Rabu, 15 Juli 2009

(Berita Daerah - Sulawesi) - Kondisi jalan yang rusak di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebabkan tingginya biaya transportasi barang dan jasa, sehingga berdampak terhadap inflasi, terutama inflasi di Kota Kendari pada triwulan pertama tahun 2009 mencapai 15,81 persen.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sultra, La Subu Zahri, pada rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kendari, Selasa, mengatakan, kondisi jalan rusak di Sultra `memaksa` penyedia jasa angkutan menaikkan tarif.

"Dampak kenaikan tarif terhadap angkutan barang dan jasa ini, juga akhirnya distributor menaikkan harga kepada pengecer hingga kenaikan harga terjadi pada konsumen," ujarnya.

Menurut La Subu, jika jalur transportasi lancar, tarif angkutan barang dan jasa kemungkinan harga barang di daerah ini tidak akan mahal, namun akibat kondisi jalan yang rusak saat ini, kenaikan harga barang secara kontinyu terjadi hingga 30 persen di hampir seluruh wilayah Sultra.

"Kenaikan harga barang ini sangat dirasakan masyarakat, terutama di wilayah pemekaran seperti Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Konawe Utara karena kondisi jalan di wilayah mengalami kerusakan berat dan sulit dilalui kendaraan pengangkut barang," ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sultra, Dody P. Djalante, mengakui, sekitar 78 persen dari panjang jalan provisi dan jalan negara di wilayah Sultra sekitar 956 kilometer rusak.

Menurut dia, kerusakan jalan tersebut terjadi karena beban kendaraan yang melalui jalan tersebut tidak dikontrol oleh jembatan timbang, sehingga disinyalir kendaraan yang mengangkut barang telah melebihi kapasitas jalan tersebut.

"Yang menjadi pemicu kerusakan jalan di daerah ini karena sejumlah daerah di Sultra belum memiliki alat jembatan timbang, sehingga kendaraan bebas berjalan, padahal kapasitas jalan maksimal hanya bisa dilalui oleh kendaraan bermuatan delapan ton," ujarnya.

Tetapi, kata dia, kendaraan yang melewati jalan di daerah ini disinyalir bisa mencapai muatan sekitar 20 ton karena tidak ada alat jembatan timbang.

Oleh karena itu, tambah Dody, tahun 2009 Pemerintah Provinsi Sultra menganggarkan pemeliharaan jalan sekitar Rp26 miliar, dan perbaikan jalan sepanjang hampir 900 kilometer tersebut dengan dana sekitar Rp800 miliar.

Sekertaris Dinas Perhubungan Provinsi Sultra, Ratna Ningsih mengatakan, pihaknya telah beberapa kali mengajukan usulan pembangunan jembatan timbang, namun belum disetujui oleh DPRD karena dianggap belum menjadi skala prioritas.

"Sampai saat ini, Sultra belum memiliki jembatan timbang untuk mengontrol kendaraan yang melalui jalan. Kami sudah beberapa kali mengajukan anggaran pembangunan jembatan timbang, tapi belum disetujui karena dianggap belum prioritas," ujar Ratna, seraya menambahkan, pihaknya mengajukan kembali pembangunan jembatan timbang tahun 2009 untuk Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka.

http://beritadaerah.com/news.php?pg=berita_sulawesi&id=10353&sub=column&page=