Rabu, 15 Juli 2009 | 13:21 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar - Sebagai daerah pariwisata internasional, Bali mengalami dilema dalam tata ruangnya. Hal itu karena ketentuan budaya dan agama sering berbenturan dengan kepentingan investasi dan perkembangan sosial.

Menurut Gubernur Bali Made Mangku Pastika, hal itulah yang menyebabkan lambatnya penyusunan Perda mengenai Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai penerjemahan UU Nomor 26 Tahun 2007.

"Mestinya sudah selesai bulan April, tapi sampai kini masih digodok di DPRD," ujarnya menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR RI, Rabu (15/7).

Pastika mencontohkan bhisama (fatwa) Parisadaha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang melarang tinggi bangunan di atas 15 meter untuk menjaga kesucian wilayah udara. Hal itu berbenturan dengan kepentingan untuk melestarikan tanah Bali, terutama untuk wilayah pertanian.

Tanah-tanah produktif di Bali sendiri cenderung mengalami perubahan fungsi lahan karena didesak oleh pembangunan vila dan hotel.

Dia juga mencontohkan larangan untuk membangun jalan layang karena dikhawatirkan warga yang sedang melakukan upacara adat dan melintas di bawahnya akan terganggu oleh lalu lintas di jalan layang itu.

Di pihak lain, tanpa jalan layang, kemacetan di sejumlah perempatan jalan sudah semakin menjadi-jadi.

Ada juga larangan untuk membangun fasilitas komersial di pura-pura tertentu, padahal masyarakat di sekitar pura telanjur melakukan pembangunan. "Kami masih membutuhkan dialog yang cukup untuk mencari jalan keluarnya," kata Pastika.

Ketua rombongan DPR RI Sayuti Asyathri berharap masalah tata ruang itu bisa segera diselesaikan dengan melibatkan kalangan budayawan dan agamawan. Sebab, masalah itu akan menentukan perkembangan investasi serta pelestarian lingkungan Bali.

Dia menegaskan, Bali adalah aset bangsa dengan keunggulan di bidang pariwisata.

ROFIQI HASAN

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/07/15/brk,20090715-187266,id.html