09/07/2009 - 11:14

INILAH.COM, Jakarta - Berdasarkan hasil perhitungan cepat, pasangan SBY-Boediono sudah memenangkan pilpres. Namun, pemerintahan baru di atas kertas harus menaikkan BBM agar APBN tak terbebani. Pasalnya, harga pokok BBM sudah jauh di atas harga saat ini.

Pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan secara hitung-hitungan ekonomi, di atas kertas harga BBM yang ada sekarang, sudah berada jauh di bawah harga keekonomiannya (biaya pokok).

Apalagi, dalam dua hingga empat bulan ke depan hingga akhir tahun harga minyak dunia akan naik hingga tembus US$ a80 per barel. Meskipun, saat ini harga minyak dunia berada pada posisi menurun ke US$ 60 per barel dibandingkan sebelumnya yang sempat menyentuh level US$ 73 per barel.

”Dengan demikian, kalau harga BBM dalam negeri tidak dinaikkan, subsidi BBM di APBN akan membengkak,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (9/7).

Namun demikian, Kurtubi menengarai pemerintah akan berusaha untuk tidak menaikkan harga BBM. Konsekuensinya, akan ada pengurangan-pengurangan terhadap pengeluaran pembiayaan pada sektor lain di APBN.

Lebih jauh Kurtubi mengatakan, jika pemulihan ekonomi di Amerika sudah terjadi, harga minyak akan menembus US$ 80 per barel. Pada level itu, harga keekonomian (harga pokok) BBM adalah Rp 7.000 untuk premium dengan nilai tukar pada level 10 ribu per dolar AS. ”Artinya, ada kenaikan Rp 2.000 dari Rp 5.000 saat ini,” paparnya.

Jika tidak menaikkan BBM, pemerintah harus mensubsidi BBM lebih dari Rp 60 triliun. Namun demikian, lanjut Kurtubi, sebenarnya ada strategi agar harga BBM tidak dinaikkan dan APBN tidak terbebani. Pemerintah harus berusaha menaikkan produksi minyak nasional yang saat ini sangat rendah. ”Itu kata kunci strateginya,” imbuhnya.

Menurutnya, sejak lahirnya Undang-undang Migas No 22 tahun 2001, pencarian lapangan minyak baru anjlok. Sehingga, tidak ada penemuan lapangan-lapangan minyak baru yang signifikan. Akibatnya, produksi minyak hanya mengandalkan lapangan-lapangan tua.

Karena itu, pemerintah harus mendorong investasi pencarian cadangan baru. Tujuannya agar rakyat tidak terbebani dan APBN tidak terpukul berat dengan subsidi BBM. “Saat ini produksi minyak mentah sangat rendah,” ucapnya.

Tapi, Kurtubi mengakui pencarian lapangan minyak baru, hasilnya baru bisa dirasakan jangka panjang. Untuk jangka pendek, peningkatan produksi bisa diupayakan dengan mempercepat produksi Blok Cepu. “Hambatannya apa, supaya segera dicarikan solusinya sehingga produksinya bisa dipercepat” pungkasnya.

Sementara itu, ekonom InterCafe, Iman Sugema mengingatkan pasangan capres dan cawapres SBY-Boediono agar tidak menaikkan BBM sesuai janjinya dalam debat pilpres meskipun harga minyak dunia saat ini di atas asumsi APBN 2009 sebesar US$ 45 per barel.

"Janjinya sih tidak akan menaikkan harga BBM karena dari perhitungan saya sampai US$ 95 per barel (APBN) masih aman," jelasnya. Janji tersebut akan diingat masyarakat Indonesia yang mengharapkan tidak ada lagi kenaikan harga BBM. Kalaupun harga minyak dunia ternyata semakin membebani APBN itu menjadi tugas pemerintah sehingga tidak melanggar janji sebelum pilpres.

Alternatif untuk mengamankan APBN dapat dilakukan dengan efisiensi penggunaan APBN maupun mempercepat konversi minyak tanah. Pemerintah juga sudah berjanji akan terus menurunkan utang luar negeri yang selama ini menjadi alternatif untuk menutup defisit APBN karena harga minyak melambung tinggi.

"Jadi utang luar negeri juga tidak dapat dijadikan alternatif menutup defisit karena janjinya akan menurunkan rasio utang," tegasnya.

Iman menambahkan, harga minyak dunia saat ini diakui sudah sulit diprediksi kestabilannya. Sebab pembentukan harga sudah didominasi ulah spekulan yang semakin banyak. Jadi tidak lagi karena faktor supply and demand di pasar. Untuk itu pemerintah harus ekstra hati-hati dalam menentukan asumsi harga minyak dunia dalam APBN. [E1]

http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/07/09/125836/di-atas-kertas-bbm-harus-naik/