[ Senin, 06 Juli 2009 ]

Tahun ini, Kabupaten Ponorogo meraih Otonomi Awards bidang pelaya­nan administrasi dasar. Apa saja inovasi daerah ini? Berikut ulasan Hariat­ni Novitasari dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).

---

Daerah yang terkenal de­ngan kesenian reog ini punya kiat jitu untuk merapikan data kependudukan yang sering semrawut. Pencatatan data kependudukan secara manual sudah ditinggalkan. Mereka telah berada di abad teknologi dan informasi. Di 281 desa dan kelurahan telah diterapkan Sistem Informasi Manajemen Admistrasi Desa (Simades).

Sampai akhir 2008, sistem ini merata di 21 kecamatan. Jumlah desa yang menikmasti sistem TI (teknologi informasi) itu tinggal 41 yang tersebar di em­pat kecamatan, yakni di Keca­matan Pudak, Jambon, Slahung dan Ngrayun. Mereka belum ter­jangkau semata-mata ma­salah teknis, seperti belum ada aliran listrik.

Sistem ini diterapkan pada 2008. Sebelum operasinal se­kitar satu tahun dilakukan persiapan dan pelatih­an sumber daya manusia (SDM) yakni sejak 2007.

Operasional bisa dibilang se­derhana dan murah. Ha­nya dibutuhkan listrik, komputer, dan opera­tor. Biasanya, ope­rator itu oto­matis dipegang kepala urusan (kaur) ataupun kepala sie (kasi) pemerintahan di setaip desa. Sebab, pencatatan kependudukan merupakan tupoksi perangkat desa ini. Baik untuk lahir, mati, pindah, dan datang (lampid). Apabila kaur atau kasi pemerintahan tidak mampu, bisa ditunjuk petugas lain.

Sebagai data awal kependuduk­an, desa dan kelurahan memanfaatkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Selanjutnya, pemutakhir­an data kependudukan bisa dilakukan setiap saat.

Simades didesain sesuai kebutuh­an desa. Sebab, aplikasi ini memang diciptakan kali pertama oleh Alwin Febrianto, kaur pe­me­rintahan Desa Ngunut, Kecamatan Babadan. Sis­tem ini dia ciptakan untuk memudahkan pekerjaannya.

Dengan cara ini, pemu­ta­khiran data kependudukan bisa dilakukan kapan saja.

Lebih Cepat, Lebih Mudah

Aplikasi ini tidak saja mempermudah pemu­ta­khiran da­ta kepen­duduk­an, tetapi juga mempercepat peng­u­rusan surat-menyurat. Mi­salnya, surat kete­rangan ber­ke­lakuan baik dan surat pindah. Man­faat pene­rapan Simades di desa dan kelu­rah­an salah satunya dirasakan Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman.

Menurut Kasi Pemerintahan Mu­hamad Mudofir, dia bisa me­rasakan kemudahan setelah me­nerapkan Simades. Sebelum ada sistem itu, dia juga mengarang data kependudukan. Proses peng­u­rusan surat administrasi juga rumit dan tidak praktis. "Sekarang menjadi lebih mudah karena sudah ada form. Tinggal mencari nama berdasarkan nomor induk," ungkapnya ketika ditemui JPIP di kantornya (2/7).

Sebelumnya, banyak aparat de­sa kesulitan meng-update data ke­pendudukan. Perangkat desa tidak tahu dengan pasti berapa jumlah penduduk di wilayahnya. Ketika diminta data Biro Pusat Statistik (BPS), tak ayal lagi pa­ra perangakat desa ini mereka-reka data penduduk. Terutama masalah klasifikasi data penduduk seperti golongan usia dan golongan tingkat pendidikan. Data yang tidak valid itu digunakan untuk penyu­sunan profil desa.

Para perangkat desa tidak mung­kin membuka tumpukan data satu per satu. Dibutuhkan waktu lama. Sementara laporan harus segera disetorkan. Celah ini sering dimanfaatkan pengerah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk pemalsuan data. Sebagai­mana diketahui, Ponorogo merupakan salah satu kan­tong asal TKI di Jawa Timur.

Bagaimana pendanaan Sima­des? Menurut Bupati Ponorogo Muhadi Suyono, pemerintah dae­­rah (pemda) tidak mengalo­kasikan anggaran secara khusus. Desa yang menganggarkan biaya program Simades ini. Setiap de­sa menganggarkan Rp 1,7 juta dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Dana ini dialokasikan untuk pelatihan, instal program, dan perawatan.

Berbagai kendala tidak menyurutkan langkah pemda untuk memperluas program ini. Terutama untuk desa yang belum dijangkau sistem ini. "Pada 2010 akan kami kembangkan Simada," terang Muhadi Suyono. (hnovitasari@jpip.or.id)

http://www.jawapos.com/