Rabu, 08 Juli 2009 19:45 WIB

Penulis : Cornelius Eko Susanto

JAKARTA-MI: Kendati korban positif flu babi kian bertambah, Departemen Kesehatan (Depkes) bersikukuh tidak perlu merilis kebijakan model travel warning

(himbauan tidak berkunjung) pada negara-negara yang telah terjangkit flu babi.

"Buat apa orang mendesak dikeluarkan travel warning? Flu babi sudah menyebar di 120 negara. Artinya, hampir seluruh negara di dunia sudah terjangkit flu babi," komentar Direktur Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes Tjandra Yoga Aditama ketika dikontak Media Indonesia via sambungan telepon, Rabu (8/7).

Di samping itu, sebut Tjandra, lembaga kesehatan dunia, WHO pun dari dulu menyatakan, kebijakan seperti travel warning sebaiknya dihindari. WHO sendiri, tambah Tjandra, telah merekomendasikan, sebaiknya kasus flu babi ditangani oleh masing-masing negara yang bersangkutan, tanpa perlu campur tangan dari negara atau lembaga lain. Pasalnya, kendati berstatus pandemi, tingkat kesakitan (morbiditas) flu babi ternyata sangat rendah. Bahkan, 95 persen penderita flu babi sejatinya tanpa perlu dirawat di RS, nantinya bakal sembuh sendiri.

Bahkan, kini disejumlah negara, kata Tjandra, prosedur penanganan kasus flu babi malah cenderung dipermudah. Di Singapura misalnya, kini suspek (pasien terduga) flu babi dengan gejala ringan tidak perlu lagi mendapat perlakuan wajib inap di ruang isolasi RS.

"Pemerintah Singapura kini bahkan menyerahkan keputusan perlunya isolasi pada dokter yang merawat. Dokter diperbolehkan untuk cukup memberi tamiflu pada suspek flu babi dan dirawat di rumah," papar Tjandra.

Bahkan, kalau gejalanya relatif sangat ringan, dokter juga diperbolehkan oleh pemerintah untuk tidak perlu memberikan obat tamiflu. Pasien suspek flu babi yang perlu dirawat, lanjut Tjandra, hanya yang berstatus memiliki komplikasi penyakit, ibu hamil, menderita sakit jantung atau atas rekomendasi dokter. Kebijakan serupa seperti Singapura kata Tjandra, juga telah diterapkan di Australia.

Indonesia sebut Tjandra, kini tengah mempertimbangkan kebijakan baru dari WHO. Yaitu, pemerintah tidak perlu lagi harus memberikan laporan pasien positif flu babi pada publik setiap harinya. Pasalnya, lantaran rendahnya tingkat kesakitan dan kematian (mortality rate hanya 0,4%) flu babi, kebijakan membuka informasi tiap hari dinilai tidak lagi efektif. "Sebagian besar suspek dan pasien hanya mengalami gejala ringan," tandasnya.

Sedikit berbeda pandangan dengan Tjandra, Deputi III Menko Kesra Bidang Koordinasi Kependudukan Kesehatan dan Lingkungan Hidup Emil Agustiono berpendapat, sebaiknya Indonesia masih perlu memberlakukan kebijakan isolasi. Pasalnya, disamping ada kemungkinan persilangan virus H1N1 flu babi dan H5N1 fluburung bisa terjadi diwilayah Indonesia, juga mencegah adanya kemungkinan kematian korban. "Kan malu juga kalau ada pasien flu babi yang mati disini. Misalnya, ada pasien flu babi yang juga menderita asma. Itu kan berbahaya," tuturnya. (Tlc/OL-7)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/07/07/84322/71/14/Penerapan-Travel-Warning-Bakal-Sia-Sia