Rabu, 22 Juli 2009

PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan berbagai ikhtiar untuk mengatasi krisis listrik di Kota Palu dan sekitarnya termasuk daerah tetangga seperti, Kabupaten Donggala, Parimo dan Kabupaten Sigi. Salah satunya yang sedang diupayakan adalah mendatangkan mesin PLTD milik PLN Sulut ke Sulawesi Tengah.

Kemarin bertempat di kantor Gubernur Sulteng, Asisten II Setdaprov Drs Nadjib Godal MSi telah melakukan rapat koordinasi dengan PLN Palu dan pemerintah Kabupaten Donggala dan Pemkot Palu. Pemkab Parimo yang diharapkan hadir pada pertemuan penting itu justru tidak hadir.

Menurut Nadjib Godal, PLTU Sulut tidak menggunakan lagi mesin PLTD miliknya karena telah beralih dari PLTD ke PLTU. Mesin PLTD milik PLN Sulut tersebut berkapasitas 7 megawatt. Dari 7 megawatt tersebut, 2 mega akan diberikan kepada provinsi Gorontalo dan 5 mega akan diboyong ke Sulawesi Tengah. Dengan tambahan 5 mega kata Nadjib diharapkan bisa menutupi kekurangan listrik yang mendera kota Palu dan sekitarnya.

Saat ini yang terus dimatangkan adalah biaya mobilisasi mesin dari Sulut ke Sulteng yang diperkirakan mencapai 12 tronton dengan biaya sekitar Rp3 – Rp4 miliar. Namun hal ini kata mantan Karo Ekbang Setdaprov ini, biaya pengangkutan sudah teratasi dengan cara tanggung renteng antara tiga daerah. Yaitu, Pemkab Parimo, Donggala dan Pemprov Sulteng. Untuk Kota Palu akan dibebaskan dari pembebanan karena selama ini pemerintah kota Palu cukup disibukkan dengan PLTU Mpanau.

Selain Kota Palu, Pemkab Sigi juga tidak akan diberikan tanggungan biaya mobilisasi, mengingat daerah ini masih baru. ‘’Pos retribusinya belum berjalan optimal. Selain itu Kabupaten Sigi juga masih membiayai banyak sektor,’’ tandas Nadjib. Namun tidak demikian halnya dengan Kabupaten Donggala. Daerah ini kebutuhan listriknya seratus persen bergantung dari PLN Palu. Dengan demikian biaya yang ditanggung harus full. Ini berbeda dengan kabupaten Parimo walaupun masih mendapat suplai listrik dari PLN Palu, namun pemerintahnya sudah mempunyai mesin PLTD sendiri, sehingga pembebanannya dikurangi sekitar 40 persen.

‘’Dari Rp3-4 miliar itu, Donggala akan menanggung Rp1 miliar lebih sedikit. Kemudian Parimo Rp1 miliar dan sisanya akan ditalangi oleh pemerintah provinsi,’’ rincinya.

Gubernur ungkap Nadjib Godal, telah meminta kepada PLN untuk secepatnya mengajukan surat penawaran kepada pemerintah terkait pengangkutan dari Sulut ke Sulteng. Atas dasar surat itu, pemerintah akan melakukan perhitungan sharing antara pemerintah kabupaten Parimo, Donggala dan Pemprov Sulteng.

Pemerintah akan berupaya pada Juli ini prosesnya sudah rampung sehingga pada Agustus nanti kebutuhan listrik pada bulan puasa bisa terpenuhi. (yar)

http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Utama&id=54901