November 2, 2009 - 18:29

BOGOR (Pos Kota) - Sekolah gratis yang dicanangkan pemerintah dipersoalkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pasalnya, kebijakan sekolah gratis dinilai mereka menjadi dilematis dan tidak adil.

Hal ini terungkap dalam workshop Penguatan Peran Komite Sekolah di Era Sekolah Gratis yang diikuti Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah se-Kota Bogor di SMP VIII Kota Bogor, Senin

“Saya menilai, kebijakan sekolah gratis yang dicanangkan pemerintah masih banyak ditemukan sejumlah masalah,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor Iyod Sasmita. Katanya, kebijakan sekolah gratis banyak ditemukan unsur ketidak adilan.

Buktinya, subsidi pendidikan yang seharusnya buat keluarga tidak mampu atau keluarga miskin (gakin), tapi bisa dinikmati oleh orang tua siswa yang kaya.

Selain itu, kata dia, penetapan sekolah gratis melalui penyaluran BOS (Biaya Operasional Sekolah) DAK (Dana Alokasi Khusus) belum disadari masyarakat.

“Kata gratis memang gaungnya luar biasa, tetapi diartikan dalam sudut sempit, padahal yang dimaksud pendidikan gratis bukan bebas biaya,” paparnya.

Hj Dedeh R Soerja Atmadja salah satu pengurus Dewan Pendidikan Kota Bogor lainnya mengatakan, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab dari masyarakat.

“Kami menilai sumbangan dari masyarakat bagi sekolah gratis masih dibutuhkan, asalkan sukarela tanpa paksaan,“ katanya.

Kepala Disdikpora Kota Bogor Aim Hermana mengakui, awalnya pembentukan komite sekolah didasarkan adanya pemikiran pengelolaan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga melibatkan masyarakat yang bertujuan memperlancar jalannya pendidikan.

Tapi kini, setelah pemerintah mewujudkan sekolah gratis, terkesan peran komite sekolah tidak lagi diperlukan.

“Padahal komite sekolah dibutuhkan menjadi mediator dan fasilitator hubungan antara wali murid dengan masyarakat pengelolah sekolah,” katanya. (iwan/dms)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/11/02/dipersoalkan-sekolah-gratis-di-bogor