Sabtu, 5 September 2009 | 8:45 WIB

KLOJEN-SURYA- Jika Pemkot Batu melarang mobil dinas (mobdin) dipakai untuk mudik Lebaran para pejabat, kondisi sebaliknya justru terjadi di Pemkot Malang. Wali Kota Malang, Drs Peni Suparto MAP mengizinkan pejabat membawa mobdin untuk mudik dengan alasan demi keamanan.

“Kalau rumah pejabat itu pagarnya belum rapat, dari pada mobdin yang dipakainya hilang, kan lebih baik untuk mudik. Itu lebih aman daripada hilang di rumah saat ditinggal mudik ke kampung halaman,” jelas Peni Suparto ketika dikonfirmasi Surya, Jumat (4/9).

Tahun sebelumnya Pemkot Malang juga mengizinkan mobdin pejabat untuk mudik Lebaran. Peni juga beralasan memberi kelonggaran mobdin untuk mudik Lebaran agar pegawai pemkot yang pulang kampung jauh lebih nyaman dan kinerjanya tidak terhambat. “Daripada naik angkutan umum berjubel, lebih baik mereka kami izinkan membawa mobdin,” papar Peni.

Kabag Perlengkapan Drs Subkhan sebelumnya juga tak mempermasalahkan jika mobdin dipakai pejabat untuk mudik lebaran. Sebab, ketika mobdin itu diserahkan kepada pejabat, otomatis itu sudah melekat dengan jabatan yang diamanatkan.

Serupa, Pemkab Malang juga memperbolehkan mobdin yang ada untuk dipakai kegiatan mudik Lebaran. Tapi, pejabat bersangkutan harus mengajukan dulu ke Bupati Malang.

”Memang sampai saat ini belum dibuat aturannya. Tapi seperti pada Lebaran tahun sebelumnya, mobdin boleh dipakai untuk kegiatan Lebaran,” tandas Abdul Malik, Sekkab Malang.
Diizinkannya pejabat SKPD menggunakan mobdin secara gratis ini dinilai telah melukai hati masyarakat. Maklum, sebelumnya banyak pihak termasuk pemkot dan pemkab mempersoalkan banyaknya mobdin yang belum dikembalikan anggota dewan. Padahal, salah satu alasan belum dikembalikan itu juga dipakai mudik Lebaran.

”Semestinya pemkot atau pemkot tidak melakukan itu. Mobdin itu fasilitas publik, hanya boleh digunakan untuk kepentingan publik. Kalau mudik itu kan urusan pribadi,” kata Abdul Wahab, Koordinator Divisi Advokasi Malang Corruption watch (MCW).

Penggunaan mobin untuk mudik pejabat, menurut dia, justru akan menimbulkan beban pada PAD. Sebab, biaya penyusutan kendaraan pasti akan dibebankan ke PAD, seperti oli, perawatan dan sejenisnya.

Terkait pemberian parsel Lebaran, Wali Kota Peni menyatakan tidak akan menerima maupun menolak, meski ada instruksi dari gubernur yang melarang menerima. ”Jika ada yang memberi kemudian ditolak, yang memberi kan bisa kecewa. Karena itu, jika ada yang memberi, ya silakan ditaruh saja. Nanti kan bermanfaat juga untuk yang lain,” jelas Peni. ekn/vie

http://www.surya.co.id/2009/09/05/pejabat-mudik-gratis-pakai-mobdin-mcw-itu-melukai-masyarakat.html