Minggu, 02 August 2009

Dorodjatun Koentjorojakti

Bukittinggi, Singgalang -- Sejak kepemimpinan Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), belum pernah ada sistem ekonomi yang mapan dan terstruktur di negara ini. Hal itu bukan saja disebabkan penyimpangan yang terjadi dalam sistem politik, namun juga karena kegagalan pemerintah dalam menguasai dan mengendalikan pasar."Sudah pada lima presiden saya bekerja, tapi belum ada satupun dari mereka yang mengusung sistem ekonomi yang mumpuni. Untuk penilaian ini saya minta maaf kepada mereka," ujar Gurubesar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Dorodjatun Koentjorojakti, usai Kongres ISEI XVII di Bukittinggi, Jumat (31/7)."Indikator ketidakmampuan pemerintah itu dalam menguasai pasar sudah terlihat dengan jelas. Seperti terjadinya inflasi yang tidak terkendali, kurs rupiah yang kerap ambruk, hilangnya barang-barang dari pasar dan macetnya hampir semua kegiatan lembaga-lembaga perekonomian sebagai akibat mengeringnya likuiditas," imbuhnya.Ia mengungkapkan, akibat lemahnya perencanaan ekonomi itu, negara ini hanya memiliki operasional stok untuk 28 hari saja. Tentu ini sangat riskan, mengingat Indonesia sebuah bangsa besar yang dihuni 230 juta jiwa."Bagaimana jika terjadi kerusuhan atau peperangan yang berkepanjangan. Tentu masyarakat tidak bisa makan dan mobilitas aparat keamanan juga terganggu akibat stok energi yang terbatas," terang mantan menteri koordinator perekonomian periode 2001-2004 itu.Lebih lanjut Dorodjatun mengatakan, saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan masalah strategis yang muncul di kelompok sektor riil. Terutama di sektor pertanian, khususnya subsektor pertanian pangan dan sektor industri manufaktur."Subsektor pertanian pangan itu, di Jawa dan luar Jawa, mengalami kesulitan dalam upaya menaikkan produksinya. Itu disebabkan merosotnya lahan pertanian sebagai imbas perluasan wilayah kota," jelasnya.Di sisi lain, kata dia, Indonesia juga mengalami masalah deindustrialisasi. Lantaran, sektor industri manufaktur kalah saing di pasaran, terutama oleh Cina, India dan negara kelompok ANIEs (Asian Newly Industrialised Economies), seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Thailand dan Malaysia."Karena itu, sudah seharusnya negara ini memiliki sebuah lembaga yang berfungsi untuk menstabilitaskan pasar. Agar tidak ada lagi monopoli dalam sektor ekonomi yang hanya akan merugikan bangsa dan rakyat," tuturnya.Jika tidak, katanya, black market, yang merusak sistem pasar, akan terus bermunculan. Begitu pula dengan illegal logging, maining dan fishing akan merebak tanpa bisa dicegah dan dikendalikan."Karenanya, pemerintah harus membangun posisi daya saing yang tangguh, dan membenahi seluruh tataran dalam kehidupan berbangsa bernegara. Mulai dari tataran normatif, struktural, perilaku dan cara pandang yang lebih realistis. Supaya jangan sampai negara ini menjadi sebuah failed state (negara yang gagal-red), seperti yang dikhawatirkan banyak pengamat luar negeri," harapnya.307

http://www.hariansinggalang.co.id/index.php?mod=detail_berita.php&id=2749