Senin, 6 Juli 2009 | 14:12 WIB

LAMONGAN, KOMPAS.com — Dalam sidang paripurna pemandangan fraksi atas Perubahan APBD Kabupaten Lamongan 2009, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (6/7), mempertanyakan berbagai persoalan kesehatan kepada eksekutif.

Juru Bicara Fraksi PKB, Naim, meminta penjelasan lebih lanjut dari eksekutif terkait pengurangan anggaran program pelayanan pencegahan penyakit menular sebesar Rp 50 juta. Fraksi PKB juga menanyakan pengurangan pengadaan bubuk abate sebesar Rp 10 juta.

Pengurangan itu dikhawatirkan akan melemahkan kinerja aparat kesehatan terhadap upaya pencegahan berbagai penyakit menular. "Terlebih diindikasikan flu babi atau virus H1N1 kini telah masuk ke Indonesia," kata Naim.

Fraksi PKB juga menyoroti indikasi adanya penambahan tenaga honorer/kontrak di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) RSUD dr Soegiri Lamongan. Pada SKPD tersebut terjadi penambahan belanja dari Rp 22,346 miliar menjadi Rp 25,108 miliar, sebagian dari penambahan itu dialokasikan untuk kenaikan belanja pegawai.

"Terlepas dari ketentuan yang melarang dilakukannya pengangkatan tenaga honorer/kontrak baru, FPKB perlu penjelasan lebih lanjut tentang jumlah tenaga honorer/kontrak yang baru serta sistem perekrutannya. Tidak banyak masyarakat yang tahu rekrutmen itu karena tidak diumumkan secara terbuka dan terkesan tertutup," papar Naim.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan juru bicara Sugiarsih mengapresiasi meningkatnya proyeksi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD 2009 yang mencapai Rp 111.242.158.395. Dibanding realisasi APBD 2008, peningkatan proyeksi PAD pada PAPBD 2009 mencapai 68 persen.

Mengacu pada persentase kenaikan PAD dari tahun 2007 ke 2008 yang berkisar 19 persen, target ini patut didukung sepenuhnya. "Kenaikan PAD sedemikian besar menjadi barometer itikad kerja keras jajaran Pemkab Lamongan," ujar Sugiarsih.

Fraksi Partai Amanat Nasional melalui juru bicaranya, Sulaiman, menyarankan agar dana bantuan dusun (bansun) melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dapat ditingkatkan minimal menjadi Rp 10 juta setiap dusun. Hal tersebut dimaksudkan agar mempercepat pertumbuhan partisipasi masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam berbagai proses pemberdayaan masyarakat.

Fraksi PAN meminta penjelasan terhadap perkembangan sejumlah pelaksanaan proyek pembangunan besar di Lamongan, seperti Lamongan Plaza, Pasar Induk Beras, Pasar Modern Babat dan Pasar Agrobis, serta RSUD di Kecamatan Ngimbang. "Fraksi kami berharap agar pembangunan proyek serta sarana dan prasarana tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu mendatangkan manfaat dan nilai tambah bagi Pemkab," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Purwanto meminta penjelasan proyeksi retribusi Stadion Surajaya Lamongan. Menurut dia, retribusi tidak sebanding dengan jumlah penonton selama ini.

ACI

http://regional.kompas.com/read/xml/2009/07/06/1412020/anggaran.program.pelayanan.kesehatan.lamongan.dipertanyakan.