Kamis, 09 Juli 2009 | 14:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala puskesmas di Banyuwangi mengeluhkan belum turunnya dana operasional yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Dampaknya, puskesmas terpaksa berhutang.

Menurut Kepala Puskesmas Mojopanggung, Kecamatan Giri, Wahyu Primawati, ia terpaksa berhutang untuk membayar biaya rutin seperti air, telepon, honor penjaga malam serta penyuluhan kelompok peduli kesehatan.

Sedangkan untuk program seperti koordinasi dengan kader posyandu dan penyuluhan ASI ekslusif untuk para ibu yang terjadwal semester pertama ini terpaksa ditunda hingga seluruh dana cair. "Tahun ini periode terlama dana telat cair," kata Wahyu kepada Tempo, Kamis (9/7).

Pada semester pertama ini, biaya operasional yang diklaimkan ke Pemkab, katanya, sebesar Rp 55 juta.

Di Puskesmas Kertosari, Kecamatan Kota Banyuwangi, juga terjadi kondisi yang sama. Pihak puskesmas terpaksa berhutang untuk honor dua pegawai tidak tetap dan pembeliaan alat tulis kantor.

Menurut Kepala Puskesmas Kertosari Titah Palupi, puskesmas terpaksa menghentikan subsidi kepada sembilan posyandu sebesar Rp 15 ribu per bulan. Padahal subsidi tersebut dipakai untuk program pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu mengandung. "Konsentrasi kami tidak fokus melayani kesehatan, karena tiap bulan harus cari talangan," keluhnya. Rata-rata per bulan biaya operasional Puskesmas Kertosari mencapai Rp 7 juta.

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Hariaji Sugito enggan menjawab alasan belum dicairkannya biaya operasional puskesmas ini. Ia hanya memastikan kalau anggaran akan segera dicairkan. "Masih dalam proses," katanya dalam pesan pendek.

IKA NINGTYAS

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/07/09/brk,20090709-186241,id.html