Rabu, 15 Juli 2009 pukul 01:20:00

PALEMBANG -- Maraknya sekolah, khususnya sekolah menengah atas negeri (SMA) di Palembang, menolak menerapkan program sekolah gratis, membuat Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Alex Noerdin, gerah.

Dari 21 SMAN yang ada, sebanyak 18 SMAN tidak akan menjalankan sekolah gratis, dengan alasan sekolah tersebut masuk kategori sekolah standar nasional (SSN) atau sekolah berstandar internasional (SBI). 18 SMAN tersebut pada tahun ajaran 2009/2010 tetap menarik pungutan dari orang tua murid pada saat penerimaan siswa baru (PSB).
Untuk memastikan SMAN tersebut telah bertaraf SSN atau SBI, Gubernur Alex Noerdin meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumsel, melakukan audit terhadap SMAN tersebut.

"Kita minta BPKP melakukan audit dan investigasi terhadap SMAN tersebut, apakah memang sekolah itu sudah memenuhi ketentuan delapan standar nasional pendidikan untuk menjadi SSN," kata Alex Noerdin di Palembang, Selasa (14/7).

Menurut Alex Noerdin, audit akan dilaksanakan BPKP dengan mencari datang dan menghitung anggaran untuk satu orang siswa dalam satu bulan. "Dalam program sekolah gratis ini, untuk SMAN ditetapkan besar bantuan Rp 80 ribu per siswa. SMA di daerah mengatakan jumlah itu cukup. Tapi, di Palembang mengatakan kurang, menurut mereka diminta membayar Rp 120 ribu per siswa. BPKP akan melakukan audit, apakah benar kebutuhan per siswa sebesar itu?" ujarnya.

Selain itu, lanjut Alex Noerdin, audit juga dilakukan BPKP terhadap aliran dana di sekolah. ''Ini untuk mengecek apakah dana itu digunakan untuk pribadi atau sekolah?"
Dari hasil audit dan investigasi oleh BPKP tersebut, menurut Alex Noerdin, jika sekolah yang mengatakan sudah memenuhi persyaratan SSN ternyata tidak memenuhi delapan standar nasional pendidikan, standar sekolah tersebut harus diturunkan.
Ditegaskannya, audit itu dilakukan agar sekolah tidak menerapkan kebijakan sekolah gratis sebagai upaya akal-akalan. Untuk itu, Alex juga berjanji akan mengambil tindakan terhadap mereka yang menolak program sekolah gratis diterapkan di Sumsel.

Investigasi
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Sumsel, Widodo, mengatakan, audit terhadap SMAN di Palembang tersebut akan dilakukan BPKP dalam format investigasi. Dari 21 SMAN di Palembang, investigasi akan dilakukan terhadap enam SMAN yang dijadikan sampel.

Audit dan investigasi dari BPKP, diakui Widodo, tidak terlepas dari adanya keluhan dari pihak orang tua murid yang diterima di SMAN di Palembang, yang tiba-tiba dipungut bayaran oleh pihak sekolah. Padahal, Pemerintah Provinsi Sumsel telah mencanangkan program sekolah gratis untuk tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA, baik sekolah negeri maupun swasta.

Widodo juga mengungkapkan, investigasi oleh BPKP juga dilakukan terhadap sekolah berlabel SSN yang sebelumnya berasal dari program Sekolah Kelola Mandiri (SKM) di tahun 2004. "Apakah dalam rentang waktu sejak 2004 sampai sekarang, sekolah tersebut masih sesuai apa tidak dengan ketentuan tersebut. Hal ini juga akan diaudit BPKP," ujar Widodo menandaskan. oed

http://www.republika.co.id/koran/140/62321/BPKP_Investigasi_SMA_Penolak_Sekolah_Gratis