Kamis, 7 Januari 2010

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sektor pendidikan mendapat dana terbesar dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN 2010 untuk Provinsi Lampung.

Dari total DIPA untuk Lampung Rp11,33 triliun, sebanyak Rp1,147 triliun digunakan untuk sektor pendidikan. Sisanya untuk sektor lain seperti infrastruktur, perhubungan, dan instansi vertikal. Sektor kesehatan hanya menerima Rp46 miliar.

Secara keseluruhan, DIPA APBN 2010 untuk Lampung naik 1,46% atau Rp163.469.986.000 dari DIPA tahun sebelumnya (selengkapnya dalam tabel).

Kepala Bappeda Lampung Fahrizal Darminto mengatakan dana pendidikan jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti bantuan operasional sekolah (BOS), pengadaan buku, dan biaya ujian nasional.

Tunjangan profesi guru, ujarnya, tidak masuk dana dekonsentrasi Dinas Pendidikan Lampung, tetapi masuk dana alokasi umum (DAU) khusus yang akan diserahkan segera. "DAU khusus untuk tunjangan profesi guru tidak diberikan berbarengan. Tapi segera menyusul," kata Fahrizal, Rabu (6-1).

Selain pendidikan, pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas Pusat dengan alokasi dana Rp728 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun jalan nasional, sistem pengairan, dan lainnya.

Instansi vertikal juga menerima jatah cukup besar, seperti Kanwil Departemen Agama (Rp681 miliar), Polda (Rp500 miliar), dan BPS (Rp129 miliar).

Namun, alokasi dana sektor kesehatan sebesar Rp46 miliar tidak sebanding dengan sektor lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Wiwiek Ekameini mengatakan Pemerintah Pusat hingga kabupaten/kota masih sangat sedikit memberi porsi anggaran untuk sektor kesehatan.

"Anggaran kesehatan banyak dipotong. Misalnya dari Pemerintah Pusat kita hanya dapat Rp3 miliar untuk menekan angka kematian ibu dan anak dengan memberi pelatihan lebih kepada bidan desa se-Lampung," ujarnya.

Tidak Ada Dana JSS

Sementara itu, pembangunan jembatan Selat Sunda (JSS) dan kawasan sekitarnya kemungkinan besar tidak dimulai tahun ini. Baik dalam DIPA APBN Lampung 2010 ataupun APBD Lampung 2010 tidak ada alokasi dana untuk megaproyek tersebut.

Menurut Fahrizal, Pemerintah Pusat tidak menganggarkan JSS pada APBN 2010 karena akan diserahkan kepada swasta. Sementara untuk membangun wilayah di kaki JSS, menurut Fahrizal, Gubernur Lampung telah mengajukan permohonan ekspose ke Wapres Boediono dengan harapan Pemerintah Pusat dapat menggelontorkan dana pada APBN Perubahan 2010 atau APBN 2011.

"Wakil Presiden ditugaskan untuk melakukan percepatan pembangunan di seluruh provinsi. Nah, Gubernur akan meminta Wapres melakukan percepatan pembangunan wilayah sekitar JSS," ujarnya.

Pemprov Lampung, kata Fahrizal, akan berusaha mengajukan dana pembebasan lahan di kaki JSS untuk pengembangan kawasan dan infrastruktur yang harus ada saat JSS rampung dikerjakan. "Kalau JSS sudah jadi kan dari Lampung Selatan juga sudah harus ada jalan tol, jalan kereta api, dan lainnya. Untuk memulai semua ini butuh dana," kata dia.

Selain mengharapkan kesediaan Pemerintah Pusat dalam membangun kawasan ini, Fahrizal juga berharap ada investor yang bersedia terlibat di dalamnya. Namun, kata dia, hingga kini Pemprov Lampung masih sulit mencari investor karena penanam modal masih lebih memilih membangun kawasan di Jawa dibandingkan Sumatera.

"Kami akan terus berusaha karena daerah-daerah di Sumatera memiliki potensi yang tidak kalah jauh dari daerah lain di Jawa," kata dia. MG3/U-1

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010010701374211