Selasa, 14 Juli 2009

Metrotvnews.com, Jakarta: Rumor kegagalan kontrak kerja Depertamen Kesehatan dengan PT Baxter Internasional Inc perlu diklarifikasi oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Pasalnya, menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Iskandar Sitorus, kegagalan tersebut menyebabkan negara rugi puluhan miliar rupiah.

Permintaan klarifikasi itu disampaikan Sitorus di Jakarta, Selasa (14/7). Menurut Sitorus, Departemen Kesehatan menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk pembuatan serum vaksin flu burung dengan perusahaan farmasi asal Amerika Serikat. Sitorus menduga MoU itu illegal. Alasannya, pembuatan MoU tidak melalui proses rekomendasi struktutal di Departemen Ksehatan.

Menurut Sitorus, itu, penandatanganan MoU kerja sama ditandatangani oleh pejabat Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatans, bukan tandatangan Menteri Kesehatan. Kerja sama dianggap gagal. Akibatnya, Departemen Kesehatan dikenakan "penalti" atau denda puluhan miliar rupiah dan pejabat Badan Penelitian dan Pengembangan itu justru dicopot.

"LBH Kesehatan menduga Menkes memang telah mempersiapkan diri untuk cuci tangan," kata Sitorus. Sitorus juga menilai kurangnya pemantauan dan realisasi kerja sama itu dari MenTeri Kesehatan. Padahal, MoU terbuat dibuat karena penyebaran virus flu burung dianggap sebagai kejadian Luar Biasa (KLB).

Dengan banyaknya dugaan "keanehan" itu, Menkes dinilai sangat layak untuk menjelaskan secara detail mengenai proses pembuatan dan pertanggungjawaban kerja sama yang gagal dengan PT Baxter International Inc tersebut. "Jika tidak, jangan salahkan masyarakat menduga banyak ketidakberesan di Departemen Kesehatan, khususnya dalam proyek itu," kata Sitorus.(Ant/***)

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newscat/sosbud/724/14/7/2009/Menteri-Kesehatan-Didesak-Jelaskan-Kerja