11/01/2010 15:15

Liputan6.com, Jakarta: Tahun Baru tentu dengan harapan-harapan baru. Tapi, tak demikian dengan kalangan pengusaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM). Pemberlakukan perdagangan bebas yang disebut ASEAN-China Free Trade Agreement atau ACFTA yang dimulai per 1 Januari 2010 seolah bagaikan kado pahit bagi mereka.

Penerapan ACFTA dikhawatirkan bakal menghancurkan industri nasional. Sebab, tarif bea masuk barang-barang dari Cina ke ASEAN, khususnya Indonesia menjadi nol persen. "Kondisi itu, akan mengancam industri kita karena produk Cina yang terkenal murah akan menjadi saingan terberat produk kita," kata pengamat ekonomi Faisal Basri.

Tak hanya itu. Penerapan ACFTA juga akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. "Seperempat dari 30 juta tenaga kerja akan kehilangan lapangan kerja, yaitu 7,5 juta pekerja," ujar Djimanto, ketua Asosiasi Penguasa Indonesia.

Faisal sempat meminta DPR agar mengajukan hak angket atas penerapan ACFTA. Menurut dia, nilai kerugian pemberlakuan ACFTA bisa mencapai lebih dari Rp 6 triliun, alias lebih besar dari kasus Bank Century. Pasalnya jelas, ratusan ribu pegawai terancam tidak bekerja. "Harusnya yang seperti ini (ACFTA), yang dijadikan hak angket. Jangan hanya Century," ucap Faisal, dalam seminar Kebijakan ACFTA di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Permintaan tersebut direspons DPR. "Kalau ini (ACFTA) akan mempengaruhi sistem perekonomian dan kepentingan nasional tak bisa dilindungi, kita (DPR) akan mengarah ke situ (penggunaan hak angket)," jelas Mukhamad Misbakhun, anggota Komisi VI DPR.

Menurut Faisal, Indonesia belum siap menghadapi perdagangan bebas karena memiliki daya saing yang rendah. Berdasarkan catatan International Institute for Managemenet Development dalam World Competitiveness Yearbook 2006-2008, daya Indonesia merosot ke peringkat 52 dari 55 negara. Bahkan, versi World Economic Forum menyebutkan daya saing Indonesia berada di peringkat 54, lebih rendah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. "Bagaimana mau bersaing, kalau daya saing kita saja menempati posisi nomer dua dari belakang," ujar Faisal.

Sri Adiningsih menyarankan pemerintah menegosiasi ulang kesepakatan perdagangan bebas, terutama untuk sektor-sektor yang belum siap. Di sisi lain, tambah Kepala Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada itu, pemerintah harus menyiapkan industri domestik agar bisa lebih kompetitif dengan produk Cina. Termasuk di antaranya, Sri menambahkan, memberikan kemudahan dalam bentuk pendanaan atau lainnya.

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengakui banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah guna meningkatkan daya saing industri nasional. Ia juga mengakui banyak industri—terutama industri tekstil serta produk tekstil—terancam dengan penerapan ACFTA. "Terus terang saja (bersaing) dengan Cina kita ragu, khususnya di sektor produksi tekstil. Sekarang saja produksi tekstil kita sudah kalah bersaing," kata Hidayat.

Ketidaksiapan itu, Hidayat menggambarkan, dapat dilihat dari merosotnya kinerja industri nasional. Hingga Juli 2009, nilai ekspor industri tekstil sudah merosot sekitar US$ 520 juta. Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia turut menjerit. Sejak 2000, ketika bea masuk masih diberlakukan, industri baja Indonesia terus mengalami defisit perdagangan karena kalah bersaing dengan produk impor. Defisit ini dipastikan membengkak, jika bea masuk jadi nol persen.


Lebih Murah

Membanjirnya barang-barang impor dari Cina menggembirakan bagi para konsumen. Kenapa? Selain menambah pilihan harganya juga terjangkau. Soal kualitas?Mungkin jadi pertimbangan kedua. Tengok saja di Pasar Pagi Mangga Dua, Jakarta Barat, serta Pasar Tanahabang, Jakarta Pusat. Sepatu, tas, pakaian, atau kain asal Cina bisa ditemui di sana.

Lantas, bagaimana produk Cina bisa lebih murah? Menurut Ketua Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia Poppy Susanti Dharsono, murahnya produk Cina karena didukung kebijakan pembiayaan perbankan. Pengusaha di Cina, kata Poppy, bisa mendapatkan kredit dengan bunga cuma tiga persen setahun. Di Indonesia, meski sudah negosiasi, pengusaha menengah besar mendapatkan kredit dengan bunga 12 persen. Pengusaha menengah kecil justru lebih besar, 15 persen. "Saya juga tidak tahu, mengapa justru semakin kecil usahanya bukan dibantu malah mendapat bunga kredit lebih besar," ucap Poppy.

Selain itu, Pemerintah Cina berusaha menempatkan diri sebagai pelayan dengan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan industri. Mulai dari pengurusan izin usaha yang diproses dengan mudah dan cepat. Tidak ketinggalan infrastruktur penunjang guna memacu ekspor, seperti jalan raya, pelabuhan angkut, dan ketersediaan tenaga listrik.

Di Cina, hingga 2007, jarak jalan raya untuk lalu lintas yang telah dibuka totalnya mencapai 3,57 juta kilometer. Sedangkan untuk pelabuhan, Cina setidaknya memiliki 3.800 pelabuhan angkut, 300 di antaranya dapat menerima kapal berkapasitas 10.000 megaton. Soal listrik, pada tahun lalu, Cina kabarnya bakal mengoperasikan PLTA terbesar di dunia yang mampu menghasilkan tenaga listrik sebesar 84,7 triliun Kwh.

Sementara di Indonesia, panjang jalan raya pada 2007 hanya sekitar 34.000 kilometer. Dari angka itu, 28 persen di antaranya dinyatakan sangat baik dan lebih dari 50 persen layak. Selebihnya, dalam keadaan rusak. Ditambah lagi operasional jalan, harga bahan bakar minyak yang mahal. Belum lagi listrik yang "byar-pet" menjadi fenomena tersendiri di negeri ini.

Dari sisi produktivitas, kata Poppy, satu produk di Indonesia membutuhkan tiga tenaga kerja dibanding Cina. Soal sumber daya manusia, Cina memang tak tanggung-tanggung. Sejak 1990-an, Cina telah mengirimkan ribuan tenaga muda terbaiknya untuk belajar ke beberapa universitas terbaik di Amerika Serikat, seperti Harvard, Stanford, dan Massachusetts Institute of Technology, kampusnya para unggulan di Negeri Paman Sam.

Tak hanya itu, Pemerintah Cina juga membujuk para sarjana yang berada di luar negeri serta profesional, terutama yang sedang dan pernah bekerja di pusat-pusat riset di bidang teknologi di seluruh dunia, agar mau pulang kampung. Mereka ditawari untuk membuka perusahaan baru di Cina. Tentu saja bujukan itu dilakukan dengan iming-iming kemudahan serta fasilitas untuk memulai usaha, seperti insentif pajak, kemudahan dalam perizinan, dan suntikan modal. Hal yang tentu kurang atau mungkin sama sekali, belum dilakukan pemerintah Indonesia.(EPN/dari berbagai sumber)

http://berita.liputan6.com/mendalam/201001/258439/ACFTA.Kado.Pahit.di.Awal.Tahun