Rabu, 22 Juli 2009 | 16:18 WITA

MAKASSAR, TRIBUN - Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Sulsel menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) paling banyak melanggar ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

"Sangat banyak perusahaan yang melanggar ketentuan Amdal namun BUMN yang paling banyak. Meski sudah disepati Amdalnya namun tetap dilanggar," kata Ketua Bapedalda Sulsel Maskur A Sulthan di Makassar, Rabu (22/1).
Menurut dia, ada beberapa BUMN yang seharusnya menggunakan cerobong asap senilai Rp3 miliar namun pada pelaksanaannya justru menggunakan cerobong asap dari Bandung senilai Rp800 juta yang tidak sesuai standar yang dianjurkan.
Karena itu, Maskur meminta kepada DPRD Sulsel agar membuat peraturan daerah sebagai payung hukum untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketetapan Amdal.
"Sangat banyak yang melanggar, seperti pemberlakuan terhadap plastik rumah sakit yang seharusnya dimusnahkan atau dibakar habis namun itu tidak dilakukan. Saya sarankan agar ini diperdakan," ucapnya.
Maskur mengemukakan, UU Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup tidak cukup untuk menciptakan lingkungan yang bebas polusi di Sulsel sehingga mesti dibuatkan Perda.
"Kalau mengacu pada UU Nomor 23, seharusnya tidak ada lagi kabupaten/kota yang mengelola sampahnya tanpa menggunakan teknologi," tuturnya.
Hasil penelitian Bapedalda Sulsel di Makassar pada Agustus 2008 mencatat, wilayah pasar sentral dan sekitarnya paling buruk kualitas udaranya dan sudah melewati ambang batas.
Pencemaran udara sangat berbahaya bagi mereka yang beraktivitas di area yang melampaui ambang batas dan bisa membuat masyarakat menderita infeksi saluran pernapasan.(*)

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/40031