[ Kamis, 09 Juli 2009 ]

SURABAYA - Permasalahan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kedurus ternyata bertumpuk-tumpuk. Belum reda kasus dugaan pencemaran kali Surabaya sebulan lalu, instansi itu harus mendapat fakta pelik lain. Tahun ini, pemkot hanya menyediakan dana instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Rp 300 juta. Itu separo dari ideal.

Sejatinya, RPH selevel Kedurus butuh dana IPAL Rp 600 juta hingga Rp 1 miliar. Menurut sumber Jawa Pos di DPRD Surabaya, awal Mei, pemkot mengusulkan tambahan penyertaan modal kepada RPH Kedurus. Besarnya Rp 3,85 miliar. Dengan tambahan dana itu, modal daerah untuk RPH tersebut menjadi sekitar Rp 7,045 miliar.

''Tapi, dana IPAL-nya kok Rp 300 juta? Itu sangat minim,'' ujarnya.

Hal itu diamini Wakil Ketua Pansus Raperda Penambahan dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada RPH Surabaya Yulyani. Dia menyatakan angka tersebut tidak layak. ''Sebab, beban RPH Kedurus sangat besar,'' ujarnya.

Dalam sehari, minimal 200 hewan disembelih di instansi tersebut. Yang disembelih adalah sapi, babi, dan kambing. Dampaknya, kebutuhan air pun sangat tinggi. Yakni, mencapai 50 meter kubik per hari.

Yulyani membandingkan RPH milik Surabaya tersebut dengan RPH Jakarta. Di ibu kota, beban pemotongan hewan juga 200 ekor per hari. Tapi, secara umum RPH itu lebih profesional dan ramah sosial. Di Surabaya, luas RPH hanya 5 hektare. Di Jakarta 12 hektare. Lalu, RPH Kedurus dekat dengan perkotaan, sedangkan RPH Jakarta berada di pinggiran kota, di wilayah Kapuk, Jakarta Barat.

Karena itu, politikus PKS tersebut mengungkapkan, beban IPAL RPH Kedurus sangatlah besar dan mahal (high cost). Sebab, hingga detik ini, IPAL RPH Kedurus adalah bikinan Austria yang ongkosnya sangat mahal. Beban listriknya tinggi, spare part-nya pun sulit didapatkan.

''Kalau malam, biasanya alat itu dimatikan untuk menghemat listrik. Nah, bagaimana pengolahan limbahnya bisa maksimal kalau seperti itu?'' katanya. ''Tiba-tiba, limbahnya lari ke kali dan semua tidak sadar,'' ungkap perempuan berjilbab tersebut.

Yulyani juga mengecam RPH Kedurus dianggap tidak ditangani secara profesional. RPH tersebut selalu merugi. Keuntungan bersih lembaga itu hanya Rp 239.617.666 tahun lalu. Uang sebesar itu tidak bisa digunakan untuk mengembangkan usaha.

Menurut dia, dana itu hanya digunakan untuk membayar PNS RPH, biaya perawatan, serta pemotongan hewan. ''Kalau begini, mana bisa untuk mengembangkan usaha ke konteks yang lebih luas? Misalnya, pembuatan pentol dan burger,'' ujarnya.

Ketidakmampuan RPH untuk membesarkan usaha tersebut lantas dijadikan alasan untuk mengajukan penambahan modal usaha. Namun, Yulyani pesimistis bahwa dalam setahun RPH Kedurus akan mampu mengembalikan modal pemerintah dengan konsep produksi yang amburadul tersebut. ''Saya mengambil sikap tidak menyetujui penambahan modal itu kalau tidak ada komitmen yang jelas,'' tegasnya. (nur/dos)

http://www.jawapos.com/