Rabu, 15 Juli 2009

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Memasuki bulan puasa tahun ini, ribuan calon pelanggan baru Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Lampung terancam tidak dapat menikmati aliran listrik.

Tersendatnya penyambungan baru ini disebabkan PLN kekurangan daya listrik untuk memenuhi permintaan calon pelanggan. Selain itu, untuk melakukan penyambungan ke rumah-rumah warga, diperlukan investasi besar.

Menurut Asisten Manajer Niaga PLN Cabang Tanjungkarang Prayendra, tahun ini PLN Lampung hanya mendapat kuota 21 ribu pelanggan baru. Sedangkan kebutuhan listrik per tahun mencapai 60 ribu pelanggan baru. "Jumlah itu belum termasuk daftar tunggu sejak tahun lalu yang jumlahnya mencapai 100 ribu," kata dia, Selasa (14-7).

Khusus untuk PLN Tanjungkarang, hingga semester I (Januari--Juli) tahun 2009 ini hanya mengalokasikan 5.700 sambungan listrik baru. Dari jumlah tersebut, hingga akhir 2009, PLN diperkirakan hanya mampu melakukan separo dari total penyambungan.

Untuk membantu PLN memenuhi permintaan calon pelanggan, Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Lampung menawarkan program hibah. Melalui program ini, AKLI siap melaksanakan dan mengurus penyambungan listrik termasuk menyediakan semua material kelistrikan ke ribuan calon pelanggan baru di Provinsi Lampung.

Menurut Ketua AKLI Lampung Syamsul Arifin, saat ini daya tersedia di pembangkit listrik yang ada di Provinsi Lampung dalam keadaaan normal tidak lebih dari 200 mva. Sedangkan pada beban puncak kebutuhan listrik mencapai 400 mva. Sehingga listrik masih dipasok dari sistem interkoneksi Sumatera, khususnya dari PLTU Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

"Untuk menambah pasokan listrik, tahun 2010 akan dipenuhi oleh PLTA Way Sebalang, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi 2 x 200 mva." Syamsul juga mengatakan tersendatnya penyambungan listrik bagi pelanggan baru ini, dapat mengakibatkan masalah sosial dan hukum.

"Dengan adanya pola hibah, pembiayaan kelistrikan dibiayai oleh calon pelanggan. Dan untuk menutupi kebutuhan daya, pelanggan diharapkan menggunakan lampu hemat energi (LHE)," kata Syamsul.

Selain dengan menggunakan LHE, juga dapat dilakukan dengan pemadaman bergilir saat beban puncak terjadi. Dengan syarat pemadaman dilakukan secara bergilir dan sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Lampung Abi Hasan Muan saat dikonfirmasi mengatakan penawaran sistem hibah kepada masyarakat tidak menyalahi undang-undang. "Program hibah tidak bertentangan dengan undang-undang sepanjang ada kesepakatan antara kedua belah pihak," kata dia.

Sedangkan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Subadra Yani mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan PLN Lampung terkait lambannya penanganan calon pelanggan yang belum teraliri listrik. "Dalam waktu 2 atau 3 hari ini kami akan melakukan koordinasi dengan PLN, meminta penjelasan dan mendesak PLN agar secepatnya menuntaskan masalah kekurangan KWH meter ini. Masyarakat butuh penjelasan dari PLN," kata dia.

Subandra mengimbau agar warga menyampaikan keluhannya kepada YLKI terkait pelayanan dari PLN. "Rencananya kami akan mengadakan bulan pengaduan konsumen agar bisa mengidentifikasi jumlah pelanggan yang belum terlayani dan mendesak PLN untuk segera menuntaskannya," tambah Subandra. Bulan pengaduan konsumen sendiri akan dimulai setelah pertemuan antara YLKI dan PLN dilakukan dan telah menghasilkan keputusan. Pengaduan konsumen nantinya dilayani melalui sambungan telepon atau surat elektronik. n CR-1/*/U-2

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009071423294012