Kamis, 9 Juli 2009 | 04:43 WIB

Tokyo, Kompas - Pemerintah kembali menegaskan tetap memberi subsidi untuk listrik guna menjamin kesehatan keuangan PT Perusahaan Listrik Negara. Ini dilakukan agar seluruh proyek pembangunan pembangkit listrik layak dibiayai Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional.

Penegasan itu, kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan Anggito Abimanyu, dilakukan saat perwakilan Indonesia bertemu Presiden JBIC Hiroshi Watanabe di Tokyo, Jepang, Selasa (7/7).

”PLN membutuhkan dana untuk investasi yang besar sehingga perlu dukungan pemerintah agar keuangan PLN sehat. Salah satunya dengan menjamin, subsidi listrik tetap diberikan,” ujar Anggito.

Awal 2009, Hiroshi Watanabe bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Jakarta membahas komitmen JBIC atas empat proyek pembangkit listrik. Tiga di antara empat proyek itu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, PLTU Cirebon, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla. Nilai pendanaan 4,1 miliar dollar AS, setara Rp 41 triliun. Proyek Paiton berupa perluasan PLTU kapasitas 2 x 600 megawatt. Adapun PLTU Cirebon 600 MW dan PLTP Sarulla 400 MW.

Proyek Paiton dikerjakan PT Paiton Energi dengan perusahaan Jepang Mitsui. PLTU Cirebon dikerjakan PT Cirebon Electric Power bekerja sama dengan perusahaan Jepang, Marubeni. PLTP Sarulla di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dikerjakan PT Medco Power Indonesia bersama Itochu, perusahaan Jepang.

Saeki Natsuko dari ODA Watch menyatakan, keberpihakan Jepang pada proyek listrik di Indonesia karena Indonesia pemasok utama energi bagi Jepang. Jepang mengimpor 29,86 persen dari impor gas, batu bara 12,8 persen, dan minyak bumi 3,6 persen dari Indonesia.(Orin Basuki)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/07/09/04434197/pemerintah.jamin.kesehatan.neraca..pln