11 Juli 2009

Depdiknas RI kini sedang gencar mengiklankan pendidikan gratis. Bukan saja bagi sekolah dasar dan menengah, seiring dengan meningkatnya subsidi pemerintah pascaimplementasi anggaran pendidikan 20 % APBN, tetapi juga pendidikan tinggi. Iklan tersebut mestinya bukan seperti iklan kampanye politik yang bisa 360 derajat tak dipenuhi. Realisasi iklan kuliah gratis sangat ditunggu masyarakat, terutama calon mahasiswa.

PERTANYAAN yang menyeruak adalah mungkinkah kuliah gratis terjadi di Indonesia? Pasalnya, biaya kuliah makin mencekik dan nyaris tak terjangkau kalangan bawah.

Apalagi sejak keran otonomi kampus —dengan UU BHP— diberlakukan, yang menyebabkan kuliah gratis ibarat menonton film James Bond 007 bertitel Mission Impossible. Sesuatu yang tak mungkin terjadi, bahkan menuju kemustahilan!

Anggapan kemustahilan itu sangat dipahami, mengingat regulasi yang belakangan diimplementasi pemerintah menjadi pemicu semua perguruan tinggi (PT) untuk menggalang secara liar pungutan-pungutan masuk kuliah.

Pada saat bersamaan, iktikat itu terasa aneh kalau mengingat pemerintah terus mengurangi subsidi dan bantuan kepada seluruh PT di Tanah Air. Bahkan belakangan, sekadar contoh, PTN yang murni menjadi badan hukum hanya menerima 30 % subsidi pemerintah. Mau tak mau sisa biaya operasional kampus (70 %) harus dicari PTN tersebut, dan akhirnya dibebankan kepada mahasiswa.

Mengapa di tengah keliaran dan liberalisasi pendidikan tinggi sekarang ini, pemerintah tiba-tiba gencar mengiklankan kuliah gratis? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mungkinkan kuliah gratis benar-benar dapat direalisasi? Jika mungkin, apa saja faktornya?
Bukan Mission Impossible Mendiknas Bambang Sudibyo optimistis, kuliah gratis bukanlah mission impossible. Hal ini menjadi mungkin, apabila segenap manajemen PT benar-benar cermat, cerdas, dan lincah dalam menggalang dana nonmasyarakat (nonmahasiswa) dan menggantinya melalui kerja sama win-win solution dengan dunia usaha, pihak asing, dan dunia industri.

Harus diakui, hingga kini kerja sama antara PT dengan dunia usaha, dunia industri, dan donatur belum dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Bahkan Diknas mensinyalir kerja sama, kolaborasi, dan donatur masih dianggap sebagai ’’hiburan’’ atau supplement belaka, sehingga tata kelolanya pun masih ala kadarnya.

Padahal, sejumlah PT di Eropa mampu mendesain kerja sama dan kolaborasi dengan nonmasyaratat ini sebagai pengganti subsidi pemerintah, sekaligus membangun independensi dan otonomi kampus.

Keberhasilan tata kelola pendanaan dari dunia usaha di Eropa tidak hanya mampu menjadi bumper pendanaan kampus, tetapi juga sebagai bentuk simbiosis mutualisme antara PT dan dunia usaha. PT yang telah membelanjakan dana dari pihak industri memiliki kewajiban untuk ’’memasok’’ riset dan ketersediaan SDM untuk keperluan dunia usaha.

Pola demikian juga kerap dijumpai di Jepang. Perusahaan Sony Inc, misalnya, menggelontorkan dana sekitar Rp 2 triliun/tahun untuk keperluan riset, pengembangan produk, serta pengembangan SDM di berbagai bidang.

Dana segar disebar ke sejumlah PT di Jepang sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) pada dunia pendidikan (dasar, menengah dan tinggi), yang sebagian besar memang telah diwajibkan pemerintah setempat. Dengan mewajibkan dunia usaha untuk menyisihkan sebagian laba perusahaan secara lebih jelas dan visioner itu, secara de facto, 70 persen PT di Jepang telah menggratiskan biaya kuliah kepada mahasiswanya.

Karena banyaknya jumlah dunia usaha di berbagai bidang itu, banyak PT di Jepang yang mengratiskan biaya kuliah. Bukan itu saja, mahasiswa dengan kemampuan khusus di berbagai bidang pun diberi beasiswa secara penuh.

Sebuah PT bisa memeroleh lebih dari satu sumber pendanaan kampus. Harian The Japan Times (12/5/09) menyebutkan, sebuah PT di Jepang rata-rata mendapatkan lima sumber pendanaan dari dunia industri di berbagai bidang.
Ketercukupan dana itu menyebabkan PT di Jepang benar-benar otonom dalam pengembangan iptek, karena pasokan pendanaan dan fasilitas yang diberikan dunia industri.
Banyak Sumber Dana Melihat fakta tersebut, mestinya kuliah gratis sangat mungkin dilakukan di Indonesia. Apalagi pendanaan PT di Indonesia sebenarnya telah memeroleh banyak sumber, meski bantuan dana dari dunia industri hingga kini masih sebatas ’’hiburan’’.

Selain itu, pemerintah masih memberikan subsidi skala kecil, serta dana dari para donatur / dunia usaha tak selamanya nihil. Bahkan PTN yang sudah masuk world class university sebenarnya mampu menghimpun dana dari nonmasyarakat yang cukup tinggi, rata-rata mencapai Rp 3 miliar / tahun (Kompas, 20/4/09). Hal serupa juga dialami beberapa PTS.

Jadi, persoalan sebenarnya bukan pada ada dan tidak peluang itu, tetapi bagaimana menjadikan peluang-peluang itu dikelola secara profesional, transparan, dan visioner.

Selama ini, banyak sumber dana besar dari nonmasyarakat masih dianggap sebagai ’’bukan sumber pendanaan’’, bahkan manajemen PT menilainya sebagai dana hibah, sehingga tidak dikelola yang baik. Dana-dana itu sering dianggap berkah, tanpa mengkaitkannya dengan upaya untuk mengurangi pungutan kepada mahasiswa.

Meski ’’kasta’’ PT itu makin tinggi, bahkan jumlah bantuan pihak ketiga makin meningkat, manajemen justru makin ’’ganas’’ menggalang dan memungut dana dari masyarakat (mahasiswa). Mestinya logika itu dibalik. PT kelas dunia dan menjadi favorit mestinya memberi makna signifikan bagi mahasiswanya untuk membayar lebih murah, daripada PT tanpa pamor.

Namun yang terjadi di Indonesia tidak demikian. PT dengan citra ’’wah’’ dan bangunan mewah justru tak mencerminkan keberhasilan dalam tata kelola. Mereka justru menjadi cermin kapitalis, di mana yang bisa kuliah hanyalah anak dan keluarga cukong / kelompok the have.

Citra kehebatan PT pun berubah ukuran. Bukan hebat dalam iptek, tapi hebat karena dicap sebagai PT mahal. Anehnya, masyarakat masih percaya bahwa jika kuliah mahal, maka mutu lulusan menjadi lebih baik. (Tasroh SS, mahasiswa tugas belajar S2 di Jepang-32)

http://www.suaramerdeka.com/