Minggu, 2 Agustus 2009 | 09:39 WITA

MAKASSAR, TRIBUN - Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengaku kaget dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulsel yang melaporkan kerugian negara terkait pemanfaatan anggaran pada sejumlah institusi pemerintah di kota ini.

Pasalnya, salah satu temuan BPK itu menyebutkan bahwa pemanfaatan anggaran yang paling banyak merugikan keuangan negara itu terdapat di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Jumlahnya sekitar Rp 30 miliar.

“Kerugian itu merupakan akumulasi dari sekian tahun. Ternyata ang ada di situ paling banyak PDAM sekitar Rp 30 miliar. Sudah ada yang dikembalikan. Ada juga ejabat yang mestinya bertanggung jawab, tapi sudah meninggal dunia,” kata Ilham di balai kota, baru-baru ini.

Hasil audit BPK belum lama ini menyebutkan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah per 31 Desember 2008 di Sulsel terdapat 76 kasus, beberapa di antaranya di Makassar. Total nilai kerugian negara mencapai sekitar Rp 55,4 miliar.

“Terus terang, saya juga kaget dengan temuan itu dan langsung mengklarifikasi. Memang penghitungannya setiap tahun seperti itu. Akumulasi sejak tahun 1995, makanya banyak,” tambahnya. Hal senada disampaikan Wakil Wali Kota Supomo Guntur. Tetapi menurutnya, untuk lingkup satuan kerja perangkat daerah (SKPD), jumlah yang dilaporkan tidak besar.

“Jumlahnya tidak seberapa 200 ribu sampai 400 ribu. Banyak yang sudah itindaklanjuti. Pokoknya pengembalian dana sudah kami tindak lanjuti dan jumlahnya tidak seberapa,” jelasnya. (axa)

Menanti Kerja Anis Kama
GUNA menindaklanjuti instruksi BPK untuk pengembalian dana negara ke kas daerah tersebut, kata Supomo, telah dibentuk Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Pemkot Makassar.

Tim dipimpin Anis Kama yang juga Sekretaris Kota Makassar. Tim ini sebentar lagi akan dilantik.

“Tim inilah nantinya yang bertugas menagih kerugian tersebut,” jelas Supomo yang ditemui di balai kota, baru-baru ini.((axa)

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/41828