Selasa, 30 Juni 2009 18:48 WIB

SEBAGAI negara yang menempati peringkat ketiga dunia dalam mengonsumsi rokok, tidak menutup kemungkinan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang baru-baru ini digulirkan pemerintah justru sebagian besar dihabiskan oleh masyarakat miskin untuk membeli rokok.

Hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) 2006 menunjukkan, kelompok keluarga miskin terbukti mempunyai proporsi belanja rokok yang lebih besar (12%) daripada kelompok terkaya yang hanya 7%. Data lebih kongkret menunjukkan, belanja bulanan rokok pada keluarga miskin pada 2006 setara dengan 15 kali biaya pendidikan dan 9 kali biaya kesehatan.

Dibandingkan dengan pengeluaran makanan bergizi, jumlah tersebut setara dengan 17 kali pengeluaran untuk membeli daging, 2 kali lipat untuk membeli ikan dan 5 kali lipat untuk membeli telur.

"Sah-sah saja kemiskinan dimaknai sebagai orang yang minim penghasilan. Namun demikian, fenomena kemiskinan seyogyanya dilihat dengan persepektif yang meluas dan kontekstual. Misalnya, benarkah , mereka memang miskin atau dimiskinkan, atau mereka hanya salah dalam mengalokasikan pendapatan terus jadi miskin," tutur Tulus Abadi, seorang pejabat kesehatan.

Harus ada kebijakan

Tulus mengatakan, kita tidak bisa begitu saja menyalahkan perilaku masyarakat miskin. Sebab, mereka hanya korban atas ketidakmengertian dan ketiadaan kebijakan yang melindunginya. "Jika memang pemerintah berniat mengentaskan mereka dari kungkungan kemiskinan, maka tidak ada cara yang paling strategis selain bagaimana pemerintah memotong mata rantai ketergantungan masyarakat miskin terhadap tembakau," katanya.

Sebaliknya, kata dia, sangat tidak masuk akal kalau tembakau dijadikan instrumen untuk mengentaskan kemiskinan. "Justru tembakaulah penyebab kemiskinan, malnutrisi dan lost generation! Efek jangka panjang terhadap ini semua adalah buruknya kualitas pembangunan sumber daya manusia dengan prestasi sekolah yang buruk, lemahnya kapasitas intelektual dan kemampuan kerja," terang Tulus Abadi.

Untuk melakukan perubahan ini, kata Tulus, tidak begitu sulit yaitu dengan cara menaikkan cukai. Saat ini cukai dan harga pokok di Indonesia terendah di dunia, setelah Kamboja. Cukai rokok kita hanya 38% dari harga retail, sementara rata-rata dunia sudah di atas 60%. Dengan cukai rendah, akibatnya rokok mudah didapat oleh siapa pun, terutama masyarakat miskin dan anak-anak remaja," katanya.

Iklan dan promosi produk rokok yang bergentayangan di semua lini, menurut Tulus, merupakan ketidaklaziman yang terus dipelihara. "Rokok adalah produk adiktif, tanpa diiklankan pun akan diburu penggunanya. Lha, ini kok masih di Iklankan dan dipromosikan secara masif pula," tandasnya.

Menurut Tulus, untuk menerobos peta jalan tersebut, pemerintah musti melakukan lompatan besar di bidang regulasi. Ratifikasi/aksesi Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC) atau membuat RUU Pengendalian Dampak Tembakau Bagi Kesehatan, adalah solusi paling logis, elegan dan komprehensif. "Jangan biarkan fenomena generasi yang hilang menjadi sebuah kenyataan, hanya karena membiarkan perilaku liar industri rokok," tandas Tulus. (*)

http://www.mediaindonesia.com/citizen_read/105