2009-07-22

[JAKARTA] Kejaksaan Agung (Kejagung) menyadari adanya tuntutan kuat dari masyarakat akan kinerja penegak hukum yang kredibel dan mampu memenuhi rasa keadilan publik. Oleh karena itu, kejaksaan secara tegas berjanji terus mereformasi diri dengan membangun aparat yang profesional dan berintegritas.

Pernyataan itu disampaikan Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam upacara memperingati hari ulang tahun kejaksaan yang dikenal dengan Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke-49 di lapangan Kejagung, Jakarta, Rabu (22/7) pagi. Upacara diikuti ratusan jaksa di jajaran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, serta seluruh jaksa agung muda dan mantan pejabat Kejagung.

Dalam amanatnya, Hendarman menyatakan, perlu pembenahan sungguh-sungguh untuk mewujudkan negara hukum yang lebih baik. Dia menuturkan, kejaksaan adalah pelayan publik yang mengemban dua misi. Pertama, penegakkan hukum yang senantiasa mengacu kepada aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kedua, kejaksaan harus bisa menerima kontrol publik yakni bahwa masyarakat dapat mengawasi kebijakan serta implementasinya, salah satunya lewat kebebasan pers.

"Kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk memperbaiki diri dengan kebajikan. Karena kebajikan disertai pengetahuan akan membentuk penguasaan diri. Penguasaan diri akan menambahkan ketekunan, ketekunan akan melahirkan kearifan, dan kearifan akan mendatangkan kepercayaan dari masyarakat yang merindukan rasa keadilan," tandasnya.

Tema yang diusung dalam HBA ke-49 adalah Melalui Hari Bakti Adhyaksa 2009 Kita Songsong Reformasi Birokrasi Kejaksaan Menuju Terwujudnya Aparat Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas Moral yang Tangguh. Berdasarkan tema itu, Hendarman berharap tercipta birokrasi kejaksaan yang efisien dan benar-benar melayani masyarakat.

Kepada Korps Adhyaksa, Hendarman mengingatkan untuk menghayati agenda reformasi birokrasi dan mewujudkan penegakan hukum dengan memperhatikan aspirasi dan nilai-nilai dalam masyarakat. "Jaga dan pelihara nama baik kejaksaan, pegang teguh sumpah jabatan, jangan melakukan perbuatan menyimpang dan jadilah teladan bagi lingkungan," katanya.

Dia menambahkan, ideal birokrasi kejaksaan akan tercipta pada 2025. Sementara, program reformasi birokrasi sendiri baru diluncurkan 18 September 2008. Oleh karena itu, menurutnya, bidang pembinaan dan pengawasan kejaksaan memiliki tugas penting.

Sementara itu, peringatan HBA ke-49 diwarnai aksi bagi-bagi bunga oleh keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) didampingi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Sekitar 20 orang keluarga korban menggelar aksi di depan gedung Kejagung dan berniat menyerahkan bunga kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Jasman Panjaitan.

"Kami berharap pada hari ulang tahun kejaksaan hari ini, Korps Adhyaksa tidak melupakan tugas-tugas yang belum selesai, terutama kasus pelanggaran HAM berat yang tidak juga kunjung dilakukan penyelidikan," ujar Kepala Divisi Impunitas Kontras sekaligus Koordinator Aksi Yati Andriyani.

Keluarga korban yang hadir antara lain korban kasus Lapindo, Trisakti, Semanggi I dan II, Wasior dan Wamena (Papua), dan Tragedi Mei 1998. Mereka menuntut Kejagung bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

"Kami mengapresiasi upaya kejaksaan untuk menangani terorisme dan kasus-kasus lain, tapi kami berharap kasus pelanggaran HAM juga mendapat tempat yang sama," tandasnya. [NCW/W-8]

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=9346