faktor seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, kegemukan dan kurang olah raga adalah penyebab meningkatnya proporsi penyakit," demikian laporan WHO. Laporan WHO juga menyertakan sejumlah daftar yang dianggap memiliki risiko kematian terbesar di dunia antara lain, tekanan darah tinggi yang bertanggung jawab terhadap 13 persen kematian di dunia secara global, diikuti tembakau sekitar 9 persen, glukosa darah yang tinggi sebesar 6 persen, kurang olah raga dan kegemukan masing-masing 5 persen.(YUS)

http://kesehatan.liputan6.com/berita/200910/249090/Penyebab.Kematian.Tertinggi.Seks.Alkohol.dan.Kegemukan

Rabu, 21 Oct 2009

MAMUJU -- Dampak pemadaman listrik di wilayah Sultanbatara sangat mengganggu akitifitas perekonomian warga. Hal tersebut dikeluhkan nelayan yang berada di Pusat Pelelangan ikan (PPI) Mamuju.

Puluhan ton ikan tangkapan nelayan busuk karena berkurangnya pasokan es untuk mengawetkan ikan. Normalnya, untuk setiap 50 ekor ikan membutuhkan satu balok es.

Namun karena pasokan es berkurang, nelayan terpaksa menggunakan satu balok es untuk 100 ekor ikan. Kondisi tersebut berkibat ketahanan ikan menjadi berkurang.

Salah seorang penjual ikan di PPI Mamuju, Nurlina, mengatakan pasokan es yang didapat nelayan tidak mencukupi jumlah tangkapan ikan. "Tangkapan nelayan akhir-akhir ini banyak, sayangnya persediaan es tidak cukup akibatnya banyak yang busuk," keluhnya, Rabu 21 Oktober.

Menurut Nurlina, dalam jangka waktu beberapa hari ini jumlah ikan yang busuk mencapai satu peti besar berkapasitas dua ton. Artinya dari pemadaman listrik yang sudah berlangsung beberapa pekan, jumlah kerugian nelayan mencapai puluhan ton ikan.

"Tolong perhatian pemerintah, kami rakyat kecil sudah sangat dirugikan oleh keadaan ini. Saya harap pemerintah mencari solusi secepatnya," pintanya.

Upaya untuk mengurangi kerugian, nelayan mengobral ikan dengan harga murah. Setiap satu kilogram ikan dihargai Rp1.000. Padahal untuk sekali melaut, tangkapan maksimal satu perahu hanya 300 hingga 400 kilogram. "Para nelayan banyak yang memilih tidak melaut karena rugi besar. Bayangkan saja, ongkos sekali melaut Rp1.300.000, sedangkan uang hasil penjualan ikan paling banyak hanya Rp400 ribu, jelas kerugian kita sangat besar," ujar Sarifudin salah seorang nelayan yang sudah tidak melaut selama beberapa pekan.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah nelayan mengeluhkan pabrik es Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mamuju yang tidak pernah beroperasi. Menurut mereka pabrik es tersebut sudah lama dibangun oleh pemerintah.

"Apabila pabrik tersebut berproduksi, kita bisa sedikit lega. Tapi sampai detik ini tidak pernah difungsikan. Kami juga tidak pernah diberitahu apa masalahnya, kalau tidak bisa difungsikan buat apa dibangun. Menghabiskan uang saja," keluh Sarifudin. (mg2/dir)

http://www.radarsulbar.com/news.php?news=24005

Rabu, 28 Oktober 2009 13:56 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Pendiri The Free Software Movement, Richard Matthew Stallman menegaskan bahwa gerakan perangkat lunak bebas dan komunitas Open Source Software yang kini menggema di dunia, tidak berbahaya bagi bisnis perangkat lunak.

"Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan gerakan dan komunitas open source. Bisnis pengembangan perangkat lunak (software developing -red) tetap akan berjalan," kata Stallman, yang sedang berkunjung ke Indonesia pada 18 Oktober hingga 2 November pada pidatonya mengenai Free Software Movement, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, bisnis pengembangan perangkat lunak mengkhususkan diri pada pelanggan tertentu yang membutuhkan software bersifat customized atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Software jenis ini berbeda dengan software sistem operasi yang harus ada untuk menjalankan komputer dan bersifat massal (misalnya Microsoft Windows Vista - red), ujarnya.

"Untuk operating system seperti ini, pilihlah yang free. Anda mendapat banyak keuntungan dengan ini," kata hacker terkenal asal AS itu.

Stallman meluncurkan Proyek GNU pada tahun 1984 yang berbasis perangkat lunak bebas dan melahirkan sistem operasi Linux yang bebas diakses (gratis) siapa pun dan terbuka sumber-sumber kodenya (open source) sehingga bisa dikembangkan ke berbagai program software lainnya.

Sekolah ajarkan

Karena itu ia menganjurkan agar setiap sekolah di Indonesia mengajarkan mata pelajaran teknologi informasi yang menggunakan perangkat lunak dengan sumber kode terbuka dan tidak sekedar membeli perangkat lunak proprietari (berlisensi dan berbayar).

"Alasannya kenapa harus, pertama adalah uang. Sekolah tentu tidak mempunyai uang untuk membeli perangkat lunak proprietari. Sayangnya banyak sekolah tak mengerti dan tetap memakai, apa lagi promosinya begitu gencar," katanya.

Keuntungan berikutnya bagi sekolah yang menggunakan perangkat lunak open source ini adalah membuat semua siswa menjadi programmer di mana mereka diperkenankan mempelajari sumber kode software dan kemudian belajar mengubah dan menambah-nambahnya, ujarnya.

"Hanya dengan Free Open Source Software anda bisa seperti itu. Buat apa membeli sesuatu yang rahasia dan menjadikan anda hanya sebagai pengguna terus-menerus," katanya.

Keuntungan bagi pemerintah khususnya di negara-negara berkembang, lanjut dia, adalah kemandirian dari ketergantungan terhadap negara maju.

Ia mengandaikan AS yang ingin menyerang Venezuela melalui sistem informasinya.

"Hal itu sangat dimungkinkan, jadi mengapa tidak mereka mencoba melindungi diri dengan tidak tergantung pada negara lain," katanya sambil menekankan pentingnya filosofi freedom (kemerdekaan) yang diusungnya dalam gerakan Free Software Movement. (*)

http://www.antaranews.com/berita/1256712980/stallman-open-source-tak-bahayakan-bisnis-software

Kamis, 29 Oktober 2009 | 8:26 WIB

Malang - SURYA- Eko Cahyono bingung bagaimana melanjutkan Perpustakaan Anak Bangsa yang sudah mengoleksi 15.000 buku dan 8.000 pembaca. Si pemilik meminta kembali lahan tempat perpustakaan itu berdiri untuk didirikan bangunan rumah.

Tak sulit mencari lokasi Perpustakaan Anak Bangsa (PAB). Selain lokasinya berada di pinggir Jl Brawijaya Desa Sukopuro Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, taman bacaan itu pun sudah sangat dikenal.
Tiba di situ, Surya mendapati sebuah bangunan bambu amat sederhana berukuran 6 m x 9 m. Lantainya beralas karpet merah. ‘Kemewahan’ di situ terlihat dari ribuan buku dan majalah yang dipajang di beberapa rak kayu, juga sederhana. Beberapa bocah sibuk membaca buku.

Seharusnya Eko Cahyono, warga desa setempat yang mendirikan dan mengelola PAB senang, karena peminat bukunya semakin banyak. Namun ia gundah. “Bagaimana tidak? Sebulan lagi, perpustakaan ini harus saya tutup karena pemilik tanah mau membangun rumah,” aku Eko yang mengelola perpustakaan itu sejak 1998 itu, Rabu (28/10).

Bangunan itu ditempatinya sejak 2007 setelah beberapa kali pindah. Kini di pintu perpustakaan ditempeli pengumuman penutupan sebulan lagi yang ditulisnya pada selembar sobekan kalender bekas. Di situ ia minta maaf pada pelanggannya karena tidak bisa melayani. “Ya, selama saya tidak pernah bisa memiliki rumah tetap, memang jadi begini nasib perpustakan saya,” cerita Eko, pria kelahiran Malang, 28 Maret 1980 ini.

Bukannya Eko tak berupaya mencari tempat baru, tetapi mencari kontrakan sangat sulit. Pemprov Jatim memang pernah meninjau tempat itu setelah dikirimi surat keluhan. Lalu datanglah surat dari Biro Administrasi Kemasyarakat Setprov Jatim yang mengatakan tidak ada dana bantuan karena belum dianggarkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Jatim 2009.

Keluhan pada Bupati Malang pun dijawab dengan arahan supaya Eko mengadu ke Badan Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Malang. Demikian juga dengan janji Wabup Rendra Kresna saat meninjau beberapa waktu lalu. ”Janji tambahan buku dan bangunan tidak terdengar lagi sekarang,” katanya.

Yang lebih memusingkan kepala Eko adalah bagaimana ia harus melayani 8.000 pembaca setianya tanpa bangunan. ”Saya sudah diprotes sana-sini karena sebenarnya saya sudah memberikan kebiasaan membaca pada mereka,” katanya.

Mengenang masa lalu, Eko menuturkan perpustakaan itu bermula dari banyaknya warga yang membaca koleksi majalahnya, sehingga kemudian ia berniat membuka perpustakaan. Dari 300 koleksi awal, perpustakaan itu berkembang dengan 15.000 eksemplar buku dan ribuan anggota.

Sumbangan buku pun terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari Belanda. Bahkan ada dua unit komputer sumbangan di situ. Namun komputer itu mangkrak karena tidak ada cukup listrik untuk membuatnya menyala. Yang menarik, ia tak mengenal kata buku hilang. ”Yang ada cuma jalan-jalan, nanti juga balik sendiri,” katanya.
Semoga saja, akhirnya gedung juga datang sendiri seperti buku yang sedang jalan-jalan.
SYLVIANITA W

http://www.surya.co.id/2009/10/29/perpustakaan-anak-bangsa-eko-cahyono-kumpulkan-8000-pembaca-kini-siap-tergusur.html

Kamis, 29-10-09 | 23:37

LUWUK -- Aksi demo PLN yang diprakarsai Front Perjuangan Rakyat Bersatu (FPRB), Rabu (28/10) kemarin masih berlanjut. Berbeda pada hari sebelumnya, dimana tidak terjadi forum dialog antara pendemo dengan pihak PLN yang dimediasi DPRD Banggai. Kemarin justru agenda audiens dihelat.

DPRD Banggai selain mengundang PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Cabang Luwuk juga menghadirkan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai. Dalam dengar pendapat yang dilaksanakan di ruang rapat Fraksi Golkar, pihak PLN langsung dihadiri Kepala Cabang, Muh. Nasrun. Dirinya tidak sendiri. Akan tetapi didampingi sejumlah asisten managernya. Sementara Dinas Pertambangan dan Energi hanya diwakili Sekretaris dan Kepala Bidangnya.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Banggai, Oskar R. Paudi langsung memberikan kesempatan kepada pihak PLN untuk menjelaskan kondisi terjadinya krisis energi listrik di Kabupaten Banggai.
Kepala PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Cabang Luwuk, Muh.

Nasrun mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik. Pertama karena adanya gangguan jaringan mulai dari Luwuk-Batui, Luwuk-Pagimana hingga Ampana ibu kota Kabupaten Tojo Una-Una. "Jaringan ini rentan terjadi gangguan. Bisa karena adanya pohon tumbang, binatang serta cuaca," jelas dia

Penyebab kedua yakni mesin pembangkit. Pihaknya saat ini menggunakan mesin diesel yang sudah berumur tua. Akibatnya kemacetan mesin sering terjadi. "Ini ibarat kendaraan. Kalau yang tua dibanding dengan yang baru jelas beda," kata dia menggambarkan.

Penyebab ketiga kata Nasrun adalah menurunnya debit air. Musim kemarau yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi debit air yang berada pada sejumlah PLTM. Debit air yang terus saja berkurang, ditambah mesin tua sehingga pemadaman lsitrik tidak bisa dihindari. (lp)

http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=72359

Kamis, 29 Oktober 2009 | 03:20 WIB

Agnes Rita Sulistyawaty

Butuh informasi perkembangan gempa di Tasikmalaya, Aguswandi Tanjung (57) mengecas telepon selulernya. Listrik dialirkan dari koridor Apartemen Roxy Mas. Namun, siapa sangka hal itu justru membuat Aguswandi dipenjara sejak 8 September lalu.

Penghuni lantai 7 nomor 8 Apartemen Roxy Mas ini terpaksa mengambil listrik dari koridor lantaran aliran listrik ke unitnya diputus pengelola sejak 6 Agustus 2009.

Rabu kemarin, berkas Aguswandi resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Bersamaan dengan itu, Aguswandi dipindahkan dari sel Kepolisian Sektor Metro Gambir ke Rumah Tahanan Salemba.

Dalam surat perintah penahanan yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Aguswandi diduga mengambil aliran listrik milik PT Jakarta Sinar Intertrade (JSI) tanpa sepengetahuan perusahaan. PT JSI adalah pengelola Apartemen dan ITC Roxy Mas. Dengan kabel listrik berukuran 3 x 1,5 milimeter sepanjang 15 meter, listrik dialirkan dari stop kontak fasilitas operasional pengelola gedung ke apartemen Aguswandi dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Listrik inilah yang dipakai untuk mengecas ponsel Aguswandi malam itu.

Aguswandi dituduh melanggar Pasar 19 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 1985 yang diperbarui dalam Pasal 60 Ayat 1 UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan jo Pasal 363 (1) 3e KUHP tentang pencurian.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Tris Sumardi dan Property Manager PT JSI Uung Hartanto menyatakan, Aguswandi sudah beberapa kali melakukan hal serupa.

”Kami menyayangkan tindakan Aguswandi. Selaku Sekjen Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia, ia seharusnya memberikan contoh baik. Kalau sekjen mengambil listrik dari stop kontak fasilitas operasional, pengguna apartemen lain bisa meniru. Bila sudah begitu, orang tidak perlu punya listrik di unitnya karena bisa mencolok listrik dari tempat umum. Sementara tagihan listrik di ruang publik masuk ke rekening pengelola,” kata Uung.

Uung enggan menyebutkan besar kerugian akibat tindakan Aguswandi. Tris menduga kerugian PT JSI Rp 500.000.

Keluarga dan pengacara menepis anggapan bahwa Aguswandi kerap mengambil listrik dari stop kontak di koridor apartemen. ”Setelah gempa di Tasikmalaya tanggal 2 September, Bapak ambil listrik. Itu pun tidak setiap hari. Listrik yang diambil hanya untuk mengecas ponsel, tidak untuk keperluan lain,” ucap Henny Ancilla, istri Aguswandi.

Sejak hidup tanpa listrik, keluarga Aguswandi bermodalkan lilin dan lampu cas untuk penerangan. Hiburan hanya berasal dari radio yang dibunyikan dengan tenaga baterai.

Buntut persoalan

Keluarga Aguswandi menduga penahanan ini merupakan buntut dari keberaniannya mempertanyakan pelbagai kebijakan di Apartemen dan ITC Roxy Mas. Aguswandi juga punya dua kios di ITC Roxy Mas.

Sejak 2004, Aguswandi gencar mempertanyakan perubahan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang dibagikan kepada para penghuni. Sertifikat yang semula diatasnamakan setiap pemilik apartemen atau kios tiba-tiba diubah pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun menjadi atas nama PT Duta Pertiwi selaku pengembang.

Akibatnya, sejumlah pemilik apartemen dan kios kesulitan mengagunkan sertifikat untuk mendapatkan pinjaman bank, kecuali bila pemohon mengajukan pinjaman ke bank yang satu grup dengan pengembang Roxy Mas. Sebelumnya, pinjaman bank sangat mudah didapat dengan agunan sertifikat atas nama penghuni.

Belum selesai masalah sertifikat, pengelola Apartemen dan ITC Roxy Mas menaikkan biaya jasa pengelolaan (servis) sejak Januari 2006. Kenaikan biaya itu diprotes sebagian penghuni karena dilakukan sepihak dan tidak sesuai perjanjian awal antara penghuni dan pengelola. Aguswandi adalah salah satu yang menentang kenaikan ini.

”Kami bukan tidak membayar biaya servis. Namun, Bapak bersedia membayar biaya servis sesuai tarif lama. Tagihan listrik dan air juga tetap dibayarkan,” ucap Henny. Beberapa rekan Aguswandi juga ikut hidup dalam gelap karena listrik dicabut.

Namun, menurut Uung, Aguswandi berhenti membayar biaya servis sejak Juli 2006. Surat peringatan sudah dilayangkan sebanyak 18 kali. Mulai Februari 2009, Aguswandi kembali membayar biaya servis, tetapi dengan tarif lama.

”Dari pemilik sekitar 700 kios dan penghuni sekitar 120 unit apartemen, hanya Pak Aguswandi yang membayar dengan tarif lama. Penghuni lain membayar sesuai ketentuan. Pengelola mencabut listrik sebagai sanksi karena mereka tidak memenuhi kewajiban membayar biaya servis,” kata Uung.

Perubahan nama di sertifikat, menurut Uung, tidak meninggalkan ekses apa pun. Sertifikat dengan nama pengembang ini disebutnya masih laku diagunkan ke bank.

Apa yang terjadi sebelum kasus ”cas ponsel” ini barangkali tidak muncul di persidangan. Namun, urusan cas ponsel dan listrik ini tampak terlampau kecil untuk melaju hingga ke meja hijau. Tinggal bagaimana hakim nanti mengetukkan palu keputusannya.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/29/03205894/dituduh.curi.listrik.untuk.ponsel.aguswandi.dibui

Kamis, 29/10/2009 07:47 WIB

Fino Yurio Kristo - detikinet

Bristol - Barry Richards, seorang ayah yang tinggal di Bristol, Inggris, berang bukan kepalang. Di kala mengakses sebuah website toko elektronik, sebuah gambar porno malah muncul dan sempat disaksikan oleh anaknya yang baru berusia 4 tahun.

Awalnya Barry bersama anaknya, Bradley, mengakses situs toko Electronic World dalam rangka membeli televisi. Namun sekonyong-konyong, sebuah gambar wanita sedang melakukan oral seks muncul di layar laptop.

Yang membuat Barry murka, anaknya melihat foto itu dengan jelas. "Anakku melihat foto itu tepat di depannya. Dia pun langsung bicara mengenai foto itu. Ini menjijikkan dan memalukan," tukas Barry dengan sewotnya.

Barry menduga gambar mesum itu dimasukkan oleh staff toko. Ia pun khawatir anaknya akan terus-terusan membicarakan gambar 'aneh' yang baru dilihatnya pada teman-teman di sekolahnya.

Ketika dikonfirmasi, pihak Electronic World mengklaim kejadian itu disebabkan website telah di-hack. "Kami juga merasa marah. Saya juga punya anak dan jika situasi itu terjadi pada saya, juga akan sangat mengerikan," tutur Will Jones, manajer di Electronic World.

Jones menyatakan, seorang cracker telah membobol website dan memasukkan gambar porno. Saat ini, gambar bersangkutan telah dihapus. "Kami mengontak mereka yang merasa terganggu dan meminta maaf," pungkas Jones yang dilansir Thisisbristol dan dikutip detikINET, Kamis (29/10/2009).

( fyk / ash )

http://www.detikinet.com/read/2009/10/29/074731/1230650/398/akses-toko-online-anak-4-tahun-disuguhi-porno

Rabu, 28 Oktober 2009 | 20:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana bantuan operasional di jenjang pendidikan dasar berkontribusi signifikan untuk peningkatan prestasi sekolah. Tetapi tidak adanya petunjuk soal proporsi peruntukan dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah menyebabkan kesalahan penggunaan sehingga dana diminta dikembalikan ke negara.

Demikian hasil penelitian yang dipaparkan Bahar Sinring, Dekan Fakultas Muslim Indonesia Makassar, Rabu (28/10) di Jakarta. Pemaparan itu merupakan salah satu hasil penelitian bidang pendidikan berkerja sama dengan Pusat Penelitian Depdiknas yang dibahas dalam seminar bertajuk Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Bahar menjelaskan berdasarkan penelitian soal pemanfaatan dana BOS di jenjang SD/MI di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur,Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, dana BOS bermanfaat untuk meningkatkan prestasi sekolah. Yang masuk dalam prestasi sekolah yang dikaji adalah tingkat enrolmen atau pendaftaran, angka putus sekolah, tingkat kelulusan, dan prestasi akademis peserta didik.

"Tetapi pola dan penggunaan dana BOS tiap provinsi tidak sama dalam urutan peruntukannya. Kondisi itu karena tidak ada proporsi peruntukan dan penggunaan dana BOS. Akibatnya, dana BOS tidak tepat sasaran penggunaan. Itu diketahui sekolah saat pemeriksaan BPK. Dana BOS yang sebenarnya bisa meningkatkan prestasi sekolah, mesti dikembalikan lagi ke negara," kata Bahar.

Dari penggunaan dana BOS di tiap provinsi terlihat bahwa pemanfaatan untuk gaji guru atau tenaga administrasi honorer mengambil prosi yang cukup besar sekitar 20-40 persen. Akibatnya, dana BOS yang dapat dinikmati siswa, termasuk untuk membantu siswa miskin, berkurang.

"Meskipun dana BOS dibolehkan untuk bayar gaji guru dan pegawai honor, mestinya itu jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan dana BOS yang masih belum memadai, semestinya pemanfaatan diutamakan untuk biaya operasional dalam kelas seperti membeli buku referensi, buku teks, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta untuk bantuan siswa miskin," ujar Bahar.

Selain itu, banyak sekolah yang langsung menggunakan dana BOS untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, atau mebeler sekolah. Padahal, menurut buku panduan BOS bahwa biaya untuk komponen tersebut bisa dilakukan jika 13 komponen lainnya telah terpenuhi.

Dana BOS dikucurkan mulai tahun ajaran 2005/2006. Anggarannya senilai Rp 235.000/siswa/tahun untuk SD/MI. Tahun 2007 BOS jadi Rp 267.000/siswa/tahun, ditambah BOS buku Rp 22.000/siswa/tahun. Pada tahun ini, BOS SD/MI jadi Rp 400.000 untuk kota dan kabupaten Rp 397.000/siswa/tahun.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas Mansyur Ramly menambahkan, pencapaian mutu pendidikan memang masih harus ditingkatkan supaya siswa Indonesia memiliki daya saing di tingkat internasional. Pendanaan pendidikan melalui dana BOS perlu ditingkatkan, serta menaikkan kualitas tenaga pendidik. "Dari studi inilah kita akan melangkah untuk peningkatan mutu sekolah," kata Ramly.

Program BOS diharapkan bukan untuk berperan dalam mempertahankan angka partisipasi kasar (APK), namun juga harus berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar.

ELN

http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/10/28/2026041/pemanfaatan.dana.bos.belum.tepat

Kamis, 29 Oktober 2009 06:18 WIB

Batam (ANTARA News) - Koordinator Forum Gubernur se Sumatera, H Ismeth Abdullah mengusulkan wilayah kerja PT PLN dibagi menjadi tiga sesuai pembagian zona waktu, yakni wilayah barat, wilayah tengah dan wilayah timur.

"Usulan ini bahkan juga sudah kita sampaikan kepada pemerintah melalui Forum Gubernur se Sumatera," katanya ketika menerima kunjungan jurnalistik wartawan unit Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dipimpin Kepala Dinas Kominfo Sumut H Eddy Syofian di Batam, Rabu (28/10).

Ismeth Abdullah yang juga Gubernur Kepulauan Riau itu mengatakan, pembagian wilayah kerja tersebut diyakini dapat mempercepat upaya mengatasi krisis listrik di tanah air.

"Selama ini PLN memegang hak di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari tiga zona waktu. Jadi akan lebih baik bila wilayah kerja PLN juga dibagi tiga berdasarkan zona waktu tersebut," katanya.

Menurut dia, dengan membagi wilayah kerja PT PLN menjadi tiga bagian, maka krisis listrik yang sudah melanda sejumlah wilayah di Indonesia termasuk provinsi-provinsi di Sumatera akan semakin cepat teratasi.

"Wilayah Indonesia ini sangat luas, sementara PLN sendiri kita ketahui selalu kesulitan merawat mesin pembangkit yang ada. Karenanya solusi terbaik adalah dengan membagi wilayah kerja PLN menjadi tiga bagian," ujarnya.

Ia juga mengaku yakin dengan pembagian wilayah kerja beban PT PLN yang selama ini sangat berat bisa berkurang secara signifikan.

"Membagi tiga wilayah kerja PLN itu juga relevan dengan UU Ketenagalistrikan yang sudah disahkan DPR beberapa waktu lalu," jelasnya.

Menyangkut krisis energi listrik yang kini juga melanda Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah mengaku telah melakukan penanganan jangka pendek dengan mempercepat kontrak pembangunan PLTD berkapasitas 30 MW di Kalang Batang agar bisa operasional akhir 2009 serta menyewa pembangkit berkapasitas 10 MW di Tanjung Pinang. (*)

http://www.antaranews.com/berita/1256771927/wilayah-kerja-pln-sebaiknya-dibagi-menurut-tiga-zona-waktu