2010-01-11

Okky Setiawan Kamarga

Menjelang tutup tahun 2009, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang cukup menghebohkan dunia kelistrikan di Tanah Air. Kali ini bukan kebijakan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) yang biasanya banyak ditentang banyak kalangan, melainkan merombak jajaran direksi BUMN kelistrikan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Walaupun spekulasi mengenai pergantian ini sudah beredar, mengingat ada 'dosa' dalam kinerja pimpinan puncak PLN, yakni terjadinya pemadaman yang berkesinambungan, khususnya di wilayah Ibukota dan sekitarnya.

Tetap saja pergantian ini menghenyakkan, bahkan melahirkan penolakan dari kalangan internal, yakni sejumlah karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP). Penolakan itu terjadi apalagi kalau bukan hadirnya sosok Dahlan Iskan yang berasal dari luar PLN, menggantikan Fahmi Mochtar yang notabene pejabat karier. Dahlan, selain dinilai tidak memiliki kompetensi juga dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan karena selain dikenal sebagai raja media melalui kerajaan bisnis Jawa Pos grup, Dahlan juga memiliki bisnis kelistrikan karena memiliki sejumlah pembangkit listrik.


Pekerjaan Rumah

Berangkat dari pengalaman sebelumnya, pimpinan puncak PLN yang berasal dari internal PLN ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah kelistrikan yang sudah sedemikian kompleks. Sejumlah beban berat harus dipikul oleh Dahlan Iskan. Maklum, dia harus bisa meyakinkan publik, pasokan listrik di Tanah Air tetap aman. Tak ada lagi kasus pemadaman bergilir seperti yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya pada Oktober hingga November 2009.

Banyak pekerjaan rumah yang juga harus dilakukan oleh manajemen PLN saat ini. Salah satu yang krusial, yakni mengamankan pasokan listrik, khususnya di wilayah Jawa-Bali yang padat penduduknya.

Masalah kelistrikan di Tanah Air sangat mendesak. Di sisi pasokan listrik, misalnya, tiadanya cadangan trafo di gardu induk tegangan ekstra tinggi (GITET) di Jawa-Bali. Prioritas lainnya, yakni mengembangkan pembangkit yang memadai dengan tidak mengandalkan bahan bakar minyak (BBM), tapi pada energi nonfosil, seperti panas bumi, gas maupun batu bara. Apalagi, harga BBM untuk pembangkit jauh lebih mahal dibandingkan gas dan batubara.

Dari sisi finansial, kondisi PLN saat ini berdarah-darah. Sebabnya, biaya pokok produksi ( BPP) jauh lebih rendah dibandingkan harga jual ke konsumen. BPP listrik saat ini lebih dari Rp 1.300 per kWh sementara harga jual di bawah Rp 700 per kWh.

Selama ini, PLN kerap kesulitan mendapatkan pasokan bahan bakar untuk pembangkit, baik itu berupa batu bara, gas, maupun bahan bakar minyak (BBM). Kalau toh bisa diperoleh, itu pun dengan harga pasar atau market price. Selain itu, persoalan pemenuhan kebutuhan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, dan masalah pendanaan.

Di sisi hilir, masalah muncul soal tarif dasar listrik (TDL). Kendati dituding lebih mahal dibanding negara tetangga, TDL sejak enam tahun lalu tak kunjung naik. Padahal, harga bahan bakar pembangkit terus meroket.

Di tengah upaya mengatasi krisis listrik yang berkepanjangan, setelah meluncurkan proyek percepatan pembangunan listrik 10.000 MW pada 2006, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali meluncurkan proyek 10 ribu MW tahap kedua.

Berbeda dengan proyek pertama, dalam proyek 10.000 MW kedua, PLN tidak sendirian. Sebagian besar proyek rencananya melibatkan swasta (independent power producer/IPP). Selain itu, bahan bakar untuk pembangkit mayoritas menggunakan panas bumi dan gas serta batu bara.

Dari sisi finansial, pendanaan proyek 10 ribu MW tahap I telah rampung. Lebih dari Rp100 triliun komitmen pendanaan proyek tersebut telah diperoleh. Selain dari institusi perbankan domestik, komitmen pendanaan datang dari sejumlah institusi keuangan dari Tiongkok. Sementara itu, megaproyek kelistrikan 10.000 MW tahap II diperkirakan membutuhkan dana investasi sekitar USD 16,1 miliar. Dana investasi untuk membangun pembangkit dengan total kapasitas mencapai 10.677 MW. Dana tersebut dibutuhkan untuk membangun pembangkit milik PLN maupun IPP.

Kapasitas pembangkit yang diusahakan PLN dan IPP kini sudah mencapai 29.373 MW. Untuk mengimbangi pertumbuhan konsumsi listrik rata-rata 6,8% per tahun, program percepatan 10.000 MW kedua harus segera direalisasikan.

Untuk membenahi sektor kelistrikan, Dahlan memasang target yang cukup fantastis yakni penghematan sedikitnya Rp 35 tri-liun biaya produksi listrik, melalui sejumlah program-program yang telah disusunnya.

Apapun itu, kata kuncinya adalah sejumlah program harus didukung penuh dengan kebijakan pemerintah. Jika tidak, program yang baik dan bagus dari Dahlan akan sia-sia saja, masalah kelistrikan tak akan tuntas.

Penulis adalah Pemerhati Masalah Kelistrikan, Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Pensiunan PLN

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=12985