Kamis, 09 Juli 2009 14:57

Jakarta - Pengamat pendidikan dari Perguruan Taman Siswa, Darmaningtyas, mengatakan pengelolaan bidang pendidikan perlu dikembalikan ke pusat atau tersentralisasi. Seiring diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pengelolaan bidang pendidikan menjadi desentralisasi, namun dampaknya menjadi terkotak-kotak.
Menurutnya, pendidikan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya menjadi terkotak-kotak, padahal pendidikan itu harus dapat menumbuhkan rasa kebangsaan. “Yang terkotak-kotak bukan hanya siswanya, tetapi juga para guru karena hanya bisa melakukan mobilitas di daerah yang bersangkutan,” katanya usai diskusi “Mencari Profil Sosok Ideal Menteri Pendidikan” yang diselenggarakan Education Forum, di Jakarta, Selasa (7/7).
Kalau sebelumnya guru bisa berpindah dari daerah satu ke daerah lainnya, sekarang tidak bisa lagi, mereka hanya dapat bertugas di kabupaten/kota tertentu saja. Hal tersebut, katanya, menjadikan pengalaman dan mobilitas guru menjadi terbatas, dampaknya dalam mendidik siswa pengetahuannya juga terbatas.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef, yang menjadi pembicara dalam acara tersebut juga menyayangkan mengapa bidang pendidikan dikelola daerah dan setiap daerah mempunyai kebijakan masing-masing. Selama desentralisasi, ada kecenderungan daerah menempatkan pejabat di bidang pendidikan bukan dari bidangnya, sehingga kurang kompetensinya.
“Kami dengar di daerah Banten dan Kota Gede Yogyakarta untuk masuk SMP negeri tertentu diwajibkan hafal Al Quran. Indonesia bukan negara agama, kalau di sekolah swasta silakan menggunakan persyaratan itu,” katanya.
Ia juga menilai pendidikan yang selama ini dibanggakan dan diagungkan oleh sebagian pihak, tampaknya sudah semakin jauh dari nilai-nilai awal seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara dan para pendiri bangsa Indonesia. Bahkan, materi yang diberikan kepada anak didik sudah melenceng dari peruntukannya, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan kognitif anak.
“Pendidikan hanya dibatasi memahami pengetahuan yang terdapat di buku-buku pelajaran tanpa memahami makna pendidikan itu sendiri,” tegas Daoed.
Ia juga berpendapat sebaiknya menteri pendidikan jangan berasal dari partai politik (parpol), supaya sistem pendidikan di Indonesia jangan tercampur aduk dengan kepentingan partai politik.
“Menteri pendidikan jangan dari partai politik, karena partai politik bisa saja mencampuradukkan kepentingan partainya dengan kepentingan pendidikan,” pesan Daoed Joesoef. (heru guntoro/ant)

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/detail-cetak/article/kembalikan-pendidikan-ke-sentralisasi/