Jakarta, 15 Juli 2009 06:30

Meneg LH Soal Pencemaran

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengatakan negara-negara industri maju hanya mengumbar janji soal kompensasi pencemaran udara atau emisi gas rumah kaca kepada negara-negara berkembang yang memiliki hutan lindung, termasuk Indonesia.

"Kompensasi tersebut merupakan kesepakatan dari `Bali Road Map` yang dihasilkan pada konferensi internasional perubahan iklim yang diselenggarakan di Bali Desember 2007," kata Rachmat Witolear, di Jakarta, Selasa (14/7).

Rachmat menyatakan, negara industri maju yang kondisi politiknya sudah mapan tetap tidak mau memberikan bantuan yang telah dijanjikannya, meskipun telah beberapa kali ditagih.

Pada pertemuan tingkat Menteri Lingkungan Hidup di Greenland, bersamaan dengan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi (KTT) G-8 di L`Aquila Italia, pada pekan lalu lalu, Rachmat juga turut menyampaikan keluhan tersebut.

Menurutnya, masih sulit mengurus emisi gas rumah kaca karena sampai saat ini negara-negara industri maju tetap tidak mau mengeluarkan bantuannya.

Dari target awal sekitar satu miliar dolar, kata Rachmat, ternyata bantuan yang terkumpul cuma 200 juta dolar.

Deputi VI Menteri Negara Lingkungan Hidup, Masneliarti, menambahkan bahwa pertemuan negara-negara MEF yang dihadirinya bersamaan dengan penyelenggaraan KTT G-8 juga membahas soal upaya penurunan emisi gas buang hingga 80% pada tahun 2050.

Dalam konsensus global, katanya, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 50% pada 2050 dengan tingkat penurunan negara maju sebesar 80% merupakan hal ideal dan mendesak.

Dalam pertemuan negara-negara MEF tersebut, menurut Masneliarti, negara-negara maju meminta negara berkembang membuat target jangka menengah, karena jika hanya target jangka panjang pada saatnya sudah berganti generasi.

Namun dalam pertemuan tersebut, belum tercapai kesepakatan soal besarnya bantuan dari negara industri maju kepada negara berkembang untuk penurunan emisi gas buang, tetapi baru menghasilkan target jangka menengah yakni sebesar 20%-40% hingga 2020.

Menurut Rachmat, pada pertemuan KTT G-8 yang membahas soal lingkungan hidup, Presiden Amerika Serikat Barrack Obama mengatakan, jika sulit mencapai kesepakatan antara negara industri maju dan negara berkembang, Amerika Serikat sebagai negara industri maju akan membayar pajak terhadap produk industrinya yang diekspor ke negara berkembang. [EL, Ant]

http://www.gatra.com/artikel.php?id=128298