Jum'at, 7 Agustus 2009 - 09:25 wib

M Rosmul Fuad

MUNGKIN publik masih ingat dengan sosok Prof Muhammad Yunus dari Bangladesh yang concern mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan mendirikan bank khusus kaum dhuafa bernama Grameen Bank.

Bank ciptaannya itu secara empiris mampu mengelola perekonomian arus bawah (grass root) hingga membantu jutaan warga lemah Bangladesh. Meskipun namanya bank,banyak warga Bangladesh yang tidak "alergi" karena bank yang dikelola Yunus tersebut jauh dari sistem birokrasi perbankan pada umumnya yang ribet dengan segala "aksesori" perbankan - harus ini, itu, dan segala macamnya. Yang perlu dicatat,Yunus hanya memberikan pinjaman (pembiayaan) kepada nasabahnya yang secara ekonomi sangat membutuhkan.

Selektivitas yang berlaku pada bank Yunus tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keadilan bagi setiap warga Bangladesh. Warga yang dikategorikan masuk ke dalam kelompok ekonomi menengah-atas dijamin tidak akan mendapat "subsidi" dari bank tersebut. Maka, tak aneh bila mulai dari tukang bakso,tukang kue,pedagang kaki lima hingga pengecer barang-barang kredit sangat merasakan dampak dibukanya bank Yunus tersebut.

Klimaksnya karena tokoh ini dianggap mampu memberikan kontribusi yang besar bagi kemanusiaan, Yunus pun dianugerahi hadiah nobel pada 2007 silam yang dipergunakannya untuk tambahan ekspansi banknya itu. Menarik untuk diulas karena pernah beberapa kali ekonom Indonesia meneliti bagaimana kinerja banknya Yunus tersebut dan sesuaikah jika diimplementasikan di Indonesia?

Namun, entah kenapa, hingga sekarang belum ada satu pun bank yang mirip dengan ide bank Yunus, entah karena faktor policy pemerintah yang dianggap kurang mendukung atau minimnya komitmen sehingga "proyek" tersebut akhirnya terbengkalai. Hadirnya "bank dhuafa"ini begitu urgen untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa.Keadaan yang terjadi dewasa ini, masih banyak warga yang belum tersentuh oleh institusi perbankan pada umumnya karena banyaknya berbagai persyaratan prapinjaman yang harus dipenuhi oleh nasabah "kecil".

Tak mengherankan, meski banyak potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi karena tereduksi oleh pinjaman dengan bunga besar, hal itu tidak termaksimalkan.Hasilnya pun, keadaan ekonomi rakyat tak banyak mengalami peningkatan. Dus, pemerintah perlu segera memberikan solusi pinjaman alternatif untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang disinyalir akan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia dalam menghadapi AFTA pada 2010. Basis kekuatan ekonomi alternatif ini tentu akan lebih melibatkan banyak anggota masyarakat yang masih didominasi kalangan menengah-bawah.

Selanjutnya, pemerintah yang paling berwenang untuk mengurusi ekonomi warganyalah yang memikirkan bagaimana mekanisme konkretnya yang sesuai dengan karakter keekonomian dan budaya masyarakat. Memang sekali lagi, untuk mewujudkan segalanya ini diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah yang salah satu aspek pendukungnya menciptakan good governance. (*)

M Rosmul Fuad
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila

http://economy.okezone.com/read/2009/08/07/316/245812/mungkinkah-ada-bank-dhuafa